Ditemukan 376 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hi.saleh h.m.soleh h.m.shaleh h.muh.saleh h.m.saleh.k h.m.salim h.m.sholeh h.saleh
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dpu
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
1.Hj.ST MARIAM
2.HJ. ST ASMAH
3.ST JAMILAH
Tergugat:
1.TURAYA ANWAR
2.JAMILUN
104 — 42
  • menjadi juru pungut ditanah obyek sengketa adalah JERI ;Bahwa tidak ada orang keberatan termasuk dari ahli waris H.M.Ali;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat,dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Saksi 3: FARID ABIDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi tahu ada masalah tanah;Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa ini ;Bahwa ya saksi tahu batasbatasnya yaitu :> Utara dulu Abidin Nur, Maman Idris, H.M.Saleh
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 30-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.TLG
Tanggal 27 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 17
  • 14 Mei 2007 telah ditempel denganMeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yangternyata cocok, diberi tanda T.13;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, kuasa Para Tergugat danTurut Tergugat III juga telah mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi 1 : H.M.Zain bin H.M.Saleh umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat tinggal RT 05 RW 03 Dusun Bage Cermai, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 24-07-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.PTK
Tanggal 24 Juli 2013 — SUPRIYADI BIN SAFRI MELAWAN MARIAM Binti A.KADIR
88 — 19
  • Skema Susunan Silsilah Keturunan / Kewarisan Madinah aliasMei Binti H.M.Saleh, diberi tanda T2 ;3. Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1927 (Aslinya ada pada KantorPertanahan Kota Pontianak) , diberi tanda T3 ;4. Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 07/1983(Aslinya ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak) , diberitanda T4 ;5. Surat Pernyataan Tertanggal 3 Desember 1990 , diberi tandaT5 ;6.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DOMPU Nomor 80/PID.B/2013/PN.DOM
Tanggal 27 Februari 2014 — - SAIFUL HEMON
64 — 38
  • SALEH JAMALUDIN dan Terdakwa;Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat perjanjian pengalihan hak tersebutsudah ada tanda tangan pihak pertama Terdakwa SAIFUL HEMON, pihak keduaHAMED dan mengetahui Lurah Karijawa Bapak SUJONO, S.Sos. serta H.M.SALEH JAMALUDIN sebagai saksi ;Bahwa tanah tersebut terletak di So Lakantore, Kelurahan karijawa, KecamatanDompu, Kabupaten Dompu ;43Bahwa tanah yang dialihkan hak penggarapannya oleh Terdakwa tersebut adalahmilik HJ.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Putus : 13-11-2013 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Bjm.
Tanggal 13 Nopember 2013 — HUSAINI Bin SABRI melawan Direktur PT. ANDAI JAYA PERSADA, dkk
57 — 7
  • H.M.SALEH BIN TARMOM, 2. MANSYAH BIN ANANG GABAU, 3. HUSNI BINHASAN BASRI, 4. ADIWARMAN BIN MANSURA, 5. H. DARMA,sedangkan sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya pihakTergugat dan Il telah mengajukan buktibukti berupa surat yangdiberi tanda T I.II1 s/d T I.ll12 dan saksi sebanyak 3 orang yaitu 1.MASLIANSYAH, 2. MASRIFANI dan 3. H.
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 01-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 00208/Pdt.G/2013/PA.Sub.
Tanggal 5 Februari 2014 — Penggugat VS Tergugat
94 — 71
  • pernah ada musyawarah dan terjadi kesepakatanbahwa harta bawaan diserahkan kepada para Penggugat danharta bersama diserahkan kepada Para Tergugat, tetapi hasilkesepakatan tersebut tidak bisa dilaksanakan, karenaTergugat tidak mau;e Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap obyek sengketasudah ada dijualMenimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya para tergugatmengajukan bukti tertulis berupa surat surat sebagai berikut :201Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Sawah antara Tergugat I dengan H.M.Saleh
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-10-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan PN SERANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg.
Tanggal 18 Oktober 2018 — 1. H.M. SALEH Bin H.M. CAKRA 2. HJ. HERA Binti MULYADI 3. KANIA DEWI YANTI Binti ANWAR L a w a n : 1. RISNAWATI, SE., MSi 2. Dr. ALICE LAWADINATA 3. A. MARJUKI B RASAM 4. ADE KUSNADI 5. TATANG TAUFIK ROHMAN 6. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI BANTEN
123 — 30
  • Menyatakan H.M.Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-07-2011 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2011 —
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.M.Saleh Manaf) nomor SK.TS/002/2006perihal petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan tim kampanye IskandarHoesin dan Saleh Manaf (Idaman) tanggal 17 September 2006 (bukti P4a), yang mana disebutkan dalam surat keputusan tersebut diantaranyayaitu:Bab IllKeuanganPasal 15Pengelolaan Keuangan:1.
Pengadilan PN BEKASI
Register : 12-07-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 290/PDT.G/2013/PN.BKS.
Tanggal 10 April 2014 —
29 — 10
  • H.M.SALEH RASOEN, SH, MH. SURANTO, SH.2. IDA AYU PUSPA ADI, SH.Panitera PenggantiHj. AFRIENDA, SH.,MH.Perician biaya :Pendaftaran :Rp. 30.000,Biaya Proses :Rp. 50.000,Panggilan : Rp. 1.575.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000. Jumlah Rp. 1.666.000,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
370 — 114
  • Sukamdani,Bambang Wirahyoso, Mathias Tambing, Nina Sapti Triaswati, dan H.M.Saleh Khalid.Bahwa oleh karena itu, terobukti masih terdapat pihak lain selain ParaPenggugat yang merupakan anggota Dewan Pengawas BPJSKetenagakerjaan, yang juga dapat mengklaim pokok gugatan a quo, yaituMulabasa Hutabarat.Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan menjadi lengkap karena masihadanya pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat dalamgugatan agar pokok perkara dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh.Berdasarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
90 — 18
  • H.M.Saleh selaku Ketua Tim dan Anggota: Drs. Farid, SH, MH, Djujuk A. Rozzaq,SH, MSi, Sutisna, S.Sos, Sardiyono, SE, MPd dan Denhar; Bahwa tugas Tim meninjau calon lokasi tanah untuk pembangunan gedungPA Blora, menilai apakah lokasi yang diusulkan mudah dijangkau olehmasyarakat pencari keadilan, mudah transportasinya, status Hak Milik dantidak dalam sengketa; Bahwa ada 3 (tiga) lokasi yang diusulkan oleh PA Blora untuk ditinjau yaitu:0 JI. Raya BloraCepu KM.3 kel. Jejeruk kec. Blora Kab.
    H.M.Saleh selaku Ketua Tim dan Anggota: Drs. Farid, SH, MH, Djujuk A. Rozzaq,SH, MSi, Sutisna, S.Sos, Sardiyono, SE, MPd dan Denhar, SH; Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota Tim Peninjauan Tanah MAadalah hanya meninjau dan melihat lokasi tanah kemudian mengisi blangkoskoring hasil peninjauan tanah;Bahwa Tim Peninjau turun ke lokasi di bawah pimpinan Kepala BiroPerlengkapan.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1610/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 114
  • Sitti Hadijah Binti H.M.Saleh ini telahpula meninggal dunia sekitar pada Tahun 2010, dan dari pernikahanpertama tersebut H. Muhamad Bin H. Ibrahim tidak ada anak yang dilahirkan,namun oleh H. Muhammad Bin H.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 11 Agustus 2011 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; IDUL FITRI. DKK
97 — 183
  • HADI,SH; MAKIA, SH; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan Advokatadvokatpada Yayasan Pendidikan dan bantuan Hukum Indonesia KANTOR BANTUANHUKUM SUMATERA SELATAN beralamat di Jalan H.M.Saleh Nomor :1437,Kelurahan/kecamatan Sukarami, Km 7,5 Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Maret8. YOHANES BING; Pekerjaan Swasta , Alamat Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, No204 Kelurahan Duku , Kecamatan Ilir Timur IT Palembang ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 79.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 28-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 62
  • Gadai I seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima,seluas 40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas :

    • Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
    • Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
    • Sebelah Timur dengan Parit
    • Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Alias Abdul Gani
Tergugat:
1.Aisyah Mohamad
2.Ruslan Abdullah
3.Dange Numba
4.Maimunah
5.Hasyim Udin
6.Hamidah Bima
7.Haji H. Mohamad saleh
8.Leo H. Mohamad Saleh
9.Rani bin Umar
10.Nur Asih binti Umar
11.Fatimah Binti Umar
12.Muslati bin Umar
13.Yahya bin Umar
Turut Tergugat:
1.Hj. Ridwan H. Ahmad
2.H. Karim Basa
3.Abdul Muthalib Longgi
4.Ny. Hj. Rahma Pua Longgi
5.Abubekar Longgi
6.Ahmad Abdullah
83 — 38
  • Haji H.M.Saleh dari KantorPelayanan Pajak, Nomor : PEM0001623ER/WPJ.31/KP.0803/2013, TANGGAL24 Juni 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuaidengan aslinya selanjutnya diberi tanda T s/d VIII 6;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnyaserta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di KepaniteraanPengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis Suratsurat buktiPutusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.29
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - JUFRI, S.Sos
62 — 53
  • .), sedangkan pelaksanaan pengawasan pekerjaandi lapangan dilakukan saksi Muhajirin, ST, saksi Anas, H.M.Saleh, A.Md.T dan saksi Irfan, ST dan saksi Wahyudin, ST.dibawah koordinasi saksi Safrudin, ST;23.Bahwa benar dokumen CV. Prima Cipta Consultan Wilayah Bimaditunjuk sebagai Konsultan Pengawas karena dokumen profilperusahaan tersebut diambil sdr Muhajirin,ST tanpa sepengetahuansaksi Abdul Haris selaku Kepala Perwakilan CV.