;b Apakah kepemilikan Dusun Dati Tumalahu yang diteguhkan kebenarannyasesuai putusan a quo adalah keputusan hak kepemilikan karena posita angka1, angka 2 adalah dasar dan penetapan (Belissingren) merupakan isi yangseterpenting dari suatu putusan yang intinya, Hanya Bersifat Declaratoiryaitu menentukan hubungan hukum yang menyatakan hukum yang berlakuIn Concreto antara pihak yang berperkara dan hanya mengikat atau berlakubagi pihak yang berperkara saja, maka di petitum angka 2 Penggugatmeminta ...

konsiruksi hukum dari logika hukum yang bersifat normatif yangbersesuaian dengan fakta, bukan logika umum dan hanya sekedarpendapat yang dibangun dengan sikap tendensius dan subyektifitas,sebagaimana pertimbangan Judex Facti Hakim banding dalam perkarain litis.Putusan Judex Facti Banding yang dilatari dengan pertimbangan hukumyang bertentangan dengan hukum, jelas tidak memenuhi kualitas dankualifikasi sebagai hukum dalam arti bentukan hakim (judge made law).Putusan Hakim, bukan sekedar norma kongkrit (Concreto

ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum pokok sengketa diperiksaakan memutus eksepsi tentang kompetensi kewenangan relatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam upaya mencari dan mendekati makna atauhakekat hukum dan keadilan in concreto

/n concreto tidak pernah ada satu punputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam hal mengenai pendaftaran merek"MAXSTAR" milik Tergugat; Bahwa Penggugat untuk dapat mendalilkan bahwa Tergugat beritikadtidak baik dalam memohonkan pendaftaran merek "MAXSTAR" haruslahterlebin dahulu melakukan upaya gugatan oleh Penggugat dengan upayapengajuan gugatan tersendiri kepada Tergugat terpisah dengan perkaraini, halmana gugatan tersebut tidak

In concreto factum, Perjanjian Kerja Pasal 24telah mengatur norma dan mekanisme PENYELESAIANPERSELISIHAN sebagai berikut:24.1. Apabila terjadi perselihan antara kedua belah pihak mengenai isidari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarahdan mufakat antara kedua belah pihak.24.2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, makaterhadap halhal yang bersifat teknis akan diselesaikan melaluiBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).24.3.

Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan Jika yangterjadi in concreto adalah wanprestasi;3.

Kedua, apakah butirbutir dalam Surat Keputusan Bersama tentangKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu seluruhnya atausebagian norma dalam butirbutir Surat Keputusan Bersama tentangKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengandung frasa ataurumusanrumusan yang longgar sehingga ketika ditafsirkan danditerapkan oleh lembaga pengawas, (Mahkamah Agung dan KomisiYudisial) pada peristiwa in concreto dapat membahayakankemerdekaan hakim dalam menafsirkan fakta maupun normaundangundang.Berdasarkan Pasal 39

., mengenaipemilikan atas tanahtanah aquo yang sedang diprosespemeriksaannya di Pengadilan Negeri Manado.In concreto, pemenuhan terhadap tuntutan Para Penggugatdalam perkara ini sebagaimana yang telah dikemukakandalam petitum gugatannya, adalah lebih berdasarkanhukum yang berkeadilan apabila telah adanya putusan inkracht yang ada menyatakan bahwa Para Penggugat dalamperkara ini benar mempunyai hak kepemilikan atas tanahtanah yang dimaksud dalam objek objek in litis.Sebaliknya, adalah sangat tidak

menjelaskan", sebagaimanapendapat Para Tergugat yang salah, keliru, tidak benar dan tidak tepat tersebut,melainkan cukup menyebutkan" saja apa yang menjadi batasbatas dari masingmasingobyek sengketa tersebut; Berbeda halnya dengan penyusunan dalil atau positsgugatan yang memang harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap, seperti halnya"dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara pidana";Bahwa, dalam penerapan aturanaturan hukum yang ada/berlaku (in abstracto)terhadap kasuskasus hukum kongkrit (in concreto

Karena putusanhakim itu pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telahditetapbkan dianggab benar, sehingga memperoleh kekuatanpembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baikantara pihakpihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga.Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas,atau sebagai persangkaan saja.

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Bahwa selain modal sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat in concreto anaksulung Tergugat I juga terlibat aktif membantu Tergugat I mengurus apa sajakeperluan Tergugat I atas PSPD Reo termasuk membantu pengurusan peningkatanstatus PSPD ke SPBU sehingga berdasarkan rangkaian kenyataaan tersebut, makapada tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I secara sukarela memberikan kuasa kepadaPenggugat untuk bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan SPBU Reodan termasuk pengelolaannya;.

Dikatakan pulaoleh Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuranbagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaanyang in concreto terjadi.

Hal tersebut adalah sesuaidengan alasan tidak terpenuhinya batasan kelalaian sesuai teori yang diuraikandi atas, yaitu cukuplah yang menjadi dasar dijadikan tolak ukur culpa adalahukuran kehatihatian in concreto (Sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat.Dan bersesuaian pula dengan keterangan ahli, yaitu kKeterangan ahli EduardusMario Bo, SH. MS, dan ahli Setiyono, SH.

sebuahbangunan hukum perlu dilihat konteks perspektif dan spiritnya, mengapa sebuahaturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) danyang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkret dan individual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks dan latarbelakang sosial kemasyarakatan in concreto

Kedua : Karena itu sebagaikonsekuensinya tidaklahrelevan untuk menonjolkanberapa besar sebenarnyakeuntungan in concreto yangdi terima oleh Drs.Roeswardiyatmo, M.Pd.secara pribadi, melainkansudah cukup apabila sudahterbukti bahwa mempunyaitujuan untuk menguntungkandirinya sendiri atau oranglain atau suatu korporasidengan melakukan perbuatanmelawan hukummenyalahgunakankewenangan yang dapatmenimbulkan kerugiankeuangan negara.

melaluiPengadilan maka Tergugatlll terlebin dahulu haruslah memintafiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan bukanmelakukan lelang umum atas kekuasaan sendiri;36.Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaanpra lelang oleh TergugatIV serta pelaksanaan lelang olehTergugatV secara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum sebab sebagaimana yang telah Penggugaturaikan diatas bahwa disatu sisi Tergugatlll yang dalam hal inimewakili Tergugat dan Tergugatll, in concreto

Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh TergugatIV serta pelaksanaan lelang oleh TergugatVsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatasbahwa disatu sisi TergugatlIIl yang dalam hal ini mewakili Tergugatdan Tergugatll, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain TergugatIll tetap membiarkan TergugatIV melakukan rencana kegiatan

Serdang in casusecara yuridis adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yangberwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yangdipisahkan (vide Pasal 1 angka 12 jo Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada terbukti atautidaknya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwadalam kasus in concreto

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwapenjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang penggantikepada Terdakwa tidak inherren terhadap bentuk kerugian negara yang timbulkarena perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depanpersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwamaupun alat bukti lain dalam kasus in concreto bahwa Terdakwa dipandangtelah merugikan kKeuangan Negara senilai Rp.187.915.423,00 (Seratus DelapanPuluh Tujuh

Sere Trinitatis Pratama in concreto sebagai subyek hukumyang saat ini mewakili kepentingan hukum dari PT. Sere TrinitatisPratama karena selaku Pembeli saham perseroan yang berikhtikad baiksedangkan Penggugat mengadakan hubungan hukum sebelumterjadinya pengalihnan / pembelian saham dengan Tergugat 1 selakuDirektur Utama PT.

ternyata gugatan Penggugat baik dari sumber, bentuk maupunwujudnya, Penggugat secara tidak sadar telah mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang terkandung dalamtuduhan Penggugat tentang adanya suatu penipuan atau tipu muslihat didalam perikatan jual beli tanah dengan syaratsyarat adanya wanprestasiyang termuat dalam perikatan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat telah keliru merumuskan dalil onrechtmatige daaddalam gugatannya karena yang terjadi in concreto

tadiadalah benar;Bahwa memperhatikan keseluruhan akteakte Notaris yang menerapkanperjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan maupun terbit danpelaksanaan Sertifikat Hak Tanggungan yang melibatkan Turut Terlawan danTurut Terlawan Il ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukanadanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidakpatut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (prikemanusiaan) olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat secara in concreto