Ditemukan 3816 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adonsi adosi adonis adonai ahobsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 17 Nopember 2014 — AGUS SUKAMTO BIN SASTRO SUDIRO KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
43 — 9
  • puluh tujuh juta rupiah ) dari parasaksi untuk dijadikan tenaga honorer di luar K1 dan K2 yang akan ditempatkan diterminal Kertonegoro Ngawi, yaitu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Maret2010 sehingga ketika sehingga ketika terjadi perkara ini terdakwa Agus SukamtoBin Sastro Sudiro masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa ketentuan pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2001 Tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Adopsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 18 Mei 2017 — PT. Beringin Bangun Utama
682 — 630
  • Dengan demikian, apabila tindak pidana tersebut merupakanperbuatan yang ultra vires, maka pertanggungjawaban atas tindak pidanatersebut harus dipikul sendiri secara pribadi oleh personil korporasi yangmelakukan tindak pidana itu atau personil pengendali korporasi yangmemerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.Unsur tersebut di atas merupakan adopsi Ajaran Intra Vires (atau disebutpula Ajaran Ultra Vires apabila dilinat secara negatif) dalam hukumperseroan (company law.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
139 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957,sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebutberdasarkan hibah dari ayah kandungnya bernama WL Samuel DeMeyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuaiAkta Pribadi/Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943;Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari FrankMeyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari FrankMeyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947(selengkapnya
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
169 — 318
  • Arabpegon (adopsi arab = arab gundul yang ada dipesantrenpesantren)5.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mjl
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Muhamad Hadi Seswanto
Tergugat:
1.RASWAN BIN KASIM
2.Lukas Bin Sudira
3.Sukini
4.Kana
5.Leopard
6.Wirya
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bongas Kulon
2.Camat Kecamatan Sumberjaya
3.Mochamad Asep Muchroman, S.Sos
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
142 — 81
  • saudara emi dasmi sudah menjualtanah sawah tersebut ke saudara romo/hadi seswanto/penggugat ; Bahwa Emi dasmi itu ibu sambung / ibu tiri Saksi ; Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa data miharjamenikah dengan emi dasmi ; Bahwa ketika menikah dengan emi dasmi bapak saksi duda dansudah berpisah/cerai dengan ibu saksi ;Halaman 41 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mjl Bahwa pada saat data miharja menikah dengan emi dasmi tidakmempunyai anak cuma ibu Emi Dasmi mengangkat anak / adopsi
Pengadilan PN TUBAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-03-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Tbn
Tanggal 22 Maret 2013 — Hj. Dra. HAENY RELAWATI R.W., M.Si(P)
. DEWI FATIMAH, S.H. (T.I)
NURUL YAKIN, S.H. (T.II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN(Trt. T)
471 — 383
  • tercapai dari pada tujuan pendaftaran tanah, oleh65karena itu dalam tinjauan akademik pinjam nama dikenal dengan penyelundupanhukum, yaitu perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya hal tersebut tidakdiperkenankan untuk dilakukan ;Bahwa lembaga pengangkatan anak sebenarnya hanya ada dalam hukum adat, dalamKUHPerdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, dalam hukum Islam juga tidakmengatur tentang pengangkatan anak, akan tetapi dalam pemerintahan Belanda diaturdalam Stb. 1917 No.129 namanya adopsi
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 208/Pdt.G/2018/PN Jap
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat : 1.ZULHAIDI bin ZUARDIN 2.ZULHAIRI Bin ZUARDIN 3.SADRI bin ZUARDIN 4.PARDIANSYAH bin ZUARDIN 5.JUMEIDI bin NASARUDDIN 6.SURYA DARMA TANJUNG bin NASARUDDIN 7.ELI MARNI TANJUNG binti NASARUDDIN 8.NOSMAN EFENDI TANJUNG bin NAZARUDDIN 9.JAMAL A.N. TANJUNG bin NAZARUDDIN 10.SAHRIAL EFENDI bin NAZARUDDIN 11.DESFIYANTO bin NAZARUDDIN 12.MITRA NOVIANTI TANJUNG binti NAZARUDDIN 13.INDRA M. YANI TANJUNG bin NAZARUDDIN 14.YULIANSYAH YUZARTAN bin SUTAN MAHYUZAR 15.SYEFRIUL YUZARTAN bin SUTAN MAHYUZAR 16.RAMADHAN DEDE PUTRA Bin SUTAN MAHYUZAR 17.FIRDIAN MAHYUZAR MAHYUDIN bin SUTAN MAHYUZAR 18.YUSTIKA MAHYUZAR MAHYUDIN binti SUTAN MAHYUZAR Tergugat : 1.ERLENA IBRAHIM Binti Maradjohan 2.MARLENI binti MARDJOHAN 3.UPIK NURMAYANTI binti MARDJOHAN 4.AFRIDA binti MARDJOHAN 5.YULI IRIANI binti MARDJOHAN
194 — 152
  • Mardjohan denganAlm Hj Yulimar tidak mempunyai anak Kandung maupun anakangkat/adopsi berdasarkan penetapan Pengadilan Agama ataupunberdasarkan hukum, Alm H. Marjohan meninggal pada tanggal 31Januari 2004 dan Alm Hj Yulimar meninggal pada tanggal 3 Juli2004 sedangkan istri pertama dari H. Mardjohan meninggal padatanggal 9 Juni 2013.Bahwa oleh karena Alm H.
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 25-07-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Bta
Tanggal 1 Agustus 2016 — KOHAR
24 — 5
  • .+:+. 7 Benar, pada tanggal 03 Juli 2006Para Pemohon telah menerimapenyerahan seorang anak jeniskelamin Perempuan yang saat iniberumur 4 (empat) tahun bernamaATIA ANATASYA, lahir pada tanggal17 Mei 2006 di Sri Menanti anak dari pasangan Suami bernamaMUHTARUDIN' dan lstri bernamaATMAWATI;Apakah hubungan saudara dengan orang tuakandung anak yang akan saudara Adopsi ?...
    Benar pada tanggal 20 April 2006saya telah menerima penyerahanseorang anak jenis kelamin lakilakiberumur 5 tahun 3 bulan yangbernama RIZKI AFRIZAL yang lahirpada tanggal 30 April 2004 di Baturajaanak dari pasangan Suami bernamaSudarwan dan Istri bernama Marlina ;Apakah hubungan saudara dengan orang tuakandung anak yang akan saudara Adopsi ?...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
183 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SelanjutnyaPerma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement HukumAcara Perdata;Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diaturdalam Pasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusanTermohon Keberatan diajukan melalui prosedur perdata di PengadilanNegeri;Hal. 67 dari 232 hal. Put.
    SelanjutnyaPerma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement HukumAcara Perdata;Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diaturdalam Pasal 4 Perma No,. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusanHal. 103 dari 232 hal. Put.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA Diwakili Oleh : St. Hebert Aritonang, SH.,S.Sos
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : EMAN SULAEMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS WIDODO ,SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : RABANIM. HALAWA, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : SUSTINE PRIDAWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : HADIARTO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : ADITYA NUGROHO, SH
148 — 78
  • menjadi suatu kejahatan luar biasa (Lihat Alinea ke2Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi).Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi memiliki berbagai efek korosif padamasyarakat, merongrong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkanpelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup,memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadapkeamanan manusia (Lihat Pidato Sekjen PBB dalam rangka adopsi
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-11-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 132 / Pid.B / 2011 / PN Menggala
Tanggal 8 Nopember 2011 — H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK
55 — 36
  • Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi Suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi danharmonisasi dari ketentuan Pasal 418 KUHP yang merupakan salahsatu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentangKejahatan Jabatan yang pertama kali diadopsi dan diharmonisasimenjadi tindak pidana Korupsi oleh UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24/Prp/1960 kemudian juga diadopsi dandiharmonisasi
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-04-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 Desember 2008 — Penggugat:
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
129 — 92
  • Malang;Keduanya adalah ahli waris Almarhum HAJ MOCHAMAD IRSYAD yangmempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asa usulobyek sengketa, tidak di ikut sertakan sebagai pihak, sehingga gugatan kabur(obscuur libel) karena kurang pihak (purium litis consortium) dan tidak sempurnaserta mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvvankelijke verklaard);Bahwa, proses pengangkatan anak (adopsi) Tergugat oleh Almarhum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 24 Februari 2014 — I. HARIADI.,SE.,S.Pd.,M.Si bin KUSNI ; II. Drs. ACHMAD YASIN.,M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
60 — 21
  • Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP). Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukanpelaku yakni setelah pelaku tersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikankegunaan dari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluan Terdakwa sendiri,untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lainlain (vide: Drs.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 24-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
444 — 265
  • Rancangan Kontrak;Bahwa kalau spekasi teknis pedomannya dengan peraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020dan lampiran ke III khusus untuk pekerjaan kontruksi, sesuai dengan ituada dokumen masingmasing, PPK adopsi ketentuan teknis di siapkansebagai spekasi teknis mis: perbaikan jalan;Bahwa kebutuhan yang utamanya yaitu: 1. Kebutuhan Personil,2. Kebutuhan Peralatan Utama, 3. Kebutuhan Bahan dll.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — HENDRO
888 — 1412
  • UU ITE kemudian juga Pasal 310 ayat 2KUHP maka Ahli jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — EPI ALIAS AYONG ALIAS AYONG LIM
608 — 576
  • UU ITE kemudian juga Pasal 310 ayat 2KUHP maka Ahli jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
576 — 848
  • jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangHalaman 55 dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Evan Satriya, SH
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
57 — 22
  • kekuasaan memaksa seseorang untukmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri* maka dapat dipahami bahwapasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan adopsi
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • Warsiem yangtidak memiliki keturunan;e Bahwa adopsi dilakukan tahun 1989 pada saat Tergugat I berumur 12 tahun,tetapi Tergugat I tinggal dan dirawat oleh Hj. Warsiem sejak berumur 2tahun dan saksi juga ikut menjadi saksi pada saat persidangan permohonanpengangkatan anak di Pengadilan Negeri Majalengka; Bahwa H. Madrawi meninggal beberapa tahun setelah mengangkat anaksedangkan Hj. Warsiem meninggal pada tahun 2006;e Bahwa penyerahan harta Hj.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
263 — 179
  • pendapat Ahli kKedudukan hukum surat wasiat (bukti T.II.Intv1)dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama adalah secara otentikPenetapan Ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan Agama lebih kuatkedudukannya, karena dibuat melalui proses persidangan dengan menghadirkansaksisaksinya, Sementara surat wasiat tersebut tidak dibuat sesuai denganperaturan perundangundangan antara lain tidak dibuat dihadapan Notaris dan tidakdidaftarkan dinotaris ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang pengangkatan anak (Adopsi