Ditemukan 4253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yurid yudis yauris yunis
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
73 — 23
  • Dengan ketentuan bahwa proses permohonan danHalaman 25 dari 73 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg.pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi itikad baik ataukebenaran, serta berpegang teguh pada azas Nemo Plus Yuris.Dengan menerapkan kedua azas ini, yaitu azas itikad baik/kebenarandan azas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepadapemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua azas iniharus diikuti pula dengan azas penguasaan fisik atas tanah tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — Yang SEUNG SIK, FT. PPF. INDONESIA vs CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, dkk., Direktur PT. FERRY SONNEVILLE
156 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pilar Yuris Ultima,Cetakan Pertama 2009, hal.60 s/d 63).Bahwa oleh Judex Facti yang tidak mempertimbangkan fakta tentangPemohon Kasasi selaku pembeli yang beritikad baik (te goeder trow)sehingga putusan Judex Facti yang tidak memperhatikan danmempertimbangkannya, dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum.Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337 K/Sip/1960tanggal 26101960 yang membatalkan putusan Pengadilan TinggiSurabaya atas alasan itikad baik tersebut telan dikemukakan padapemeriksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-10-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. WAN ADLANSYAH PUTRA, SE., III. HJ. HAFSAH, AMD., PENDIDIKAN (AHLI WARIS DARI H. WAN BACHRUN NASRY)., IV. ARIFIN, DKK VS SUJADI DAN 1. CHARLES SILALAHI., II. AGUS BURHAN., III. RONY., IV. IK LUAN., V. EDI LIE., VI. ABDUL GANI;
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disatu sisi meskipun yang menjadi objek sengketa adalahKeputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikatsertifikat hak atas tanahyang dalam praktek telah diterima sebagai objek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara, namun karena dalam penerbitan objek sengketaobjek sengketa tersebut mengandung permasalahan yang bersifatkeperdataan, yaitu antara lain masalah jual beli atau pelepasan hak,pewarisan dan hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum(Perdata) untuk mengadilinya;Bahwa seharusnya Judex Yuris
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 07-03-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
BOYKE LUNTUNGAN
Tergugat:
1.JOSEPH LUNTUNGAN
2.JORRY LOMBOAN
3.PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Turut Tergugat:
1.YANCE A.V. MANGARE, SH
2.ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
3.BERTIN LUNTUNGAN
4.EROL WENAS
87 — 61
  • Bahwa angka ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidakberdasar dan tidak disertai buktibukti, maka berdasarkan yuris prudensiMahkamah Agung tanggal 03 September 1983 No.19 K/SIP/1983 yangmana gugatan tidak mendasar dan tidak terperinci tuntutan ganti rugiharus dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan halhal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak atausetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-1991 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 21 Maret 1991 — Ir. IRWAN DJAJA VS 1. Ny. CHRISTINE, TUAN BAMBANG EKO, DKK
325 — 727
  • Irwan Djaya sebagai PENGGUGAT, dan dalam surat gugatan Penggugattidak menyebutkan identitas para Penggugat secara rinci yang meliputi nama, alamat,jabatan / pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 102 ayat (2) UU No. 2tahun 2004 jo Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI No. 440 K/Pdt/1986 tanggal 24Agustus 1988 mengakibatkan surat gugatan a quo cacat hukum;Bahwa, dalam mengajukan surat gugatan, pada bagian awal surat gugatan harusterlebih dahulu disebutkan secara rinci identitas para Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm)
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagikarena: Adanya bukti baru (novum) yang apabila ditemukan atau diketahui dandikemukakan pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktorpenentu dan alasan Judex Facti dan Judex Yuris untuk menjatuhkanputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atauputusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterimaatau setidaktidaknya menjadi faktor untuk menjatuhkan putusan denganmenerapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331 K/PID.SUS/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — FIRMAN RACHMAN
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam tindak pidana korupsiadalah untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, Terdakwa sebagaiPegawai Negeri Sipil tidak memberi contoh dan teladan, serta merusak citraPegawai Negeri sebagai aparat sipil negara, Terdakwa telah menikmati hasilkejahatannya, dan perbuatan Terdakwa mencoreng Nama baik InstitusiKejaksaan; Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhan beratringan pidana tidak dapat dibenarkan karena terhadap hal itu merupakanwewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Yuris
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2015 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 September 2016 — HARYONO EDDYARTO. Lawan 1. H. NALDY NAZAR HAROEN, 2. EDDY RINALDI,
313 — 174
  • Tergugat Il.40) Sehingga adalah berdasarkan hukum dalil Penggugat mengenai kerugianpatut untuk dinyatakan DITOLAKTENTANG SITA JAMINAN.41) Bahwa Tergugat dan dan Tergugat Il menolak dengan tegas daliltentang sita jaminan pada dalil angka 25 halaman 7 gugatan a quo.Permohonan sita jaminan Penggugat haruslah dikesampingkanmengingat Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar yang cukup.42) Bahwa terhadap gugatan yang tidak memiliki dasar yang cukuppermohonan sita jaminan haruslah ditolak berdasarkan yuris
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HASAN CHUDORI, DKK
Tergugat:
PT. ISPAT INDO
104 — 18
  • Nomor 66/Padt.SusPHI/2020/PN Sby3435.36.23.Bahwa selain itu adanya kekhawatiran dari Para Penggugat yang manaTergugat nantinya tidak mau melaksanakan putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, meskipunputusan Pengadilan tersebut telah inkracht maka pantas dan beralasankiranya untuk diwajibkan kepada tergugat agar membayar uang paksa(dwangsom) guna menjamin melaksanakan putusan pengadilan, yangsetiap harinya sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah),sebagaimana Yuris
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 70/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
267 — 802
  • Bahwa melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992tertanggal 21 Januari 1993 (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:Buku Keenam, Pilar Yuris Ultima, 2009 Him. 1 s/d 26), terkaitdengan pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara telah dimunculkan sebuah kaidahhukum, yakni: jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat yangHalaman 16 Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMDtidakditujulangsung mengetahui adanyakeputusanyangmerugikannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE
409 — 738
  • Taufik Abdulan sampai denganbudayaan Nugroho dan juga beberapa tokoh perempuan ibu Lis Markus, ibAlisa Wahid, tou Halija Malik dan sejumlah tokoh lainnya dan juga adabeberapa pimpinan ormas antara lainnya bapak Abdul Mukti SekretarisJenderal dari Pengurus Pusat Muhamadyah sampai dengan sejumlahpendeta yang menjanji dari Indonesia Timur seperti bapak pendeta JakiManuputy sampai dengan jumlahn tokoh agama lainnya dan ikutmendatangani dalam suratsurat tersebut termasuk dalam Anggota DPDyang juga bapak Yuris
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
163 — 37
  • Putusan MAnomor 432 K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (/aw as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-03-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 193/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
107 — 52
  • yang padahakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanahdiselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukumdibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif ;Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalamsertipikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Krs
Tanggal 2 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
35 — 5
  • Peraturan Meteri Negara Agraria paragraf 8 tentang pengumpulandan penelitian data yuris tertuang dari pasal 59 pasal 62:Pasal 59Untuk keperluan penelitian data yuridis bidangbidang tanahdikumpulkan alatalat = bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulisberupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan,yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanyaatau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi.Pasal 60(1)Alat
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 12/Pdt.Bth/2017/PN Lgs
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
1.Dra. AISYAWATI
2.MAMIEK SUDARMI
3.Sayed Husin
4.MUCHLIS
5.NILAWATI Binti NYAK UMAR
Tergugat:
1.SITI CHADIJAH
2.SITI AMINAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
3.SITI AISYAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
4.HALIMATUN SAKDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
5.ASMAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
6.ARIYANI Binti AMIR LUTHAN AHMAD
7.AINUN MARDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
95 — 14
  • serta alat bukti yang lainnyayang telah diajukan dipersidangan Yudek Faxtie sebagai alat buktipembanding sampai saat ini belum pernah ada peralihan hak kepadaSiapa pun juga sebab asli dari pada AJB itu masih berada dan dibawahpengawasan ahli waris keluarga Amir Luthan Achmad sampai hariini,oleh karena perkara dimaksud telah diputus oleh Pengadilan NegeriLangsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PNLGS tanggal 2 Juli 2009, oleh YudexFaxtie dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Yudex Yuridis telahsesuail dengan Yuris
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 899/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
LEY WIE CHIANG
Tergugat:
DODY JONO SAPUTRO
322 — 297
  • ada posisi ya tidak wajar tidak patut tidak layak dalamyuris prudensi itu melanggar kelayakan kepatutan yang kedua dari aspekketika perjanjian itu ditutup jadi tinggal dibuktikan bahwa ketika perjanjianitu dibuat memang yang bersangkutan itu dalam tekanan sikologis atauekonomi yang kemudian dimanfaatkan salah satu pihak untukmenetapkan syaratsyarat itu;Bahwa dalam beberapa perkara itu dalam beberapa putusan tentu sipenggugat itu membuktikan bahwa salah satunya misalnya kita tahubahwa yang menjadi yuris
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
174 — 69
  • Erwan Yuris Ang;2. Subur Tan; Keduanya warga negara Indonesia, bertindak dalamkedudukannya masingmasing selaku Direktur PT. BankCentral Asia, Tbk, yang berkedudukan di Jakarta PusatMenara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat;Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus No.230/ST/DIR/2018 tanggal 05 Juni 2018 memberikan kuasakepada: 1. Nindin Dian Suarsa, selaku Kepala Hukum Bandung; 2. Hendrik, selaku Officer Hukum Wilayah Bandung; 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 PK/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Tn. ONG TIAM HWAT VS Ny. Dr. R.A. SOERYANDARI WINOTO, DK
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga hak dan kuasa pemilik tanah hakmilik adat nomor C.3815 ada pada Tuan Harvey Sondakh dan riwayattanah yang dibeli pada tahun 1978 dan bukan pada tahun 1994 sesuaipertimbangan yudex yuris pada halaman 30 alinea ketiga;. Bahwa berdasarkan bukti PPK4 bahwa jelas terbukti berdasarkan SuratKantor Agraria Walikota Jakarta Selatan Nomor 148/Il/VAds/1980 Tanggal5 Agustus 1980 mengenai perihal Advis Bangunan terhadap permohonantanggal 22 April 1980 atas nama Havey T Sondakh kuasa Drs.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 01-11-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 94
  • SelAjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untukmendaftar hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya.Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanahdi Negara Indonesia berlaku pula asas Nemo Plus Yuris atau asas negatif, halmana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masihterobuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 19-01-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA SELONG Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 32
  • dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yangbersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftarantanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak danhakhak pihak lain yang membebaninya.Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah diNegara Indonesia berlaku pula asas Nemo Plus Yuris