2016tanggal 2016, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dengan Tergugat ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggilsecara sah dan patut berdasarkan relaas' panggilan Nomor2/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 10 Januari 2017,dan tanggal 18 Januari 2017,yang dibacakan di persidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusahaHalaman 5 dari 10 hal.

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalm fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusHal.6 dari 12 hal.Put.No: 0078/Pdt.G/2019/PA.Mndinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

dirukunkan kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon telahberpisah dan tidak berhubungan suami istri;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Hal.9 dari 12 hal.Put.No: 0078/Pdt.G/2019/PA.MnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesual ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

sisannya masingmasing mendapatkan Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu kepada beberapa peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatanhukum seperti menjual tanah dan atau menjamin tanah maka yangbersangkutan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatanhukum tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Republik Indonesia Nomor1

berada di bawah kekuasaan orangtua.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa anakanak Pemohon yang bernama CHELSA PRATAMA TRI AYUNDAdan CHELSY KARISMA TRI ADINDA, adalah masih berumur 11 (sebelas)tahun sehingga demikian sampai Permohonan ini diajukan maka anakanakPemohon tersebut belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukumharus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaanorangtua;Menimbang, bahwa Pasal 48 Undangundang Republik Indonesia Nomor1

delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukanPemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohonbermaksud menjual sebidang tanah karena Pemohon ingin memenuhikebutuhan pendidikan sekolah anakanaknya, dengan demikian tujuanPemohon adalah juga untuk kepentingan anakanaknya yang belum dewasasebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undangundang Republik Indonesia Nomor1

cukup dan dicappos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alatbukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang HukumPerdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islamdan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1

tidak mungkin lagidapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makamempertahankan perkawinan seperti itu adalah siasia dan akan menimbulkanmudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untukdipertahankan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figiyyahsebagai berikut:Cellar) Gila 1S pads tu Ldal) aisArtinya : Mencegah teradinya kerusakan didahulukan dan padamengharap kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

dan maksud YurisprudensiNomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwasuami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudahmerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak adaharapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untukmengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanHalaman 8 dari 10 halaman Put. 108/Pdt.G/2019/PA BotgPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumahtangga dengan Termohon ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jopasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

di Subang berwenang untukmemeriksanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbuktimenurut hukum antara Pemohon (ABDUL HAMID bin WALIS) denganTermohon (SIT NURPRIHATIN binti KARDIMAN), sejak tanggal 06 Oktober2014 telah terikat perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor1

Hal ini sesuai dan telahmemenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2 ) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun1975 jo pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam;Halaman 8 dari 10 halamanPutusan Nomor 1947/Pdt.G/2016/PA.SbgMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakimperlu memerintahkan kepada Panitera

Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalumengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudahtidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian inisesuai dengan ketentuan hokum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jO.PPRI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yuriprudensi yang masih berlakudibenarkan adanya perceraian;7.

Tlbdimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuanlahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suamiisteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam);2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah(broken marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secarateruS menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana dikehendaki dalam AlQuran surat ArRum ayat (21) jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, dan sampai saat ini Pemohon danTermohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, selama berpisahantara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi ;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inores Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

PA.BuolMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur

bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

disita serta dijual danhasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Tergugat & Il kepada Penggugat;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia,sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antaraPARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor = 1/Pdt.G.S/2020/PN Kgn diPengadilan Negeri Kandangan secara kekeluargaan, serta menyelesaikankewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor1

Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2020/PN Kgn antara PT Bank Rakyat Indonesia CabangKandangan sebagai Penggugat melawan NOR HANAFI sebagaiHalaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Padt.G.S/2020/PN KgnTergugat dan YAYU RAHAYU sebagai Terggugat II telah terjadiperdamaian;2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaatidan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakatitersebut;3.

Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan

berpendapatbahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembalihidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohondengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1

Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjukdalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat diwakiliKuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat diwakili Kuasanya bermohonuntuk

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Perumnas Lambah Prima Jorong Lambah Tangah,Kenagarian Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, KabupatenAgam, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palupada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dengan register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Bkt dari Pemohon ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalamregister perkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SARNIDI,SH.

eneMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; == === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

antara Pemohon denganPemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai,dan tidak pernah keluar dari agama Islam; dan tidak ada orang lain yangmembantah, menyangkal atau mempermasalahkan hubungan Pemohon dan Pemohon II sebagai suami isteri; Bahwa pada saat ini Pemohon dan Pemohon II tidak sedang terikatperkawinan dengan orang lain; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai tiga orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,dan karenanya Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagaibukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon danPemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pihak Termohon hadir dalam sidanglalupemeriksaan perkara dilakukan dan Pemohon menyatakan mencabutperkaranya ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selaluhadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir pada sidang pertama, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah hadir di persidangandan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon menyatakan mencabutkembali gugatannya, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan denganmenyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut.Hal. 4 dari 6 Hal.

Di samping itu, Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satualasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian dengan alasanperselisihan dan pertengkaran dapat diterima

Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam suratAr Rum ayat 21

Ardi Hazim, SH telah mengajukanHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT TTEpermohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021 terhadap putusanPengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bbg;Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Bbg, tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh AgusSuriawan, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataspermintaan bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bobong yangmenerangkan telah memberitahukan kepada PT

Adidaya Tangguh selakuTerbanding semula Tergugat melalui Kantor Kelurahan Karet Tengsin,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;Memperhatikan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Bbg, tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh AgusSuriawan, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataspermintaan bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bobong yangmenerangkan telah memberitahukan kepada Direktorat Jenderal PerhubunganLaut RI selaku Terbanding II semula Tergugat

Terbanding IV/Tergugat IV tidak terbuktimelakukan perobuatan melawan hukum karena unsurunsurperbuatan melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan TergugatIV; Bahwa oleh karena itu Terbanding IV mohon agar mohon agarPengadilan Tinggi Maluku Utara menolak permohonan bandingPembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri BobongNomor 1/Pdt/ 2020/PN.Bbg tanggal 28 Januari 2021;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksamaBerkas Perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor1

Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangBanding, Reglemen Daerah Seberang (RBg), UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jo SK.KMANomor 271/KMA/XII/2019 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADLLI: Menerima Permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugattersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor1

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap gugatan permohonan tersebut, paraTermohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor1/G/KI/2020/PTUN.Mks, tanggal 15 Oktober 2020:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengandihadiri Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan/atau sebagai akibat dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor1/G/KI/2020/PTUN.Mks, tanggal 15 Oktober 2020 adalah tidak sah/ataubatal demi hukum;:4. Membatalkan atau tidak sahnya berdasarkan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 017/VII/KIPSS/2019,tanggal 18 Juni 2020 untuk seluruhnya;5.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilikuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,Hal .6 dari 11 hal.

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak adakomunikasi dan Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusahamencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (6b) dan (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir