Himpunan PeraturanPerundangundangan Tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung Hal,100);Gugurnya nafkah istri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yangmenyatakan: Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinyatersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali halhaluntuk kepentingan anak, (Ibid, 101).Kompilasi Hukum Islam sendiri memang tidak menguraikan secara jelastindakantindakan yang termasuk kategori nusyuz.

Nuansa Indah Makmur,PT.4,389,798,050.00(1) Tagihan dibantah karenatagihan ini harus diperkuatdengan sumpah sesuaiPasal 124 ayat (1) UndangUndang RI No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitandan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, namunpemilik tagihan ini tidakhadir untuk diambilsumpahnya oleh HakimPengawas di PengadilanNiaga Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat,walaupun sudah mendapatpemberitahuan yang layak;(2) Yang bersangkutan melaluikuasa hukumnya telahmemberitahukan HakimPengawas dan Tim Kuratortidak

pegawai ataukah tidak, maka itu tetap harus ada persetujuandari pihak pertama secara tertulis mendapat ijin dari pemberi kerja,apabila tidak ada kontrak tertulis maka secara hukum termasukhubungan kerja sama;Bahwa Dalam hal hukum keperdataan dengan hukum publik, dalamhukum perdata substansinya mengatur tentang kepentingan individuindividu, kalau hukum publik mengatur hubungan individu denganpublik, dalam hal ini negara punya kepentingan untuk menindaklanjuti,dalam hal ini juga ada kontrak yang privat nuansa

publik, kontrak yangprivat nuansa publik disini adalah usaha administrasi yang bisa dilihatdari kontrak antara perusahaan swasta dengan pemerintah, karena itukontrak yang demikian tersebut mau tidak mau harus memenuhipersyaratan administrasi, mengapa ia terpilin untuk melaksanakankontrak tersebut yaitu karena mememuhi persyaratan administrasimelalui tender dan lain sebagainya, sepanjang ia memenuhipersyaratan administrasi lalu diadakanlah kontrak, untuk hal kontrak inimaka harus disepakati dahulu

oleh para pihak item apa saja sesuaidengan objek yang akan dikerjakan apabila anggaran dari negara makaartinya ada keterkaitan, akan tetapi untuk perdata murni apabilaperjanjian telah selesai maka tidak boleh lagi masuk kedalam ranahpublik;Halaman 287 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Bahwa Apabila kontrak masuk kedalam ranah nuansa hukum publikmaka sudah bisa dipastikan berapa jumlah nilainya, pada saat iamenang tender maka nilai sudah ada tidak boleh melebihi itu, kecualibila ada

lingkupnya apa, jadi yangdinamakan lampiran kontrak tersebut merupakan satu kesatuan dengankontrak indukanya yang merupakan pedoman ruang lingkup pekerjaanterkecuali ada hal lain yang mempengaruhi jalannya kontrak;Bahwa Untuk kontrak kita tetap mengacu kepada buku 3, akan tetapibuku 3 tetap berkolerasi dengan peraturan yang terkait denganbarang/jasa, secara administrasi barang/jasa yang mengaturnya, akantetapi mengenai hak dan kewajiban kita Kembali lagi kepada buku 3;Bahwa Dalam hal ini adalah privat nuansa

yang telah disepakati tersebut, apabila terjadiperubahan bisa saja terjadi karena sesuatu sebab, untuk masalahperubahan tersebut tentu saja ada alasan yang kuat, karena dalamkontrak selalu ada, karena dalam kontrak selalu ada pasal yangmemberi peluang untuk amandemen, didalam hukum perdata adakebiasaan dalam praktek itu diperbolehkan sepanjang perubahantersebut memang logika hukumnya ada;Bahwa Kalau tidak jelas, si penerima pekerjaan pasti bingung apa yangmenjadi kewajibannya;Bahwa Kontrak privat nuansa

Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (19971999):Divisi Intelektual Senat Mahasiswa Eksekutif IAIN Yogyakarta (19971998);Wakil Sekretaris PP Lakpesdam NU (20102015);Pengurus Pusat Studi Hukum dan HAM UIN Jakarta (20042009):Wakil sekretaris Komisi Kajjan MUI Pusat (20152010);Wakil Ketua PP Lakpesdam NU (20152020).Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:1.2.3.Editor Freelance Pustaka Petajar Yogyakarta (1999);Editor Penerbit Nuansa Madani Jakarta (19992001);Program Officer Talkshow Kerjasama Lakpesdam

menjadi lepas dari pemiliknya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda oleh pembentukundangundang di dalam unsur ini adalah bendabenda yang berwujud danbergerak, sedangkan di dalam perkembangannya pengertian benda ini lebihluas lagi mencakup bendabenda yang tidak berwujud;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkembangan illmu hukumpidana sebagaimana dikutip di dalam Buku berjudul : DelikDellik KhususKejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan LainLain Hak yang Timbuldari Hak Milik, (terbitan Nuansa

Divisi Intelektual Senat Mahasiswa Eksekutif IAIN Yogyakarta (19971998);Wakil Sekretaris PP Lakpesdam NU (20102015):Pengurus Pusat Studi Hukum dan HAM UIN Jakarta (20042009);Wakil sekretaris Komisi Kajian MUI Pusat (20152010);Wakil Ketua PP Lakpesdam NU (20152020).Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:o Oo N PeEditor Freelance Pustaka Pelajar Yogyakarta (1999);Editor Penerbit Nuansa Madani Jakarta (19992001);3.

No.169/Pdt.G/2010/MSBNASalinanpergaulan dalam nuansa kasih sayang dengan keluarga besarPenggugat. Namun sehebat apapun perasaan cinta dan sayangitu, pasti akan hilang ketika Penggugat selalu berusaha untukmengusirnya dari dalam hati Tergugat. Prilaku dan sikap yangPenggugat lakoni merupakan perbuatan yang menggantikan kasihsayang dalam hati Tergugat dengan sikap kebencian danpermusuhan.

Meliala melalui bukunya yang berjudulPerkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan ,Terbitan Nuansa Aulia, Bandung, Hal.91 menyatakan dua syarat yaitusepakat dan kecakapan adalah syarat subjektif sedangkan dua syaratlainnya yaitu suatu hal tertetu dan sebab yang halal adalah syaratobjektif yang memiliki arti apabila suatu perjanjian melanggar syaratsubjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabilamelanggar syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum

., DelikDelik KhususKejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan LainLain Hak Yang Timbul Dari HakMilik, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011 Cetakan II halaman 73);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa selakuKepala Desa Sari Nadi, Kec. Kota bangun, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK467/2008 tangal 28 Mei 208 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sari Nadi , Kec.

pegawai ataukah tidak, maka itu tetap harus ada persetujuandari pihak pertama secara tertulis mendapat ijin dari pemberi kerja,apabila tidak ada kontrak tertulis maka secara hukum termasukhubungan kerja sama;Bahwa Dalam hal hukum keperdataan dengan hukum publik, dalamhukum perdata substansinya mengatur tentang kepentingan individuindividu, kalau hukum publik mengatur hubungan individu denganpublik, dalam hal ini negara punya kepentingan untuk menindaklanjuti,dalam hal ini juga ada kontrak yang privat nuansa

publik, kontrak yangprivat nuansa publik disini adalah usaha administrasi yang bisa dilihatdari kontrak antara perusahaan swasta dengan pemerintah, karena ituHalaman 300 dari 402 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp.kontrak yang demikian tersebut mau tidak mau haruS memenuhipersyaratan administrasi, mengapa ia terpilin untuk melaksanakankontrak tersebut yaitu karena mememuhi persyaratan administrasimelalui tender dan lain sebagainya, sepanjang ia memenuhipersyaratan administrasi lalu diadakanlah

kontrak, untuk hal kontrak inimaka harus disepakati dahulu oleh para pihak item apa saja sesualdengan objek yang akan dikerjakan apabila anggaran dari negara makaartinya ada keterkaitan, akan tetapi untuk perdata murni apabilaperjanjian telah selesai maka tidak boleh lagi masuk kedalam ranahpublik;Bahwa Apabila kontrak masuk kedalam ranah nuansa hukum publikmaka sudah bisa dipastikan berapa jumlah nilainya, pada saat iamenang tender maka nilai sudah ada tidak boleh melebihi itu, kecuallbila ada

lingkupnya apa, jadi yangdinamakan lampiran kontrak tersebut merupakan satu kesatuan dengankontrak indukanya yang merupakan pedoman ruang lingkup pekerjaanterkecuali ada hal lain yang mempengaruhi jalannya kontrak;Bahwa Untuk kontrak kita tetap mengacu kepada buku 3, akan tetapibuku 3 tetap berkolerasi dengan peraturan yang terkait denganbarang/jasa, secara administrasi barang/jasa yang mengaturnya, akantetap mengenai hak dan kewajiban kita Kembali lagi kepada buku 3;Bahwa Dalam hal ini adalah privat nuansa

yang telah disepakati tersebut, apabilaterjadi perubahan bisa saja terjadi karena sesuatu sebab, untukmasalah perubahan tersebut tentu saja ada alasan yang kuat, karenadalam kontrak selalu ada, karena dalam kontrak selalu ada pasal yangmemberi peluang untuk amandemen, didalam hukum perdata adakebiasaan dalam praktek itu diperbolehkan sepanjang perubahantersebut memang logika hukumnya ada;Bahwa Kalau tidak jelas, si penerima pekerjaan pasti bingung apa yangmenjadi kewajibannya;Bahwa Kontrak privat nuansa

Nuansa Hijau TimurIX/1A Ubung Kaja, Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23September 2020;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalamPerma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan denganmenunjuk Bapak Wayan Sukradana , S.H.

Nuansa Jori Sading Utama No. 1 Br. Negara Klod, Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab. Badung;8. BUDI HARSONGKO, 43 Tahun (27111973), Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 5171022711730003, beralamat diJl. Antasura, Gg. Pisang No. 158, Br. Pondok, Desa Peguyangan Kaja,Denpasar Utara, Kota Denpasar;9. DEWA AYU SINTA DEWI, 25 Tahun (11121991), Perempuan, AgamaHindu,Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 5171045112910001,beralamat di Jl. Trenggana Gg. IV No. 6, Kel.

selanjutnya sesampai di Blora yaitu perempatan lampu merah Biandonoterdakwa teruskan dengan naik ojek hingga sampai ke Pompa Bensin DesaTutup dan saat itu korban telah menunggu terdakwa didekat pompa bensintersebut lalu dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo warna merahkombinasi hitam yang dikendarai korban, korban dan terdakwa menuju keterminal Ngawen untuk makan malam bersama lalu saksi dan terdakwaberencana mencari penginapan untuk melakukan hubungan intim akan tetapikarena saat itu dalam nuansa

modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara;Bahwa, selanjutnya kami penasihat hukum menilai tentang kerugian Negara danperekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidanaKorupsi, adalah "misleading",oleh karena:Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang membedakan Tindak PidanaKorupsi adalah tindak pidana khusus dengan Tindak pidana umum lainnyaseperti halnya Penggelapan yang hal mana telah di atur di dalam KUH Pidanaadalah bagaikan "setali mata uang", dalam arti nuansa

atau orang lain secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum menurut penerapan pasal ini adalahmerupakan kehendak yang didasari yang ditunjukan untuk melakukan suatukejahatan yang menguntungkan diri Terdakwa secara pribadi atau orang lainsecara melawan hukum.Menimbang bahwa menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir dalambukunya Delik Delik Knusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan lain lain HakYang Timbul Dari Hak Milik, NUANSA

., KTP No. 5103021205700004, KTA No.017.00221/KAILWT/V2009, AdvokatAdvokat yang berkantor diKantor Hukum Putu Hutagalung & Partners yang beralamat diJalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman Griya, Jimbaran,Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Pebruari 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar; Untuk Tergugat hadir dipersidangan kuasanya, bernama : Nyoman Nuarta, SH. dan Gede Jelantik Purwaka, SH., masingmasing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Belladi LawOffice,

Danau Bratan No.22 Jimbaran , KutaSelatan, Kab Badung, Provinsi Bali3) Rumah di Taman Griya Sebelah Rumah Tinggal TERGUGAT (Saat inidioperasionalkan Kost Kosan)4) Rumah Griya, diseberang rumah tinggal TERGUGAT (disewakanKepada orang lain)5) Sebidang tanah di Jalan Taman Giri No. 818, Benoa, Kuta Selatan,Kabupaten Badung, Bali, posisi tepat disebelan Nuansa DewataSupermarket.6) Sebidang tanah di Labuan Sait, Gang Kenanga, alamatnya JalanBukal Sari, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung , Provinsi

Lilik Mulyadi, dalamtulisannya Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara, yangmenjelaskan bahwa :a) Putusan Provisi dan Penetapan Sementara bersifat sangatsegera dan mendesak;b) Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antaraPutusan Provisi dengan Penetapan Sementara;C) Apabila Putusan Provisi dituangkan dalam bentuk PutusanSela, maka hakekatnya identik dengan Penetapan Sementara;35. Selain telah sesuai dengan pendapat para ahli hukumperdata Prof. Sudikno Mertokusumo, M.

., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor padaINSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM berlamat di Jalan NuansaUtama II No. 3 Kori Nuansa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019, yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06082019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SriWahyuni

Simanjuntak No.012/PLP.ADVSK/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, diberi tanda T28 ;Foto copy Surat BCA No. 0103A/GHK/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihaltanggapan atas surat No. 012/PLP.ADVSK/II/2017, diberi tanda T29 ;Foto copy Berita melalui media elektronik di Nuansa Jambi.com yang isinyamenurunkan citra BCA selaku PENGGUGAT REKONPENSI di matamasyarakat, diberi tanda T30 ;Foto copy Berita melalui media elektronik di Abadikini.com yang isinyamenurunkan citra BCA selaku PENGGUGAT REKONPENSI di matamasyarakat