Ditemukan 2849 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Furthermore, taxation generally and tax administration inparticular, provide fertile ground for conflict between the exercise ofpublic power, on the one hand, and the need to respect the rights ofindividual (including corporate) taxpayers on the other hand;(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hakhak wajib pajakmerupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasimanusia.....dak asasi manusia bertujuan untuk memberikanperlindungan kepada individuindividu. khususnya terhadappelaksanaan kewenangan
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
M E L A W A N :
1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu â Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;
5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ;
6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ;
7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel
Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ;
8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
131 — 15
Generally, but not always, the consignee is thesame as the receiver.), disisi lain mengaku sebagai mitra usaha Tergugat Il dipergudangan, padahal kedua kapasitas ini tidak bisa berada pada satuperson, karna memiliki hak dan kewajiban yang berbedabeda, kenyataannyaPenggugat bukanlah pemilik barang atau penerima barang,sehingga tidak adakewajiban bagi Tergugat IM dan V menyerahkan barang kepadaPenggugat,Penggugat harus mengambil barang melalui Mitra UsahaPergudangan Lini Il, dengan demikian gugatan
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 6036 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Generally speaking itwas felt necessary to grant young people more independence.* But setting the44 Compare the remarks on Customary and Sharia Law; Ade Maman Suherman, Capacity and authority toact (Base on Age Limit), par. B.45 M.L.C.C. de BruijnLuckers, EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag, diss.
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 4744 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
., as well as on Sundays and generally recognised holidays, no service can2a Perspektif Internasional isit.indd 24 42/14/2010 12:16:54 AM take place (Art. 64 CCP). Enforcement is possible only after service of the entitlementon the person who has to pay, and against whom the enforcement is directed. If, forexample, various persons are required to pay a sum of money pursuant to the sameorder, service on one of them does not mean that attachment can be imposed onproperty of another.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
657 — 1281 — Berkekuatan Hukum Tetap
657 — 1281 — Berkekuatan Hukum Tetap
These companies (such asAir Products) are not generally experienced in themanagement and development of LNG projectsand are not therefore chosen as partners in LNGprojects. They are service providers. Mitsui andMitsubishi are not among them; they were offeringtheir wider LNG development expertise andfinancial strength.
These companies(such as Air Products) are not generally experienced inthe management and development of LNG projects andare not therefore chosen as partners in LNG projects.They are service providers. Mitsui and Mitsubishi are notamong them; they were offering their wider LNGdevelopment expertise and financial strength.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3026 — 2050
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Corruption constitutes a verticalrelationship between the public official concerned, acting as buyer in thetransaction, and one or more bidders, acting as sellers in this instance.Corruption is generally prohibited by the national criminal justice rules,legislation on ethics in public office or by the specific public procurementregulations.Masalah penyelidikan dan permaknaannya pro justicia atau bukan?
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
361 — 160
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
361 — 160
Kepala Dinas PUPR sejak tanggal 28 Agustus 2017, makasudah tidak perlu pembuktian lebih lanjut lagi tentang status Terdakwa Arfan selakuPegawai Negeri Sipil, Karena merupakan hal yang sudah diketahui secara umum,sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHAP menentukan: Hal yang secaraumum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, atau dikenal dengan istilah notoirefeiten notorius (generally know) yang berarti setiap hal yang sudah umumdiketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
211 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 135 PK/Pid.Sus/2017Document must generally be proved by a witness who can verify the natureand authenticity of the document. In this sense all formal of judicial evidenceare form of testimony, but documents need separate consideration becauseof the particular rules that regulate how a witness may prove, first, thecontents of a document, and secondly, the due execution of the document,Bahwa Pemohon PK merasa sangat berkepentingan untuk menegaskanhalhal sebagai berikut:1.
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007 Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
97 — 143
97 — 143
menerbitkan Surat PersetujuanPrinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu, menerbitkan Surat PersetujuanSementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara),menerbitkan Surat Dispensasi Pembebasan Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank(Bank Garansi) PSDHDR, perbuatan terdakwa menerbitkan suratsurat tersebutadalah perbuatan sejenis yang jarak antara waktunya tidak lama, sehinggaperbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut;"Berdasarkan prinsip hukum pidana yang diterima secara umum (generally