Ditemukan 3979 data
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
98 — 11
Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Dede Ishaq alias Dede Ishaq Ilyas
Tergugat:
PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya
145 — 99
Karena jelas hal ini telah melangar pasal 2 UU nomor 8 tahan 1999tentang Perlindungan konsumen dan juga melanggar Peraturan OtoritasJasa keuangan nomor 01/POJK.7/13;Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA. Tmk3. Bahwa sakit stroke yang menyebabkan Penggugat tidak dapatmembayar angsuran/kewajiban kepada Tergugat bukan merupakankesengajaan dari Penggugat, karena tentunya tidak ada satu orang punyang menginkan sakit.
78 — 6
MAN belum pernah dijatuhi pidanaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar pasal :AtauKesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Kedua : 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1
94 — 48
Gambar Ukur Sementara baru bisa disesuaikan bila ada kesepakatanatau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa, dengan demikan terbukti Tergugat telah melangar pasal 18 danpasal 19 diatas, sehingga Tergugat seharusnya tidak boleh melakukantahapan berikutnya seperti melakukan pengumuman (pasal 26) apalagimenerbitkan objek sengketa, karena tidak ada kesepakatan dan tidakada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor :
79 — 38
Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
19 — 8
menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar
47 — 14
Legimin merasa sangatdirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa,bahkan dengan itikat buruk dengan cara seolah olah membeli tanah milikKadisih (Sumirah) Ny Legimin tersebut, maka Tergugat harus dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perouatan melangar
74 — 8
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
Terbanding/Tergugat I : Zeth Darsono Pirsouw
Terbanding/Tergugat II : Wam Pine
Terbanding/Tergugat III : Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat
Terbanding/Intervensi I : Ledrik Pirsouw, Pattiserlihun
Terbanding/Intervensi II : Nicodemus Pirsouw
Terbanding/Intervensi III : Albert H. Pirsouw
641 — 570
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif.
Karjono Kusoemo
Tergugat:
1.I Wayan Suaja
2.Andyan Rahardja
3.Gunawan Rahardja
4.I Nengah Rija
5.I Gede Semester Winarno, SH
169 — 106
Tanggal 12 April 2005, danselanjutnya Tergugat II dan Tergugat III membeli obyek tanah 1 dan obyektanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatan mengembalikan uangPenggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untukpembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat II, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
51 — 26
sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
58 — 41
Kehadapan YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini memberikan putusan terhadap perkara ini denganamar putusan yang berbunyi : Menolak Gugatan yang diajukan Penggugatdalam perkara ini untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI :Bahwa selain mengajukan Jawaban dalam perkara ini sebagaimana telahdikemukakan dalam bagian KONPENSI, Tergugat Konpensi dalam perkaraini juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PenggugatKonpensi, atas Dasar Gugatan perbuatan melangar
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sekalipun Akta Notaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namun dapat diambil suatu petunjuk hukum bahwaPengurus Yayasanlah yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasandi dalam dan diluar Pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana tersebutdalam Pasal 17 Akta Nomor 09 tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat NotarisFifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat (1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan;Hal. 35 dari 55 hal.
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
428 — 344
Muara Putih Seluas 9.848M2;e.Hak Milik momor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579ayang terletak di Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten LampungSelatan Provinsi LampunQ;a.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.Telah memenuhi norma kepatutan;IG pence nrmmrnnnninmmnan Tidak melanggar asas kecermatan dan asasketelitian;C. 22222 n noon nnn nnn nnn n enna n nee Tidak sewenangWENAN(2 onan nnn nnn nnn nnn nnnQO .necennenee= Tidak melangar
60 — 11
tumpul pada dada; Bahwa benar dalam rongga dada korban ada cairan berwarna merahkekuningan yang disebabkan karena ada luka memar, dan bagiandiafragma juga ada lukamemar disebelah kanan ukuran 1,5cm;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu melangar
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
359 — 133
PadangLawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan TataHal. 28 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUNMdnKerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf C karena :Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;Melanggar sumpah atau janji jabatan;Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;2929 5 Melangar
170 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga melanggar asas kelembagaan atau organpembentuk yang tepat sebagaimana diatur di dalamUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, karena Para Termohon tidakmemiliki kewenangan menurut ketentuan peraturanperundangundangan karena telah melakukan tindakan hukum telahmembahas, pengesahan, mengundangkan, mengumumkan PerdaKota Metro Nomor 9 tahun 2017 dengan cara melakukan perbuatandengan melangar undangundang (onwetmatig).
72 — 18
mengeluarkan kebijakankompensasi kepada para Penggugat sebesar 1 x PMTK;Menimbang,bahwa telah terbukti di persidangan semua karyawandan termasuk para Penggugat sebelum bekerja di lakukan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan status perjanjian kerja waktutertentu dan setelah adanya unjuk rasa pada tanggal 21 Januari 2014baru ada perjanjian tertulis dan ada yang tidak tandatangan perjanjiankerja, sehingga tindakan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugatdengan melalui masa percobaan telah melangar