Ditemukan 2831 data
259 — 180
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2043) ;UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang KetentuanKetentuan PokokPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Nomor 3699) ;UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3888);UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau
Adief Mulyadi, M.Si
Tergugat:
BUPATI BERAU
130 — 56
pada waktu itu;Halaman 77 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMDBahwa perubahan ini sistim pembayaran, pelayanan, laporan ;Bahwa saksi menyatakan ya, ini disampaikan setelah sistim Ini tidakakurat, ada Dewan Pengawas saat rapat ;Bahwa selisih ini tidak selesai, tidak bisa diatasi ;Bahwa neraca keuangan PDAM itu tidak ada perubahan,wajib di bagiankeuangan memohonkan tunggakan ini diambil ke Dana PEMDANA ;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu SIKOMPAK ini makai daerah mana ;Bahwa sistim yang makai PAS ini ke Malinau
209 — 137
UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3888); UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 tahun 2000 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor
96 — 47
Undang Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) ;Undang Undang Nomor : 47 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan KotaBontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3896) :110.
147 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelompok Tani Karya Bersama Halaman 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2018 Desa Malinau kab. HSS13. Proposal Pembekalanpengukuhan karang tarunakab. HSS14. Persatuan bulu tangkis seluruhIndonesia Empang Datu Kab.HSS15. Pengurus rukun kemtianFirdaus kab. HST 6. Proposal Fraksipartai 1. Proposal Bantuan Dana 1buah Dimeja DR. H.Golkar Kelompok Usaha Produktif Bardiansyah, MM(KUPP) kab. HSU2. Proposal langgar DarunnajaKab. Balangan3. Taman Kanakkanak NurulMuksinin kab. Balangan4.
166 — 103
tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2034) ;Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok PokokKehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau
262 — 194
/SPPH/DNS/VII/2002, fotocopy dari fotocopyChan Clr Peta Clemence screener nnienmnnnennonce P14;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111 PK/PID.SUS/2016,print outdari website dan diberi tanda P15;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2481 K/PID.SUS/2009,print outdari website dan diberi tanda P16;Fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Putusan Nomor 9/Padt.G/2020/PN Nnk, halaman 20 dari 8218.19.20.21.22.23.24.25.26.27
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
92 — 45
PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara Praperadilantelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:NURDIANA, S.PIKepala KejaksaanKTP No.6404055612700001, lahir di Malinau, tanggal 16Desember 1970, Warga Negara Indonesia, yangberalamat di Jin.
159 — 73
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan AcaraBiasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, alamat Jalan SoekarnoHatta, Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, KabupatenKutai Timur, berdasarkan UndangUndang Nomor : 47Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau
79 — 38
dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOS Pusat)Tahun Anggaran 2009 s/d 2011 di SD 001 Pulau Derawan Kabupaten Berauberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTimur Nomor S1894/PW17/5/2012 tanggal 6 November 2012, hal PemberianKeterangan Ahli di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb;Bahwa Ahli sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli dihadapan Penyidik Kejari Malinau
dalam perkara tindak pidana korupsi padakegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2009 diKabupaten Malinau dan di hadapan Penyidik Polres Bontang dalam perkaratindak pidana korupsi pada pengadaan Kapal Latih SMKN 2 Bontang pada DinasPendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;Bahwa Landasan hukum Ahli dalam menjalankan tugas seharihari di KantorBPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur adalah:e Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : KEP631/K/SU/2012 Tanggal
64 — 18
dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOS Pusat) TahunAnggaran 2009 s/d 2011 di SD 001 Pulau Derawan Kabupaten Berau berdasarkanSurat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur NomorS1894/PW 17/5/2012 tanggal 6 November 2012, hal Pemberian Keterangan Ahli dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb;e Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di hadapanPenyidik Kejari Malinau
dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan PerluasanAreal Sawah (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2009 di Malinau dan di hadapanPenyidik Polres Bontang dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan KapalLatih SMKN 2 Bontang pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;e Bahwa Landasan hukum Ahli dalam menjalankan tugas seharihari di Kantor BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Timur adalah:e Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : KEP631/K/SU/2012 Tanggal
99 — 18
Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) Kacamatan MalinauSelatan Kabupaten malinau Atas Nama Tersangka Aprianus Liang Dkk.e Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada proyekPembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kab. Kukar yangterjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Dinas PerhubunganKab. Kutai Kartanegara bersama dengan Sdr. Afrizi Hadi selakuPembantu Penanggung jawab, Sdr. Binez Simanjuntak selakuPengendali Teknis, dan Sdr.
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
337 — 343
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) daninspektorat atau krimsus, ketika dilakukan pemeriksaan;Bahwa untuk duta imunisasi Sewaktu dinas kesehatan pernah membuat suratpermohonan ke biro humas dalam rangka meminta banner untukdipublikasikan dan ditempatkan di puskesmas puskesmas dan rumah sakitbaik di Tarakan serta di Tanjung Selor/Bulungan dan memakai dana humas;Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa puskesmas yang dimaksud diantaranya di Tarakan, Tanjung Selor,Pimping, Nunukan, Malinau
66 — 69
RITA ZAHARA Binti SIMONG ;Tempat lahir : Malinau ;Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1959 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JIn. Yos Sudarso RT. 11 No. 68 KelurahanKarang Balik Kecamatan Tarakan BaratKota TarakanAgama : Islam ;Pekerjaan i PNS ;Pendidikan ; SLTA ;Terdakwa Hj.
738 — 423
Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.... astd. .. aste. ... ast.Bahwa, fakta tumpang tindih atas wilayah izin usaha pertambangan Penggugatdengan beberapa perusahaan swasta lain termasuk wilayah izin usaha pertambanganTergugat II Intervensi sejatinya telah lama mengemuka yakni sejak adanya persoalanbatas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur(Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 47 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau
106 — 42
Melaksanakan operasi pengamanan perbatasanRlMalaysia mulai hari H jam J selama 365 hari di wilayahKaltim dan Kaltara dengan menggelar beberapa Satgas sebagaiberikut :a) Koopsdam VI/Mlw di Balikpapan.b) Kolakopsrem 091/Asn di Samarinda.1) Satgas Pamtas 2 (dua) Yonif di sepanjangperbatasan KaltimKaltara RI Malaysia.2) Satgas Ter Kodim 0910/Mlin di Malinau.3) Satgas Ter Kodim 0911/Nnk di Nunukan.4) Satgas Ter Kodim 0912/Kbr di Kubar.c.
180 — 67
.:00001175250000 dengan pemohon AnLERI CHRISTIASEN ( Alm ) dengan tanggal pembukaan tgl 6 Mei2015, dengan peruntukan Usaha Kafe dan pengolahan Kopi Malinau( Nama Tokonya EQUATO COFFEE ) dengan alamat : JI RajaPandita RT. 1 Desa /Kel Lainnya Malino , Kab Malino KalimantanTimur.Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai data transaksi dari MesinEDC BRI dengan ID No : MID NO.:00001175250000 denganPemohon LERI CHRISTIASEN ada transaksi yang mencurigandengan menggunakan data pemilik kartu orang asing ( USA
195 — 189
Kelompok Tani Karya Bersama Desa Malinau kab. HSS43. Proposal Pembekalan pengukuhan karang taruna kab. HSS44. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia Empang DatuKab. HSS45. Pengurus rukun kemtian Firdaus kab. HST 6. Proposal Fraksi partai Golkar 20. Proposal Bantuan Dana Kelompok Usaha Produktif (KUPP) kab. HSU21. Proposal langgar Darunnaja Kab. Balangan 22. Taman Kanak-kanak Nurul Muksinin kab. Balangan23. Taman kanak-kanak Pertiwi VI Tanta 1 buah Di meja DR. H.
Kelompok Tani Karya BersamaDesa Malinau kab. HSS13. Proposal Pembekalanpengukuhan karang tarunakab. HSS14. Persatuan bulu tangkis seluruhIndonesia Empang DatuKab.HSS15. Pengurus rukun kemtianFirdaus kab. HSTProposal Fraksi 1. Proposal Bantuan Dana 1 buah Di meja DR.partai Kelompok Usaha Produktif H.Golkar (KUPP) kab. HSU Bardiansyah,2. Proposal langgar Darunnaja MMiKab. Balangan3. Taman Kanakkanak NurulMuksinin kab. Balangan4.
Desa Malinau kab. HSS28. Proposal Pembekalanpengukuhan karang tarunakab. HSS29. Persatuan bulu tangkis seluruhIndonesia Empang DatuKab.HSS30. Pengurus rukun kemtianFirdaus kab. HST 6. Proposal Fraksi 11. Proposal Bantuan Dana 1 buah Di meja DR.partai Kelompok Usaha Produktif H.Golkar (KUPP) kab. HSU Bardiansyah,MM12. Proposal langgar DarunnajaKab. Balangan13. Taman Kanakkanak NurulMuksinin kab. Balangan14. Taman kanakkanak Pertiwi VITanta 7.
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Adnin Tri Permana
2.Dani Sugianto
3.Deni Susanto
136 — 71
Bahwa Saksi15 (Masruki) sebelumnya tidak kenal denganTerdakwa1 (Sertu Adnin Tri Permana) namun hanya kenalwajahnya, sejak saat Saksi15 (Masruki) bekerja di THM(Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sekitar tahun2018, Saksi15 (Masruki) baru mengetahui Terdakwa1 (SertuAdnin Tri Permana) alias Raka, anggota Kodim Malinau setelahdiberitahu oleh penyidik, sedangkan dengan Terdakwa2 (SertuDani Sugianto) dan Terdakwa3 (Sertu Deni Susanto), Saksi15(Masruki) tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargaataupun
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelompok Tani KaryaBersama Desa Malinau Kabupaten HSS13. Proposal pembekalanpengukuhan KarangTaruna Kabupaten HSS14. Persatuan Bulu TangkisSeluruh IndonesiaEmpang Datu Kabupaten HSS15. Pengurus RukunKematian FirdausKabupaten HST Proposal Fraksi 1. Proposal Bantuan Dana 1 buah Di meja Dr. H.Partai Kelompok Usaha Bardiansyah,Golkar Produktif (KUPP) MM.Kabupaten HSU2. Proposal LanggarDarunnaja KabupatenBalangan3. Taman KanakKanakNurul Muksinin Hal. 465 dari 593 hal. Put.
Permohonan BantuanDana Karang Taruna BinBersama KabupatenHSSKelompok Tani SukaMaju Desa Jelatang Kabupaten HSSPermohonan bantuankelengkapan tim sepakBola Karang TarunaKabupaten HSSKelompok Tani KaryaBersama Desa Malinau Kabupaten HSSProposal pembekalanpengukuhan KarangTaruna Kabupaten HSS Hal. 591 dari 593 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/2015 14.15.Persatuan Bulu TangkisSeluruh IndonesiaEmpang Datu Kabupaten HSSPengurus RukunKematian FirdausKabupaten HST 6. Proposal Fraksi 1.