Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

II 7) :Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUMDAN DAPAT DILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual,sebelum diadakan RUPS LB tanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundang PENGGUGAT melalui surattertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut, akan tetapiPENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyadalam RUPS LB tersebut, selanjutnya, walaupun PENGGUGAT telahmenerima surat undangan untuk

Il 7) ; Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUM DAN DAPATDILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual, sebelum diadakan RUPS LBtanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundangPENGGUGAT melalui surat tertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: UndanganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut,akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyaHalaman 64 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.dalam RUPS LB tersebut, selanjutnya

Tembusan surat tercatat tersebut disampaikan oleh pemegangsaham kepada Dewan Komisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bila ternyata tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan KomisarisAtau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS ;b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan surattercatat atau dengan iklan dalam surat kabar ;c.

Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicantumkantanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;d. Perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta ;Halaman 76 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.e.

Pasal 75 ayat (1) jo.Pasal 78 ayat (1) dan penjelasannya, dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 4 UU PT:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal

sebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai Organ Perseroan, berbeda dengan denganpemegang saham.

Hal ini jelas merupakan itikadburuk, dimana Penggugat menuntut untuk dilaksanakan RUPS,namun setelah Tergugat Il melaksanakan RUPS, Penggugatsendiri yang menolak hadir.. Dewan Komisaris PT. PNN tidak pernah memanggil sendiriRUPSBahwa Anggaran Dasar PT. PNN dan UUPT, tidak mengatursanksi hukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidakatau terlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat(2) dan (6) jo.

PNN,berwenang meminta kepada Direksi atau Dewan Komisarisuntuk menyelenggarakan RUPS dan seandainya Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, makaPenggugat selaku pemegang saham dapat mengajukanpermohonan izin kepada ketua pengadilan negeri untukmenyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi/Dewan Komisaristidak melakukan pemanggilan RUPS;Pasal 79 ayat (2) dan (6) jo.

RUPS untuk memberhentikanTergugat IlBahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Anggaran Dasar PT.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 13 dan angka 14halaman 5 serta angka 15 halaman 6, pada intinya mendalilkan yangberwenang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama danpemanggilan RUPS,. ;26.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena padasaat RUPS pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 turut dihadiriPenggugat hadir pada saat RUPS tersebut, sehingga SAH dan beralasanhukum RUPS sebagaimana diatur UU PT No.40/2007 Pasal 106 ;27, Bahwa Penggugat telah mengakui mendapatkan undangan RUPStanggal 15 Desember 2019 via email, tentang RUPS dilaksanakan padatanggal 30 Desember 2019, karena sebagian besar pemegang sahamtidak bisa hadir maka RUPS diundur tanggal 16 Januari 2020.

Tidakberalasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan RUPS penuhrekayasa karena saat RUPS tanggal 16 Januari 2020 dihadiri juga olehHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN BtmPenggugat. Oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan RUPStersebut penuh rekayasa, maka Penggugat yang harus membuktikannya(Vide KUHPerdata Pasal 1865) ;28.

I, Il 16, 18) keterangan saksi T.I, Il bernama Ganiyang menerangkan bahwa pada RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri olehselurunh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasukdidalamnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il), dipimpin oleh Komisaris(Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugatkeluar dari rapat (walk out) karena terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain dapat diperoleh faktadipersidangan yang pada pokoknya

RUPS keputusan yang diambil adalah suaradari para pemegang saham, yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggarandasar, sehingga apabila Penggugat (sebagai Direksi) merasa keberatanterhadap keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 yangmemberhentikan dirinya sebagai Direktur PT.

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

dandaftar hadirnya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untukdibuatkan Notulen RUPS dan daftar hadirnya ;Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada NotarisHj.Rika Adrianti, S.H., dan selanjutnya Notaris Hj.Rika Adrianti, S.H.menyetujui apa yang saksi jelaskan kepada terdakwa, danmemerintahkan saksi untuk membuat draf Notulen RUPS dan daftarhadirnya ;Bahwa selanjutnya saksi membuat Notulen RUPS Luar Biasa dandaftar hadirnya, tanggal 12 Desember 2009, dan setelah selesai ditik,lalu

Winotomembuatkan Notulen RUPS Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadi danDaftar Hadirnya, dan atas izin dari saksi, lalu Sdr.

BahililLahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dan tidak pernahmenandatangani Notulen RUPS ;Dengan demikian perbuatan Sdr.Fero Zainudin yang menyerahkanNotulen RUPS LB PT.Bina Ardi Abadi dengan memalsukan tandatangan Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur) dan Sdr. BahlilLahadalia, S.E. (Komisaris Utama) untuk disampaikan kepadaNotaris Sdr.

Bahlil Lahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dantidak pernah menandatangani Notulen RUPS PT.Bina Ardi Abadi,sehingga menimbulkan kerugian yang nyata karena hilangnyasaham Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur), Sdr. Bahlil Lahadalia,S.E. (Komisaris Utama).

terdakwa, disertai dua orang saksi yang ikuttanda tangan Akta tersebut, yaitu saksi Winoto dan saksi DwiIndawati ;Bahwa benar tidak pernah ada RUPS maupun RUPS Luar BiasaPT.BINA ARD!

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

., dimana Penggugat jugamempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggalPAGE28 Januari 2013 ;b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilaibenar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;Cc.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkanDalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikiantanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPSsudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;d.

TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atautidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh parapenghadap ; Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadapkebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakahmekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalahsejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuantanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaranmateriil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yangsemestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata UsahaNegara iBerdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalahkabur atau Obscuurlibe!

Bahwa yang didalilkan olen Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyaadalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yangdilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebutadalah Pengadilan Negeri;5.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Halaman 121 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis

lain yang membuat Pelawan/Tergugat TIDAKSETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSANDALAM RUPS LB YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAKDITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT karenaternyataKeputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimanatertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalahtidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena halhalsebagai berikut : Bahwa sesuai dengan agenda RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat

Bahwa dengan demikian Keputusan RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei2012 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat bagi PT.

DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTIDENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LBTERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT,namun didalam Gugatannya Terlawan/Penggugat justrumemaksakan agar Pelawan/Tergugat untuk tunduk, patuhmelaksanakan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,sementara Terlawan/Penggugat sendiri selaku pihak yang setujudengan Keputusan RUPS LB tersebut, sehinggaTerlawan/Penggugat ikut menandatangani sebanyak 2 (dua) kalitanda tangan dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,

terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izinkepada pemegang saham untuk

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang berbunyi : Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)Halaman 59 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btmorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS.2.

Setelah risalah RUPS dibuat oleh NOTARIS dalam hal risalahyang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu, kKeputusanRUPS mengikat kepada para pemegang saham dan perseroan,terhitung sejak Notaris membuat Risalah RUPS dalam aktaNotaris.Hal ini ditegaskan dalam pasal 90 ayat (2) UU PerseroanTerbatas no. 40 tahun 2007, yang mengatakan Tandatangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta NotarisBahwa likuidator tidak berhak atau tidak dapat

Sintai Industri Shipyard kepada Notaris Yola Yostiwanti,SH, M.Kn. diberi tanda bukti P.I3B ;Foto copy Notulen Rapat Umum Para pemegang sahaM ( RUPS) PT..Sintai Industri Shipyard, tanggal 20 April 2013; diberi tanda bukti P.I3C ;Halaman 62 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm10.11.12.13.Foto copy Daftar hadir RUPS PT.

Komisaris Utama : Wulan AriyatiHalaman 71 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm d.Komisaris : Raden Tusrinyang mana hasil RUPS ini telah pula dituangkan dalam Akta Notaris (bukti P 2 dan Bukti PI3A) dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI (buktiP3 dan PI3B); Bahwa hasil RUPS tersebut memberhentikan Tergugat Il asal / TergugatIntervensi Ill dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal14 Januari 2013 dan terhadap keputusan RUPS tersebut, Tergugat II asal /Tergugat Intervensi

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasaHal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapbkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Hal. 36 dari 81 hal. Put.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Nomor 1476 K/PID.SUS/2016 RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 FebruariRp 30.800.000,002012 ;52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro MalokRp 5.000.000,00tanggal 20 Februari 201253. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 FebruariRp 10.000.000,002012 ;b4. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalamRp 3.600.000,00rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;5.

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembalikepada Dewan Komisaris; ataub.

maka ia mengajukansurat kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS.

Prosedur untuk RUPS, pengangkatanHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN Btmdireksi dan menjalankan perusahaan, membagi keuntungan sudahdiatur dalam anggaran dasar tersebut; Bahwa dalam Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang PerseroanTerbatas : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang saham menyetujuldiadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

., di Batam,(vide bukti P7) maka RUPS lainnya adalah Rapat Umum PemegangSaham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan;Menimbang, bahwa tata cara RUPS menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan

DewanKomisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

BMW tidak dapatdiganti begitu saja sekalipun melalui RUPS. Dalil ini sesuai denganpendapat ahli yang menyatakan :Tampaknya UU PT menganutfaham institusional yang berpendapat bahwa RUPS bukan sumbersegala sumber dari perusahaan, karena sumber utama adalahanggaran dasar tentu disamping undangundang. Menurut faham inidireksi dan komisaris bukan bawahan RUPS. Berdasarkan haltersebut maka RUPS tidak dapat memberhentikan direksi danHal 14 dari 49 Hal.

Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimanadimaksud pada ayat (2) memuat pula ketentuanmengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonanpemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS,kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat, sesuaidengan atau tanpa terikatpada ketentuan UndangUndang iniatauanggaran dasar dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS. maka adalah benar dan

Russel Tambunan dalam penyelenggaraanRUPS 13Desember 2013 telah menetapkan mengenai halhal itu sebagai berikut :a. tenggat waktu pemanggilan RUPS adalah 10 (sepuluh)hari terhitungsejak tanggal pemanggilan hinggatanggal RUPS dan dalammenghitung hari, tangalbemanggilan dan tanggal RUPS tidak dihitung.b. panggilan RUPS'~ dilakukan dengan surat tertanggal6 Desember2013 yang dikirim secara tercatat melalui JNE Jakarta, Jalan RayaTomang Raya nomor i1pada tanggal 6 Desember 2013 itu juga.c. tempat RUPS

Sesungguhnya RUPS 13 Desember 2013 itu merupakanpelaksanaandari Penetapan PN ~ Jakarta Pusat nomor 302sebagai payunghukumnya dan Penetapan PN Jakarta Pusat ada landasannya dalamUndangUndang, yaitu Pasal 80UU PT.Oleh karena itu RUPS 13 Desember 2013 penyelenggaraannya adalahsah, keputusannya sah, Akta BA RUPS 16, Akta PKR 18 sah dengansemua akibat hukumnya.14.

Pasal 94.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian danpemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan,penggantian dan pemberhentian tsb,(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunyapengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi makapengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota Direksimulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.