Ditemukan 1136 data
97 — 49
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :PrimerSubsider: Melanggar Pasal 338 KUHPidana;: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaHalaman 21 dari 28 Putusan NO : 295 /Pid.B/2014/PN.KPGMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabilaperistiwa tindak pidana yang terjadi :e menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
402 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Sebagaimana telahTergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan dan fungsilegislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukum untuk menetapkandan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalah lembaga legislatifyang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisa dituntutperdata karena ia adalah lembaga yang bersifat public
77 — 8
yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi MARANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalahmilik jibu, yang diperolehnya dari membeli;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;Halaman 21 dari27 hal Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN.Pkje Bahwa kebetulan pada waktu itu kami ngobrol soal tanah lain dan secarakebetulan saksi singgung
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIATI DG. ROMBA BINTI BARAELA DG. SARRO Diwakili Oleh : H. BAHARUDDIN SIDE, SH.,MH, Dkk
142 — 75
akan menjadi contoh yang tidak baik dalammasyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagimasyarakat untuk melakukan tindak pidana hal serupa denganmelihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim MajelisTingkat Pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisiperbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalamSurat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula tertuangdalam pertimbangan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Makassar;Bahwa perlu juga kami singgung
86 — 29
Hal ini16mungkin disebabkan karena Penggugat menikah dengan orang melayu ataukarena Penggugat seorang perempuan yang menurut adat suku Tiong Hoakurang baik karena anak perempuan tidak memiliki garis keturunan darimarga Bapak, atau pihak keluarga ibu bermaksud ingin menghilangkan hakwaris Penggugat, sebagaimana telah Penggugat singgung pada point 4(empat) di14 Bahwa guna mengungkapkan kebenaran terkait dengan status hukumANTONI, yang lahir di Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimunpada tanggal
110 — 49
bersifat keperdataan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat publik yang ditugaskanuntuk memproses suatu permohonan dalam hal ini sertifikat didasarkan padadatadata yang disajikan oleh pihak Pemohon in casu sertifikat (SHM No.2964);Menimbang, bahwa karena Penggugat menganggap out put , sertifikatyang diterbitkan oleh Tergugat merugikan Penggugat yang didalilkan sebagaitidak prosedural , Penggugat berpendapat obyek sengketa adalah miliknya,23memang diranah praktik hukum sering terdapat titik singgung
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam buku: KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari2008, Halaman 343, menerangkan sebagai berikut:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Yahya Harahap, S.H., dalam buku: KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari2008, Halaman 343, menerangkan sebagai berikut:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
44 — 36
Dengan demikian Peradilan Umum berwenang mengadili sengketasengketa pertanahan yang mengandung aspek hukum perdata. misalnyakepemilikan atau penguasaan tanah secara melawan hukum tindakan yangmemperkosa hak milik atas tanah, perbuatan ingkar janji jualbeli, sewamenyewa, jaminan dan lainlain hak atas tanah; Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antara aspekhukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandang sebagaisuatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik, Dimanakewenangan
Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antaraaspek hukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandangsebagai suatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik,Dimana kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam memeriksa, memutusdan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan tersebut ditentukan dariobjectum litis fundamentum petendi (pokok sengketanya, dan dalamsengketa ini terbitnya sertifikat dan pengakuan hak atas
64 — 9
dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam petitum poin 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu, sekarang Kelurahan Malakasari,dahulu Kecamatan Jatinegara, sekarang Kecamatan Duren Sawit KodyaJakarta Timur;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 4 poin 4 tidak perluTerlawan 1 dan 2 tanggapinya lagi, adapun sebabnya hal tersebut tidakada hubungannya sama sekali di dalam perkara ini, oleh karena itu dalilPelawan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan hendaknya;Bahwa dalil Pelawan pada bantahannya halaman 4 dan 5 poin 5 sampaihalaman 5 poin 1, yang sebenarnya telah para Pelawan singgung
209 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana;Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
55 — 19
fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
82 — 38
Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam petitum poin 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadike pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan pada Halaman 179 212 menyebutkan sebagai berikut :Titik singgung yurisdiksi/kekuasaan mengadili antara PeradilanUmum dengan Peradilan Agama disebabkan Ketentuan Pasal 50Undangundang Nomor 7 tahun 1989, berdasarkan Pasal ini dalamhal terjadi sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara hartawarisan maupun harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49maka khusus mengenai objek
208 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.Yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai danmempertimbangkan alat bukti relevan yang lain.