Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), PJOK,Kades, TPK (Musa Baok), Ketua UPK.Bahwa dokumen pencairan yang dibutuhkan adalahe Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah di tanda tanganioleh Ketua UPK bersamasama dengan PJOK, FT, FK dan ketuaTPK dan kepala Desa,e Bukti Sertifikasi barang yang ditandatangani oleh TPK, FK, FT danKetua UPK,e Buku rekening BLMe Slip Penarikan yang ditandatangini oleh spesimen tanda tanganyakni FT, FK Ketua UPK dan Ketua BKAD.Bahwa saksi jelaskan seluruh dana tersebut diatas

ditingkatKecamatan.73e Memantau. dan menfasilitasi musyawarahditingkat Kecamatan.Bahwa untuk Pengadaan PLTS Desa Oebelo sebanyak 52 unit danasebesar Rp. 305.659.368,Bahwa seingat saksi untuk mencairkan dana yang ada di rekeningUPK adalah Slip Penarikan ditandatangani olen Ketua UPK dan KetuaBKAD sebagai wakil dari masyarakat;Syaratsyarat untuk pengajuan RPD tahap pertama : SertifikasiPekerjaan, bahan dan alat yang ditandatangani oleh Ketua TPK danFasilitator Teknik Kecamatan;Keterlibatan saksi selaku PJOK

PNPMMP), namunbertentangan dengan Uraian Tugas dan Fungsi yang tertera dalamSurat Keputusan Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utarahuruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan;Huruf c :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP);Huruf d :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir keTingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh penerima/TPK dengan PjOK

No.696 K/PID.SUS/2015Huruf d :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir keTingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh penerima/TPK dengan PjOK dan UPK.Huruf e :Melaporkan perkembangan kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan/Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)termasuk pembukuan dan pengembalian kepada forum MADsecara teratur.Huruf f :Memeriksa pembukuan di Tingkat Desa dan Kelompoksecara periodik.> Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan

Untuk pengambilan ijazah harus membayar uang sebesar Rp16.000.000, (Enam belas juta rupiah) dan sudah saksi bayarkan kepadaSaksi GUSTINI FAU secara tunai di Kabupaten Sanggau Bahwa secara umum kegiatan proses perkuliahan hampir sama denganUniversitas lainnya yang ada di Pontianak hanya yang membedakan yaituseluruh Program Studi, yaitu :Halaman 24 dari 68 PUTUSAN Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag SALINAN e Program Studi Ekonomi;e Program Studi PJOK;e Program Studi Bahasa Indonesia;e Program Studi Hukum

M.SI menyampaikankepada saksi dan temanteman perkuliahan lainnya bahwa Universitastempat kami kuliah tersebut menumpang yang bekerja sama denganUniversitas yang ada di Jakarta yang saksi lupanamanya;Bahwa saksi jelaskan Program Studi yang diambil oleh mahasiswaii, yaitu :e Program Studi Ekonomi;e Program Studi PJOK;Halaman 28 dari 68 PUTUSAN Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag SALINAN e Program Studi Bahasa Indonesia;e Program Studi Theologi;Untuk program Studi yang lain saksi lupa, dan saat ini saksi

kab.Jayapura tahun 2009 inibukan karena adanya bencana alam, bencana sosial dan tanggapdarurat ;Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;5 Saksi YOHANES WAROMI, setelah mengucapkan sumpah dalam persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi sebelumnya bertugas di BAPPEDA KabupatenJayapura sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada tahun 2007sampai dengan tahun 2009 ;Bahwa ada bantuan Unicef yang dikelolah Bappeda kab.Jayapura,saksi sebagai PJOK

FK), agar ditarik dari lokasi tugas.Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasitersebut difasilitasi oleh Fasilitator Kabupaten dan Konsultan Provinsibersamasama PJOK dan PJO Kabupaten.Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UYOH SUKAYAT, S.Pdi. sebagai KetuaUPK Kecamatan Setu sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 dan AGNESIRMANATALYA Br HUTABARAT selaku Fasilitator Kecamatan sejak tahun2009 s/d tahun 2013 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan danaperguliran pada tahun 2011 s/d 201

Selanjutnya,pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tersebut difasilitasi olehFasilitator Kabupaten dan Konsultan Provinsi bersamasama PJOK dan PJOKabupaten.Bahwa perbuatan Terdakwa RADEN UYOH SUKAYAT, S.Pdi. sebagai KetuaUPK Kecamatan Setu sejak tahun 2009 s/d tahun 2013 dan AGNESIRMANATALYA Br HUTABARAT selaku Fasilitator Kecamatan sejak tahun 2009s/d tahun 2013 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana perguliranpada tahun 2011 s/d 201 bertentangan dengan :Petunjuk Teknis

Program PNPMPPK Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kab.Muara Enim ini meliputi kegiatan Sarana Prasarana berupa proyek pengerasan jalandesa serta kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 17 November 2008 saksi menjabat sebagaiKasi Pembangunan Kecamatan Talang Ubi dan kemudian tahun 2008 sampai dengansekarang saksi menjabat sebagai Lurah Talang Ubi Selatan ;Bahwa dalam pengelolaan dana PNPMPPK Desa sungai baung periode tahun2007/2008 saksi menjabat sebagai PJOK

(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan)yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PJOK dari dana PNPMPPK Thn.2007/2008 tersebut adalah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan operasionalkegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPMPPK Pedesaan di kecamatan ;Bahwa sepengetahuan saksi besarnya dana PNPMPPK Desa sungai baung sebesar Rp.246.072.350, (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus limapuluh rupiah)

Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a. Konstruksi jalan Desa Mekarsari 4.090.601.000,00b.

Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,00Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a. Konstruksi jalan Desa Mekarsari 4.090.601.000,00b.

Jambi, yaitu Nataluddin, S.E., M.si, dengan dilampirkan laporanhasil pekerjaan pengawasan dan surat keterangan dari PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi, yaitu :Ferdy;Bahwa selain saksi yang menandatangani, juga ditandatangani olehPJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi;Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kab.

Kosambi Laksana Mandiri, yaknisaksi sendiri (ALI AbiE); Bahwa saksi hanya tahu struktur kepanitiaan pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi,yakni: Ketua PPK adalah Rahmat Wiradi Surya, SH, PJOK BPBDKabupaten Ferdi, Bendahara adalah Ersan; Bahwa saksi tahu nilai kontrak adalah sebesar Rp3.888.889.000,00(tigamilyar delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah); Bahwa saksi tahu lama masa kerja adalah selama 150(seratus lima puluh

• Keputusan Direksi PT BPR Bintara Pratama Sejahtera Nomor : 006/Kep/BPR-BPS/VIII/2019 tentang pengangkatan Karyawan tetap atas nama HENDRI BUDI KUSUMO;
• 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis PT BPR Bintara Pratama Sejahtera terkait request Hasil Slik Debitur;
• 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
• Fotocopy Berita

Memfasilitasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjamkelompok perempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat;> Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK;Bahwa dalam validasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK saksiselaku Fasilitator Keuangan meminta ke Pengurus UPK membawabuku kas manual, buku rekening kolektif;Bahwa saksi jelaskan struktur dalam kegiatan PNPM :Tim Fasilitator Kabupaten > Pejabat Operasional KabupatenYFasilitator Kecamatan /Fasilitator Teknik > Penanggung JawabOperasional (PJOK

Irwan, AR;> Melakukan pembinaan secara umum mengenai kualitas pekerjaandan kualitas administrasi.> Penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) : H. Sahureng;> Secara umum bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PNPMdi Kecamatan;> Badan Kerjasama Antar Desa (BKD) : BachtiarHal. 48 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017> Melakukan fasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan ditingkat desa;VvBPUPK (Badan Pemeriksaan Unit Pengelola Kegiatan) : M.

.- Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan- Surat Penetapan Camat- Surat Perjanjian Pendanaan- Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)- Kwitansi- Foto Copy Rekening Buku Tabungan- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)7. 1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2010 Tahap ke-II dengan besaran Dana Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN dan APBD.- Permintaan Pembayaran Langsung dari

PJOK Kecamatan- Surat Penetapan Camat- Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatan- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) BLM Kegiatan- Kwitansi- Foto Copy Rekening Buku Tabungan- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)8. 1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2010 Tahap ke-III dengan besaran Dana Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh Juta Rupiah) Sumber Dana APBN.- Permintaan Pembayaran Langsung

dari PJOK Kecamatan- Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatan- Surat Perjanjian Pendanaan (SP2)- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) BLM Kegiatan- Kwitansi- Foto Copy Rekening Buku Tabungan- Rekening Koran- Surat Pernyataan Hasil Review Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumberkan APBD Kabupaten / Kota- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)9. 1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program

pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyididk dan keterangan saksi diBAP benar;Bahwa, saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangansehubungan dengan adanya penyelewengan Dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) Bantuan Langsung Masyarkat PNPM Kecamatan PinohSelatan, Kabupaten Melawai tahun 2009 dan 2010 dan DanaPergulirannya oleh Terdakwa Bambang;Bahwa, dalam pengelolaan dana PNPM Kabupaten Melawi saksimenjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

)Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi;Bahwa, tugas saksi sebagai PJOK Kecamatan Pinoh Kabupaten Melawiadalah melakukan pengawasan terhadap pengeluaran anggaran /penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diwilayah kerjaKecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawai;Bahwa, bentuk riil dari pengawasan adalah:1 BLM Tahun 2009;e Kelompok SPP Mandau Baru dirubah menjadi SPP ManggalaBersatu sejumlah Rp. 15.000.000,;e Kelompok SPP Nanga Kelawi dirubah menjadi SPP Manggala 5sejumlah Rp. 10.000.000,;e

terhadap tugas dan kewajiban selaku kepaladesa.Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Karang Anyar bertanggungjawabsepenuhnya baik pisik maupun terhadap penggunaan dana pembangunan kantor KepalaDesa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin tahun 2013 danberkewajiban :1Melakukan persiapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabansecara menyeluruh termasuk pertanggungjawab keuangan dan fisikpembangunan ;Tim pengelola kegiatan yang bertanggung jawab dilapangan seperti PJOK

pemerintah desa sesuai dengan aturan atau ketentuan yangberlaku;Menandatangani dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban selaku kepaladesa.Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Karang Anyar bertanggungjawabsepenuhnya baik pisik maupun terhadap penggunaan dana dan berkewajiban :1 Melakukan persiapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabansecara menyeluruh termasuk pertanggungjawab keuangan dan fisikpembangunan ;2 Tim pengelola kegiatan yang bertanggung jawab dilapangan seperti PJOK

PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugasdan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c,d, e dan f yakni :Hurufa =: Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir keTingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh penerima/TPK dengan PjOK

Perdesaan (PNPMMP) seperti yang diuraikan dalam Tugas danFungsi yang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a : Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP).Hurufd : Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

IJ Yuni Warita (fiktif) dana yang telah cairdigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II Yuni Warita.Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Tim Penyehatan Pinjaman (TP2) terdapatkekurangan dana yang ada dalam pembukuan PNPM MP UPK sitiung dan dalamrekening PNPM MP UPK Sitiung yang ada di BRI Unit Blok B Koto Agung sejumlahRp. 270.452.525 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratusdua puluh lima).Bahwa dengan ada temuan tersebut Tim TP2 dan MAN (Musyawarah Antar Nagari),PJOK

pernah meminjamkan uang kepadabendahara;Bahwa Terdakwa menjadi pengurus sejak tahun 2003 dan tahun 2006 menjadi ketuaUPK sedangkan terdakwa II menjadi bendaharawan;Bahwa yang mengangkat saksi adalah masyarakat;Bahwa kelompok yang sudah lulus verifikasi ada catatan saja;Bahwa pencairan dana sesuai dengan hasil verifikasi;Bahwa UPK setiap bulan memberikan laporan;Bahwa laporan itu dikirimkan ke Fasilitator Kabupaten;ao13.Bahwa saksi tahu Terdakwa dipanggil Camat bahwa yang hadir waktu itu adalahFK,PJOK

Sitiung melakukan validasi berdasarkanbuku kas SPP th. 2003 s.d 2011 dan konfirmasi kelompok didapatkan buktibukti sepertidari kartu kredit, slip setoran, kwitansikwitansi dan surat pernyataan,dari hasil validasitersebut didapat temuan = yaitu sejumlah 270.452.525, (dua ratus tujuh puluh jutaempat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Bahwa dengan ada temuan tersebut Tim TP2 dan MAN (Musyawarah Antar Nagari),PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Fasilitator Kecamatan

Silalahi (PJOK)2. Untuk menutupi pembayaran Bantuan Sosial 40.000.000,00Untuk menutupi pembayaran Bantuan Pengurus KSBSI 10.000.000,00Korwil Kalteng4. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. 67.500.000,00 54 5. Disimpan oleh Sdr. Drs. Haris Milton Magat117.500.000,00 Jumlah485.000.000,00 c. Bahwa dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang dibuat olehBendahara Pengeluaran (Sdr.

Silalahi (PJOK)2. Untuk menutupi pembayaran Bantuan Sosial 40.000.000,00 Untuk menutupi pembayaran Bantuan Pengurus KSBSI 10.000.000,00Korwil Kalteng 4. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. 67.500.000,00Apriliantoni), tetapi Sdr Apriliantoni hanya mengakuimenerima sebesar Rp20.000.000,00 5. Disimpan oleh Sdr. Drs.

Kuansing mengajukan Surat PerintahMembayar (SPM) kepada KPPN Rengat dan dari KPPN dana tersebutdicairkan dengan cara ditransfer ke Rekening Kolektif BPPK atau BPNPMyang berada pada Bendahara UPKAPBDCamat dan PJOK pada Kecamatan mengajukan Surat Pencairan Danakepada KPA yaitu Kepala BPMPKB Kab. Kuansing dengan disertailampiran berupa Surat Penetapan Camat (SPC) kemudian pihak BPMPKBKab.

Kuansingdan Laporan Micro Finance yang dibuat dan diberikan kepada PJOK,BKAD dan fasilitator kabupaten setiap bulannya oleh UPK Dayang DaipaKec. Cerenti Kab. Kuansing yang dibuat sejak tahun 2004 sampai dengantahun 2013 namun untuk Laporan Micro Finance dibuat sejak tahun 2009sampai dengan tahun 2013 dan selanjutnya saya tidak tahu.

Bahwa Untuk Laporan Bulanan UPK Dayang Daipa yang dibuat dandiberikan kepada PJOK, BKAD dan fasilitator kabupaten setiap bulannyaberisi tentang sumber dana yang dikelola UPK Dayang Daipa dandigunakan untuk apa dana tersebut yaitu untuk fisik dan SPP namun untukLapopran Micro Finance berisi tentang Perkembangan Dana BLM SPPdan Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Mustajab Latif M.Pd bersama denganpengawas PJOK atas nama Sdra. Abd.

Ismail selaku FasilitatorTeknik dalam persidangan tertanggal 2/7 Januari 2014 yangmenyebutkan:Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara hanya sebatasmencatat keuangan kegiatan UPK dan selaku pemegang bukurekening tidak berhak untuk mencairkan dana BNPM*,Hal ini dipertegas pula oleh Keterangan saksi Sandy selaku PJOK padapersidangan tanggal 11 Maret 2014 , yang menyebutkan ;Bahwa sepengetahuan saya tidak pernah Bendaharamenyalurkan dana kegiatan BNPM Kecamatan Takkalalla Tahun2013, yang datang ke desa

Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyaikategori kelompok berkembang atau siap sebelum dilakukanpenyaluran dana berkasberkas pinjaman harus dilampiridengan : Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulankelompok (proposal), Evaluasi kelengkapan dokumen olehUPK, hasil verifikasi, keputusan pendanaan yang ditandatangaioleh tim pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKADdan dilaporkan kepada camat/PJOK, surat persetujuanpinjaman dan

lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-201198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;99. 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK

sebagaimanadisebutkan dalam tugas dan tanggung jawab Fasilitator Teknik Kabupaten pada hurufj) akan tetapi Terdakwahanya melakukan monitoring saat pemasangan telah selesaidilaksanakan.Penyimpangan lainnya yang terjadi setelah penandatanganan kontrak pada masingmasing desa tersebut diatas, terhadap suplier/Distributor/penyedia barang yakniHERRY IMANUEL Als ONGKO HERRY tidak ada diterbitkan SPPBJ (SuratPenunjukan Penyedia Barang Jasa), tidak ada dilakukan rekayasa lapangan (serahterima lapangan pekerjaan) dari pihak PJOK

Pengendalian dan pengawasan PJOK Kecamatan Tabundung yang tidakoptimal terhadap para fasilitator dalam melakukan perencanaan, prosespelelangan dan pelaksanaan kegiatan.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Undangundang RI Nomori tahun 2004 tentang perbendaharaan negarapasal 18 ayat (3); Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor72 tahun 2004, Jo Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentangPerubahan Kedua Kepres Nomor 42 tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan APBN pasal 12

Talu.Bahwa salah satu syarat/kriteria untuk di jadikan calon suplier adalah memilikiketersedian peralatan solar cell dan perusahaan yang bergerak dibidangkelistrikan, akan tetapi saat dilakukan identifikasi tidak ditemukan peralatansolar cell.Bahwa yang menyiapkan administrasi untuk keperluan identifikasi suplieradalah saksi HIRONIMUS BOUK berupa format identifikasi.Bahwa saksi sebagai Ketua TPK desa Kuki Talu bersama denganHIRONIMUS BOUK sebagai FT Kecamatan tabundung, YONATHAN H.MARAWALI sebagai PJOK

Maju Karya nilai penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00Bahwa yang menandatangani dan membubuhkan cap CV.MAJU KARYApada kolom nama STALONE THEODORUS dalam Surat Perjanjian KontrakNomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPMMPd/2011 tanggal 28 September 2011adalah ONGKO HERRY.Bahwa saksi tetap menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut karenamelihat FT, FK, PJoK dan Kepala Desa Praing Kareha juga menandatanganisurat perjanjian kontrak tersebut.Bahwa yang menandatangani dan membubuhkan cap CV.MAJU KARYApada kolom

Desa pinduhurani sebesar Rp. 1.804.700 dan di pergunakan untukpengadaan bahan yang masih kurang atau penambahan volumepembangunan listrik desa ( solar cell ) tersebutBahwa pernah dilakukan workshop di kantor BPM kabupaten sumba timuryang di hadiri oleh faskab, Terdakwaselaku fastekab dan asisten fastekab,camat seluruh Kab. sumba timur, selurun PjoK kecamatan seluruh kab.sumba timur, seluruh FT dan FK seluruh kab. sumba timur yang daerahnyamelaksanakan pengadaan listrik desa ( solar cell ) beserta

PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugas danFungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Huruf c :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Huruf d :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Perdesaan (PNPMMP) seperti yang diuraikan dalam Tugas dan Fungsiyang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu SungaiUtara huruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Huruf c :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Huruf d :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK