Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar batin pembuat/pelaku sebagaimana

., M.H. untuk mengajukan gugatan perkara Perdata terhadap pembatalan Askta Kuasa No. 47 dan Pembantalan Akta Pengikatan Jual Beli No : 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 semuanya tertanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini S.H Notaris di Jakarta dengan tergugat Hakim Setiadi dkk,

4) Fotokopi legalisir Surat Chairul Aman Pane & Partners Law Office, tanggal 26 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN RBi29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ) dalamPenetapan Para Penggugfat, dan selanjutnya pada poin 45, 46, 47, 48,49 dalam mengadi gugatan Para Penggugat serta selanjutnya dalil dalil gugatan Para Penggugat pada poin ( 50,51, 52, 53, 54, 54, 55, 56,57, 58,59 dalam mengadili gugatan Para Penggugat dan dalil dalilgugatan Para Penggugat pada poin (1,2,3,4,5 dan padapoin (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16

Judex Juris mengambilkesimpulan tidakdidasarkan Pasal 2, 48,49, 142 dan PenjelasanUmum UndangUndangNomor 5 Tahun 1986Juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009tentang PerubahanKedua UndangUndangtentang Peradilan TataUsaha Negara, yangmerupakan definisiKeputusan Tata UsahaNegara secara materiil;Dengan demikian Kesimpulan Judex Juris yang dikuatkan olehJudex Juris tentang objek sengketa a quo bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara secara material, didasarkanpertimbangan

menyatakan bahwa Berkas Perkara pidana An.tersangkaMOH.SENI IRSANDI yang disangka melakukan tindak pidana Penipuansebagaimana pasal 378 KUHP dan tersangka telah dilakukan penahananselama 2 (dua) bulan akhirnya dikeluarkan tanpa kepastian hukum karenamenurut JPU/Termohon Il tidak memenuhi Unsur Melawan Hukumdikarenakan siperempuan yang merasa ditipu telah dikawini secara sirih,padahal hilangnya sifat melawan hukum dikarenakan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan pasal 44, 48,49

PLKnnnae Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan khususnya Pasal 48,49, 50,51 dan52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :98/Permentarn/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Pedoman PerizinanPengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Pasal 69Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor :6

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar batin pembuat/pelaku sebagaimana

1997 tentangPendaftaran Tanah ;Bahwa posita angka 32, 33 dan 34 adalah tidak benar, karena hak ataukewenangan untuk rnemberikan aktaakta notariil adalah ada pada Notarisbukan pada Tergugat ;Bahwa posita angka 47 gugatan Penggugat adalah tidak benar karenatidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II ;Bahwa oleh karena tidak benar dan tidak terbukti / tidak pernah adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IImaka posita angka 47, 48,49

Intervensimengenai Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memilikikapasitas selaku Para Penggugat dalam perkara ini dan tidakrepresentatif mewakili warga masyarakat BaraBaraya Selatandan Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat error in subject ;Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensiselebihnya ;DALAM POKOK PERKARAMenyatakan Gugatan Para Penggugat 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK yangberkedudukan di Jakarta Utara, atas jaminan sertifikat HGB No. 46, 47, 48,49, 52, 53, 55, 56 berkedudukan di Desa Randupitu, Kec. Gempol,Kabupaten Pasuruan, bahwa kami sebagai debitur BRI beretikat baik untukstrukturisasi pembayaran atau kewajiban kami.Dimana, kami pihak PT. Pulau Lima Jaya sebagai debitur BRI telahmenjalin hubungan kerja sama dengan baik, dimulai sejak :1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, kami pihak PT.

untuk dilakukan perbaikan.Bahwa benar pada Point 44,45 dan 46 pada Gugatan Penggugat yangmenyatakan Mesin Kapal Keruk CD Sekayu mengalami kerusakan padaSelinder Head dan Pihak Penggugat telah melakukan pemesanan Sparepart ke Jakarta sebanyak 2 Set.Bahwa benar pada Point 47 pada Gugatan Penggugat yang menyatakanPihak Tergugat telah melakukan pembatalan sewa/kontrak Kapal Keruk CDSekayu secara sepihak melalui Surat pembatalan No:592/HR/PAM/XII/2020pada Tanggal 26 Desember 2020.Bahwa benar pada Point 48,49

Fauzi Calon 48,49 38,5 LulusDirekturOperasionaldan Teknik 19 Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PMK 78 Tahun 2007 disebutkan bahwadalam hal direksi atau komisaris tidak hadir pada kesempatan pengujianyang kedua, Tim Penguji membuat Berita Acara ketidaklulusan yangbersangkutan karena ketidakhadirannya dan menyampaikannya kepadaKepala 20 Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan objeksengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan tidak melanggar asasasas umum

HIm. 48,49).: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 2702 K/Pdt/2016, tanggal 15 November 2016 telahmempunyai hukum tetap dan alasan hukum tersebut di bawah ini,dapat diketahui penerbitan SHT Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei2011 oleh Termohon tidak sah. : Pasal 17 UndangUndang Administrasi Pemerintahan :Halaman 16 dari 78 halaman Perkara No.2/P/FP/2018/PTUNBDG(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarangmenyalahgunakan WewenanQ. :(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimanadimaksud

tanah tersebutsemakin kabur dan tidak jelas pula setelah dilakukan pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa terkait dengan ketidak jelasan objek gugatan paraPenggugat dalam rumusan dalil gugatan, setelah menghubungkannya dengantuntutan hukum dalam petitum gugatan para Penggugat, terdapat pulaketidakjelasan luas tanah berikut batasbatasnya yang harus dikembalikanTergugat , dan Tergugat Il kepada Penggugat , pada petitum angka5 objekgugatan hanya disebutkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 35, 37, 45, 46, 48,49

Pengertiandapat mempertanggungjawabkan dalam literatur pidana adalah setiapOrang yang sehat akal dan rohaninya dan setiap orang yang dikecualikandalam pasal 44, 48,49, 50 dan 51 KUHP.Pengertian setiap orang/barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalahmenunjuk pada subjek dari strafbaarfeit (perobuatan pidana), sehinggayang dapat dianggap pidana sebagai subjek dari strafbarfeit tersebuthanya natuurlijike personen (manusia hidup) hal ini terlihat dari caramerumuskan stafbaarfeit dengan awalan kata

Fauzi Calon 48,49 38,5 LulusDirekturOperasionaldan Teknik 19 Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PMK 78 Tahun 2007 disebutkan bahwadalam hal direksi atau komisaris tidak hadir pada kesempatan pengujianyang kedua, Tim Penguji membuat Berita Acara ketidaklulusan yangbersangkutan karena ketidakhadirannya dan menyampaikannya kepadaKepala 20 Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan objeksengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan tidak melanggar asasasas umum

Apakah telah sesuai dengan prosedurnya; Bahwa dua fungsi ini adalah sangat mendasar apa bila seseorang atautim bekerja dibidang penegakan hokum; Bahwa apa yang dimaksud dengan dasar kewenangan harusberdasarkan Undangundang kepolisian UU No.1 tahun 1946, tentangKitab UU Hukum Pidana dan diatur dalam pasal 48,49, 50, dan pasal 51KUHP dan akan dilihat pasal yang mana untuk menelaraskan pasal iniitu. di KUHP, sedangkan dalam KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama

Pada tanggal 26 Juni 2019 Pemda DKI Dinas Sumber Air telahmembayar ganti rugi tersebut langsung dengan cara mentransfer keRekening masingmasing yang berhak yaitu: pemilik/ahli waris SHM No. 48,49, 50 dan 51, sesuai atas nama yang tercatat di sertifikat.8.

Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasukkepunyaan orang lain ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.Unsur kedua dan ketiga, berdasarkan faktafakta dengan keterangan saksisaksi yang telah disampaikan kepada termohon, bahwa ke 4 SHM No. 48,49, 50 dan 51 yang dipegang oleh ahli warisnya Ong Kie Hwie / AnugrahDanuwibowo sebagaimana pengakuan pelapor Anugrah Budiono SE dalamakta kesepakatan bersama No. 5 tanggal 662017 di Notaris RadenWiratmoko telah dibeli oleh Alm.

Untuk perkaratindak pidanapencucian uang: no urut 1, 41,45, 46, 47, 48,49, 90, 91 dan92 berupa :Uang sebanyak Rp. 897.936.136, (delapan ratus sembilan puluh tujuh jutasembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dalamAl,45.46.47.48.49.90.91:92.bentuk cheque Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem No. BI 404609tanggal, 03 Oktober 2014.. 1 (satu) unit apartemen No. 0901 Tower C Montreal Casa GrandeResidence di Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan atasnama Ir.

oleh Tergugat I, Il kepada Tergugat IV maka Penggugatmohon agar Pembayaran dilakukan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat IV dan Tergugat IV harus menerima pembayaran Penggugat atas sisahutang Tergugat I, Il dengan cara bayar sesuai Akad Pembiayaan antara Tergugat I, Il dengan Tergugat IV;Bahwa pengalihan hak dan Pembayaran obyek perkara kepada Tergugat IIIdan Pihak Ketiga lainnya adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum karena telah menghilangkan hak Penggugat sesuai akta nomor ; 47, 48,49