Ditemukan 3818 data
88 — 33
PEWARIS karena tidak sesuaidengan faktafakta yang sebenarnya.Bahwa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama diSitubondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkanfatwa tentang Adopsi. Dalam fatwanya, ulama NU menyatakan bahwa :"Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakulsebagai anak sendiri hukumnya tidak sah." Sebagai dasar hukumnya,ulama NU mengutip hadis Nabi saw. .
147 — 28
Tbk ( incassu) TERGUGAT IX ) telah CACATHUKUM pula dan haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Objek Perkara iniBahwa, selanjutnya berkaitan dengan objek perkara ini TERGUGAT Xtelah menyatakan dirinya selaku anak adopsi dari KARTA OBONGalmarhum, sedangkan TERGUGAT XI adalah selaku mantan SekretarisDesa Padalarang yang pernah mengurus atas objek perkara tersebutberdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepadanya,dimana seluruh surat
215 — 180
Mardjohan denganAlm Hj Yulimar tidak mempunyai anak Kandung maupun anakangkat/adopsi berdasarkan penetapan Pengadilan Agama ataupunberdasarkan hukum, Alm H. Marjohan meninggal pada tanggal 31Januari 2004 dan Alm Hj Yulimar meninggal pada tanggal 3 Juli2004 sedangkan istri pertama dari H. Mardjohan meninggal padatanggal 9 Juni 2013.Bahwa oleh karena Alm H.
Muhamad Hadi Seswanto
Tergugat:
1.RASWAN BIN KASIM
2.Lukas Bin Sudira
3.Sukini
4.Kana
5.Leopard
6.Wirya
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bongas Kulon
2.Camat Kecamatan Sumberjaya
3.Mochamad Asep Muchroman, S.Sos
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
155 — 81
saudara emi dasmi sudah menjualtanah sawah tersebut ke saudara romo/hadi seswanto/penggugat ; Bahwa Emi dasmi itu ibu sambung / ibu tiri Saksi ; Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa data miharjamenikah dengan emi dasmi ; Bahwa ketika menikah dengan emi dasmi bapak saksi duda dansudah berpisah/cerai dengan ibu saksi ;Halaman 41 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mjl Bahwa pada saat data miharja menikah dengan emi dasmi tidakmempunyai anak cuma ibu Emi Dasmi mengangkat anak / adopsi
48 — 9
puluh tujuh juta rupiah ) dari parasaksi untuk dijadikan tenaga honorer di luar K1 dan K2 yang akan ditempatkan diterminal Kertonegoro Ngawi, yaitu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Maret2010 sehingga ketika sehingga ketika terjadi perkara ini terdakwa Agus SukamtoBin Sastro Sudiro masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2001 Tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Adopsi
703 — 653
Dengan demikian, apabila tindak pidana tersebut merupakanperbuatan yang ultra vires, maka pertanggungjawaban atas tindak pidanatersebut harus dipikul sendiri secara pribadi oleh personil korporasi yangmelakukan tindak pidana itu atau personil pengendali korporasi yangmemerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.Unsur tersebut di atas merupakan adopsi Ajaran Intra Vires (atau disebutpula Ajaran Ultra Vires apabila dilinat secara negatif) dalam hukumperseroan (company law.
142 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957,sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebutberdasarkan hibah dari ayah kandungnya bernama WL Samuel DeMeyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuaiAkta Pribadi/Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943;Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari FrankMeyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari FrankMeyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947(selengkapnya
172 — 318
Arabpegon (adopsi arab = arab gundul yang ada dipesantrenpesantren)5.
65 — 21
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukanpelaku yakni setelah pelaku tersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikankegunaan dari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluan Terdakwa sendiri,untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide: Drs.
59 — 37
Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi Suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi danharmonisasi dari ketentuan Pasal 418 KUHP yang merupakan salahsatu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentangKejahatan Jabatan yang pertama kali diadopsi dan diharmonisasimenjadi tindak pidana Korupsi oleh UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24/Prp/1960 kemudian juga diadopsi dandiharmonisasi
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
135 — 97
Malang;Keduanya adalah ahli waris Almarhum HAJ MOCHAMAD IRSYAD yangmempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asa usulobyek sengketa, tidak di ikut sertakan sebagai pihak, sehingga gugatan kabur(obscuur libel) karena kurang pihak (purium litis consortium) dan tidak sempurnaserta mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvvankelijke verklaard);Bahwa, proses pengangkatan anak (adopsi) Tergugat oleh Almarhum
456 — 271
Rancangan Kontrak;Bahwa kalau spekasi teknis pedomannya dengan peraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020dan lampiran ke III khusus untuk pekerjaan kontruksi, sesuai dengan ituada dokumen masingmasing, PPK adopsi ketentuan teknis di siapkansebagai spekasi teknis mis: perbaikan jalan;Bahwa kebutuhan yang utamanya yaitu: 1. Kebutuhan Personil,2. Kebutuhan Peralatan Utama, 3. Kebutuhan Bahan dll.
24 — 5
.+:+. 7 Benar, pada tanggal 03 Juli 2006Para Pemohon telah menerimapenyerahan seorang anak jeniskelamin Perempuan yang saat iniberumur 4 (empat) tahun bernamaATIA ANATASYA, lahir pada tanggal17 Mei 2006 di Sri Menanti anak dari pasangan Suami bernamaMUHTARUDIN' dan lstri bernamaATMAWATI;Apakah hubungan saudara dengan orang tuakandung anak yang akan saudara Adopsi ?...
Benar pada tanggal 20 April 2006saya telah menerima penyerahanseorang anak jenis kelamin lakilakiberumur 5 tahun 3 bulan yangbernama RIZKI AFRIZAL yang lahirpada tanggal 30 April 2004 di Baturajaanak dari pasangan Suami bernamaSudarwan dan Istri bernama Marlina ;Apakah hubungan saudara dengan orang tuakandung anak yang akan saudara Adopsi ?...
189 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelanjutnyaPerma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement HukumAcara Perdata;Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diaturdalam Pasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusanTermohon Keberatan diajukan melalui prosedur perdata di PengadilanNegeri;Hal. 67 dari 232 hal. Put.
SelanjutnyaPerma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement HukumAcara Perdata;Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diaturdalam Pasal 4 Perma No,. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusanHal. 103 dari 232 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : EMAN SULAEMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS WIDODO ,SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : RABANIM. HALAWA, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : SUSTINE PRIDAWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : HADIARTO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : ADITYA NUGROHO, SH
155 — 81
menjadi suatu kejahatan luar biasa (Lihat Alinea ke2Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi).Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi memiliki berbagai efek korosif padamasyarakat, merongrong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkanpelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup,memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadapkeamanan manusia (Lihat Pidato Sekjen PBB dalam rangka adopsi
. DEWI FATIMAH, S.H. (T.I)
NURUL YAKIN, S.H. (T.II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN(Trt. T)
484 — 383
tercapai dari pada tujuan pendaftaran tanah, oleh65karena itu dalam tinjauan akademik pinjam nama dikenal dengan penyelundupanhukum, yaitu perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya hal tersebut tidakdiperkenankan untuk dilakukan ;Bahwa lembaga pengangkatan anak sebenarnya hanya ada dalam hukum adat, dalamKUHPerdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, dalam hukum Islam juga tidakmengatur tentang pengangkatan anak, akan tetapi dalam pemerintahan Belanda diaturdalam Stb. 1917 No.129 namanya adopsi
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
69 — 36
kekuasaan memaksa seseorang untukmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri* maka dapat dipahami bahwapasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan adopsi
624 — 588
UU ITE kemudian juga Pasal 310 ayat 2KUHP maka Ahli jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
909 — 1443
UU ITE kemudian juga Pasal 310 ayat 2KUHP maka Ahli jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
108 — 35
Nomor : 54 Tahun 2010 jo PeraturanPresiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/ Jasa Pemerintah bahwa Para pihak yang terkait denganpelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harusmenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikanNegaraAdapun spesifikasi barang yang di adopsi oleh terdakwa