Ditemukan 596 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
95 — 63
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
95 — 63
Namun seandainya Yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain, perlu PENGGUGAT tegaskan bahwapenggunaan Fatwa DSN MUI No. 1/2004 dalam perkara a quomenurut hematnya harus dilihat sematamata (uitsluitend) hanyasebagai lingkup pembuktian argumentasi hukum secara konkretindividual (in concreto) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.
Mahfud MD dalam tulisannyayang menjelaskan bahwa:Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan danatau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktiankasus konkretindividual (in concreto), bukan sebagai peraturanyang abstrakumum (in abstracto).Moch.
amanat undangundang (ambtshalvebeoordeling) menempatkan permasalahan ini dengan berlandaskanpada pada nilainilai (warden), norma (normen), dan ideologi yangterkonkretisasi ke dalam hukum dengan cara menstimulasi danmengaktifkan aturanaturan serta keputusankeputusan hukum yangada pada tatanan hukum positif, sehingga dengan demikian dapatmengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk membatalkan AktaPerjanjian Kredit No. 123 tanggal 21 Juli 2017 atau setidaktidaknyamenyatakan tidak memiliki kekuatan hukum in concreto
Register : 20-11-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Tjg Tanggal 7 Oktober 2014 —
39 — 6
39 — 6
Unsur turut serta berjudi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atauyang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal ini bukanlah sepertiyang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal56 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannya secara umum menurut bahasa sehariharisehingga orang yang secara konkrit (in concreto) melakukan permainan judi juga dapat disebut
Putus : 14-07-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 162/Pid.B/2016/PN.TGT. Tanggal 14 Juli 2016 — -SUDARMAN BIN SUDIRMAN
56 — 9
56 — 9
mengadakan pendugadugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;2 Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasalpasal KUHP ialahkesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/dolus namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalammasyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto
Register : 29-07-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Sgr Tanggal 5 Oktober 2016 — I GUSTI MADE BISMAYANA Alias GUS MOYO
46 — 185
46 — 185
Wirjono Prodjodikoro bahwadi bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada olehseorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Register : 31-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Ban Tanggal 27 Juni 2016 — - SALMAN AZIS Alias SARIFUDDIN Alias BANG KUMIS Bin ABD. AZIS GARABBA
33 — 13
33 — 13
(tujuan hakiki dari perbuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugasmenerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatuperbuatan melanggar hukum pidana.
Register : 01-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 90/Pid.B/2016/PN Tjp Tanggal 29 Desember 2016 — NOVRIZEN Pgl. IZEN
22 — 3
22 — 3
/PN Tip.orang yang in concreto berjudi juga dapat disebut sebagai telah turut sertabermain judi;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi,Pasal 303 ayat (8) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalahtiaptiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untungbergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinantersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatinnya atau terampilnyapemain.
Putus : 30-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/Pid/2009 Tanggal 30 September 2009 — ABD. RASYID M. DG. SIRUA
284 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini berbeda sekali dengan terjemahan unsur ketigadalam Pasal 385 KUHP menurut versi Judex Facti yang menyebutkan"tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintahatau tanah partikulir.Apabila unsur ketiga Pasal 385 KUHP menurut terjemahan yang terakhirdihubungkan secara in concreto dengan fakta dalam perkara a quo,jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum,karena fakta mengenai tanah yang dijual oleh PEMOHON KASASI(TERDAKWA) kepada pihak UIN ALAUDDIN MAKASAR
Register : 22-05-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 77/Pdt.G/2014/PN. Bwi Tanggal 10 Nopember 2014 — - H. MOHAMMAD MAHFID (P) ;
- Hj. ROFIQOH (T)
96 — 13
96 — 13
melakukan transaksi jual beli atas obyek perkara23 dari 28dimaksud, mengingat jual beli atas obyek perkara telah dilangsungkan secaratidak wajar dan ataupun dengan rangkaian tipu daya Disamping itu, ternyata dariisi perjanjian dan buktibukti yang diajukan Penggugat telah nyata dalam perjanjianjual beli dimaksud diketemukan adanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikantidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum,kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena itulah secara in concreto
Register : 06-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 80/PDT/2021/PT BJM Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : LIEM KHIEN TJHONG/TJIPTO.H.S
Terbanding/Tergugat I : HARRY JANSYAH LIMANTARA
Terbanding/Tergugat II : H. HARYADI/HARYADI IDRUS
Terbanding/Tergugat III : HJ. SALMANIAH
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IDAWATI
Terbanding/Tergugat V : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR KOTA BANJARMASIN
195 — 101
Terbanding/Tergugat I : HARRY JANSYAH LIMANTARA
Terbanding/Tergugat II : H. HARYADI/HARYADI IDRUS
Terbanding/Tergugat III : HJ. SALMANIAH
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IDAWATI
Terbanding/Tergugat V : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR KOTA BANJARMASIN
195 — 101
Karena berdasarkan daya berlakunya, yurisprudensi memilikidaya ikat concreto yaitu daya ikatnya hanya berlaku bagi yangberperkara saja Sedangkan Undang undang memiliki daya ikatabstarcto yaitu tidak hanya yang berperkara saja tetapi berlaku secaraumum orang yang tunduk pada kekuasaan undangundang.DALAM POKOK PERKARA1. Banhwa mengenai Eksespsi dalam perkaraNo: 24/Pdt.G/2021/PN.Bjm,sebenarnya sudah menyentuh bagian substansi dari pokok perkara.2.
Putus : 27-10-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2443 K/Pdt/2008 Tanggal 27 Oktober 2009 — YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT.GRAHA CIPTA GUNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS
92 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan cidera janji (wanprestasi).Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badanhukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pulasebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakanhukum maupun akibat hukum yang timbul dari perjaanjian tersebuttunduk kepada hukurn perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo13838 KUH Perdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalambadan hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dankewajiban sebagai
Register : 17-04-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 91 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sgr Tanggal 18 Juni 2014 — KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG
57 — 26
57 — 26
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukansuatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 29 Maret 2016 —
96 — 62
96 — 62
Immaterii), adalah merupakan ganti rugi pemWihan keadaan seperti semula.Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya berbeda atautidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum,ditinjau dari sumber hukum, bentuk, maupun wujudnya, oleh karena itu,dalam merumuskan posita atau dalil gugatan : Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam formulasi gugatan; Secara hukum adalah sangat keliru merumuskan dalil perbuatanmelawan hukum, jika in concreto
Bahwa dari fakta hukum tersebut , terkhusus yang menyangkut mengenai segalasikap dan perbuatan Tergugat secara "in concreto" adalah termasuk perbuatanmelawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, dan Penggugat berhak menuntutganti rugi berupa : 8.1.
Register : 22-12-2014 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 96/PDT.G/2014/PN.RBI Tanggal 18 Agustus 2015 — SITI MARIAM DKK MELAWAN MISBAH H.HASYIM DKK
84 — 26
84 — 26
dengan demikian semakin jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah benarmilik para Tergugat, sehingga kalaupun penggugat telah mengajukan saksi saksitentunya sangat kontradiksi dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti surat (T LII 1)yang telah ada dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karennya Majelishakim berkeyakinan bahwa semenjak telah dibuatnya surat pernyataan bertanda T I.II 1yang sama dengan bukti P .1 yang telah ditandatangai oleh penggugat M ALIJAMALUDDIN sendiri sehingga secara concreto
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Bar Tanggal 15 September 2016 — Penuntut Umum : SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.
Terdakwa : BAKRI BIN ALADIN.
24 — 4
24 — 4
(tujuan hakiki dari perobuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugasmenerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatuperbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 02-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/PDT/2014 Tanggal 2 Juni 2014 — HENDRA KARYADI, SH VS PT. DJONI TEXTINDO, DKK
138 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., hanya apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dankeserasian maka tercapailah kesepakatan yang sah antara para pihak";46. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, maka kaidah hukumdi atas harus diartikan tidak ada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjiantidak seimbang bagi para pihak;47.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 114/Pid.Sus/2012/P.N. PCT. Tanggal 3 Desember 2012 — Eko Supriyanto bin Sutrimo
182 — 38
182 — 38
perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili; g Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, bermaterikan hukum: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim merupakan komponen penegak hukum yang diberikan wewenang dalammenerapkan nilainilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatuputusan melalui proses persidangan (in concreto
Register : 25-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.SBY Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon:
SUJONO
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
170 — 85
SUJONO
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
170 — 85
. : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYberwenang menentukan hukum objektif mana yang harusditerapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkuthubungan hukum pihakpihak yang berperkara in concreto. Hakim sebagaiorgan pengadilan:a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 278/Pid.B/2016/PN Kdr Tanggal 6 Desember 2016 — ERRY SAPTO ARGONO Als BAGONG Bin SAMINGUN HADI WINARNO
77 — 15
77 — 15
bersifat alternatif dimana apabila salah satu darikomponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki olehunsur ini ;Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN KdrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal inibukanlah seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yangdiatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalampengertiannya secara umum menurut bahasa seharihari sehingga orang yangsecara konkrit (in concreto
Register : 03-08-2011 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 560/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR. Tanggal 18 September 2012 —
49 — 25
49 — 25
Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut hukumBUKANLAH merupakan bukti peralihan hak atas tanah, PerjanjianPengikatan Jual Beli dimaksudkan dan bertujuan agar Penjual tidakmengalihkan penjualan suatu tanah kepada pihak lain, sedangkan peralihan hakatas tanah in concreto terjadi apabila Jual Beli tanah telah dilakukan secara"Terang dan Tunai" dan peralihan hak atas tanah tersebut dituangkan di dalamsuatu Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli tanah.Bahwa oleh karena Akta PPJB tersebut telah batal
Register : 18-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 85 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr Tanggal 8 Juli 2015 — KOMANG ARDIKA
44 — 14
44 — 14
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukanHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Sgr20suatu perbuatan melanggar hukum pidana.