Menyatakan bahwa Terdakwa Latang Mappe Bin Mappe tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak ;------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;------3.

ROSMAWATI SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;
2. Menghukum Terdakwa - Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain

Aswan Harahap tersebut diatas tidak terbukti serca sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 2 dan Pasal 6 UU No.51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4.

BOKIR CANDRA yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;

M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa Baginda Mangaraja Endar alias Sahlin Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah

.....ccccee cece eee eeeee eee eee eee eeeeeeeeeees Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindakpidana ringan dari Penyidik Kepolisan Resor Alor nomor: LPB/203/VIII/2020/NTT/Polres Alor, tanggal 23 Oktober 2020;Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku KuasaPenuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimanayang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangantelah mengajukan saksisaksi dibawah sumpah dan/atau janji masingmsingbernama:1.

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya:Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yangsah; Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP: Dihukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta adanya bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh faktahukum bahwa Pada tahun 2019 Terdakwa membangun rumah ditanah yangsebagian adalah

Serta perbuatan tersebutdilakukan tanpa mendapatkan jjin dari korban Bambarudin Asa, maka dapatditentukan bahwa telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukanperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakimberpendapat unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal

C/2020/PN KlbMemperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 UndangundangNomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Latif Tamal telah terbukti secara sah dan2. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izinyang berhak;3.

bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakaitanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga dengan demikianhakim berpendapat bahwa para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhnkan oleh Hakimkepada para terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana yang tepat dijatuhnkan adalahpidana denda dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UndangundangNomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, walaupun pidana denda yang diancamkan maksimal hanya Rp. 5.000,(lima ribu rupiah), namun menurut Hakim nilai uang tersebut sudah tidak sesuai lagidengan kondisi pada saat ini yang mana nilai tersebut di rasa sangat rendah;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 tahun 2012tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP,dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP

kecualiPasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi1.000 (seribu) kali;Menimbang, bahwa menurut Hakim oleh karena Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,merupakan produk perundangundangan yang dibentuk pada era sebelum 1960 dansependapat kepada pertimbangan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaianbatasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada poin d, makasudah patut kiranya apabila

ancaman denda dalam Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,dinaikan juga nilainya, sehingganya besaran denda yang akan dijatuhnkan sebagaimanayang tertera dalam amar putusan nantinya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan dankepatutan.

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

NUNTUNG Bin TALLASA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mucai anak laki-laki Yuis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 6 (enam) bulan masa percobaan Terdakwa

• Menyatakan Terdakwa I KETUT WISNU WARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak;--------
• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;------------------------------------------------------------------------------------------
• Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada dengan putusan Hakim yang

dan keseimbangan serta sesuaiHalaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 8/Pid.R/2019/PN.Ngadengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasakeadilan masyarakat ;w Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Perpu Undangundang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanahtanpa ijin yang berhak atau Kuasanya, KUHAP dan peraturanperundangundangan yang berkaitan ; Menyatakan Terdakwa KETUT WISNU WARDANA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan ;wenn naan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalaudikemudian hari ada dengan putusan Hakim yang menentukan laindisebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidanasebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah foto copy buku sertifikat hak milik Nomor 518 luas1250 (seribu dua ratus lima puluh)

Tana Toraja, pada pokoknya telah terjadi tindak pidanaringan (pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak) yang dilakukan oleh terdakwaTAJUDDIN RUBAK LANGI alias RUBAK alias UBA dengan kronologis kejadianbahwa sekitar bulan Juni 2018 bertempat di kebun tepatnya di Malolin DusunKando, Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kab.

Tana Toraja, pada pokoknya telahterjadi tindak pidana ringan (pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak); Bahwa pemakaian tanah tanpa jjin yang berhak yang dilakukan olehterdakwa TAJUDDIN RUBAK LANGI alias RUBAK alias UBA dengankronologis kejadian pada pokoknya bahwa sekitar bulan Juni 2018bertempat di kebun tepatnya di Malolin Dusun Kando, LembangRumandan, Kecamatan Rano, Kab.

seijin yang berhak yaitu saksikorban DAUD JULLANG; Bahwa terdakwa di depan persidangan sudah meminta maaf dandimaafkan oleh saksi korban DAUD JULLANG alias EPPI berserta saksisaksi yang hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakimberkeyakinan bahwa terdakwa telah memakai tanah tanpa jjin yang berhak yaknisaksi korban DAUD JULLANG alias EPPI, sehingga Hakim berpendapatperbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidanapercobaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Oktober 2017atas tindak pidana ringan pengrusakan di atas sebagian tanah sertifikat milik atasnama DAUD JULLANG;Menimbang, bahwa agar kejadian yang seperti ini tidak perlu terulangkembali dilakukan oleh terdakwa, maka perlu kiranya untuk memberi efek jeraterhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat mengontrol emosinya;Menimbang, bahwa efek

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ManadoNomor 22/PID/2020/PT MND tanggal 09 Maret 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mando untuk mengadiliperkara tersebut ;MembacaDakwaan / Uraian Perkara Penyidik Kepolisian DaerahSulawesi Utara Resor Minahasa Utara Nomor Pol : BP/05/I/2020/ResMnttanggal 20 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf a dan b jo pasal 2 Peraturan pemerintah Penggantu UndangUndangNomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan persidangan Nomor1/Pid,C/2020/PN Arm yang dilaksanakan pada tanggal 21,22,24,27 dan 29Januari 2020, dalam mengadili perkara Para Terdakwa tersebut, HakimPengadilan NegeriAirmadidi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor1/pid.C/2020/PN Arm tanggal 21 Januari 2020, telah menjatuhkan putusanpada tanggal tanggal 29 Januari 2020, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI :1.

Para terdakwabahkan melarang saksi ketika melakukan pengukuran padahal saksi memilikialas hak yang sah atas tanah berupa Akta Jual beli NO.043/XII/1979 tanggal22 Desember 1979;Menimbang, bahwa dari fakta diatas perbuatan para terdakwa telahmemenuhi unsur pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 Perpu Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau Kuasanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh PengadilanTingkat Pertama ;Hal 5 dari 7 halaman putusan nomor 22/PID/2020

Pid.C/2020/PN Arm tanggal 29 Januari 2020 telahdibuat dengan benar sesuai dengan hukum maka putusan yang dimintakanbanding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dipidana maka para Terdakwa haruslah dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingsejumlah dalam amar putusan berikut ini ;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP penggantiUU no 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perUndangUndangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari para Terdakwa melalui PenasehatHukumnya ; Menguatkan putusan dalam catatan persidangan Pengadilan NegeriAirmadidi Nomor 1/Pid.C/2020/PN Arm tanggal 29 Januari 2020 yangdimintakan banding tersebut ; Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya

didakwakan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Prop Tahun 1960KUHPidanan tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa jin yang berhakatau Kuasanya dengan Kualifikasi Tindak Pidana Penyerobotan, maka Hakimberpendapat bahwa walaupun terlihat ada kesalahan dalam penulisan terhadapPasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun maksud dari ketentuan yangdimaksud oleh Penyidik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwatesebut adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum yang diperoleh dari alatbukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwayang telah diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana Pasal yangdidakwakan terhadapTerdakwa yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yangberhak atau Kuasanya yang unsurunsurnya

;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :7 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atauKuasanya, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

beserta suratsurat bukti kKeterangan lainnya; Telah memperhatikan alat bukti;Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut,telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, makaterlebin dahulu dipertimbangkan unsurunsur dari pasalpasal peraturanperaturan yangdidakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 6 Ayat (1)huruf b Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51 Tahun1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhanaserta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, makadari delik dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya yang dilanggar oleh Terdakwa, maka berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa , menurut hematHakim

sudah tepat didakwakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 2Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51 Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsurnyaunsurnya sebagai berikut;Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjekhukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini yaitu Terdakwa AlifdolPanggilan Sidol yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telahpula dibenarkan oleh Terdakwa,

NORMANSYAH bin (alm) USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 6 ayat 1 huuruf a atau huuruf b Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang bersangkutan atau kuasanya;

bambu danpelepah pohon moke sebagai pagar tanpa hak dari pemilik tanah tersebut,dengan alasan untuk menghalangi terjadinya jual beli atas tanah tersebut olehpemilik tanah sematamata untuk kepentingan keluarga dari pemilik tanahtersebut;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadapTerdakwa yaituPasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang unsurunsurnya:1. barangsiapa;2. memakai tanah;3. tanpa ijin yang berhak;Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan unsurunsurtersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar

;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhakatau Kuasanya, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Sedangkan pada tanggal 21 April 2017 Tergugat 1 telah melaksanakansidang pidana di Polsek Praya Kota dan telah diputuskan oleh MajelisHakim Nomer 6/Pid.c/2017/PN Pya bahwa Tergugat 1 telah terbuktimelakukan tindak pidana sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan telah di jatuhi hukuman 3 bulan penjaramasa percobaan 6 bulan sesuai putusan Majlis

Bahwa pada Bulan Mei 2017 Tergugat 2 telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan sehinggan Penggugat merasa sangatdirugikan secara materil Rp.500.000.000, ( Lima Ratus Juta Rupiah).b.

Bahwa pada Bulan Mei 2017 Tergugat 2 telah berani Menggarap(Bercocok tanam padi ,jagung ,kedelai) selama kurang lebih 7 bulan ditanah sawah milik Pengugat dan pada bulan Nopember 2017 Pengugatmelaporkan Tergugat 2 di Polsek Praya Kota dengan pasal 6 PRP Nomor51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturanperundang undangan yang bersangkutan.c.

Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Pyamelakukan Tindak pidana sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan hasil putusan sidang MajelisHakim dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidanapenjara 3 (tiga) bulan, masa percobaan selama (enam ) bulan;Selama dalam persidangan 15 Oktober 2018 samapi dengan 20 Februari2019 Tergugat

Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Pyasawah milik Pengugat dan pada bulan Nopember 2017 Pengugat melaporkanTergugat 2 di Polsek Praya Kota dengan pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, pasal14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yangbersangkutan.

Pelapor disuruh menempati tanah dan rumah tersebut dan setelah tanah danrumah hendak mau ditempati oleh pemilik tersangka tidak mau pergi dan inginmenguasai tanah dan rumah tersebut yang mana tanah dan rumah tersebut terletakdi Dusun Dunggendak, Desa Tlonto raja, Kecamatan Pasean, KabupatenPamekasan, dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadiantersebut ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 6 PP Nomor 51 / Prp/ 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak ;Menimbang salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal06 Januari 2014 No. 01/Pid.R/2014/PN.Pks., yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Menyatakan Terdakwa NASRUL AMIN ttersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana kurungan selama 15 ( lima belas ) hari ;3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualidalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana lagi dan telah diputus oleh Hakim lainyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;4.

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya, dalam implikasinya terhadap perkara ini adalah tidak tepat karenasebenarnya permasalahan yang terjadi antara RENDRA UNTONO dengan Terdakwaadalah tentang status kepemilikan tanah yang lebih tepatnya diselesaikan melalui jalurPerdata dan walaupun Terdakwa terbukti telah memakai tanah tersebut sebagaimana yangdidakwakan oleh Kuasa Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakansuatu tindak pidana, oleh karena

Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, serta Undangundang lain yang bersangkutan:MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JEMMY SEDANA, SH, telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana yang di dakwaankan kepadanya, akan tetapi perbuatantersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;2 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;3.

Bahwa Pada bulan Oktober 2016 Tergugat 1 atas nama Abdurrahman telahberani mengarap/bercocok tanam (menanam padi ,jagung ,kedelai) selamalebih kurang 3 bulan di sawah milik Pengugat, kemudian Pengugatmelaporkan Tergugat 1 di Polsek Praya Kota dengan pasal 6 PRP Nomor51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturanperundang undangan yang berlaku;3.

Sedangkan pada tanggal 21 April 2017 Tergugat 1 telah melaksanakansidang pidana di Polsek Praya Kota dan telah diputuskan oleh MajelisHakim Nomer 6/Pid.c/2017/PN Pya bahwa Tergugat 1 telah terbuktimelakukan tindak pidana sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;4.

Bahwa Sejak Bulan Desember 2016 tergugat telah menggaro/Menggarattanah sawah milik Penggugat dengan melawan hukum sesuai pasal 6 PRPNomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya, pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dariperaturan perundang undangan yang bersangkutan sehingga Penggugatmerasa Sangat dirugikan secara materil Rp.300.000.000, ( Tiga Ratus JutaRupiah);.

Bahwa Pada Bulan Mei 2017 Tergugat 2 telah melakukan Perbuatanmelawan Hukum (PMH) sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, pasal 14a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yangbersangkutan sehinggan Penggugat merasa sangat dirugikan secaramateril Rp.500.000.000, ( Lima Ratus Juta Rupiah);.