Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaluiSurat Persetujuan Penggabungan Perusahaan nomor 80/III/PMDN/2007 tanggal16 Juli 2007 dengan Nomor Proyek 1711/1712/1721/1722/24303203971 ;Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT Nobel Carpetsmenjadi PT Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 22Halaman 2 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1381/B/PK/PJK/2016pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerimapengalihan;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabunganusaha, Terbanding telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan NilaiBuku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usahadengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26September 2008;Bahwa persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor80/III/PMDN/2007 tanggal 16 Juli

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

;tentang Surat Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Penanaman Modal DalamNegeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) MenjadiPenanaman Modal Asing (PMA) (untuk ~ selanjutnyadisebut Persetujuan PMA) :2.2.

Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan TerbanPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan TerbanPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

perusahaan penanaman modalasing (yang dikenal dengan sebutan PMA), yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta NotarisNomor 18 tanggal 20 Maret 2000 yang telah disetujui oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam SuratKeputusan Nomor C25463 HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember2000 dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perubahan statusperusahaan non penanaman modal dalam negeri/penanamanmodal asing (Non PMDN

dengan demikian, penerbitan Surat TagihanPajak pada Tahun 2013 oleh Tergugat kepadaPenggugat untuk menagih hutang pajak penghasilanTahun 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 14ayat (1) huruf a UU KUP;Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993menyatakan bahwa:STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayarbagi Wajib Pajak: Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;Perusahaan Negara/Daerah;Perusahaan PMA dan PMDN

oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 menyatakan bahwa:"STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagiWajib Pajak:Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2016Perusahaan Negara/Daerah,Perusahaan PMA dan PMDN

Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992 dantelah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 7November 2032 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat No. 497/HGB.BPN.32/2011 tanggal 2 Desember2011; Bahwa penerbitan SHGB No. 80/Lambang Jaya telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama telah mendapatkan SPT (suratPersetujuan Tetap) dari BKPM sesuai surat tanggal 30 November 1987No. 506/I/PMDN/1987 jo. Tanggal 6 Juni 1988 No. 109/II/PMDN/1988sebagimana uraian dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992konsideran memperhatikan angka 1 sehingga PT.

Putra Alvita Pratamabisa mengajukan permohonan Hak kepada Gubernur sesuai denganPasal 5 ayat (1) PMDN No. 12 Tahun 1984 yang berbunyi dikutipPermohonan Hak Atas Tanah diajukan kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat cg. Ketua BKPMD menurut prosedur sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini;Halaman 19 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDG4.

PutraAlvita Pratama cacat hukum dari segi formal, prosedural maupunmaterial substansial dengan tidak mempertimbangkan hak prioritaspenggugat dan tidak pernah melihat adanya proses pengukuran ;Bahwa Tergugat adalah lembaga Pencatat administrasi Pertanahanyang dalam menerbitkan SHGB No. 80/Lambang jaya telahmempertimbangkan aspek hukum yuridis dengan mengacu pada UUPANo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PPNo. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama dan telah diperpanjang sampaidengan tanggal 7 November 2032 secara administrasi dan yuridis telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai UndangUndang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 12 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangHalaman 22 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDGPendaftaran Tanah jo.

Diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan HakCq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yangmengatur tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ;Bahwa terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386 seluas 28.275m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara( PERTAMINA ) adalah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang TataCara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan Wewenang76Pemberian hak Atas Tanah :3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 386 seluas 28.275 m2a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat Ill telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah =;Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyakdan gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat IV DalamGugatan Intervensi II telah memenuhi aturan hukum yang berlaku denganmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973tentang Tata Cara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri(PMDN) No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan WewenangPemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Faktur Pajak, Rekening Koran,Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti dan penjelasan yangdisampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelismenguraikan faktafakta sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat PersetujuanPenanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 33/I/PMDN/1993 jo. Nomor:464/II/PMDN/1995, jo.

Nomor: 583/III/PMDN/1995 jo. 228/III/PMDN/1999 dan No. 573/T/PERTANIAN/INDUSTRI tanggal 6 Juli 2007,diketahui bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan Izin UsahaTetap dari BKPM sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawitHalaman 14 dari 45 halaman.

NONMIN ukuran 240 ml, 508 ml,600 ml, 1500 ml yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : > Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidangusaha perdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri airminum dan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor62/5106/SIUPPM/VI/PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan nama perusahaan CV.

NONMIN ukuran 240ml, 508 ml, 600 ml, 1500 ml, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :> Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidang usahaperdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri air minumdan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor : 62/5106/SIUPPM/VI/ PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016, dengan namaperusahaan CV.

NONMIN ukuran 240 ml, 508 ml, 600 ml, 1500ml, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidangusaha perdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri airminum dan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor62/5106/SIUPPM/VI/ PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan nama perusahaan CV.

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan perizinan, tertanggal11 September 2014, diberi tanda T7;Foto copy surat Keterangan Domisili perusahaan No. 500/71/XI/2014 yang dibuat olehKepala Desa Padaulun tertanggal 26 November 2014,, diberi tanda T 8;Foto copy izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647/39/243/BPMP, tertanggal 20Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman modal dan periinan Kabupatenbandung , diberi tanda T 9;Foto copy sertifkat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin Bangunan No.533/B.076/PMDN

/BPMP tertanggal 03 September 2014, yang dibuat oleh PemerintahKabupaten Bandung, Badan Penanaman Modal Dan Peryinan, Tertangga 03 September2014 , diberi tanda T 10;Foto copy Angka Pengenalan Importir Terbatas Dalam Rangka Penanaman ModalDalam Negara No. 548/APIT/2006/PMDN, yang diterbitkan Badan KoordinasiPenanaman Modal tertanggal 28 September 2006, diberi tanda P 11;Foto copy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada DirekturPT.

VELVET TEKSTIL INDONESIA, No. 134/PAPIT/2008/PMDN, perihalperubahan Angka Pengenal Angka Pengenalan Importir Terbatas (APIT) No.548/APIT/2006/PMDN tanggal 28 September 2006, tertanggal 8 Agustus 2008,, diberitanda T12;13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.18Foto copy Angka Pengenalan Importirproduser (APIP), No. 100400570P, diterbitkanoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, tertanggal 14Nopember 2014., diberi tanda T 13Foto copy Sertifikat Hak Milk No. 96, Desa Padaulun, Kecamatan

.:8/Peng.H/H.M/R/1972 dari tanah Grant62Sulthan No.7/AB seb yang aslinya Grant nya telah hilangdan keduanya berasal dari tanah Grant Sulthan ;Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa Tata UsahaNegara Majelis Hakim pula merujuk kepada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah BagianPertama Hak Milik serta PMDN Nomor 5 Tahun 1973 tentangketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah ;Pasal 2 Huruf b PMDN No.6 Tahun 1972 :Gubernur Kepala

PasalII ayat (1) peralihan, PMDN No.6 Tahun 1972, PMDN No.5Tahun 1973 dan PMA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 terkaitkewenangan pemberian dan pembatalan pemberian hak Pasal104, 106, 107 terhadap produk keputusannya Tergugat dapatsaja menarik kembali produk keputusannya oleh karenaadanya permohonan atau adanya Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dengan pertimbangankesalahan/cacad hukum administrative dan ketidakcermatannya dalam proses penerbitannya ;Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik objeksengketa

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.300.271.491 (1.300.271.491) Bahwa keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Terbandingmelakukan koreksi kredit pajak karena terdapat Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan sesuai Dasar Hukum: Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksikoreksi tersebut diatas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa sesuai 39/I/PMDN

/1992 jo.Perubahan terakhir No. 364/III/PMDN/1994 tanggal 30 Agustus 1994dengan persetujuaan BKPM No.Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017mengenai Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Industri Nomor25/1/IU/II/PMDN/PERTANIAN/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalambidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannyamenjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit;Bahwa kegiatan/bidang usaha Pemohon Banding merupakan kegiatanusaha terpadu/terintegrasi (integrated).

Maksud dari terpadu atau terintegrasi(integrated) di sini adalah bahwa industri pengolahan CPO PemohonBanding menyatu (terintegrasi) dengan usaha perkebunan kelapa sawit(TBS) Pemohon Banding dalam satu entitas usaha, dimana TBS tersebutmerupakan bahan baku untuk diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil/Industriminyak kasar);Bahwa berdasarkan catatan dalam Surat Izin Prinsip Perubahan PenanamanModal No. 364/111/PMDN/1994 yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut jugaditegaskan bahwa TBS kelapa sawit seluruhnya

telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu: Karena Undangundang; Karena Hukum Adat; Karena Penetapan Pemerintah; "Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

A.P Parlindungan, S.H., dalam bukunya Komentar atas UndangUndang Pokok Agraria menyatakan bahwa:Sebagai alas hak untuk memperoleh hak milik, dapat kita katakan berasal darisuatu keputusan dari pemerintah untuk pemberian hak yang luas danketentuannya terdapat dalam PMDN Nomor 6 Tahun 1972 yang mengaturwewenang untuk pemberianhak milik atau hak tanah";Bahwa secara hukum, Pemohon Kasasi memperoleh tanah dengan hak milikberdasarkan Penetapan Pemerintah yaitu Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat

tidak beralasan menurut hukum, sehingga terkait dengan tuntutan ParaPenggugat/Para Terbanding untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangakanlagi dan gugatan a quoharus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa secara hukum Pasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa: "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu:e Karena Undangundang;e Karena Hukum Adat;e Karena Penetapan Pemerintah;"Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

BPN No.3 tahun 1997), PMDN No.6tahun 1972 (dirubah dengan PMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997) PMDNNo.5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA/ Ka BPN No.9 tahun 1999).Oleh karena itui dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukumuntuk dijadikan Tergugat IV dengan demikian gugatan yang diajukanoleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa Penerbitansertifikat Hak Guna Bangunan No.2311/ Kelurahan Manggaryangditerbitkan oleh

BPN No.8 tahun 1961), PMDNNo.5 tahun 1973, PMDN No.6 tahun 1972 dan PMDN No.7 tahun 1973.Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengaturmengenai perbuatan melawan mensyaratkan dalam suatu perbuatanmelawan hukum harus terdapat suatu) perbuatan melawanhukum/perundangundangan yang dilanggar. Namun dalam gugatanPenggugat tidak menjelaskan peraturan perundangundangan manayang dilanggar oleh Tergugat IV.Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No. 168/PDT/2017/PTSMR4.

PMNA/ ka.BPN No.3 tahun 1997), PMDN No.6 tahun 1972 (dirubah denganPMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997) PMDN No.5 tahun 1973 (dirubahdengan PMNA/ Ka BPN No.9 tahun 1999).Bahwa Tergugat IV akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telahberkekuatan hukum yang tetap (In Kracht van Gewijsde) danmenjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukumlembaga ini, disamping tidak menyimpang dari Putusan Pengadilan,sesuai dengan apa yang dituntut

Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 16 Jun 1987 Nomor208/I/PMDN/1987;, =a nn eeHalaman 5 dari 68 halaman Putusan No.22/G/KKIP/2014/PTUNPDGj. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan BupatiAgam Tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 (dictum Menimbang g);k. Surat/Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera BaratTanggal 15 Agustus 1989 Nomor (dictum Menimbang h);1.

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

Faktur Pajak, Rekening Koran,bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti dan penjelasanyang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelismenguraikan faktafakta sebagai berikut:bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat PersetujuanPenanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 33/I/PMDN/1993 jo.

Nomor:464/II/PMDN/1995, jo Nomor: 583/III/PMDN/1995 jo.228/III/PMDN/1999 dan No. 573/T/PERTANIAN/INDUSTRI tanggal 6Juli 2007, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan IzinUsaha Tetap dari BKPM sebagai perusahaan perkebunan kelapasawit dengan pola PIRTrans terpadu dengan unit pengolahannyamenjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PKO) dengan Pola PirTrans;bahwa Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukanterkaitdengan pembelian Barang Kena Pajak berupa pupuk, alat pertanian,bahan kimia, ongkos

., sesuai denganaslinya dan diberi tanda P22;Fotokopi Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non PenanamanModal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) MenjadiPenanaman Modal Asing (PMA) Nomor 208/V/PMA/2008, yang diterbitkanBadan Koordinasi Penanaman Modal, sesuai dengan aslinya dan diberitanda P23;Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta RUPS Persetujuan Jual BeliSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT.

Tunas Mandiri Lumbis tersebutberubah dari PMDN menjadi PMA;Bahwa berdirinya PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan Aktanomor 11 tahun 2005;Bahwa sepengetahuan Saksi ada Akta lain yang menyertai Akta No.11tahun 2005 tersebut yaitu Akta No.6 dan Akta No.3, tapi Saksi lupatahunnya;Bahwa sepengetahuan Saksi Akta No.3 terbit tentang RUPS peningkatanmodal, kemudian Akta No.6 tersebut terbit tentang jual beli sahan dariSdr. ZAINUDDIN ke Magna Crystal Entity Sdn Bhd;Bahwa Perjanjian Kemitraan antara Sdr.

Tunas Mandiri Lumbis tersebut:1.Tuan Zainuddin Direktur Utama;2.Tuan Haji Muhammad Basri Direktur;3.Tuan Karel Sompoton Direktur;4.Tuan Muhammad Angka Komisaris Utama;5.Tuan Haris Karim Komisaris;Bahwa setelah Akta No.11 tahun 2005 tersebut masih banyak Aktaaktayang lainnya;BahwaAktaakta yang lainnya itu mengatur tentang Akta perubahan;BahwaAkta perubahan tersebut yaitu perubahan dari Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);Bahwa Aktaakta perubahan tersebut yaitu ada

;Bahwa Akta No.9 tahun 2010 tersebut yaitu merangkum semua AktaNo.6 dan Akta No.3 yang tidak terdaftar tersebut;Bahwa kaitan antara Akta No.11 tahun 2005 dengan Akta No.9 tahun2010, yaitu Akta No.11 tahun 2005 disesuaikan dengan Akta No.9 tahun2010, Direktur Utamanya yaitu Pak Zainuddin;Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk Bahwa Akta No. 20 tahun 2013 itu Akta terakhir dan sebelumnya adaAkta No. 10 tahun 2011 tentang perubahan dari Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN

KEPENTINGAN PENGGUGATo Bahwa perlu diketahui kiranya, kelompok lapangan usaha Penggugatmenurut pembagian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (untuk selanjutnya disingkat KBLI) berdasarkan dokumenperizinan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah maupunPusat yang dimiliki Penggugat berupa Keputusan Kepala PenanamanModal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin PrinsipPenanaman Modal Nomor : 28/32/IP/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013dan Nomor : 25/32/IU/PMDN/2015

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor :38/32/IPPL/PMDN/ 2017, tanggal 07 Desember 2017 diterbitkanoleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi JawaBarat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. EcoPaper Indonesia. Bidang Usaha : Industri kertas dan papan kertasbergelombang. Kode KBLI : 17021. Produksi jenis barang : duplex,kertas B kraft dan kertas medium ;3.5.

Eco PaperIndonesia, tanggal 17 Agustus 2012 dikeluarkan olehLembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia(Fotocopy sesuai dengan fotocopy).Zin Prinsip Penanaman Modal Nomor28/32/IP/I/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013 atasnama PT.

Bukti P122016, dengan jenis usaha : industry kertas dan papankertas bergelombang, dikeluarkan oleh Kepala BadanPenanaman Modal Dan Perijinan Terpadu ProvinsiJawa Barat atas nama Menteri PerdaganganRepublik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslli).IzZin Prinsip Perluasan Penanaman Modal DalamNegeri Nomor : 38/32/IPPL/ /PMDN/2017, tanggal 7Desember 2017 atas nama PT.

Izin Prinsip Penanaman Modal No.28/32/IP/I/PMDN/2013 tanggal 20 Mei2013 dengan bidang usaha : Industri kertas, papan kertas bergelombang,Halaman 125 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDGwadah dari kertas dan papan kertas, dengan jenis produksi barang :kertas roll untuk kemasan, KBLI :17021 atas nama PT. Eco PaperIndonesia (Vide Bukti P6)..