Ditemukan 266 data
72 — 28
Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana NiagaMega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama JuarikaDianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuanPimpinan/Derektur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerjakemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance diKelurahan Kampung Pisang, Kec.
Jumati Karim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana NiagaMega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belum lunas, saya bersama Juarika DiantiBanyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Pimpinan/Derektur PT SaranaNiaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ikadigadaikan ke kantor SMS Finance di Kelurahan Kampung Pisang, Kec.
JumatiKarim yang dikuasai dealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayarankreditnya belum lunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebuttanpa sepengetahuan Pimpinan/Derektur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat sayabekerja kemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance diKelurahan Kampung Pisang, Kec.
Jumati Karim yang dikuasaidealer Toyota PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate karena pembayaran kreditnya belumlunas, saya bersama Juarika Dianti Banyo Als Ika mengambil BPKB tersebut tanpasepengetahuan Pimpinan/Derektur PT Sarana Niaga Mega Kerta Ternate tempat saya bekerjakemudian oleh Juarika Dianti Banyo Als Ika digadaikan ke kantor SMS Finance di KelurahanKampung Pisang, Kec.
100 — 32
Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat (Kuasa Derektur dari PTARISON KARYA SEJAHTERA) danTergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen, telah terjadiHalaman 2 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN KpgSurat Perjanjian (NO, 536 Kontrak) No.536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, TentangPelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan FisikTambak Garam 16 ( enam belas )HA ( Paket Sabu Barat )tahun Anggaran 2015 ( bukti P.1 ).
16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO,Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten SabuRaijua untuk mengadakan Sosialisasi, bersamasama denganmasyarakat setempat, Tentang Pembuatan Fisik Tambak Garamdengan luas 16 ( enam belas ) HA, namun masyarakat WeheboDesa Raemania, tidak setujuh untuk dijadikan lokasi tersebutmenjadi Tambak Garamg seluas 16 HA, sesuai dengan SuratPerjanjian( Kontrak ) No. 536 /007/Perindagkop/SPK/FTG/III/2015, tertaggal 30 maret 2015, antara Penggugat selakuKuasa Derektur
Bahwa setelah Penggugat ( Kuasa Derektur PT Arison KaryaSejahtera ) dengan Tergugat, sebagai Penjabat PembuatKomitmen ( PPK ) bersama Stafnya melakukan sosialisasidengan masyarakat Wahebo, Desa Raemedia,Kecamatan SabuHalaman 3 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN KpgBarat Kabupaten Sabu Raijua, dilokasi dengan luas 16 HA,sesuai dengan Surat Perjanjian ( Kontrak)/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015,tettanggal 30 Maret 2015,namun masyarakat setempat tidak setujuh, maka Tergugatsebagai
Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN KpgMenimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidanganmenyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untukitu selanjutnya mohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :DALAM POKOK PERKARA =Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang padapokoknya sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknyatelah mendalilkan bahwapada tanggal 30 Maret 2015, antara Penggugat (Kuasa Derektur
16 HA, yang terletak ditempat bernama WEHEBO,Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untukmengadakan Sosialisasi, bersamasama dengan masyarakat setempat, TentangPembuatan Fisik Tambak Garam dengan luas 16 ( enam belas ) HA, namunmasyarakat Wehebo Desa Raemania, tidak setujuh untuk dijadikan lokasitersebut menjadi Tambak Garamg seluas 16 HA, sesuai dengan SuratPerjanjian( Kontrak ) No. 536 /007/Perindagkop/SPK/FTG/III/2015, tertaggal 30maret 2015, antara Penggugat selaku Kuasa Derektur
93 — 22
., sebagai Direktur UtamaPerseroan, dan Sri Aprilliawati Maftukhah, sebagai Direktur karenanya Hakimmenyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Derektur utama, dan DirekturPerseroan Terbatas, maka hakim menyatakan Derektur Utama dan DerekturBank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira dapat mewakili banktersebut di muka sidang;Menimbang, bahwa berdasr Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di
Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai DirekturUtama Perseroan, karenanya Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugatadalah Derektur utama Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka H.Aman Waliyudin, SE., MSI., selaku Direktur
30 — 11
Utara, Kab Badung;Hal 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 506/Pid.B/2015/PN DpsBahwa benar Jabatan terdakwa di PT BPR Cahaya Binawerdi Pertamasebagai memungut tabungan setelah itu di Tugaskan sebagaiAdminitrasi Kredit dan selanjutnya terdakwa di angkat sebagai Kepalabagian Perkreditan dan selanjutnya terdakwa di angkat sebagai SPI /Sistim Pengawasan Internal;Bahwa benar Pada saat terdakwa diterima sebagai Pegawai /Karyawan PT BPR Cahaya Binawerdi ada surat Pengangkatan yangditandatangani Yaitu Derektur
Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratusribu rupiah);Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan caramembuat Pinjaman Kredit Fiktif dan melakukan menggelapan uangnasabah yang telah melunasi pinjman keriditnya dan uang tersebutyang seharusnya terdakwa setorkan ke PT BPR Cahaya Binawerditerdakwa pergunakan untuk membayar utang dan untuk keperluansehari hari;Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk membuat kredit Fiktif danMemakai Uang pembayaran / pelunasan pinjaman keridit dari nasabahatau Derektur
KutaUtara, Kab Badung;Bahwa Jabatan terdakwa di PT BPR Cahaya Binawerdi Pertamasebagai memungut tabungan setelah itu di Tugaskan sebagaiAdminitrasi Kredit dan selanjutnya terdakwa di angkat sebagai Kepalabagian Perkreditan dan selanjutnya terdakwa di angkat sebagai SPI /Sistim Pengawasan Internal;Hal 18 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 506/Pid.B/2015/PN DpsBahwa benar Pada saat terdakwa diterima sebagai Pegawai /Karyawan PT BPR Cahaya Binawerdi ada surat Pengangkatan yangditandatangani Yaitu Derektur
186 — 34
DEREKTUR UTAMA PT, ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
67 — 26
/Rw.14/08 Kelurahan Cibubur.Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 Juni 2008sampai dengan tanggal O07 Juli 2008 berdasarkan KeputusanPenahanan Sementara dari Direktur D Bais TNI selaku Ankum Nomor:Kep/196/V1/2008 tanggal 24 Juni dan dibebaskan dari tahanan padatanggal 08 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan dariPenahanan dari Derektur D Bais INI selaku = Ankum Nomor:Kep/VII/2008 tangal 08 Juli 2008.PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atasMemperhatikan: .
47 — 16
PT CARTENS PUNCAK ABADIsebagai badan Hukum, dapat langsung diwakili oleh Derektur maupun memberikan kuasaKepada pihak lain untuk memakilinya didalam persidangan2. Bahwa memperhatikan bukti T.5. berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) NO :44 tahun 2006 tanggal 02 Agustus 2006 yang di tandatangani oleh Tergugat (BupatiSorong Selatan), Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwaTergugat sebagai pengguasa anggaran sudah benar.3.
9 — 2
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kandangserang, selanjutnya diberi tanda P.4; Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxx Nomor: 474.3/5/2014tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaGombong, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, yangselanjutnya diberi tanda P.5;Halaman 3 dari 9 halamanFotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor; SKEP/10/08/38/AIV/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 tentang pemberian TunjanganVeteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Derektur
8 — 5
Fotokopi Surat Derektur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor ; Skep03/03/36/AXV !!/1/2003,tanggal 29 Januari 2003, tentang pemberianTunjangan Veteran Rebuplik Indonesia, bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya selanjutnya diberi kode P.4.5.Fotokopi Surat Direksi PT Taspen ( Persero ) tetang KARIP.( Kartu IdentitasPensiun ) atas nama xxx, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya diberi kode P.5.6.
46 — 23
Rekomendasi dari atasannya Nomor Peg. 800/1449/2011 tanggal 26 Desember 2011yang dikeluarkan oleh Derektur rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak DhienMeulaboh diberi kode P.3;Kemudian Penggugat menghadirkan saksisaksinya adalah :1. Saksi pertama Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempattinggal di Kota Banda Aceh;2.
54 — 9
PENETAPANNomor : 83/Pdt.P/2011/MsBnax a BaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syariyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaiberikut dalam permohonan Pengalihan Dana Nasabah yang tidak diketahuilagi kKeberadaan pemilik / ahliwarisnya kepada Baital Mal yang diajukan oleh;ISLAMUDDIN, Derektur utama PT.
42 — 14
Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia NO 639/I/2006 tertanggal22 Februari 2016 an.ALMARHUM, yang di tandatangani dan dikeluarkanoleh Derektur RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, yang telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.kemudian diberi tandaP.1.2.
25 — 12
Amari Selaku Derektur PT.
67 — 12
Ny Lili Suriani A.MA WariSofyan Nomor pensin 20104008240 dari Derektur Operasi Kepala BagianPensiunan tanggal 10 Februari 2010, bermeterai cukup dan ternyatacocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4 ;5. Surat Kuasa Penyerahan perwalian dari Lili Suryani kepada Indareterhadap ketiga anak Lili Suryani tertanggal 30 Juni 2015 sebagai buktiP.5;B. Saksi.1.
MUCHAYATI
20 — 3
kematian Karen Wiryodiyono tersebut belum diterbitkan AktaKematian sampai saat ini;Menimbang, bahwa karena kematian Karen Wiryodiyono lebih dari 10tahun berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangundangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) danPasal 83 ayat ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo.Surat Derektur
46 — 11
Fotokopi Petikan Surat Keputusan nomor: Skep12/03/36/AI/II/1998 yangdikeluarkan oleh Derektur Jenderal Personil Tenaga manusia dan Veteranpada tanggal 16021998, bermaterai cukup, telah dinazegelen dandilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sama, lalu diberi tanda3.
97 — 25
Arafah Alam Sejahteradengan DEDI RINALDY Derektur CV. Alfahd Mandiri, tentang ProyekPembangunan PT. Jasa Raharja Pekerjaan Alumunium Pintu dan Kaca,Alumunium Confosed Panel dan Rangka Lengkap;7. P.7, fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 20 Juli 2011,antara HENDRIK, S.E., Kuasa Direktur PT. Arafah Alam Sejahteradengan DEDI RINALDY Derektur CV. Alfahd Mandiri, tentang ProyekPembangunan PT. Jasa Raharja Pekerjaan Plafond Gypsum, Acustic,Spandril dan Rangka;8.
Arafah Alam Sejahteradengan DEDI RINALDY Derektur CV. Alfahd Mandiri, tentang ProyekPembangunan PT. Jasa Raharja Pekerjaan Pekerjaan Partisi Gypsum,Panel Kayu, Wallpaper dan Rangka Lengkap;9. P.9, fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), antara HENDRIK,S.E., Kuasa Direktur PT. Arafah Alam Sejahtera dengan DEDIRINALDY Derektur CV. Alfahd Mandiri, tentang Proyek PembangunanPT.
28 — 13
MedanAgam a : Islam.Pekerjaa : Derektur CV AlamWahana.Pendidikan i Serjana. Terdakwa tidak ditahan Telah membaca1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22Nopember 2010 No. REG.
8 — 0
Nomor 1766/Pdt.G/2017/PA.JrBahwa Penggugat sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Perkebunan(PDP) Kahyangan Jember dan sesuai surat edaran Nomor : 48/SE/1990 tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijinatasannya yaitu Keputusan Pemberian Ijin Perceraian tertanggal 13 Mei 2017 yangdikeluarkan oleh Derektur Utama Purusahaan Daerah
5 — 0
Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diPutusan Nomor 0255/Pdt.G/2016 Halaman 3 dari 13 HalamanKementerian Kesehatan RI, di Kota Palembang dan telahmendapatkan surat Izin Atasan dari Derektur Poltekes KemenkesDengan Nomor : KP.04.01/1.2/203/2016 Tertanggal 25 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan halhal yang Penggugat ungkapkan di atas, makarumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagiuntuk dapat di pertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapanhati untuk menggugat