Ditemukan 481 data
94 — 24
Bahwa dalam Permendagri No.17 dalam lampiran ke 4 itukan disebutkan tatacara pengadaan tanah di atur menurut Perpres 36 tahun 2005 yang telah dirubahdengan Perpres 65 tahun 2006 sebagai ahli itukan sudah mengkerucut terhadappengadaan tanah itu sendiri pengaturannya sudah Lex specialis Bahwa lampiran4 tersebut sudah diperbaiki Dlam Permendagri No.26 tahun 2007 sudahmerupakan koreksi ;Bahwa kalau ada Pemda melakukan perubahan angaran Mekanismepenganggaran APBD di lakukan 1 tahun sebelumnya disebut RPJMD
175 — 108
jumlah desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yaitu164 (seratus enam puluh empat) desa dan 5 (lima) kelurahan;Bahwa dana desa yang disalurkan kepada desa di wilayah Kabupaten ManggaraiBarat sejumlah Rp147.000.000.000,00 (Seratus empat puluh tujuh miliar rupiah);Bahwa Saksi mengetahui bahwa wilayah pemerintah desa Batu Tiga terdiri atas 5(lima) dusun saat Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;Bahwa Saksi permah menerima dan menyetujui Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMD
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
RUSDIANA Binti LAODE NUHU Alm Alias ROS Alias ROSDIANA
95 — 18
Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan KUA - PPAS (Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015, tanggal 23 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
338 — 0
Kecamatan Sentolo Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2014;29. 2 (dua) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2016;30. 2 (dua) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017;31. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;32. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD
208 — 314
Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Point5 dan Ayat (2) Point5 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :(1) Kepaladaerah mempunyai tugas:1.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPDdan rancangan Perda tentang RPJMD
Terbanding/Terdakwa : SILVESTER SAMUN, S.H alias Pak SIL.
283 — 125
Lembata Tahun 2018 tanggl 31 Mei 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;
Lembata tentang Pedoman Penyusunan RDPPA mendahului perubahan APBD TA. 2018 dalam rangka penyesuaian program prioritas tahun pertama RPJMD 2017 2022.
96 — 93
Islam,S2, PNS (Kabag Tata Usaha RSUD Kab.Bekasi; dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala BagianTata Usaha di RSUD Kab Bekasi yaitu : Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedomanpelaksanaan tugas Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekalaproritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksana tugas Menyiapkan bahanbahan RPJPD dan RPJMD
Terbanding/Terdakwa : MIDDO ARIANTO BARU, ST.
137 — 37
Lembata Tahun 2018 tanggl 31 Mei 2017 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;
- 1 (satu) Bundel RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 tentang RPJMD Kab. Lembata Tahun 2017 Tahun 2022 ditanda tangani oleh Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur NTT Nomor : BPPKAD.
Lembata tentang Pedoman Penyusunan RDPPA mendahului perubahan APBD TA. 2018 dalam rangka penyesuaian program prioritas tahun pertama RPJMD 2017 2022.
- 1 ( satu ) bundel DPPA ( Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ) Nomor : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 31 Januari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sdr. ANTHANASIUS AUR AMUNTODA, SE.
753 — 1370
Hal itu Saksi terjemahkandengan membentuk RPJMD Bengkulu kemudian diikuti denganinstrumentinstrtumen dalam rangka membangun pemerintahanyang bersih, produktif dan professional, maka tanggal 1 Maret itulangsung dilakukan /aunching sebagai gerakan moral yangmenguatkan mewujudkan birokrasi yang bersih dan professionaldan diikuti dengan agenda lainnya yang juga kerjasama denganKPK.Bahwawujud dari komitmen ini yaitu bekerja dengan kesungguhan.Pada awal pencalonan, Terdakwa menghubungi Saksi danmengatakan
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
137 — 64
Jember, denganTugas pokok dan fungsi pada prinsipnya adalah bertanggungjawabterhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraanmasyarakat Sesuai dengan peraturan perundangundangan;Hal. 104 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.Bahwa pada hakekatnya program kegiatan yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah yang dibiayai olen APBD di tahun yang bersangkutanberasal dari berbagai macam informasi atau masukan diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
ARJUNA B.S. TAMBUNAN, SH. MH
Terdakwa:
SUPRIADI Als KIJING
285 — 47
Meningkatnya Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sejalandengan RPJMD ;Halaman 168 dari 219 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.Bdg4. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa sebagaiFasilitator Pembangunan Perdesaan ;5.
155 — 65
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancanagn Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahasbersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perdatentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDuntuk dibahas bersama.5.
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
jadwalKalimantan Selatan kegiatan DPRD ProvinsiNomor 20/DPRD/kp/2010 Kalimantan Selatan Tahun2010158 Laporan arus kas Sda Sda Untuk Tahun Anggaranyang berakhir sampaidengan 31 Desember 2010159 Laporan arus kas Sda Sda Laporan arus kas PemprovPemprov Kalimantan Kalimantan SelatanSelatan Desember Tahun Desember Tahun 20102010160 Keputusan Sekertaris Sda Sda Menugaskan stafDPRD, Nomor sekertariat DPRD Prov.49/SK/tahun 2010 Kalimantan Selatan dalammelaksanakanpeninjauan/kunjungan kerjakeluar daerah PanitiaKhusus RPJMD
No. 1503 K/Pid.Sus/2015 49/SK/tahun 2010Kalimantan Selatan dalammelaksanakanpeninjauan/kunjungan kerjakeluar daerah PanitiaKhusus RPJMD Prov.Kalimantan Selatan tahun20102015. 161 Keputusan Pimpinan Sda Sda Pembentukan pimpinanDPRD Nomor panitia knusus22/DPRD/KP/2010 pembahasan terhadap 2(dua) buah rancanganperaturan daerah Prov.Kalimantan Selatanmasingmasing162 Keputusan Pimpinan Tentang materi dan jadwalDPRD Nomor kegiatan DPRD Provinsi11/DPRD/KP/2010 Kalimantan Selatan tahun2010163 Peraturan Daerah
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
174 — 51
hubungan keluarga.Bahwa saksi pada Tahun 2005 s/d 2015 sebagai Bupati Jember, denganTugas pokok dan fungsi pada prinsipnya adalah bertanggungjawabterhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraanmasyarakat Ssesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa pada hakekatnya program kegiatan yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah yang dibiayai olen APBD di tahun yang bersangkutanberasal dari berbagai macam informasi atau masukan diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
371 — 115
Membuat RPJPD (20 Tahunan), RPJMD (5 Tahunan) danRKPD (Setiap Tahun).Saya diangkat menjadi Kepala BAPPELITBANGDAberdasarkan SK. Pengangkatan Nomor821.22/Kpts.244.1/BKPPD/2016 tanggal 29 Desember 2016yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon Sdr.
457 — 766
SehinggaPenyertaan Modal Pemkab Bengkalis kepada PT.Bumi Laksamana Jayadiharapbkan memberikan dukungan yang besar bagi pencapaian tujuanpembangunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembangunanjangka menengah daerah (RPJMD;Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak PT. Bumi Laksamana Jayabahwa dalam jangka waktu 3 tahun (120 bulan) pembangkit listrik telahberoperasi dan kemudian kami diyakinkan oleh Direksi PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
258 — 179
tahun 2016 tanggal 12Halaman 43 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBRFebruari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau.Selaku Walikota, Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:a.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPDdan rancangan Perda tentang RPJMD
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
205 — 38
keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.173.459.783,40 (Empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus limapuluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah, empat puluh sen) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR356/PW28/5/2018 tanggal 08Agustus 2018, dengan caracara sebagai berikut :Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang RPJMD
merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 4.173.459.783,40(Empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ributujuh ratus delapan puluh tiga rupiah, empat puluh sen) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagimana tercantum dalam Laporan Hasil AuditPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiKepulauan Riau Nomor : SR356/PW28/5/2018 tanggal 08 Agustus 2018,dengan caracara sebagai berikut : Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang RPJMD
Gustian Juanda Putra, SH
Terdakwa:
ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H. BIN SUKIMAN
135 — 33
(fotocopy legalisir);
- Dokumen berupa :
- 1 (satu) rangkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2011-2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2012. (asli).
- 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2012 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.
96 — 22
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.4. Menyusun Prioritas Wilayah Kota.Jika terkait dengan Kegiatan Swakelola tidak ada, namun PerencaanKota hanya kegiatan Program di Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa berdasarkan Tupoksi saksi dengan Pekerjaan pada Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya yaitu :1.