Ditemukan 3979 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
164 — 95
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
164 — 95
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
Register : 08-09-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 274/Pid.B/2016/PN Lmj Tanggal 13 Desember 2016 — Feri Fadli bin Sutris
72 — 9
72 — 9
dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggarPasal 170 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidairmelanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua Primairmelanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo PasalHalaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN Lmj64 Ayat (1) KUHP, Kedua Subsidair melangar
Putus : 05-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY Tanggal 5 April 2021 — Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP)
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
585 — 159
585 — 159
peraturan di bidang hukum Kepegawaian, bukan Pasal 22Undangundang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopolidan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menimbang, bahwa permohonan atau petitum Pemohon Keberatanmohon agar putusan Nomor 05/KPPUI/2020, tanggal 15 Januari 2021dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim tidakdapat mengabulkan karena dalam perkara yang diputus dalam putusanNomor 05/KPPUI/2020 tanggal 15 Januari 2021 ada pelaku lain yangdinyatakan terbukti melangar
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 26-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.KARIM HI JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.IRWAN SETIAWAN DJAFAR, A, KS
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ISMAT A KARIM
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PDs
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT. PLN PERSERO
147 — 50
147 — 50
.> Pasal 44 : Ayat (1)Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajibmemenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan Ayat(2)"Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:e Andaldan aman bagi instalasi;e Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;e Ramah lingkungan ;18.Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah
Register : 17-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PA WATES Nomor 459/Pdt.G/2015/PA.Wt Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON - TERMOHON
21 — 1
21 — 1
Termohon tidak pernah menolak perintah Pemohonkecuali bila melangar perintah agama Islam. KadangkadangTermohon pas M dipaksa untuk melayani dan sebelumnyasering dimasukkan jari sampai Termohon kesakitan tapiTermohon tahan untuk menyenangkan Pemohon. Sering pulapunya Pemohon suruh masukkan ke mulut Termohon sampaimau muntah tetap Termohon tahan demi kesenanganPemohon.5.
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Smr Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 9
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 9
Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasamaantara Tergugat d.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugatd.R tertanggal 12 April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Register : 24-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 187-K/PM.II-08/AD/IX/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
156 — 339
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
156 — 339
Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu adanyapenekanan dan pembinaan personil supaya kedepannya seluruhpersonel dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik lagi saatberdinas dan tidak mengulangi perbuatan melangar hukum sepertiyang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak akan mengakibatkankerugian baik personil itu Sendiri maupun Kesatuan.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3Nama lengkap : Andi Ijo bin H.M SijayaPekerjaan : WiraswastaTempat, tanggal
Register : 25-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktb Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
99 — 11
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
99 — 11
Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
Putus : 23-10-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 23 Oktober 2018 — * Perdata
MAINI, Dk X BUPATI BOGOR
136 — 94
136 — 94
Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Putus : 21-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2015 Tanggal 21 Mei 2015 —
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Putus : 01-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb Tanggal 1 Oktober 2015 — - AGUSTINUS LETMAI
- ANTONIUS LETMAI
52 — 28
52 — 28
sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 6 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 38
79 — 38
Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
Register : 14-12-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 28 Februari 2017 — H. ILYAS ST BASA VS SOLITA LOMONGGA SIMANJUNTAK, DKK
62 — 51
62 — 51
almarhnumJohan Arnold Simanjuntak semasa hidupnya dan diteruskan oleh ahliwarisnya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan kepada Penggugatdan keluarga Penggugat yang tinggal di atas Objek Perkara ;Bahwa berdasarkan faktafakta dengan alasan hukum sebagaimanatersebut di atas, almarhum Johan Arnold Simanjuntak semasa hidupnyadan ahli waris almarhum Johan Arnold Simanjuntak (Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V), Tergugat VI, Tergugat VIIdan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melangar
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Amb Tanggal 13 Juli 2017 — 1. JOHN G.SAHUSILAWANE, SH. MH pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ Rw.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon.
2. Ny. PAULIN SAHUSILAWANE / TILON, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH, YANNY TUHURIMA,SH dan MIRA R.MARANRESSY, para Para Advokat, berkantor pada LAW OFFICE WILLEMR.E.SUDJIMAN,SH dan REKAN Beralamat di Jalan Jl. Sirimau/Batu Meja SK.7/1-39.RT.005/RW.04. Kecamatan Baguala.Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal, 09.Mei 2016, 31 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 306/2016 tanggal, 09 Mei 2016, untuk selanjutnya
dalam perkara ini disebut sebagai : â PENGGUGAT â ;
M E L A W A N :
1. Ny. IVONI CICILIA SOPACUA, beralamat Ruko BTN 1 / No. 6 Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT I â ;
2. BONO TIAN, Pekerjaan TNI Kodam XVI Patimura, beralamat di Jl. Dr. J. Leimena RT.04/ RW.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT II â ;
3. Sdr. ONCO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.004/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT III â ;
4. LA IKI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT IV â ;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon.
Selanjutnya di sebut sebagai : â TURUT TERGUGAT â ;
Pengadilan Negeri tersebut :
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
233 — 43
233 — 43
Perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana dirumuskansebagai berikut : Adanya perobuatan melawan hukum; Menimbulkan kerugian ; Ada kesalahan ; Ada hubungan causalitas atau sebab akibat antara kesalahan dengankerugian tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap , berdasarkan Putusan Hoge Raadtahun 1919, tanggal 31 Januari 1999, ialah : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku , atau Melangar
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
88 — 52
88 — 52
Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
136 — 90
136 — 90
.; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013 Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
57 — 21
57 — 21
Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
212 — 63
212 — 63
Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan