Ditemukan 10238 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kalvin katimo kalis karim klaim
Penelusuran terkait : Pt. waru kaltim plantation Pt. kaltim pasifik amoniak; Tindakan faktual Dprd Tun Esdm Batubara Sayyid abdal nanang Gubernur kaltim 24g2014 Morris sahara Kapolda kaltim Kepegawaian 06g2016 Perkebunan kaltim utama Kutai kartanegara Izin 35g2013 Sentika Penajam Kaltim jaya mineral 21g2014 Indowana arga timber Kehutanan
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 06-09-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Sgt
Tanggal 6 September 2022 — Penggugat:
1.M YUNUS
2.JOYO
3.nurhayati
Tergugat:
PT KALTIM PRIMA COAL
45 — 20
  • Penggugat:
    1.M YUNUS
    2.JOYO
    3.nurhayati
    Tergugat:
    PT KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 25 Oktober 2023 — BANK PEMERINTAH DAERAH KALTIM KALTARA
71 — 0
  • BANK PEMERINTAH DAERAH KALTIM KALTARA
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 20 April 2021 — KALTIM PRIMA COAL
72 — 35
  • KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 20 Juni 2016 — KALTIM DAMAI ABADI.; 3.PT. PRIMA DAMAI INDAH TIMBER.; 4.PT. BERAU SILVA KENCANA.; 5.CV. DAMAI ABADI.; 6.CV. ANUGRAH WANA KALTIM.; SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I.;'
92 — 31
  • KALTIM DAMAI ABADI.;3.PT. PRIMA DAMAI INDAH TIMBER.;4.PT. BERAU SILVA KENCANA.;5.CV. DAMAI ABADI.;6.CV. ANUGRAH WANA KALTIM.;SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I.;'
    KALTIM DAMAI ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Hamdani,Y Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur UtamaPT. Kaltim Damai Abadi, berdasarkan Akta PendirianNomor : 04, tanggal 4 April 2012, dibuat dihadapan HemaLoka, SH. Notaris di Balikpapan, beralamat di JalanMayjen Sutoyo, Gang Kenangan No. 14, RT. 41,Kelurahan Klandasan llir, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT II ; Hal 1 dari 12 hal. Put.
    ANUGRAH WANA KALTIM, dalam hal ini diwakili oleh Edy Mursandi,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV.Anugrah Wana Kaltim, berdasarkan Akta Pendirian Nomor:68, tanggal 19 Nopember 2008, dibuat dihadapan KhairuSubhan, S.H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Maret 2020 — TRANS KALTIM ENERGI
Tergugat:
1.BAMBANG SUPRIYANTO
2.PT. ANDALAN MITRA BAHARI
47 — 35
  • TRANS KALTIM ENERGI
    Tergugat:
    1.BAMBANG SUPRIYANTO
    2.PT. ANDALAN MITRA BAHARI
    Trans Kaltim Energi, tanggal 18 April 2017, (diberi tanda P2);3. Foto copy Rekening Koran BankMandiri, No.Rek: 1490005356458, atas nama Norman IM, Periode 1Nopember 2018 s/d 30 Nopember 2018, (diberi tanda P3);4. Foto copy Surat dari HDRA &Partners (Kuasa Hukum PT. Trans Kaltim Energi) Nomor KLT/011/097,tanggal 21 Nopember 2018, Perihal: Surat Peringatan/Teguran Keras, (diberitanda P4a);5. Foto copy Surat dari HDRA &Partners (Kuasa Hukum PT. Trans Kaltim Energi) No.
    Trans Kaltim Energi) No. KLT/1812/111, tanggal18 Desember 2018, Perihal: Tanggapan Atas Surat No. 072/DSPHDRA/TanggapanSom/2018, (diberi tanda P6);Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr.8. Foto copy Surat dari HDRA &Partners (Kuasa Hukum PT. Trans Kaltim Energi) No. KLT/1902/009, tanggal13 Februari 2019, Perihal: Teguran Keras/Somasi Ke3 & Terakhir, (diberitanda P7);9. Foto copy Surat dari HDRA &Partners (Kuasa Hukum PT. Trans Kaltim Energi) No.
    Trans Kaltim Energi) No. KLT/011/106, tanggal27 Nopember 2018, Perihal: Teguran Keras/Somasi ke2 & Terakhir, (diberitanda P9);11. Foto copy Akta PendirianPerseroan Terbatas PT. Trans Kaltim Energi No. 06, tanggal 07 Desember2015, (diberi tanda P10);12. Foto copy Profil Perusahaan PT.Andalan Mitra Bahari, (diberi tanda P11);13. Foto copy Surat Kabar "RakyatMerdeka Edisi Senin 15 Juli 2019, hal 5, berisi: Relaas Panggilan Sidangkepada PT.
    Trans Kaltim Energi tertanggal 18 April 2017 danSurat Pernyataan Hutang tertanggal 24 Juli 2017, Penggugat masihmengalami kerugian karena hutang sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah) hanya modal pokok saja tanpa ada keuntungan; Bahwa setelah Surat PerjanjianPengalihan Hutang PT. Andalan Mitra Bahari ke PT. Bangun Sinar Bersatumenjadi Ke PT.
    Trans Kaltim Energi tertanggal 18 April 2017 dan SuratPernyataan Hutang tertanggal 24 Juli 2017 ditandatangani, Penggugatsudah tidak memasok minyak lagi kepada Tergugat ; Bahwa setelah Surat PerjanjianPengalihan Hutang PT. Andalan Mitra Bahari ke PT. Bangun Sinar Bersatumenjadi Ke PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/PDT/2010
KALTIM DI SAMARINDA, CQ. KPUD.BONTANG DKK.
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM DI SAMARINDA, CQ. KPUD.BONTANG DKK.
    Pupuk Kaltim tanggal O09 Januari 2009; Akibat daritidak berimbangnya penilaian bukti yang dilakukanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tersebut dalamperkara ini sehingga menghasilkan pertimbangan hukumyang tidak cukup akurat yang selanjutnya mengakibatkanputusan yang tidak adil.Dengan demikian, dengan pengambil alihan atau tetapmempertahankan pertimbangan pertimbangan hukum PengadilanNegeri Bontang tersebut oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Kaltim tersebut telah pula salah menerapkan hukum.Menimbang
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 03-02-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sdw
Tanggal 18 Februari 2020 — Pemohon:
Darwis Yomba Anak dari Madi
Termohon:
Kepolisian Daerah Kaltim cq Kepala Resor Kutai Barat
56 — 32
  • Pemohon:
    Darwis Yomba Anak dari Madi
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Kaltim cq Kepala Resor Kutai Barat
    Bahwa pada tanggal 03 September 2019 pihak PT.Gunung Bayan Pratama Coal membuat Laporan Polisidengan Nomor: LP/ 80/ IX/ 2019/ KALTIM/ RES KUBARatas dugaan adanya suatu tindak pidana Setiap orangyang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahhalaman 8 dari 28, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sdwmemenuhi syaratsyarat, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 162 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara.1.2.
    Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalamproses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Termohonadalah bermula dari adanya Laporan Polisi dengan Nomor:LP/ 80/ IX/ 2019/ KALTIM/ RES KUBAR tanggal 03September 2019 yang dibuat PT.
    terhadap Surat Kesepakatan tgl. 2482003,Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 12022009,Sket Lokasi Warisan Waras Sungai Gosi dan Surathalaman 10 dari 28, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SdwPernyataan Ahli Waris tanggal 6 November 2009, an.Paulina adalah bertentangan dengan hukum, tidak sah,merupakan suatu kesewenangwenangan aparat penegakhukum, dikarenakan tidak ada hubungannya, kaitannyadengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 80/ IX/ 2019/KALTIM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 12 Mei 2016 — JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
49 — 40
  • JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bpp
Tanggal 24 Nopember 2021 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
123 — 26
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-07-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2022 — Penggugat:
PT Swara Kaltim Abadi
Tergugat:
Menteri Investasi Republik Indonesia/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
360 — 62

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Pencabutan Izin Nomor: 20220423-01-49630 tanggal 23 April 2022, terhadap PT Swara Kaltim Abadi, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengatasnamakan
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Mewajibkan Tergugat mencabut Pencabutan Izin Nomor: 20220423-01-49630 tanggal 23 April 2022, terhadap PT Swara Kaltim Abadi, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengatasnamakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah
    Penggugat:
    PT Swara Kaltim Abadi
    Tergugat:
    Menteri Investasi Republik Indonesia/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 24 Februari 2022 — KALTIM PRIMA COAL (PT.KPC)
175 — 50
  • KALTIM PRIMA COAL (PT.KPC)
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 17-03-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN TARAKAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar
Tanggal 4 April 2022 — Penggugat:
PT SARANA KALTIM VENTURA
Tergugat:
1.ABDULLAH HALIL
2.MUSTIKA H NUHUNG
58 — 17
  • Penggugat:
    PT SARANA KALTIM VENTURA
    Tergugat:
    1.ABDULLAH HALIL
    2.MUSTIKA H NUHUNG
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 261/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 28 Mei 2015 — KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
133 — 59
  • KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    KALTIM JASA SEKURITI, yang diwakili oleh Ahmad Zaenal M, Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaltim JasaSekuriti, Alamat Jl. KS Tubun GG Breksi No. 48 Rt. 008,Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara,Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 November 2014 memberi kuasa kepada :1. Guffi Adriyan, S.H.2. Gatot Sapta Heriyawanto,S.E.,S.H.3. Tua Alpaolo Harahap, S.H.,M.H.4. Andreas Enggar Prakoso, S.H.Kesemuanya Warga Negara.
    Kaltim Jasa Sekurity; c. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis(beschikking) Tergugat a quo telah besifat final karena tidakmemerlukan persetujuan dari badanbadan atau instansiinstansitertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.
    Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.
    Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking)Tergugat a quo (Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi Rl) Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur, tersebut pada pokoknya adalah :a.
    Kaltim JasaSekuriti dan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (SPPT.KJS) adalah perselisihan hak, sebagimana diatur dalamHalaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.Pasal 2 huruf (a) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Pasal 2, Undang Undang No 2 Tahun 2004 berbunyi : Jenis Perselisihan Hubungan Industral meliputi :a. Perselisihan Hak ;b. Perselisinan Kepentingan ;c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ; dand.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 September 2016 — JASA KALTIM SEKURITI.; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
43 — 20
  • JASA KALTIM SEKURITI.;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
    JASA KALTIM SEKURITI, diwakili oleh AHMAD ZAINAL M, warga negaraIndonesia, pekerjaan Direktur Uiaina PT. Jasa Kaltim Sekuriti,beralamat di Jalan KS Tubon GG Breksi Nomor 48 Rt.08,Kelurahan Bontang Riaia, Kecamatan Bontang, KotaBontang, Provinsi Raimanan Timur, dalam sengketa inimemberi kuasa kepada G.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-02-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 39/G/KI/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Juli 2022 — Penggugat:
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM KALTIM)
171 — 74
  • Penggugat:
    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
    Tergugat:
    Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM KALTIM)
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 25-01-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mln
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN
Tergugat:
3.KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU
4.KEJAGUNG RI cq KEJATI KALTIM cq KEJARI MALINAU
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
98 — 49
  • Penggugat:
    INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN
    Tergugat:
    3.KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU
    4.KEJAGUNG RI cq KEJATI KALTIM cq KEJARI MALINAU
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Kapolri cq Kapolda Kaltim cq Kapolres Malinau, bertempattinggal di JL. Pusat Pemerintahan Malinau KotaPropinsi Kalimantan Utara dalam hal inimemberikan kuasa kepada berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 19 Februari 2018, sebagaiTergugat I;2. Kejagung Ri cq Kejati Kaltim cq Kejari Malinau, bertempattinggal di JL.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 30 Januari 2018 — KALTIM PARNA INDUSTRI
48 — 16
  • KALTIM PARNA INDUSTRI
    KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat kantor di Wisma KPI, JalanPupuk Raya KM 2, Bontang Kalimantan Timur, 75314.Untuk selanjutnya disebut Sebagal,.................668 TURUT TERGUGAT .3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralBea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur cq KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Jalan PelabuhanNomor 1 Bontang, Kalimantan Timur, 75321..Untuk selanjutnya disebut sebagai,.....................
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 16-10-2023 — Putus : 01-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN BONTANG Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bon
Tanggal 1 Desember 2023 — IMRONUDDIN
5.KOPERASI KARYAWAN YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG Cq. KETUA KOPERASI, Dra. YUDHA IKARINI
6.KOPERASI KARYAWAN YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG Cq. (An. KOPERASI YPK) YAYASAN PUPUK KALTIM, Drs. DIDIK HARYANTO
Turut Tergugat:
CAMAT BONTANG UTARA
117 — 0
  • IMRONUDDIN
    5.KOPERASI KARYAWAN YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG Cq. KETUA KOPERASI, Dra. YUDHA IKARINI
    6.KOPERASI KARYAWAN YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG Cq. (An. KOPERASI YPK) YAYASAN PUPUK KALTIM, Drs. DIDIK HARYANTO
    Turut Tergugat:
    CAMAT BONTANG UTARA
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 170/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 22 Nopember 2017 — KALTIM JAYA MINERAL
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
61 — 43
  • KALTIM JAYA MINERAL
    Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
    Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
    Kaltim Jaya Mineral,seluas 7.636 Ha. (KP Penyelidikan Umum Penggugat);29 Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.Desember 545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005 tanggal 29 Desember2005 2005 tentang pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral seluas6.328 Ha.
    Kaltim JayaMineral (KP Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Penggugat);8 Maret Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.2010 545/157.a/IUPEksplorasi/Ekonomi/III/2010 tanggal 8Maret 2010 tentang Persetujuan perubahan izin KPEksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral (IUP Eksplorasi Penggugat); 2.
    Bahwa PT Kaltim Jaya Mineral selaku PENGGUGAT telah mengajukanGugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata UsahaNegara di Samarinda:1) Perkara Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2012/PTUNSMD antaraPT Kaltim Jaya Mineral selaku PENGGUGAT melawan BupatiPenajam Paser Utara selaku TERGUGAT dan PT Sentika MitraPersada selaku TERGUGAT II INTERVENSI dengan objeksengketa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara NomorHalaman 24 dari 83 Putusan Nomor 170/PDT/2017/PT SMR2)545/51IUPEKS/DISTAM/XII
    Januari 2012;Bahwa jelas menurut Hukum dengan adanya keterlambatanpengajuan peningkatan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi oleh PT Kaltim JayaMineral yang seharusnya mengajukan permohonan peningkatanterakhir pada tanggal O07 Desember 2011, namun suratpermohonan peningkatan status PT Kaltim Jaya Mineral Nomor026/HPKJM/XII/2011 Perihal Permohonan peningkatan IUPEksplorasi Menjadi IUP OP tertanggal 22 Desember 2011,diterima oleh Dinas Pertambangan Kabupaten
    Kaltim Jaya Mineral, untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/06/Eksplorasi/Ekonomi/VIII/2008 tanggal O09 Juli 2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir (KP PerpanjanganEksplorasi Terakhir) kepada PT. Kaltim Jaya Mineral, yang menjadi legalitasKP Eksplorasi Penggugat / PT.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-05-1997 — Putus : 09-06-1997 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/PDT/1997/PT SMDA
Tanggal 9 Juni 1997 — Pembanding/Tergugat I : NY FATIMAH
Terbanding/Penggugat : ANDREAS LUSI MADO
Turut Terbanding/Tergugat II : PUSAT KOPERASI POLDA KALTIM
127 — 48
  • Pembanding/Tergugat I : NY FATIMAH
    Terbanding/Penggugat : ANDREAS LUSI MADO
    Turut Terbanding/Tergugat II : PUSAT KOPERASI POLDA KALTIM
    PUSAT KOPERASI POLDA KALTIM, alamat Jln. Jend. S.Par man ( Gunung Guntur) Balikpapan ;semula TERGUGAT II sekarang sebagaiTURUT TERBANDING 3 ~ !iSpeer ee eae eee oe oes mee enmaieaeneseonreemenerermemenninmmn nanhffh Pengadilan Tinggi ERersebut ,