Bahwa Salinan Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan oleh TERLAWANlldengan Sertifikat Hak Milik nomor 239, luas 921m, yang terletak di DesaKarangtawang, Kecamatan Nusawingu, Kabupaten Cilacap atas nama HjMarsineh Chasanah tidak pernah dimohonkan untuk di lelangBahwa Grosse Risalah Lelang nomor 744/2012 yang diterbitkan olehTERLAWAN Ill guna kepentingan Eksekusi TERLAWAN berbeda dengansalinan Risalah Lelang nomor 744/ 2012 dimana Grosse Risalah Lelangadalah salinan asli dari Risalah Lelang

Bahwa TERLAWAN Ill menerbitkan Grosse Risalah Lelang nomor 744/ 2012yang diminta oleh TERLAWAN guna kepentingan Eksekusi telah berubahisinya dengan Salinan Risalah Lelang nomor 744/201 2, dimana Risalah Lelangadalah akta otentik dan merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna10.Bahwa TERLAWAN memerintahkan kepada PELAWAN untuk mengosongkantanah milik PELAWAN adalah merupakan perouatan melawan hukumBERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA EKSEKUSITERSEBUT TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA:

Bahwa Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuatoleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatanhukum yang sempurna.7. Bahwa terhadap Risalah Lelang a quo telah diterbitkan Minuta Risalah,Salinan, Kutipan dan Grosse Risalah Lelang Nomor 744/2012 vide Pasal 1PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010;8. Bahwa Terlawan Ill menolak pernyataaan Pelawan dalam halaman 3 yangmenyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (noneksekutabel):9.

Marsinem Chasanah tanggal 22 November 2012 telah dituangkandalam risalah lelang yang mana terhadap risalah lelang tersebut, telahditerbitkan minuta risalah, salinan, kutipan dan grosse risalah lelang Nomor744/2012, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakanbahwa eksekusi atas obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tersebut di atas telahdibantah oleh Para Terlawan, maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BWditentukan bahwa beban

Marsinem Chasanahberdasarkan Risalah Lelang Nomor 744/2012.

akta otentik dari Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2003 jugaHalaman 9 dari 43 Hal.

Sriwijaya Telemitra tanggal 18 April2008 tersebut adalah palsu atau. dipalsukan, maka untukmembatalkan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratermasuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 23 April2008, maka Penggugat harus melaporkan Iskandar Abidin kepadapihak Kepolisian dengan tuntutan pemalsuan keterangan danpemalsuan tanda tangan.c. Bahwa Risalah RUPS Luar Biasa PT.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.keterangan dan tanda tangan Penggugat dalam Risalah RUPS LuarBiasa PT. Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 adalah Palsuatau dipalsukan.. Bahwa sebelum ada putusan perkara pidana yang menyebutkanadanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT.

Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT.Sriwijaya Telemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta PernyataanKeputusan Rapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku danmengikat secara hukum.Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

/PN.AB;bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012, kepada Kuasa Penggugat /Terbanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 2012 Kuasa HukumTergugat XIV/Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Ambon yang menyatakan;1bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, kepada Tergugat V/ TurutTerbanding,Tergugat IX/ Turut Terbanding, Tergugat

XH/Turut Terbanding,Tergugat XV/ Turut Terbanding permohonan banding tersebut disampaikandan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana RisalahPemberitahuan banding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012, kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan11seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;bahwa pada tanggal 05 September 2012, kepada Kuasa Tergugat I, II, HI,IV, VU, VUI,

, kepada Tergugat V/ Turut Terbanding,TergugatIX/ Turut Terbanding, Tergugat XII/Turut Terbanding, Tergugat XV/ TurutTerbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Juru sita Pengganti Pengadilan NegeriAmbon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada KuasaPenggugat/ Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;12Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan

Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 09 Oktober2012 yang menyatakan ;bahwa pada tanggal 24 OKtober 2012, Juru sita Pengganti Pengadilan NegeriAmbon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumTergugat I, I, Ul, IV,VII,VUI,X,XIU/Pembanding, sebagaimana RisalahPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 92/Pdt.G

/2011/PN.AB;13Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Januari 2013yang menyatakan ;bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Juru sita Pengganti Pengadilan NegeriAmbon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada kepada Kuasa KuasaTergugat XVI/Pembanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yangyang

Sesuai dengan Pasal 42 Vendu Reglemen Staatblad1908 jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 danPasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang,pihak yang dapat melihatdokumen yang dilekatkan pada Risalah Lelang adalahpihakpihak yang berkepentingan langsung denganMinuta Risalah Lelang yaitu Penjual, Pembeli/ ahliwarisnya/ orang yang memperoleh hak, dan pihak lainHalaman 16 dari 56 hal.

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelangsebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan baliknama atau Grosse Risalah Lelang sesuaiK@DUTUNAN; 22222 ene nn neem n enn n nnnb. Penjual memperoleh Salinan Risalah LelangHalaman 17 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUNBLuntuk laporan pelaksanaan lelang atau GrosseRisalah Lelang sesuai kebutuhan; c. Pengawas Lelang (Superintenden)memperoleh Salinan Risalah Lelang untuklaporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;atau ; d.

Termohon Informasi tidak dapat memberikaninformasi terkait dengan dokumendokumen yangmerupakan bagian dari Risalah Lelang tersebut.

Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUNBL1)2)3)4)5)Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan keberatan PemohonKeberatan mengenai hasil putusan Komisi Informasi Publik BandarLampung yang memerintahkan Pemohon Keberatan agarmemperlihatkan risalah lelang kepada Termohon Keberatan. ; Bahwa Alasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon = Informasikeberatan memperlihatkan risalah lelang kepada Termohon Keberatandahulu Pemohon Informasi karena Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi bukan dianggap sebagai pihak yang berhakmendapatkan

lelangdimuka umum, Maka berarti dokumen informasi yang dimohonkantermasuk risalah lelang adalah informasi publik yang bersifat terouka danharus tersedia setiap saat, dapat di akses oleh publik dengan cara yangmudah dan efisien.; 222222 222 nn neeHalaman 36 dari 56 hal.

Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: /RPT/HTPT//2018 Tanggal 2018 (Bukti P7);8. Foto copy Tanda Terima Untuk Pembayaran Permohonan SK PemberianHak Guna Bangunan Badan Hukum Tanggal 19 Juli 2018 (BuktiP8);9. Foto copy Surat Kuasa Tanggal 30 Nopember 2018 dan Surat KuasaHukum Yayasan Perguruan Tunggal Margo Karya SerdangLubuk Pakam Nomor : 21/DSS/XII/2018 Tanggal 07 Desember2018 (Bukti P9);10.

Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atastanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yangditandatangani oleh semua Anggota Panitia A;(2) Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani RisalahPanitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,Panitia A membat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Amengenai penolakan/keberatan dimaksud;(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salahsatu anggota

pemberian hak atastanah (termasuk Hak Guna Bangunan), dimana hasil dari pelaksanaan tugasPanitia A akan dituangkan dalam bentuk Risalah Pemeriksaan Tanah A yangditandatangani oleh semua Anggota Panitia A, dan meskipun ada AnggotaPanitia yang tidak bersedia menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah, makahal itu tidak mengurangi keabsahan dari Risalah Pemeriksaan Tanah A tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa RisalahPemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah

Dengan demikian sikap diam atau kewajibanTermohon atas Risalah Pemeriksaan Tanah A termasuk juga penandatangananRisalahnya, menurut Majelis Hakim bukanlah suatu objek permohonan dalamperkara Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 jo.

Terhadap adanya fakta tersebut dan dikaitkan dengan ketentuanbahwa tidak ditandatanganinya Risalah Pemeriksaan Tanah oleh salah satuAnggota Panitia A tidak mengurangi keabsahan Risalah tersebut, maka menurutMajelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Pemohon yangdirugikan secara substansi bukanlah terkait dengan tidak ditandatanganinyaRisalan Pemeriksaan Tanah A oleh Termohon selaku salah satu Anggota PanitiaA, melainkan terkait dengan dihentikannya atau tidak dilanjutkannya prosespermohonan

(dahulu disebut sebagai) Dinas Tenaga Kerja Dan Pemukiman(sekarang disebut sebagai) Dinas Sosial dan Pemukiman/Turut Terlawan melalui KuasaHukumnya.Hal 3 dari 11 hal putusan No. 50/Pdt/2012/PT.JprMembaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.

Memori Banding tanggal 12 Juni 2012 dan kepada Kuasa HukumTerbanding juga sebagai Pembanding semula Pelawan sesuai dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2012masingmasing Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Mrk, dengan sempurna dan seksama.Hal 4 dari 11 hal putusan No. 50/Pdt/2012/PT.Jpr Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding jugasebagai Terbanding semula Pelawan bertanggal 1 Juni 2012 dengan Akta TandaTerma Memori Banding tertanggal

31 Mei 2012 Nomor: 24/Pdt.G/2011/PN.Mrkdan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa HukumTerbanding juga sebagai Pembanding semula Terlawan sesuai dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding pada tanggal 07 Juni 2012 dankepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding tanggal 12 Juni 2012 masingmasing Nomor: 24/Pdt.G/2011/PN.Mrk, dengan sempurna dan seksama.Membaca, Kontra

Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbandingjuga sebagai Pembanding semula Terlawan bertanggal 19 Juni 2012 dengan Akta TandaTerima Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Mrkdan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa HukumPembanding juga sebagai Terbanding semula Pelawan sesuai dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Juli 2012Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Mrk, dengan sempurna

dan seksama.Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbandingjuga sebagai Pembanding semula Pelawan bertanggal 18 Juli 2012 dengan Akta TandaTerima Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Mrk.Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, kepada Kuasa HukumPembanding juga sebagai Terbanding semula Terlawan tanggal 07 Juni 2012, kepadaKuasa Hukum Turut Terbanding semula

Terlawan Rekonvensi ;DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA :- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 78/Pdt.Plw/2015/PN Kln ;MENGADILI SENDIRI :- Menolak perlawanan Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;- Menyatakan bahwa Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi bukan Pelawan yang benar ;- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Mei 2015 No. 02/Pdt.Eks/2015/PN Kln jo Risalah

Permasalahan pembelian Obyek Sengketa :2.12.2Terlawan , dengan etikad buruknya membeli Obyek Sengketamelalui Terlawan Ill dalam keadaan as is, dalam keadaan masihdikuasai oleh Pelawan sebagai pemiliknya, dengan harga yangpatut ditengarai sangat murah jauh dari harga umum untukmengeruk keuntungan yang sebesarbesarnya;Selanjutnya Terlawan mengajukan Eksekusi Pengosongannyaberdasarkan Risalah Lelang yang notabene bukan merupakanKeputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyatulisan Berita

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sudahsemestinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt Eks/2015/ PN.KIn tanggal 12 Mei 2015 Jo Risalah LelangNo.1224/2014 KPKNL Surakarta, dinyatakan batal demi hukum. Olehkarenanya Pelaksanaan Pengosongan obyek sengketa sudahsemestinya harus pula dinyatakan batal demi hukum:;3.

tidak menanggapi halhal yang tdakbersifat penting dan substansial karena menurut hemat Terlawan dalilHalaman 11 Putusan No. 3/Pdt/2016/PT SMGdalil yang diajukan Pelawan sangatlah tidak masuk akal sehinggaharuslah ditolak untuk keseluruhannya;Bahwa untuk mempertahankan dalildalil dalam Jawabannya Terlawan menganggap perlu menyampaikan Gugatan Rekonpensi atas perlawananPelawan yang adalah sebagai berikut:DALAM REKONPENSI1.Bahwa faktanya Terlawan adalah pemohon Pelaksanaan Eksekusiterhadap Grosee Risalah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, perintah pengosongansebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt.Eks/2015/PN Kin, tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No.1224/2014 KPKNL Surakarta dinyatakan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut PengadilanTinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut terhadap halhal yang sudah menjadi fakta karena telah diakui keberadaannya yaitu hutangpiutang antara Pembanding

Eks/2015/PN Kin tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No. 1224/2014KPKNL Surakarta berdasarkan ketentuan pasal 132 a (1), 3. tidakdiperbolehkan untuk diajukan tuntutan Rekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut, maka perlawanan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENS!

Bahwa sejak tanah tersebut dilelang sesuai Risalah Lelang tanggal 14 Mei2008 Nomor : 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 07Nopember 2011 Nomor : RL 005/PLH. 11/2011, hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi milik pemenanglelang, dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga yang berhak menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;4 Bahwa akan tetapi sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM (Ex. PT.

BINA INTI USAHA jyaitu berdasarkan Risalah Lelang tanggal14 Mei 2008 No. 44/2008 ;Bahwa sejak PT. BINA INTI USAHA dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh Kantor PelayananKekayaan Negara Dan lelangHal 12 dari 25 hal PUT.No: 408/Pdt.G/2013/PN. JKT.BAR.b(KPKNL) berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Mei 2008 No. 44/2008 maka kepemilikan telah beralihdari Tergugat kepada PT. BINA INTI USAHA sehinga dengan demikian seluruh perbuatan hukum yangmenyangkut tanah a quo menjadi tanggung jawab daripada PT.

yang diperolehdari membeli penjualan umum/ pelelangan berdasarkan Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011, karenanyayang dikemukakan Tergugat adalah materi yang menyangkut perkara ;B Gugatan Penggugat adalah tepat dan benar karena Tergugat bukanlagi sebagai pemilik yang sah akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;C Gugatan Penggugat cukup jelas sebagaimana lelang pertama RisalahLelang tanggal 14 Mei 2008 dan lelang kedua Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011 ;D Tidak benar gugatan

BINA INTI USAHA berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 15 Mei 2008, sedangkan Penggugat mendalilkan tanahseluas total 43.700 m?

kemungkinan terkena rencana untuk kepentinganumum (rencana jalan); Bahwatanah tersebut di atas dilelang sesuai Risalah Lelang 14 Mei 2008No. 44/2008 dan kemudian dilelang untuk kedua kalinya yaitu sesuai Risalah Lelang tanggal 7 Nopember 2011No.

Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut TergugatIl terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat denganPenggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Tahun 2012, NomorHalaman 2 dari 10 hal. Put.

KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah LelangNomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah);Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalan Lelang Nomor089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut TergugatIl terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat denganPenggugat atas 1 (satu) unit mobil Avanza G, Tahun 2010, NomorRangka MHFM1BA3JAK252043, Nomor Mesin DG05893, Nomor PolisiDG 107 KM, Isi Silinder 1.298 CC berdasarkan Risalah

Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalan Lelang Nomor089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh TurutTergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Tahun 2012,Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K012777, Nomor Mesin DBK5868, NomorPolisi DG 11 PM, Isi Silinder 1.500 CC, berdasarkan Risalah LelangNomor 089/79/2018, dengan harga pembelian Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);4.

Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalan Lelang Nomor089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut TergugatIl terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat denganPenggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010,Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242420, Nomor Mesin DF82335, NomorPolisi DG 105 KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah LelangNomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah);6.

Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh TurutTergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Avanza G, Tahun 2010,Nomor Rangka MHFM1BA3JAK252043, Nomor Mesin DG05893, NomorPolisi DG 107 KM, Isi Silinder 1.298 CC berdasarkan Risalah LelangNomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp32.000.000,00 (tigapuluh dua juta rupiah);7.

Bahwa karena pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan objekeksekusi sebagaimana terurai dalam Risalah Lelang tertanggal 16 Mei2012 Nomor 373/2012 dilakukan secara melawan hukum maka patutdan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakartamenyatakan Grosse Risalah Lelang tertanggal 16 Mei 2012 Nomor373/2012 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;d. Bahwa karena Permohonan Eksekusi Nomor 18/Eks/2014/PN SKt.

Atau dengan kata lain: tanah dan rumahtersebut, dengan kutipan/risalah lelang dimaksud bukan lagi milik Pelawan;Sedangkan untuk bisa mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadapeksekusi Nomor 18/Eks/2014/PN Skt., tersebut pada pokoknya harussebagai pemilik sah atas tanah dan rumah dimaksud;Oleh karena dengan kutipan/salinan risalah lelang dimaksud dapatdibuktikan bahwasanya Pelawan bukan lagi pemilik atas objek eksekusi,maka dengan demikian Pelawan tidak memenuhi syarat sebagai Pelawan;2.

Bahwa Pelawan dalam surat gugatannya, baik posita (fundamentumpetendi) maupun petitum (tuntutan) nya; telah mendasarkan padadan/atau juga meminta ketidaksahan terhadap kutipan/risalah lelangNomor 373/2012 tertanggal 16 Mei 2012. Sebagaimana diketahuibahwasanya Risalah Lelang dimaksud adalah suatu produk dan/atauperbuatan hukum dari pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Surakarta.

Nomor 282 K/Pdt/2016berdasar pada proses lelang terhadap objek sengketa sebagaimanadalam Grosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 373/2012tersebut yang telah dilaksanakan secara melawan hukum;e.

Bahwa proses lelang terhadap objek sengketa sebagaimana dalamGrosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 373/2012 tersebuttelah dilaksanakan secara melawan hukum dengan dasar halhalsebagai berikut: Bahwa Grosse Risalah Lelang tanggal 16 Mei 2012 Nomor373/2012 tersebut merupakan lelang atas objek eksekusi yang tidaklayak untuk dilakukan pelelangan; Bahwa tidak selayaknya objek eksekusi tersebut dilakukanpelelangan karena Perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska., tanggal15 September 2008 yang menjadi

M.Hum. untuk menyiapkan Daftar Nadir dan menyiapkan lembar terakhir/lembartanda tangan Risalah Pemeriksaan Panitia B tanpa disertai Lembar ke 1 sampailembar ke 7 untuk ditandatangani oleh Anggota Panitia B pada saat mengikutirapat untuk dijadikan dasar risalah pengolahan data untuk diajukan perpanjanganHGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR);"2" 2200220 222 2022 2=2Bahwa pada tanggal 18 Jul 2008, Anggota Panitia B tidak datang ke lokasitanah yang dimohonkan PT.

M.Hum. maupun saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos tidak pernahmengadakan rapat lanjutan dengan seluruh Anggota Panitia B;Bahwa saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos dalam membuat konsep RisalahPemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalam8rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURtelah mencantumkan luasan tanah HGU milik PT.

BUDI DUTA AGRO MAKMUR disebut sebagaiBupati Kutai Kartanegara; 202 nn nn nnn nner n nnn nnnnneBahwa terhadap Risalah Pemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Datadan Daftar Pengantar dalam rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT.BUDI DUTA AGRO MAKMUR yang saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos buat tanggal18 Juli 2008 adalah merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannyaperpanjangan HGU dari PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;>Bahwa akibat perbuatan dari saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos danTerdakwa H.

PT.Budiduta Agromakmur beserta lampirannya;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undangundanggangguan (H.0) tanggal 24 April 2006;Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT.

Asli Risalah Pengolahan Data Kanwil BPN Provinsi Kaltim tanggal 10Nopember 2008 j=2sesc2e tenn omen sree neni eeninenennnin1 (satu) unit Laptop Inventaris Kanwil BPN Propinsi Kaltim yang digunakanuntuk membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B tertanggal 18 Juli1 (satu) buah hardisk eksternal yang digunakan untuk menyimpan filerisalah panitia pemeriksaan tanah B tertanggal 18 Juli 2008;Dipergunakan dalam perkara lain; 222 0no anno no4.

NUR SULAIMAN Bin SULAIMAN dahulu PENGGUGAT DALAMKONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI sekarang disebut sebagaiPEMBANDING telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/ PN.Sgl Tanggal 8Maret 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Bandingberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING

DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAMREKONPENSI sekarang disebut sebagai TERBANDING pada tanggal 26Maret 2018 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18April 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING Nomor: 76/DT.G/2017/PN.SgItanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telahdisampaikan secara sah

dan seksama kepada pihak ROHANA dahuluTERGUGAT II DALAM KONPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai TERBANDING II pada tanggal 26 Maret 2018yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 April 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSIsekarang disebut sebagai PEMBANDING Nomor: 76/DT.G/2017/PN.SgItanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sungailiat yang menyatakan

Pemberitahuan PenyerahanMemori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018 danpihak TERGUGAT Ill DALAM KONPENSI/PENGGUGAT Ill DALAMREKONPENSI sekarang disebut sebagai TERBANDING III pada tanggal 9April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori BandingNomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018;Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor:76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sekarangdisebut sebagai

76/Padt.G/2017/PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) Nomor: 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 12 April 018 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telan memberikesempatan kepada pihak PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGATDALAM REKONPENSI sekarang disebut sebagai PEMBANDING untukmemeriksa berkas perkara dimaksud;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 26 Maret 2018 yang

(Sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di KelurahanGadang, Kecamatan Sukun, Kota3Bahwa berdasarkan KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor: 268 / 2013,PENGGUGAT adalah selaku pihak pemenang Lelang atas obyek Lelangberupa (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 830, Tanggal 28 Juni1989, Luas 98 M?

Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyebutkan bahwa:Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagaiAkta Jual Beli untuk kepentinganbalik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan" ;18 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwaterbuktiberdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 268/2013 tanggal 13 Maret 2013, makakepemilikan Obyek Sengketa telah beralih kepada Penggugat dikarenakan jual belimelalui lelang, dimana dalam hal ini Penggugat adalah

Atas nama YUNARSIH Istri dariDjuma'adi berikut bangunan dan segala yang berdiri melekat diatasnya terletak diKelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang kepadaPENG GUGAT 3= =n nnn nnnMenimbang, oleh karena itu menurut dalil Penggugat dikarenakanPENGGUGAT adalah pemenang Lelang berdasarkan KUTIPAN RISALAH LELANGNomor: 268 / 2013; maka untuk itu PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan NegeriMalang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk menyatakanKUTIPAN RISALAH LELANG Nomor: 268/2013

Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yangmenyebutkan bahwa: Pembeii memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagaiAkta JualBeli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan",maka berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa terbukti berdasarkanKutipan Risalah Lelang Nomor 268/2013 tanggal 13 Maret 2013, maka kepemilikanObyek Sengketa telah beralih kepada Penggugat dikarenakan jual beli melalui lelang,dimana dalam hal ini Penggugat adalah

Hak Tanggungan Obyek43Sengketa berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, dimana pada lelang tersebutPenggugat telah mengajukan penawaran dan memenangkan lelang Obyek Sengketatersebut selanjutnya perbuatan hukum jual beli melalui lelang tersebut dituangkandalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 268/2013 tanggal 13 Maret 2013 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat I, maka berdasarkan hal tersebut terbukti berdasarkanKutipan Risalah Lelang Nomor 268/2013 tanggal 13 Maret 2013, kepemilikan ObyekSengketa telah

, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1999 No 18/1999.3 Bahwa menunjuk alat bukti diatas, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwodadi tidak menerima permohonan eksekusi yang disertai bukti surat,khususnya Kutipan Risalah Lelang hukumnya tidak dapat dipergunakan untukmengajukan Eksekusi Pengosongan, sebab dalam Kutipan Risalah Lelang hanyatercantum diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai Akta Jual Belitertanggal 26 September 2011, sebagai Akta Jual Beli Kutipan Risalah Lelanghanya dapat

Ketentuan bunyi irahirah tersebut sesuai UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman, yang berlaku sejak tahun 1970.Dengan demikian dalam perkara ini harusnya yang dipergunakan untukpengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan haruslah Groose Risalah Lelang.Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan Penetapan EksekusiNo.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015 tersebut tidakberdasarkan GROSSE Risalah Lelang yang sesuai dengan pasal 224 HIR/258RBg seharusnya

Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pemindahan hak dengan Lelang pasal41 ayat (5) mensyaratkan untuk pemindahan hak yag diajukan kepada KepalaKantor Pertanahan harus menggunakan KUTIPAN RISALAH LELANG karenadalam Kutipan Risalah Lelang pada halaman terakhir tertera kalimat Berlakusebagai Akta jual Beli.Dengan demikian adalah salah besar bila Kutipan Risalah Lelang tersebutdigunakan sebagai dasar pengajuan eksekusi pengosongan.

LELANG yangbersangkutan.b Sertifikat Hak Milik.Dengan demikian menurut Peraturan Pemerintah tersebut untuk baliknama sertifikat kepemilikan hasil pembelian lelang harus menggunakanKutipan Risalah lelang bukan menggunakan Salinan Risalah Lelang.Bahwa pengurusan pada Terlawan III/ Badan Pertanahan Nasional KabupatenGrobogan telah berhasil meskipun alas hak peralihannya hanya SalinanRisalah Lelang bukan Kutipan Risalah Lelang yang berlaku sebagai Akta JualBeli.

Hal ini sangat melawan hukum karena dalamKutipan Risalah Lelang tersebut tidak tercantum irahirah yang berbunyiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

.,) mendatangi Penggugat di rumahnya dengan alasanmengenai risalah lelang yang sudah lama belum selesai;3.

Sedangkandalam halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan) gugatan Penggugat,memohon ganti rugi dan menyatakan Risalah Lelang nomor: 217/198788,Hal. 13 dari 31 hal. Put.

Adapunkeikutsertaan Tergugat II dalam gugatan a quo karena adanya Risalah Lelang nomor: 217/197888, tanggal 11 Januari 1988.

a quomenjadikan risalah lelang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;c.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahberubah wujud menjadi Risalah Lelang nomor: 217/19871988,yang seharusnya perkara tersebut harus juga secara bersamaanmemohon pembatalan risalah lelang a quo, karena peristiwanyaterjadi pada tahun yang hampir bersamaan;e Dalam hal Pengadilan menyatakan risalah lelang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti secaraadministratif risalah lelang berakibat merugikan posisi kantorPemohon Kasasi/dahulu Pembanding Il/semula Tergugat Ill,dan mengakibatkan

Bahwa Penggugat tidak rnah menan ngani risalah perundinmenyatakan bahwa perundingan menemui jalan buntu atau dead lock danPenggugat masih membuka diri untuk berunding ;8.

dicatat dalam risalah dimaksud", olehkarenanya Risalah Perundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yangsah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 2/2004,menyatakan:Apabila dalam jangka waktu 30 (liga puluh) hah sebagaimana disehut dalamayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan telahdilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagar.

dimaksud", oleh karenanya Risalah Perundingan tanggal 2Juli 2013 adalah risalah yang sah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (38) UU No. 2/2004,menyatakan : "apabila dalam jangka waktu 30 (tigapulnh) hari sebagaimanadisebut dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atauperundingan telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagaf.

3 dari 46 halaman, perkara Nomor 96/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgT8T9T10T11T12T13T15T16.AT16.BT16.CT16.DT17.AT17.BT17.CSurat Penggugat No.18/PGAASI/VI/2013 dan No.20/PGAASI/VI/2013,tertanggal 14 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 24 Juni 2013 ;Surat Tergugat perihal ajakan berunding keII No.21/B/PUK SPAMKFSPMIPT ASI/V/2013, tertanggal 25 Juni 2013;Surat Penggugat No.21/PGAASI/V1/2013, tertanggal 26 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 02 Juli 2013 ;Surat Tergugat No.002/

para Tergugat menyangkalnya dalam butir 5 jawaban paraTergugat bahwa perundingan tanggal 2 Juli 2013 benar perusahaan menolak menandatangani risalah perundingan dan telah menanda tangani daftar hadir perundingan, danketidakbersediaan tersebut dicatat dalam risalah tersebut, oleh karenanya risalahperundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 a = T9 berupa minute meetingtertanggal 24 Juni 2013 yang dituangkan dan dinyatakan sebagai risalah perundinganBipartit

Bogor melelang danberdasarkan Groose Risalah Lelang no.066/2006 tanggal 3 Februari2006 yang di keluarkan Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara( KP2NL ) Jakarta III T sebagai Pembeli Lelang atas Obyek lelangberupa sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 153/Babakan No. 48. Villa Indah Pajajaran ( VIP )Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor.Bahwa atas Groose Risalah Lelang No. 066/2006 tanggal 3 Feb 2006ayah dari Pemohon yang bernama DR. Ir.

Grosse Risalah Lelang No. 066/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2NL) Jakarta Illatas nama pembeli lelang : Lusiana;2.

Grosse Risalah Lelang No. 066/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2NL) Jakarta IIIatas nama pembeli lelang : Lusiana;2.

PE 10 ;Foto Copy Groos Risalah lelang No. 066, selanjutnya diberi tanda buktiT. PE11;Foto Copy Penetapan No. 10/Pdt/Eks.Akte/2019/PN.Bgr Jo No.21/Pdt/PLw/2006/PN Bgr Jo No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr, selanjutnya diberitanda bukti T. PE 12 ;Foto Copy penetapan No. 10/Pdt/Eks.Akte/2019/PN.Bgr Jo Risalah LelangNo. 066/2006/PN.Bgr Jo No 21/Pdt/Plw/2006/PN. Bgr Jo No. 4/PdtG/2014/PN Bgr, perihal permohonan sita eksekusi, selanjutnya diberi tandabuktiT.

di JalanBrawijaya No. 48 Villa Pajajaran (VIP) kelurahan Babakan Kecamatan BogorUtara, Kota Bogor, berdasarkan risalah lelang No. 066/20 Jo Putusan PN.Bogor No. 04/Pdt.G/2014 Jo 26/Pdt/2015/PT.Bdg Jo. 3135 K/2015 Jo.

Bahwa, di samping itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 93 telah memperluas norma yang terkandungdalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik karena mengenai memperlihatkan ataumemberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau suratsurat ataudokumendokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentinganlangsung dengan minuta risalah lelang yaitu penjual, pembeli/ahliwaris/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan

Bahwa Minuta Risalah Lelang merupakan dokumen pelaksanaanlelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 85 s.d Pasal 92 PMK Petunjuk PelaksanaanLelang, di dalam Minuta Risalah Lelang tidak terdapat atau tidakmenyebutkan informasi terkait besaran outstanding atau kewajibanhutang Para Pemohon;4.

terkaitpelaksanaan lelang dan tidak ada informasi publik tentang jumlahhutang;Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengetahui informasihutangnya dengan meminta melihat Minuta Risalah Lelang menjadianeh karena telah dengan jelas disebutkan bahwa tidak adainformasi publik tentang jumlah hutang di dalam Minuta RisalahLelang yang diterbitkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang;Bahwa dengan tidak adanya informasi publik yang dibutuhkan olehPara Pemohon di dalam Minuta Risalah Lelang sehingga justruPasal 93

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beliuntuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan RisalahLelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

;Bahwa Risalah Lelang merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkanketentuan sebagai berikut:1. Dibuat menurut Undangundang (Pasal 3739 Vendu Reglement);2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Lelang (Pasal 1a dan Pasal 35VR)3. Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan;Dengan demikian unsurunsur sebagai suatu akta otentik telah dipenuhioleh Risalah Lelang.

Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017, tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik No.1175/Tlajung Udik) telah diletakkan Sita Eksekusiberdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:34/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN.Cbi jo. Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 30 Oktober 2018 jo. Berita AcaraSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita EksekusiNomor: 34/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN.Cbi jo. Risalah LelangNomor: 1707/32/2017 tertanggal 01 November 2018..

Risalah Lelang Nomor: 1707/32/2017 adalahEksekusi Rill (Pengosongan).

Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 tertanggal 30 Oktober 2018 jo. Berita AcaraSita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita EksekusiNomor: 34/Pen.Pdt/Sita.Eks/ 2018/PN.Cbi jo. Risalah LelangNomor: 1707/32/2017 tertanggal 01 November 2018.Saat ini tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan EksekusiRiil (Pengosongan).

Risalah Lelang Nomor:1707/32/2017 sudah memasuki permohonan pelaksanaanEksekusi Rill (Pengosongan).B.9. RISALAH LELANG SEBAGAI HASIL DARI PROSES LELANGYANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ADALAH RISALAH LELANG YANG SAH DANBERKUATAN HUKUM:1. Bahwa TERLAWAN I dengan tegas menolak dalil GugatanPELAWAN pada point 24 yang menyatakan pada intinyaPELAWAN memohon Pelaksanaan Salinan Risalah LelangKPKNL Bogor Nomor 1707/32/2017 tanggal 17 Oktober 2017dibatalkan.2.

Menyatakan bahwa Terlawan II tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum pada pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sebagaimanatertuang pada Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober2017;3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober2017, yang dibuat Terlawan Il, adalah sah dan benar secara hukum,sehingga Risalah Lelang Nomor 1707/32/2017, tanggal 17 Oktober 2017tidak dapat DIBATALKAN;4.

Oleh karena itu sesuaidengan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah LelangNomor : 212 Tanggal 3 September 1975, maka pelelangan umumtersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal;Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum menerimapembayaran atas objek lelang sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 212tertanggal 3 September 1975.

,pada Tanggal 10 Agustus 1974 dalam Perkara Nomor : 91 / 1974 G.Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 3September Tahun 1975, Jam 12 lewat 15 Menit waktu sebagaimanatertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 212;Bahwa apablia pada saat ini diatas sebidang tanah objek pelelanganumum sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 212Tanggal 3 September 1975 telah diterbitkan sertifikat hak berupasertifikat Hak Milik maupun hakhak lain seperti Hak Guna Bangunan(HGB) atau sedang dalam

BASOEKI selakuPejabat Lelang, hal mana Kutipan Risalah Lelang tersebut ditandatanganiole Drs.

Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabutanggal 13 September Tahun 1975 jam 12 lewat 15 rnenitsebagaimana tertuang dalarn Risalah Lelang Nfomor 212.

Demikian tidak ada klausula Risalah lelang yang clilanggar oleh Pemenang11.lelang, Turut Tergugat maupun Penjual dalam hal ini Pengaclilan NegeriJakarta UtaraTimur.