Ditemukan 433 data
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
263 — 152
akhir bulan Desember 2014meskipun pada saat itu Peraturan Pemerintahn No 11 tahun 2017 tentangManajemen PNS belum diterbitkan;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2014 Peraturan PemerintahNo 11 tentang Manajemen PNS belum diterbitkan, namun norma hukum yangterkandung dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintahn No11 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundang undangansebelumnya yakni diatur pada ketentan
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar
Tergugat:
1.Is Handoko, SH Bin Suratno
2.Rury Evitasari, SE binti Darmaji W
3.Sujarni binti Darno Miharjo
4.Suratno bin Martosari
156 — 41
kitab Nazariyah al Dhaman Tawidh (ganti rugi) adalah menutupkerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan sedangkan pendapatIsham Anas al Zaftawi dalam Hukm al Gharamah al Maliyah fi al fiqh al Islami Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidakakan hilang kecuali jika diganti;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang telah lalai dan ingkar janjitelah merugikan Penggugat, memenuhi ketentan
1.SUHERNI
2.AULIA
3.BOBBY RAHMAN
4.EDI SANDRA
5.YAN RIADI
6.EDDY YASRUL
7.YASHMIHIR
Tergugat:
CAMAT PAYUNG SEKAKI
Intervensi:
1.Hj. MARYATI
2.IRMA SUSANTI, S.IP
3.M. IRWAN GAHARU, S.H
4.IFFA SURENI, A.MD
5.MAGHFIRAH
6.ARFAHUNNISA, S.Sos
7.M. SYARIEF HIDAYATULLAH, SE
124 — 37
Hulu, telah melebihi tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perkaraini telah di Putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23September 2013.Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangan pokokperkara terlebin dahulu mempertimbangkan eksepi Tergugat II Intervensimengenai legal standing para Penggugat mengajukan gugatan dalamsengketa ini sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentan
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
113 — 39
Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
AYU SUSANTI, SH
Terdakwa:
DARWIS Bin ABU DALIR
72 — 19
bahwa terhadap barang buktidalam perkara ini tetapterlampir dalam berkas perkara berupa: 1 (Satu) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor : 16/SKPT/MR/V/2012 Tanggal 4 Mei 2012 atas nama DARWIS. 1/(satu) lembar foto copy surat register Kelurahan Maharatu tahun 2012 yangtelah dilegalisir oleh Kelurahan Maharatu.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
67 — 8
1976:Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkanperubahan posita dan Tergugat tidak dirugikanhaknya untuk membela diri (Hak pembelaan dirl)atau pembuktian;Putusan MARI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17Desember 1975:Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenaipokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;MAKABerdasarkan hal tersebut, maka perubahangugatan Para Penggugat telah sangat jelas danterang melanggar dari ketentan
UJANG HERMAN
Tergugat:
CV. PURNAMA TIRTATEX
33 — 14
Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tidak pernah didaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas TenagaKerja Kabupaten Bandung, hal ini nyatanyata dan jelas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentan yang berlaku yaituKEPMENAKERTRANS RI No.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakanPKWT wayib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungJawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari
167 — 38
Bahwa terkait Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 5 Penggugatmungkin tidak mencermati isi dari ketentan Pasal 22 ayat 9 (sembilan) PeraturanPerusahaan PT. Sarana Unggul Pratama, dimana Titik tekan pasal ini bukan pada akibat(apakah kemudian akibatnya rusak atau tidak) akan letapi bobot kesalahan adalah padaNiat / Tindakan Sengaja (kesengajaan).
79 — 157
dengan efisiensi, adalah tidak tepat dan bertentangan(CONTRA LEGEM) dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 164 ayat(3) UU RI NO.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentan
Pasal 164 secara keseluruhan (ayat 1, 2dan 3);Bahwa, Apabila pasal 164 ayat (3) tersebut dijabarkan atau diuraikan, makaunsur dan makna kalimat dalam pasal tersebut, yaitu:Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh :e Karena perusahaan tutup;e Tutupnya perusahaan tersebut, bukan karena kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau keadaan memaksa (force majeur);e Tetapi Tutupnya perusahaan tersebut, karena efisiensi;e Dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentan
20 — 4
Nafkah Iddah : Merujuk ketentan Pasal 149 huruf (6) KHI makaTermohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut NAFKAH IDDAHsebesar Rp. 33.000.000, (tga puluh tiga juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan ; Jadi total Nafkah Iddah selama 3 bukan sebesar Rp.99.000.000,(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ; Nafkah Iddah yangdiminta Penggugat Rekonpensi merupakan suatu angka yang wajar,mengingat Tergugat Rekonpensi mempunyai finansial yang sangat besar;Bahwa selain Gugatan tersebut diatas, mengingat
186 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Utama danpemberhentian permanen Penggugat Il sebagai Direktur oleh DewanKomisaris Karena didasarakan atas proses pemberhentian Direksi danAnggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundangundangan;Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebut yangkemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa sebagaimana diaktanotariilkan dengan Akta Nomor 54,yang samasama tidak ada alasan logis dan alasan yuridis yang sesuaidengan ketentan
53 — 18
melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/ourun yang sedang dalam proses pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajio membayar upah beserta hakhaklainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P1 ditemukan faktahukum bahwa untuk memudahkan proses penanganan perkara aquo makaPengugat telah dibebas tugaskan (skorsing) oleh Tergugat sejak tanggal 10Februari 2016, hal ini telah sesuai dengan ketentan
71 — 11
Penggugat Il beserta teman temanPenggugat II masih menghargai usaha mediator dan Penggugat II besertateman teman Penggugat II tidak berkeberatan di putuskan hubungan kerjaHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 74/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBR24.25.26.27.28.dengan Tergugat asal dibayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentan Perundang Undanganyang berlaku;Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah
17 — 2
Toyo dengan TERMOHON, yang telahdinazegelen sesuai ketentan yang berlaku, Pemohon tidak dapatmenunjukkan aslinya dalam persidangan sedangkan kekuatan pembuktianalat bukti tertulis ada pada aslinya, sehingga alat bukti P.3 tidak dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.4. adalah fotokopi slip setoran OTOKredit atas nama PEMOHON untuk pembayaran kredit kendaraanbermotor tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp1.240.000, (satu juta dua ratusempat puluh ribu rupiah), telah dinazegelen
Drs. Rusli Dunggio
Tergugat:
BUPATI BUOL
135 — 59
pada saat itu Peraturan Pemerintah No 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2009 PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bellumditerbitkan, namun norma hukum yang terkandung dalam ketentuanPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundangundangan sebelumnya yakni diatur pada ketentan
YONGKY SABARI
Tergugat:
1.HENDRA LEGAWA
2.LIE HUI
3.SUGIMAN
Turut Tergugat:
Notaris RIZKI MEUTIA, SH. M.Kn
72 — 25
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor13 tanggal 13 Nopember 2015, Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 13Nopember 2015, dan Akta Perjanjian Nomor 15 tanggal 13 Nopember2015, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGATmerupakan salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuanUndangundang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan danPermukiman serta keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 tahun1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagai /ex specialis, danjika dikaitkan dengan ketentan
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
235 — 167
, sehingga dalam penjelasan tersebutmaka dapat dibuktikan bahwa reklame tersebut tidak melebihi batasyang diatur dalam Ketentan Pasal 20 Peraturan Walikota SurabayaNomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.7.
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid140513251179 atas nama Tergugat I sesuai dengan Surat Jualrtlchfcesl aflltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13517267xrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325Beli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 mrtlchfcsl aflltrchfcs0f1lang1053langfel1033superlangnp10 53 insrsid3355207charrsid135172672xrtlchfcsl1 afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325 (limapuluh enam meter persegi) dengan mengingat ketentan
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengakibatkan gugatan cacat diskualifikasikarena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat Xsebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona) berdasarkanpasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA Nomor 1270/K/Pdt/1991), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihak dalam struktursusunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Dan penerbitan MahasiswaIndonesia ( dahulu Yayasan Penerbitan Mahasiswa Indonesia ) dan tidaksebagai pihak yang memiliki hak atau kewajiban atas tanggung jawabterhadap segala ketentan
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
219 — 144
Pasal 18 UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan atas kesalahan tersebutPenggugat dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) ; Bahwa ketentan Pasal 87 syarat masa hukuman dan jenispidana yang dilakukan adalah bersifat kumulatif, artinya bilasalah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan ini tidak dapatditerapkan pada dirinya.