Ditemukan 596 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-03-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 PK/Pdt/2013 Tanggal 28 Maret 2014 — INEKE WIDJAYA
melawan
DJOKO, dkk
dan
H.KAHAR KOESMAN,S.H.,Sp.H
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:e Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan;e Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi, in concreto secara realistis adalah wanprestasi;e Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangperistiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH ...
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 95 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr Tanggal 4 Juni 2014 — KADEK SUJANA Alias BUTET
48 — 15
48 — 15
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukansuatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/PID/2013 Tanggal 9 Juni 2014 — MUCHTAR AR bin ABDUL RASAK (Alm)
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi adanya unsur ini, maka menjadi alasanperinganan penjatuhan pidana in concreto, Misalnya nilai kurang Rp250,00 merupakan pencurianringan menurut Pasal 364 KUHP, atau penggelapan ringan menurut Pasal 373 KUHP;Diantara unsurunsur tersebut, yang selalu disebut dalam rumusan tindak pidana adalahunsur perbuatan dan unsur mengenai objek tindak pidana.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq.
WALIKOTA SURABAYA,
VS
H. K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO, DKK
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanNegeri Surabava sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang sekarang mengajukanPerlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. secara yuridis dikwalifisirsebagai handeling omniet alias tindakan yang siasia atau tidakbermanfaat: karena Terlawan sebagai Pihak Penggugat yangmenang perkara sekarang ini tidak mengajukan pelaksanaan(eksekusi) terhadap putusan tersebut berdasarkan ketentuan HIRLN 1941/44 Pasal 195 dst; In Concreto
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 115/Pid.Sus/2012/P.N. PCT Tanggal 3 Desember 2012 — RURIP SUKATNO bin SURYADI
104 — 24
104 — 24
yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili; Halaman 37 dari 46g Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, bermaterikan hukum: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim merupakan komponen penegak hukum yang diberikan wewenang dalammenerapkan nilainilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatuputusan melalui proses persidangan (in concreto
Register : 09-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Kds Tanggal 12 Nopember 2020 — - Pidana
147 — 26
147 — 26
Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harusdiambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakatbertindak dalam keadaan yang /n concreto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakansebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhatihati, dan juga tidakseorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007 Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cs ), secara juridis formil tidaksah ( illegaliteit ), tegasnya, batal demi hukum (nietig eo ipso) atau cacathukum (rechtsverzuim), karenanya secara tegas PenggugatPenggugatKasasi telah membantahinya ( betwisten) dalihdalin Tergugat Kasasiyang in concreto diwujudkan dengan adanya gugatan a quo,Halaman 10.Alinea pertama sampai dengan terakhir: Bahwa dailildalil bantahan PenggugatPenggugat Kasasi terhadap alineapertama sampai dengan terakhir halaman 10 ini, pada dasarnya telahterawab sesuai dengan
Register : 29-03-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 17/G/2017/PTUN.PTK Tanggal 24 Juli 2017 — BUDI MATEUS, S. Pd. MELAWAN I. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT II. FREDERIKUS ADO
223 — 45
223 — 45
DewanPimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sertaadanya usulan pengajuan PAW oleh Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPCPDI Perjuangan)Kabupaten Ketapang, Gubemur Kalimantan Barat sebagai pejabatyang diberikan kewenangan oleh ketentuan perundangundanganuntuk menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, secarahukum tidak mempunyai kewenangan untuk menilai danmencampuri urusan internal partai politik, in concreto
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN. Nnk Tanggal 23 Maret 2015 — IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA
25 — 11
25 — 11
tehnologidengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan untukPutusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnkpenyalurannya berdasar pasal 41 UU No 35 tahun 2009 adalahdilakukan oleh Pedagang farmasitertentuMenimbang bahwa selanjutnya Secara fakta denganberpedoman pada pasal 12 (1) jo pasal 41 UU No 35 tahun 2009maka telah terdapat pertentangan dalam status terdakwa itu sendiridengan peruntukan penggunaan barang bukti Narkotika Golongan seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram beserta bongpengisapnya, in concreto
Putus : 22-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — PT. KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA - ACEH VS SULTAN DELI dalam hal ini diwakili oleh PEMANGKU
SULTAN DELI TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN AL-HAJ,
GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI
220 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Obscuur Libel:Posita gugatan mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I, II dan Illmelakukan wanprestasi akan tetapi yang terjadi in concreto secara realistisadalah perbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dilinat dari poin 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut:"Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan NV.
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN. Nnk Tanggal 23 Maret 2015 — BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN
27 — 15
27 — 15
pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologidengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan untukpenyalurannya berdasar pasal 41 UU No 35 tahun 2009 adalahdilakukan oleh Pedagang farmasitertentu 5Menimbang bahwa selanjutnya Secara fakta denganberpedoman pada pasal 12 (1) jo pasal 41 UU No 35 tahun 20093839maka telah terdapat pertentangan dalam status terdakwa itusendiri dengan peruntukan penggunaan barang bukti NarkotikaGolongan seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) grambeserta bong pengisapnya, in concreto
Register : 04-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 19/PDT.G/2015/PN.RBI Tanggal 26 Agustus 2015 — MANSYUR MAHMUD MELAWAN 1. YUSUF M.SIDIK, 2. JAUHAR MAHBUB, 3.YUHENDRA IDRIS, 4.HAERUNNAS,S.Sos, 5. SITI MARIAM MANSYUR
54 — 16
54 — 16
berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaanmaupun sifat berhatihati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat diajukanPenggugat dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Rbimenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas secara concreto
Register : 15-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 72/Pid.B/2014/PN Wsb Tanggal 26 Agustus 2014 —
29 — 6
29 — 6
Bahwa turut serta dalam ketentuan Pasal ini berbeda dengan keturutsertaanseperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP melainkan harus diartikan dalampengertiannya umum menurut bahasa seharihari, sehingga orang yang in concreto berjudiitu juga dapat disebutsebagai telah turut serta berjudi ;Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatujalan itu harus dibuat oleh atau atas nama pemerintah, bahkan tidak perlu harus dibuat/ hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 72
Putus : 08-10-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BANK BPD KALTIM) CABANG UTAMA dkk ; PT. CITRA HERITAGE INDONESIA
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seyogyanya daya kerjayang membatasi itikad baik tidak saja harus ada persetujuan dari seseorangtertentu, terlepas dari situasi dan kondisi " In concreto" untuk menjalankanfungsinya.Dalam Putusan Majelis Hakim yang secara gamblang mempertimbangkansemua dalildalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, namun demikiandalildalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan suatu hal yangsangat krusial, namun demikian alangkah arif dan bijaksana apakah MajelisHakim dalam mengambil putusannya menguraikan
Putus : 04-11-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 340/Pid.B/2014/PN.TBT Tanggal 4 Nopember 2014 — KEMBARIA SINAGA Alias TOTAN
46 — 8
46 — 8
isi dompetterdakwa dan ditemukan benda kecil plastik di dalam dompet terdakwa;Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas selanjutnyabersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan atas nama Afridayantiyang memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksitidak di bawah sumpah atas nama Valepy Anarki Sinaga;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksisaksi danTerdakwa tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pendapatnya terkaitfaktafakta dalam kasus in concreto
Register : 22-01-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 31/PDT.G/2015/PN Mnd Tanggal 14 Januari 2016 — -LANGELO SAMUEL DENDENG melawan AGUSTIEN KAMBEY. dkk
177 — 146
177 — 146
dari Alm Paul Michael Dendeng untuk itu kiranya sebelum masuk padatindakan yang secara hukum membatalkan suatu peralihanperalihan yangtelah terjadi pada suatu objek warisan (in casu objek gugatan) sudah tentusecara hirarki harus terlebih dahulu ditetapbkan bahwa Penggugat yangmeminta agar dibatalkannya hubunganhubungan hukum yang terjadiHalaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2017/PT MND.terhadap objek sengketa adalah ahli waris yang sah dari pewaris (in casuAlm Paul Michael Dendeng).In concreto
Register : 10-10-2019 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Jap Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat :
DRH. CONSTANT KARMA
Tergugat :
JUNAN WASHINTON WAROMI, ST
81 — 22
81 — 22
apakah itu yang menjual,menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya), h aru slah ditarik sebagaipihakpihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objeksengketa tersebut bersifat menyeluruh, tuntas, dan mengikat pihakpihaktersebut, demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akanbisa ditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkupcakupan dan kadar kualitas perouatan melawan hukum yang dilakukan pihakpihak tersebut;Menimbang bahwa dalam perkara in concreto
Putus : 28-03-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID/2009 Tanggal 28 Maret 2011 — THEDESIUS YULIUS BUNGAA, STh. bin YAKOP BUNGAA
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan in concreto yangdipermasalahkan pada intinya adalah:Perkawinan No. 17/MJ/GKN/2004, tanggal 28Desember 2004 yangdikeluarkan oleh Gereja Kristen Nazarene Semarangdan AktayangSipil5.Perkawinan No. 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005,dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan CatatanKabupaten Demak.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Pendetadi Gereja Kristen Nazarene Semarang yang padawaktu itu) bertindak untuk melaksanakan perkawinandi Gereja antara Tjan Lien Mien dan Sie MonicaSilvia Pramana (
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2021/PT DKI Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Dr. KHAERULSYAH NASUTION, Sp.PD
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
142 — 43
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
142 — 43
., hanya apabila dalam keadaan in concreto adakeseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/ konsensusyang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338B.W. tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagisalah satu pihak).Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapatmemaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yanglemah mengikuti Saja syaratsyarat kontrak yang diajukan kepadanya.
Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 78 / Pdt / 2019 / PT DPS Tanggal 30 Juli 2019 — RETNO WIDIYANTHI
melawan
PT. BPR SUAR ARTHA
52 — 27
52 — 27
Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampumembuktikan dalildalil atau faktafakta hukumnya, sehingga ketentuanketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan ke dalamfakta yuridis in concreto yang diajukan oleh Pembanding maka MajelisHakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilainilai yuridis,sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukumyakni Menolak faktafakta/dalildalil hukum yang diajukan Pembanding;7.