Nomor 4578 ), merumuskan secara khusus mengenaiKerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alin dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka b22 UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 aya (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara

Nomor 4578 ), merumuskan secara khusus mengenai84Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alin dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka b 22 UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 aya (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian

70578.24028 Nailul Ula 25000.00 16.800.00 4.578.240 8.000.000 3400 1.020. 10200 56.030.2400 0 0 00 0055 Sawa 25.000.00 16.800.00 , . 75545 goo0000 03200 1020.0 S80 ce useate0 0 0 00 00Guntur 25.000.00 16,800.00 632.00 1.020.0 1.020.03Qyanyudl 0 9 4296000 8.000.000 0 60 : 60 55:748.00031 saifudin Avie 22:00000 25.200.00 75554, 12.000.00 632.00 1.020.0 = SEE Soares0 0 0 0 00 00M. 25.000.00 16,800.00 632.00 1.020.0 1.020.033. prurodji 9 4:416.960 8.000.000 3 a 60 55:868.96033 M.Budiyanto 7000.00 16.800.00 4578

Nomor 4578 ), merumuskan secara khusus mengenaiKerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja mau pun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alin dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab22 UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 aya (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara

Hilary; 1 (satu) lembar kartu Flazz BCA Nomor 0145 0001 0604 0807; 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 7585 8792; 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 4578 3191;Hal. 108 dari 140 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/20141 (satu) buah Invoice Goldemart nomor GD011465 An.

Hilary;lembar kartu Flazz BCA Nomor 0145 0001 0604 0807;lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 7585 8792;(satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 4578 3191; 1 (satu) buah Invoice Goldemart nomor GD011465 An. Desty M tanggal13 juni 2010; 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas Sinar Jaya tanggal 16Desember 2009;(satu1 )1 )1 (satu)1 )Hal. 111 dari 140 hal. Put.

MAYONG (PAKET.2)e Berita Acara Pemeriksaan No : 050/4581/BAPMP/2010 tgl. 19 Nopember 2010.e Lampiran BA Pemeriksaan tgl. 19 Nopember 2010.e Berita Acara Pemeriksaan No : 050/4578/BAPMP/2010 tgl. 19 Nopember 2010.e Lampiran BA Pemeriksaan tgl. 19 Nopember 201011 050/35/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 SEPTEMBER 2010 pekerjaanPEMELIHARAAN BANGUNAN PELENGKAP DI KEC.

Suko Santoso sudah tandatangandan kadang PP Kom sudah tandatangan juga sedangkan Kepala PU belumtandatangan ;Bahwa rekap paket lainnya untuk TA 2009 proses pelaksanaannya sama sepertidiatas ;Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi salah satu sample dalam rekap tersebutdiatas yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor :050/4578/BA PMP/2010 pada HariJumat tanggal 19 Nopember Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Son AnjarKumara, SH, Hartaya, ST,JMM dan Ronji,SE,MM selaku Tim PemeriksaPekkerjaan Kegiatan APBD

menggambarkan bahwaTerdakwa dengan saksi bekerja bersamasama dengan sadar dan erat untukmelaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukanperbuatan pelaksanaan tindak pidana.Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usahmemenuhi segala unsur yang oleh UndangUndang dirumuskan untuk tindakpidana itu. ( Majalah hukum, tahun 1956 Nomor : 56 halaman 4578

Berita Acara Pemeriksaan No : 050/4578/BAPMP/2010 tgl. 19 Nopember2010.Lampiran BA Pemeriksaan tgl. 19 Nopember 2010050/35/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 SEPTEMBER 2010pekerjaan PEMELIHARAAN BANGUNAN PELENGKAP DI KEC.JEPARA (Berita Acara Pemeriksaan No : 050/2366/BAPMP/2010 tgl. 5Agustus 2010 & Lampiran BA Pemeriksaan tgl. 5 Agustus 2010) ;61Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan pekerjaan terhadap proyekproyektersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada permintaan pemeriksaan atas proyekpemeliharaan

Suko Santoso sudah tandatangandan kadang PP Kom sudah tandatangan juga sedangkan Kepala PU belumtandatangan ;Bahwa rekap paket lainnya untuk TA 2009 proses pelaksanaannya sama sepertidiatas ;Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi salah satu sample dalam rekap tersebutdiatas yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor :050/4578/BA PMP/2010 pada HariJumat tanggal 19 Nopember Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Son AnjarKumara, SH, Hartaya, ST,JMM dan RonjiSE,MM selaku Tim PemeriksaPekkerjaan Kegiatan APBD

bersamasamadengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; danHalaman 118 dari 137 Putusan Nomor 1 18/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpgbahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhisegala unsur yang oleh undangundang dirumuskan untuk tindak pidana itu(vide:MajalahHukum Tahun 1956, Nomor 5 dan 6, hal. 4578

Nomor 4578 ), merumuskan secara khusus mengenaiKerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara

Pamekasan tahun anggaran 2008 yang kemudian diubah denganSurat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/4578/441.112/2008 13 OktoberHal.123 dari 170 Putusan No.177/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pamekasan Nomor188/14/441.112/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2008 dalamkegiatan pengadaan dana Infrastruktur Sarana dan prasarana bidang pendidikan tahunanggaran 2008 pada Dinas Pendidikan

Nomor 4578 ), merumuskansecara khusus mengenai Kerugian daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang yang nyata dan pasti, jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PPNomor 58 Tahun 2005 nampaknya mengambil alin dari rumusanpengertian Keuangan Negara/ Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab22 UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 aya (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukanbahwa setiap kerugian Negara

Nomor 4578 ), merumuskan secara khusus mengenaiKerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara

menurutMajelis unsur add 3 telah terpenuhi secara sah ;Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .Menimbang, bahwa Kerugian keuangan Negara / daerah sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 22 UU no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negaraadalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Ketentuan Pasal 1 angka62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (L.N.R.I Nomor 4578

Sertipikat Hak Milik atas nama SALIM Nomor 4580 Tanggal 20 Agustus 1999 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Nomor 4578 ), merumuskan secarakhusus mengenai Kerugian daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, danPutusan No : 21/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm Halaman 166 dari 190barang yang nyata dan pasti, jumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian keuangan daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka62 PPNomor 58 Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertianKeuangan Negara/ Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka b22 UU No.1 tahun2004 ;Kemudian dalam Pasal

Nomor 4578 ), merumuskan secarakhusus mengenai Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan183barang yang nyata dan pasti, jumlahnya sebagai akibat perobuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor58 Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian KeuanganNegara/ Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka b22 UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 aya (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian

diberi tanda P.I.II44.6;Foto copy Sertifikat Hak Milk (SHM) No.4574 atas nama Zainab, tertanggal31 Maret 2010, diberi tanda P.LI44.7;Foto copy Sertifikat Hak Milk (SHM) No.4575 atas nama Gimen, tertanggal31 Maret 2010, diberi tanda P.LI44.8;Foto copy Sertifikat Hak Milk (SHM) No.4576 atas nama Ngatijo, tertanggal31 Maret 2010, diberi tanda P.LI44.9;Foto copy Sertifikat Hak Milk (SHM) No.4577 atas nama Suardi, tertanggal31 Maret 2010, diberi tanda P.I.I44.10;Foto copy Sertifikat Hak Milk (SHM) No.4578

Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.4578 Hal.4579 dari 7960 hal. Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi utusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.4583 14/PN.Cbi Hal.4584 dari 7960 hal. Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.45 S/2014/PN.Cbi Hal.4588 Hal.4589 Hal.4590 dari 7960 hal.

Nomor 4578 ), merumuskan secara knusus mengenaiKerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyatadan pasti, jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai;Rumusan kerugian daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58Tahun 2005 nampaknya mengambil alih dari rumusan pengertian Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan Pasal 1 angkab UU No.1 tahun 2004 ;Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwasetiap kerugian Negara