Ditemukan 3586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
102 — 67
  • Denganmengambil sikap sendiri untuk menentukan Rektor Darul Ulum yang sah, Tergugattelah melanggar prosedur dan melampaui kewenangannya ;c Dari segi substansi mengandung cacat hukum : Bahwa uraian surat a quo menunjukkan Tergugat mengingkari adanya fakta hukuma Pada angka 1 adalah sebuah pengingkaran fakta bahwa pada Tahun 2004 sudahterjadi perubahan anggaran dasar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, yaitusudah terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darul Ulum Jombang yaitu yangdiubah dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 29-04-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 207/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Januari 2014 — PT. BERKAT INDAH AGUNG (BIA) >< PT. SATRIA PERKASA AGUNG (SPA), DKK
164 — 59
  • lansung melalui pengalihan/pemindahan hak dari PENGGUGAT,maka PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II , melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, untuk membatalkan jual beli saham milik dari PENGGUGATdi TURUT TERGUGAT Il, yang dilakukan oleh PENGGUGAT (saat itu)dengan TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Saham, nomor 188, tanggal18 Desember 1985(P6) dan Akta Jual Beli Saham. nomor 71 (P10), tanggal6 Juni 1986. yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto S.H.FAKTA HUKUMA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
264 — 147
  • kawasan hutan, sehingga GugatanPenggugattidak beralasan hukum dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf halaman 32 sampai dengan34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan danAsas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Lbp
Tanggal 3 September 2014 — 1. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jl. Terusan, Gang Lorong Nomor 2, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1953, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1; 2. ENDI BAKTIAR, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 14 November 1961, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Paisal Harahap S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Raja Paisal Harahap, SH & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok B Lantai II, No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Mei 2013; Lawan : 1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA MEDAN, berkedudukan di Tanjung Morawa, yang diwakili oleh Komaruzzaman Direktur SDM/ Umum PTPN-II (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Bintana Bukit, S.H., Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Lodewik Sriwijaya Sibuea, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advocad Alexander Bintana Bukit, SH & Associates, beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai, Blok E No. 6 Jln. Gatot Subroto Gg. Banteng/ Jln. Budi Luhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), berkedudukan di Jalan Wahidin No. 2, Jakarta yang diwakili oleh Hambra, S.H., M.Hum., Noor Ida Khomsiyati, S.H., M.M., Eko Setiawan, S.H., M.H., Andy Andrian, S.Ip.. Rudi Rusli, S.E., M.Si., Sukendar, S.H., Anton HG Napitupulu, S.E., Yogi Sayogi Pamungkas, S.E., seluruhnya memilih domisili hukum di Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian disubtitusikan kepada Fahresa Muchtar, S.H., dan Sinta Rahmasari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ BUPATI DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam yang diwakili oleh Edwin Nasution, S.H., Sahala Sidabalok, S.H., Taufik Hidayat Siregar, S.H., Barli Halim Nasution, S.H.. M. Awal Kurniawan, S.H., dan Yanita Uli Br. Tarigan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam yang diwakili Jailani, S.H., Suciptpo, S.H., Hadjral Aswad Bauty, S.H., Syarifuddin A. Pnth, S.H.. Antonius Parulian Sidabutar, S.H., dan BA Juriah Siagian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
457 — 81
  • masingmasing;Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, Turut Tergugat , danTurut Tergugat Il masingmasing telah mengajukan kesimpulan padapersidangan tanggal 18 Agustus 2014;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 380/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 6 September 2018 — Pembanding/Penggugat II : Brigade Tris Ade Susanto Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Pembanding/Penggugat III : Mukhamad Ibnu Shobir Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Pembanding/Penggugat I : Zaenal Arifin Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Terbanding/Tergugat II : Rizal Haliman, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Smelting
134 — 74
  • Kemudian saat ini Tergugat II menjadikuasa hukum Tergugat untuk berhadapan dengan Para Penggugat dalamsebuah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).FAKTA HUKUMa. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2013
Tanggal 24 September 2013 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan fakta hukuma quo Judex Facti telah terbukti melampaui batas wewenangnya dalam memutustingkat banding dengan menyatakan sesuatu hal atau keadaan in casupertimbangan hukum (izin menjual) yang sebenarnya tidak ada dalam perkara aquo,a Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimanadisebutkan pada halaman 9 putusannya menyebutkan:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatikeberatankeberatan tersebut dihubungkan dengan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, ternyata
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2010 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 720/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Desember 2011 —
43 — 27
  • T dan T Il menggunakan/ menahan aset tidak bergerak yangtermasuk namun tidak terbatas pada : stempel, bendera, dan atributlainnyaPerbuatan tersebut melawan hukuma.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2016 — DITA AMANDA MARIS Lawan 1. ANGGORO KASYANTO, MM. 2. ADE AMRY,
118 — 61
  • Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Antara Tergugat dan Turut TergugatAdalah Jual Beli Yang Sah Secara Hukuma. Turut Tergugat selaku pembeli Tanah pada saat itu memenuhikewajiban hukum selaku pembeli dengan telah membayarkan lunasharga jual beli kepada Tergugat.b.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
67 — 15
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
162 — 120
  • Nomor 78/G/2016/PTUNJKTBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum dan harus ditolak;Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 s/d 11 yang padaintinya menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum,asas proporsionalitas, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaanwewenang, dan larangan bertindak sewenangwenang adalah dalil yangtidak benar, dengan alasan :1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
FIRMANSYAH
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Kencana, Kantor Cabang Bogor,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Bogor,
Turut Tergugat:
Notaris Sindi Safira Hanum Siregar, SH. M.KN,
124 — 30
  • Eksepsi Penggugat keliru mengajukan upaya hukuma. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang teregister pada KepaniteraanPengadilan Negeri Bogor dengan nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bgr. tanggal 29Januari 2020.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG ; Drs. Suhaidir, Mpd Bin H.M Su
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan ini mesti harus dikesampingkan dan tidak diterima olehMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI karena fakta hukuma) Suratsurat panggilan untuk saya yang sudah bertugas di PemdaKabupaten Kerinci Propinsi Jambi diterima oleh pengacara,penasehat hukum yang ditunjuk penyidik Pokes Kepahiang tidakdikirim dan tidak memberitahu via telepon dan pengiriman fax ataulewat pos dan giro pada Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/TUN/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — dr. KORNELIUS KODI METE., DKK VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. MARKUS DAIRO TALU, SH., DKK;
111 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 203 PK/TUN/2016ayat (2), (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 99,Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005,serta Pasal 100, Pasal 109 ayat (3) UndangUndang Nomor 32Tahun 2004, sehingga dengan demikian jelas tindakan TermohonKasasi/Tergugat bukanlan suatu diskresi secara Doktrinhukum administrasi negara, maka jelas Pertimbangan hukuma quo adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidakberdasar;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 664/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ahmad Zarkasih Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
105 — 98
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUMA. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa, sejak tahun 2005 setelah transaksi JualBeli danterbitnya keempat Akta JualBeli atas lahan sawah milik Alm. H.MUHABAR menerima hasil penjualan Padi atas pengolahan lahansawah hingga meninggal dunia H.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 31-03-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 21/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 31 Maret 2015 — - JONATHAN MOOY, Cs. vs - DJIMUN ALKATIRI
36 — 13
  • rr rnnnurnraseunnirtnerananwinruinnernrn3coon Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan pada tanggal 15Januari 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding , Il semulaTergugat , ll dan tanggal 21 Januari 2015 telah diberitahukan kepadaKuasa Terbanding semula Penggugat , bahwa para pihak telah diberikesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14hari dari tanggal pemberitahuan tersebut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
402 — 311
  • Bahwa dalildalil Para Penggugat tersebut merupakan dalildalil yang keliru serta tidak benar dan oleh karenanya haruslahditolak untuk seluruhnya dengan dasar dan alasan sebagai berikut: Mengenai Asas Kepastian Hukuma. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak melanggar AsasKepastian Hukum seperti yang didalilkan oleh ParaPenggugat.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum
Register : 08-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pwr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
WIDYA PUSPA RINI. SH MH
Terdakwa:
Dra.DIYAH SUSILOWATI Binti ROEWIYO
70 — 13
  • Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukuma Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang ataumemberikan hutang maupun menghapuskan hutang5.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
67 — 7
  • berdasarkan SERTIFIKAT HAKMILIK dan SURAT UKUR tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkanoleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) maka semua tindakan PARATERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya 10Sertifikat berikut Surat Ukur, harus dinyatakan TIDAK SAH;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memilikihak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum terhadapPARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri KayuAgung.FAKTA HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — Drs. SUKOYONO
71 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukuma.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0574/Pdt.G/2020/PA.Wsp
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 87
  • ., Advokat/Pengacara pada Kantor HukumA. Kuneng, S.H.