Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-03-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juli 2016 — HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
75 — 56
  • Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-08-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 16-03-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 140-K/PM.III-19/AD/VIII/2009
Tanggal 17 September 2009 — TERDAKWA
91 — 44
  • ./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
  • yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 425/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : MISNATI
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
  • Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 12-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 23 Januari 2020 — JUHARTO Bin DELE;
308 — 71
  • melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-12-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA Pmk.
Tanggal 2 Mei 2012 — PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT I, II
177 — 47
  • untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 352/Pid.B/LH/2018/PN Rgt
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
PARJAN alias PARJAN Bin Alm SUKIMIN
361 — 11
  • Bahwa perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berperan sebagaiorang yang mengangkut dan menguasai kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, pengangkutan kayuyang berasal dari kawasan hutan wajib disertai dengan dokumensahnya hasil hutan.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 02-02-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 25 April 2017 — H. SUMA WIJAYA, BE;
402 — 180
  • Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melangar Pasal 158UU No.4 Tahun 2009, karena melakukan usaha pertambangan tanpaIUP/IP R/IUPK; Bahwa sesuai keterangan Terdakwa mengenai status tanah yang dilakukanpenambangan tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara yang diduga dilakukan oleh tersangka Terdakwa tersebut di atasbahwa Terdakwa mempunyai hak terhadap wilayah yang ditambang, namunsesuai Hak atas tanah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN.Tjk
Tanggal 18 April 2016 — -Saryani bin Catim
122 — 17
  • Tjkpernyataan lugu dan natural akan dipertimbangkan bersamaan denganpembuktian unsurunsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwaPenuntut Umum melangar Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 45 Tahun2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia;3.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 12
  • Justru Tanah milik Penggugat lah yang diakuakui olehTergugat dengan menempatkan sertifikat miliknya nomor : M1770diatas tanah milik Penggugat.Bahwa justru perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini merupakanPerbuatan Melawan Hukum dimana adanya perbuatan atau tindakan dariTergugat yang melangar atau melawan hukum dengan secara sengajauntuk menempatkan sertifikat milik Tergugat No.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-03-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Sdw
Tanggal 3 Maret 2016 — - HENDRIK TIMOR bin LATURUK
38 — 19
  • diketahui bahwa sample obat shabushabu tersebut yang di kirim oleh PolresKutai Barat berupa sample serbuk kristalbewarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE ;Bahwa obat tersebut biasa digunakandalam dunia Kesehatan dan obat tersebuttidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
PANDAPOTAN LIMBONG
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
54 — 9
  • GANTI KERUGIANBahwa akibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh TERMOHON,mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami olehPEMOHON. Selama berada di dalam tanahan, PEMOHON tidak dapatberaktifitas seperti biasa dalam mencari nafkah bagi keluarganya apalagiPEMOHON adalah tulang punggung bagi keluarganya. Selain itu, prosespenangkapan yang dilakukan TERMOHON menyebabkan nama baikPEMOHON di lingkungan masyarakat tempat PEMOHON tinggal menjadiburuk.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 31-08-2010 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 8 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 31 Agustus 2010 — MULYADI alias MUL bin BUJANG
43 — 11
  • SGUdibuktikan lagi, tetapi sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbuktt maka dakwaansubsidair harus dibuktikan ;Menimbang, bahwa dakwaan primair melangar pasal 55 UU RI No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP, mengandung unsur unsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah ;3. Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan ;Ad. 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2009 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/PdtG/2009/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 April 2010 — SERIKAT PEKERJA PT. SKYCAMPING INDONESIA >< MARYADI, CS
96 — 23
  • Gugatan Obscuur LibelBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dalam posita gugatan Penggugatperbuatan melangar hukum akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugatminta dinyatakan sebagai serikat pekerja PT. Sky Camping Indonesia(Dalam Pailit), untuk itu gugatan Penggugat tidak jelas dan harus ditolak;DALAM POKOK PERKARADalam Konvensi4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Desain Industri
Register : 08-06-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.Sus/Des.lnd/2015/PN.NIAGAJkt.Pst
Tanggal 12 Oktober 2015 — Sdr. MIMIN, CS >< H.SYAMSUL SYAH ALAM, CS
500 — 366
  • dapat membuktikan sumber aslinya;e Selanjutnya asas pendaftaraan pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atasdisain industry kepada Tergugat II ( Dir.Jend HAKI) yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasaratas asas orang yang pertama mendisain.lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaranpermohonan hak atas disain industry,dalam pemeriksaan juga di lakukan pengklasifikasian permohonan sesuai denganketentuan yang berlaku sepanjang tidak melangar
Pengadilan PN MAJENE Pidana Umum
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN MAJENE Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SYARKIYAH M, S.H., M.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
HARIMAN, S.IP. Alias ARI Bin ZAENUDDIN D
152 — 66
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (do/us eventualis);Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaranjenis ini ialah sejaunh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentangtindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yangmungkin akan terjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalahperbuatan Terdakwa tersebut melangar aturan yang berlaku, sedangkan yangdimaksud memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia dalam buku TindakHalaman 23 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Juni 2016 — DARMA PUTRA JAYA, ST;
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari perbuatan, berdasarkanpertimbangan sebagai berikut : Pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa sebagai PimpinanProyek Peningkatan Jalan Kampung Bakti Dusun PakPak Kecamatan BabulMakmur, Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu keputusan Bupati AcehTenggara merupakan pertimbangan yang keliru karena pada kenyataanyaproyek tersebut tidak pernah direalisasikan oleh rekanan meskipun telahdiadakan addendum dan addendun II yang melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 06-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 24 Maret 2015 — YUDA ARMADA Bin OLAN DARMAN LAWAN PT. SINAR ALAM PERMAI
133 — 42
  • Bahwakaryawan yang melangar Perjanjian Kerja Bersama wajib harus dikenakanSanksi/Hukuman sesuai perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan danperaturan perundangundangan.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-11-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 263/Pid.B/2013/PN.Bjb
Tanggal 11 Februari 2014 — ARSYAD Als. ASAD Bin MURNI (Alm)
70 — 55
  • tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidaritas sebagai berikut : Primair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ;Subsidiair : Melangar
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KOLAKA Nomor 223/Pid.B/2015/PN Kka
Tanggal 13 Januari 2016 — - SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI - ILHAM Bin GOMBI
83 — 51
  • ke1 KUHP, ataukedua melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPnamun khusus Terdakwa Il didakwa dengan dakwaan komulatif ketiga yaknimelanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahvkomulatif hanya Terdak Hal. 21 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kkamempertimbangkan dakwaai umun ieiuanwa 1 uall itiuanwa i oeuaiabersamasam terlebih dahulu yakni dakwaan kombinasi antara alternatif dansubsidaritas, kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, subsidair melangar