Putusan Nomor 448 K/TUN/2012Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkaitpelepasan asetnya di PT. Sumalindo Hutani Jaya, termasuk HutanTanaman Industri (HT!) yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua) Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yaitu :a. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham. pada PT.Sumalindo Hutani Jaya. dan Penjualan Aktiva (Tagihan) PT.Sumalindo Lestari Jaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.;b. Persetujuan Divestasi Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. padaPT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanaktiva (tagihnan) PT.

., pada PT.Sumalindo Hutani Jaya;17.Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas, maka sungguh menjadi jelas bahwapersetujuan Divestasi Saham (pengalihan saham) PT. Sumalindo LestariJaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru diadakan tanggal 15Oktober 2009, setelah mendapat Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Faktanya dalam RUPSLB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal15 Oktober 2009, sebanyak 85,900 % pemegang saham yang hadirtelah menyetujui mengalihkan selurun saham PT. Sumalindo LestariJaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia Tok. dimana Penggugat/kuasanya juga hadir;Dengan demikian quod non terdapat kerugian pada diri Penggugatbukanlah disebabkan oleh terbitnya surat objek gugatan a quo, tetapidikarenakan adanya persetuju~an RUPSLB PT.

Dalamagenda RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009 itu dengan sangat jelasmencantumkan 3 (tiga) agenda RUPSLB, salah satunya agendatersebut adalah Persetujuan Divestasi PT.Sumalindo Hutani Jaya dariPerseroan (PT.

No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahHalaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3261 K/Pdt/2018diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144, tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangHalaman 24 dari 32 hal. Put.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013, yangdibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Notaris di Jakarta;6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;7.

Nomor 3261 K/Pdt/2018segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPSLB PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 10 Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008yang dibuat dihadapan Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmuradalah lebih dari % dari seluruh jumlah saham;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1042/Padt.P/2018/PN JKT.SEL4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Citra Sari Makmur dapatdiambil dan sah mengikat berdasarkan suara setuju lebih dari % darijumlah selurunh saham yang hadir dengan hak suara yang sah untukseluruh agenda Rapat;5, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan korum pengambilankeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangkawaktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk haripemanggilan;6.

Menunjuk Pemohon sebagai ketua rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) tersebut;t Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmur yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini adalah sah dan mengikat;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.

Citra SariMakmur untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan membawa serta memberikan dokumendokumen PT.Citra Sari Makmur yang terkait kepada Pemegang Saham;9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan inidibebankan kepada Termohon;10.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.

Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua

Anindya Mitra Internasional Nomor :4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor :3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal:Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional:92. Foto copy surat Nomor : OO3/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB:93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. AnindyaMitra Internasional sampai dengan tahun 2007;95.

Anindya Mitra InternasionalNomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra InternasionalNomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008:Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT.AMIFoto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perinal: Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT.

AnindyaMitra Internasional:Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB;Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT.Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuanganuntuk tahun 2009 dan 2008:Fotocopy Buku kas Buffer Stock;Fotocopy kwitansi setoran ke holding;Tetap terlampir dalam berkas; Membebankan biaya perkara

Asfiyak Graha Medika;

Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pertama pada tanggal 02 November 2020 dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua pada tanggal 30 November2020 di Jalan Trenggana No 161B, Penatih, Denpasar Timur yang dihadirioleh Nyonya Ade Chairani Nursafitri sebagai Direktur tetapi TuanFebriansyah selaku Komisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga)kali;6.

Bahwa segala Berita Acara dilaksanakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) telah dibuat yang akan dilampirkan dalamlampiran surat permohonan ini;7.

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 2 November 2020, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 30 November 2020,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnyadiberi tanda P3;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.4.

Sebagaimana Laporan Keuangan tahun buku2011 dan tahun buku 2012 yang diterima oleh Pemohon selaku pemegangsaham pada 23 Nopember 2013 beberapa hari sebelum diselenggarakannyaRUPS/RUPSLB;Bahwa, berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tahun 2011dan tahun 2012 tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh Fadjar Kanginanbersama Maria Elena Kanginan yang juga didukung Meiliana Halim (selakuKomisaris) untuk melakukan RUPSLB guna melakukan Pengeluaran SahamDalam Simpanan, atau disebut juga Penambahan

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Sedangkan surat laporan tahunan pada RUPS dan RUPSLB disampaikan di depan notaris selaku pejabat umum untuk dimasukankedalam Akta No. 119 tanggal 27 Nopember 2013 tentang akta Berita AcaraRUPS Tahunan PT. GKM, dan Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013tentang Berita Acara RUPSLB PT.GKM.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.

PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.

DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.

Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.

DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.

Bahwa RUPSLB Turut Tergugat yang diadakan pada tanggal 27 Mei2010 telah sesuai prosedur yang ditentukan menurut hukum danAnggaran Dasar Turut Tergugat ;. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 13., (dalam PerbaikanGugatan halaman 10 angka 13) karena sebagaimana keputusan Rapatyang tertuang dalam halaman 10 Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Turut Tergugat , Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Bahwa pendapat para pihak RUPSLB tanggal 22 Juni 2011tersebut sudah selesai dengan keputusan RUPSLB sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB turut Tertugat No.10tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris Putut Manendra, SH padahalaman 11 yaitu:MENOLAK pengurangan/penarikan kembali modal ditempatkandan disetor dari Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau100% (seratus persen) kembali menjadi Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) .................. dst;22.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak

maka Gugatan menjaditidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;25.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 12 angka 13 (dalam PerbaikanGugatan halaman 21 angka 13), karena RUPSLB tanggal 27 Mei 2010yang tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB Turut Tergugat No.71tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH., dan pembelianHal. 41 dari 66230 (dua ratus tigapuluh) + 50 (lima puluh) saham portepel oleh Tergugat yang tertuang

Hadir dalam RUPSLB tanggal 17 Maret 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.09 tanggal 17 Maret 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Nn.Risa Mariska;b. Hadir dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.10 tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Tn. ArifAbdillah Aldy;c. Mengajukan permohonanpermohonan kepada Turut Tergugat ;Hal. 43 dari 66d.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

melalui RUPSLB 18 Maret 2005 merupakanmateri yang disengketakan dalam perkara WNo.10yang masih berjalan, sehingga pembuktian dalamperkara ini menjadi tidak sederhana.

3.5 di atas, meskipun PENYELESAIAN TRANSAKSI ANTARATERMOHON DAN BERKAH telah dituntaskan secara sepihakoleh Berkah dengan dilaksanakannya InvestmentAgreement oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% sahamdi TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005, namun ....

/(PT.Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan:i) penyelenggaraan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidaksah karena mengandung cacat hukum secara materi!(yaitu. substansi RUPSLB 18 Maret 2005 tidakmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku) dan cacathukum formil (yaitu. proses pelaksanaan RUPSLBHal. 23 dari 21 hal. Put. No. 036PK/Pdt.Sus/201124yang melanggar hukum);ii) penutupan akses (pemblokiran) data Turut Tergugat (PT.

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) diSISMINBAKUM secara tanpa hak/melawan hukumsehingga pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17Maret 2005 Turut Tergugat (PT. Cipta TelevisiPendidikan Indonesia) yang tertuang dalam AktaNotaris Buntario Tigris Darmawa Ng.

Justru Termohon PK mendalilkan dalam Repliknyadi perkara No.10, bahwa perkara No. 10 = hanyalahmembahas mengenai dugaan perbuatan melawan hukumterkait penyelenggaraan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18Maret 2005 dan pemblokiran akses SISMINBAKUM, hal manatidak terkait sama sekali dengan hutang CILMP danTSJP. Dengan demikian perkara No. 10 tidak patut untuk24dikait kaitkan dalam perkara a quo ;7.