Ditemukan 3586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
64 — 15
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-07-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1. PT MULIA AGRO PERSADA, 2. PT PALMA SEJAHTERA, LAWAN 1. PT INDOTRUBA TENGAH 2. PT MINAMAS GEMILANG 3. PT ANUGERAH SUMBERMAKMUR 4. RAZMAN BIN ABDUL RAHMAN 5. IR. ACHMAD ANSORI, S.H, 6. MINWAR HIDAYAT 7. ISMAIL BIN ALI, 8. R. SAFWANI, S.E, 9. HERSUHASTO, S.E, 10. IR. KURNIAWANTO SETIADI, S.E, 11. YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
245 — 233
  • PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa permohonan Para Penggugat agar putusan atas Gugatannyadapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan,verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para tergugat(uitvoorbaar bij voorad) haruslah ditolak.Menurut Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Dalam Teori dan Praktek, karena sifatnya yang harusdilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebihdahulu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
385 — 539
  • SuratKuasa Cacat Hukuma. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengajukangugatan terhadap perkara a quo, yaitu pertama pada tanggal28 Juli 2017 terdaftar dalam gugatan perwakilan kelompoksebanyak 55 orang Penghuni yang dikuasakan kepadaHal. 73dari 169 hal. Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
54 — 53
  • 26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
211 — 351
  • bukanpembayaran angsuran pembelian kedua objek sengketa a quo melalui KreditPemilikan Rumah (KPR), yang sejatinya proses kepemilikan objeksengeketa a quo sudah selesai proses jual belinya antara Pembandingdengan Terbanding dengan pembayaran yang dilakukan secara cash kerassebagaimana bukti pembayaran yang telah disampaikan dalam persidanganyang lalu (Bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11)KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak Konsisten dalamMengambil Pengertian Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
  • Tentang Eksepsi Tergugat IV/ Pembanding IIl Yang Ditolak TanpaAlasan Hukuma. Bahwa Jawaban Tergugat IV sebagaimana dimuat dalam putusanhakim judex factie halaman 61 s/d 67, pada pokoknya meliputi 3 (tiga)hal, yakni :Halaman 147 dari 165 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN1) Eksepsi Tentang Procesuele2) Eksepsi tentang Error in Persona3) Eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
80 — 23
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2894 — 1934
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bahwa hasil penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan oleh KPPU.Bila kesimpulannya ada pelanggaran maka KPPU kemudianmenyidangkannya untuk diambil putusan berupa penjatuhan sanksiadministratif bila terobukti adanya pelanggaran terhadap UU a quo.Dari rangkaian proses penegakan hukum (dalam Hukum AdministrasiNegara) yang diawali dengan pengawasan sampai denganpenjatuhan sanksi berupa tindakan administratif, maka penyelidikanyang dilakukan KPPU yang berada dalam proses penegakan hukuma quo adalah penyelidikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
586 — 332
  • Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukuma. Bahwa undangundang tidak memberikan definisi yang jelas mengenaiPerbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUP Perdata hanya menyatakanbahwa tiap perobuatan yang melanggar hokum (onrecbmatige daad)mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian.b. Bahwa para ahli memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)sebagai berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
100 — 44
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi kKeabsahanformil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan =: verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikananserta kelengkapan kewajibankewajiban perizinan yangmelekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b.
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
629 — 249
  • akibat pada pertanggungjawabannya.Bahwa Kepentingan hukum ini bisa dilakukan pelanggarannya oleh pihakpenanggung jawab kegiatan bisa juga oleh pemerintah;Halaman 195 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGBahwa pertanggungjawaban administrasi harus terlebih dahulu dipastikansiapa yang dimintakan pertanggungjawabannya dan sejauh apapertanggungjawaban itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan oleh yangmelakukan pelanggaran tadi;Bahwa dalam konteks administrasi ada dua tanggung jawab hukuma
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA AKHYAR LUBIS Diwakili Oleh : Aldian Harikhman,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
839 — 694
  • Tentang Unsur Secara Melawan Hukuma.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
449 — 343
  • Dengan demikian maka Tergugat 8 danTergugat 9 sebagai Komisaris Independen dari Tergugat 1 telahmelakukan perbuatan melawan hukum.KESALAHAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN TERGUGAT 1,TERGUGAT 2 S/D TERGUGAT 4 DAN DISETUJUI TERGUGAT 5 S/DTERGUGAT 9 DALAM PENJUALAN/PENGALIHAN SURAT HUTANGTANPA BUNGA ATAU ZERO COUPON BOND (ZCB) KEPADAMARSHALL ENTERPRISE LTD (MEL) TANPA MELALUI PROSEDURHUKUM YANG BENAR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGIPENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
784 — 889 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pula maka unsur adanya "kerugianNegara" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah danmeyakinkan tidak terbukti, sehingga dengan demikian DakwaanPrimair dari Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sahdan meyakinkan, maka oleh karena itu terhadap PemohonPeninjauan Kembali haruslah DIPUTUS BEBAS (Pasal 191 ayat 1KUHAP) ;Bahwa selanjutnya mengenai Dakwaan Subsidair dimana didalamnya juga terdapat unsur merugikan keuangan Negara makasebagaimana telah diuraikan di atas, unsur tersebut secara hukumA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
184 — 54
  • Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap aktaNotariil in casu telah sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang No.30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notariil sesuai dengan peraturan perundangan tersebut diatas, maka adalah sangat tidak beralasan hukuma pabila Penggugatmenyatakan bahwa Turut Tergugat telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 September 2015 — Ny. PASTI SEREFINA SINAGA
149 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambilalin pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung adalahkeberatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakankewenangan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukuma quo sebagai pertimbangan hukum Pengadian Tinggi sendiri dalamperkara a2 quo;3.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
205 — 140
  • Putusan Pengadilan Negeri Medan Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menerapkan HukumA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3520 K/Pdt/20157)Bahwa, berdasarkan analisa yuridis di atas, Judex Facti tingkat pertama/Pengadilan Negeri Gresik telah membuat kesimpulan yang tidakberdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti a quomerupakan bentuk pertimbangan hukum yang "OnvoldeondeGemotiveera" (pertimbangan hukum yang tidak cukup dan salingbertentangan satu sama lainnya), terlebih lagi pertimbangan hukuma quo telah nyata bertentangan dengan faktafakta di persidangan, olehkarenaitu kami mohon kepada Yang Mulia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
172 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUMA. Tidak terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan :1. Bahwa pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully baik secara pribadimaupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia bukan merupakanpihak pemenang tender dalam pelaksanaan proyek pengadaan LightTrap di Kementerian Pertanian TA. 2012; maupun bukan merupakanpihak yang mendapat sub kontrak dari CV.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
69 — 24
  • Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 24 Agustus 2013sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak 22Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumA