Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketentuanã ketertban kementan ketengan kesenian ketandan ketenuan ketentun ketentaun
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar
Tergugat:
1.Is Handoko, SH Bin Suratno
2.Rury Evitasari, SE binti Darmaji W
3.Sujarni binti Darno Miharjo
4.Suratno bin Martosari
156 — 41
  • kitab Nazariyah al Dhaman Tawidh (ganti rugi) adalah menutupkerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan sedangkan pendapatIsham Anas al Zaftawi dalam Hukm al Gharamah al Maliyah fi al fiqh al Islami Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidakakan hilang kecuali jika diganti;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang telah lalai dan ingkar janjitelah merugikan Penggugat, memenuhi ketentan
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 32
  • yang merupakan ayah kandung daripara Pengugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat maka perlu untukditetapkan bagian masingmasing ahli waris agar sesuai dengan hakhaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban serta halhalyang tidak dibantah atau tidak diperselisinkan serta buktibukti tulis mauounSaksi terbukti bahwa selain meninggalkan harta berupa tanah, almarhumAbas Ismail juga meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan paraTergugat maupun Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 20-12-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 59/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHERNI
2.AULIA
3.BOBBY RAHMAN
4.EDI SANDRA
5.YAN RIADI
6.EDDY YASRUL
7.YASHMIHIR
Tergugat:
CAMAT PAYUNG SEKAKI
Intervensi:
1.Hj. MARYATI
2.IRMA SUSANTI, S.IP
3.M. IRWAN GAHARU, S.H
4.IFFA SURENI, A.MD
5.MAGHFIRAH
6.ARFAHUNNISA, S.Sos
7.M. SYARIEF HIDAYATULLAH, SE
124 — 37
  • Hulu, telah melebihi tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perkaraini telah di Putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23September 2013.Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangan pokokperkara terlebin dahulu mempertimbangkan eksepi Tergugat II Intervensimengenai legal standing para Penggugat mengajukan gugatan dalamsengketa ini sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AYU SUSANTI, SH
Terdakwa:
DARWIS Bin ABU DALIR
72 — 19
  • bahwa terhadap barang buktidalam perkara ini tetapterlampir dalam berkas perkara berupa: 1 (Satu) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor : 16/SKPT/MR/V/2012 Tanggal 4 Mei 2012 atas nama DARWIS. 1/(satu) lembar foto copy surat register Kelurahan Maharatu tahun 2012 yangtelah dilegalisir oleh Kelurahan Maharatu.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : POLITEKNIK NEGERI AMBON Diwakili Oleh : JACKY JEVERSON TENTUA SH
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
112 — 39
  • Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-05-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 17 Desember 2015 — Adi Gunarsa, SE dkk sebagai penggugat melawan PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk dkk sebagai Tergugat
67 — 8
  • 1976:Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkanperubahan posita dan Tergugat tidak dirugikanhaknya untuk membela diri (Hak pembelaan dirl)atau pembuktian;Putusan MARI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17Desember 1975:Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenaipokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;MAKABerdasarkan hal tersebut, maka perubahangugatan Para Penggugat telah sangat jelas danterang melanggar dari ketentan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 19 Agustus 2019 — ADI SAPUTRA ARI WIBAWA; Melawan; PT. SARANA UNGGUL PRATAMA (SUP);
167 — 38
  • Bahwa terkait Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 5 Penggugatmungkin tidak mencermati isi dari ketentan Pasal 22 ayat 9 (sembilan) PeraturanPerusahaan PT. Sarana Unggul Pratama, dimana Titik tekan pasal ini bukan pada akibat(apakah kemudian akibatnya rusak atau tidak) akan letapi bobot kesalahan adalah padaNiat / Tindakan Sengaja (kesengajaan).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
UJANG HERMAN
Tergugat:
CV. PURNAMA TIRTATEX
33 — 14
  • Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tidak pernah didaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas TenagaKerja Kabupaten Bandung, hal ini nyatanyata dan jelas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentan yang berlaku yaituKEPMENAKERTRANS RI No.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakanPKWT wayib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungJawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
79 — 157
  • dengan efisiensi, adalah tidak tepat dan bertentangan(CONTRA LEGEM) dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 164 ayat(3) UU RI NO.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentan
    Pasal 164 secara keseluruhan (ayat 1, 2dan 3);Bahwa, Apabila pasal 164 ayat (3) tersebut dijabarkan atau diuraikan, makaunsur dan makna kalimat dalam pasal tersebut, yaitu:Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh :e Karena perusahaan tutup;e Tutupnya perusahaan tersebut, bukan karena kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau keadaan memaksa (force majeur);e Tetapi Tutupnya perusahaan tersebut, karena efisiensi;e Dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentan
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 02-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
  • Nafkah Iddah : Merujuk ketentan Pasal 149 huruf (6) KHI makaTermohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut NAFKAH IDDAHsebesar Rp. 33.000.000, (tga puluh tiga juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan ; Jadi total Nafkah Iddah selama 3 bukan sebesar Rp.99.000.000,(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ; Nafkah Iddah yangdiminta Penggugat Rekonpensi merupakan suatu angka yang wajar,mengingat Tergugat Rekonpensi mempunyai finansial yang sangat besar;Bahwa selain Gugatan tersebut diatas, mengingat
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA MEDAN Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Mdn
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
  • Toyo dengan TERMOHON, yang telahdinazegelen sesuai ketentan yang berlaku, Pemohon tidak dapatmenunjukkan aslinya dalam persidangan sedangkan kekuatan pembuktianalat bukti tertulis ada pada aslinya, sehingga alat bukti P.3 tidak dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti P.4. adalah fotokopi slip setoran OTOKredit atas nama PEMOHON untuk pembayaran kredit kendaraanbermotor tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp1.240.000, (satu juta dua ratusempat puluh ribu rupiah), telah dinazegelen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2980 K/Pdt/2015
Tanggal 19 April 2016 — PT BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT BNSP), DKK VS Ir. UNGGUL ABINOWO, M.MA, DK
186 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Utama danpemberhentian permanen Penggugat Il sebagai Direktur oleh DewanKomisaris Karena didasarakan atas proses pemberhentian Direksi danAnggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundangundangan;Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebut yangkemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa sebagaimana diaktanotariilkan dengan Akta Nomor 54,yang samasama tidak ada alasan logis dan alasan yuridis yang sesuaidengan ketentan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 20-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Februari 2017 —
52 — 18
  • melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/ourun yang sedang dalam proses pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajio membayar upah beserta hakhaklainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P1 ditemukan faktahukum bahwa untuk memudahkan proses penanganan perkara aquo makaPengugat telah dibebas tugaskan (skorsing) oleh Tergugat sejak tanggal 10Februari 2016, hal ini telah sesuai dengan ketentan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 26-09-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 20 Desember 2016 — ADEK NOVRIZAL, dkk Vs PT. AGUNG AUTOMALL
71 — 11
  • Penggugat Il beserta teman temanPenggugat II masih menghargai usaha mediator dan Penggugat II besertateman teman Penggugat II tidak berkeberatan di putuskan hubungan kerjaHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 74/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBR24.25.26.27.28.dengan Tergugat asal dibayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentan Perundang Undanganyang berlaku;Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 22/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Rusli Dunggio
Tergugat:
BUPATI BUOL
135 — 59
  • pada saat itu Peraturan Pemerintah No 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2009 PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bellumditerbitkan, namun norma hukum yang terkandung dalam ketentuanPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundangundangan sebelumnya yakni diatur pada ketentan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
235 — 167
  • , sehingga dalam penjelasan tersebutmaka dapat dibuktikan bahwa reklame tersebut tidak melebihi batasyang diatur dalam Ketentan Pasal 20 Peraturan Walikota SurabayaNomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.7.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 879/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
YONGKY SABARI
Tergugat:
1.HENDRA LEGAWA
2.LIE HUI
3.SUGIMAN
Turut Tergugat:
Notaris RIZKI MEUTIA, SH. M.Kn
72 — 25
  • Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor13 tanggal 13 Nopember 2015, Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 13Nopember 2015, dan Akta Perjanjian Nomor 15 tanggal 13 Nopember2015, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGATmerupakan salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuanUndangundang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan danPermukiman serta keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 tahun1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagai /ex specialis, danjika dikaitkan dengan ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 PK/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — 1. ADRIANA LAMONGI, DKK VS
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid140513251179 atas nama Tergugat I sesuai dengan Surat Jualrtlchfcesl aflltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13517267xrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325Beli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 mrtlchfcsl aflltrchfcs0f1lang1053langfel1033superlangnp10 53 insrsid3355207charrsid135172672xrtlchfcsl1 afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325 (limapuluh enam meter persegi) dengan mengingat ketentan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1901/Pid.B/2012/PN.MKs
Tanggal 28 Maret 2013 — - ANDI FADLI BIN ANDI SIRAJUDDIN
70 — 11
  • menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, bahwa dialah Terdakwa Andi FadliAlias.Fadli Bin Sirajuddin sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruanmengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah TerdakwaAndi Fadli Alias.Fadli Bin Sirajuddin, namun oleh karena delik dalam ketentuan pasalini adalah tindak pidana materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" dalam ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2795 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA) lawan Ny. ISTIMIATI KUMALASARI, DKK dan SIVA ROSADINA, S.H., DK
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengakibatkan gugatan cacat diskualifikasikarena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat Xsebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona) berdasarkanpasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA Nomor 1270/K/Pdt/1991), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihak dalam struktursusunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Dan penerbitan MahasiswaIndonesia ( dahulu Yayasan Penerbitan Mahasiswa Indonesia ) dan tidaksebagai pihak yang memiliki hak atau kewajiban atas tanggung jawabterhadap segala ketentan