9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Pemohon hadir sendiri (in person) ke persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkanoleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkanketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg juncto Pasal 27 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

tersebut, MajelisHakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yangberperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh menasehatiPemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon disetiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampaiputusan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (

tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas,atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikansebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayangantara pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 UndangUndang Nomor1

1974Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaranteruS menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumahsekurangkurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pergimeninggalkan Pemohon dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi secarajelas dan pasti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteriatau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itumembuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami danantara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajyibmenceraikannya dengan talak (satu) bain;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

, apakah rumah tangganya telah nyatanyata sudahpecah atau masih bisa diperbaiki lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menyatakan bahwaapabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hatikedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

antara Pemohon denganPemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai,dan tidak pernah keluar dari agama Islam; dan tidak ada orang lain yangmembantah, menyangkal atau mempermasalahkan hubungan Pemohon dan Pemohon II sebagai suami isteri; Bahwa pada saat ini Pemohon dan Pemohon II tidak sedang terikatperkawinan dengan orang lain; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai tiga orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,dan karenanya Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagaibukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon danPemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pihak Termohon hadir dalam sidanglalupemeriksaan perkara dilakukan dan Pemohon menyatakan mencabutperkaranya ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selaluhadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir pada sidang pertama, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah hadir di persidangandan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon menyatakan mencabutkembali gugatannya, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan denganmenyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut.Hal. 4 dari 6 Hal.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telahmelanggar Sighat Taklik Talak;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Pemalang, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:Halaman 2 dari 9 putusan Nomor1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satukhuli Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl!

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang Nomor : 1559/017/XII/2016 tanggal 12 Desember2016 yang telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.2;Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 putusan Nomor1.

terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasukkewenangan Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, MajelisHakim terlebih dulu) memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, berdasarkan posita point 1 (Satu) yang didukungdengan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukanpernikahan menurut agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalamperkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor1

cukup dan dicappos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alatbukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang HukumPerdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islamdan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1

tidak mungkin lagidapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makamempertahankan perkawinan seperti itu adalah siasia dan akan menimbulkanmudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untukdipertahankan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figiyyahsebagai berikut:Cella) Gila lS pads ts Lhal) adsArtinya : Mencegah ternadinya kerusakan didahulukan darn padamengharap kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwasuami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudahmerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak adaharapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untukmengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Penetapan Nomor1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (....:ecesseeeseeees ) dengan Pemohon II(cee ceeeeeeeeeee eee ) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1995, di KampungPenosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;3.

Penetapan Nomor1. ....ee eee eee eeeeees , di bawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa benar Pemohon dan Pemohon II suami isteri, menikah diKampung Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten GayoLues pada tanggal 13 Juni 1995, Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;Bahwa, saksi tidak hadir pada acara aqad nikah mareka, namunsaksi ikut hadir pada acara pesta perkawinan mareka dan saski yakinmareka

dalam kitab anat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi:sadbirg caly 925 yo alag ping airua pS al pol le TISix sgtalll n99Jar0Nomor1

Sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambiltersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan samasekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.MshMenimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkapdipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit Amplifier merkBMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (Satu) buah kotak amal yangberisi

sendiri dari terdakwa, karenaterdakwa sadar bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk BMB, 1 (satu) unit DigitalEcho Mic Preamplifier, 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp39.850, terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000 (seribu kertas), 8 (delapan)lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enam puluh) buah uang koinpecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam) buah uang koinpecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp 500 (limaHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor1

Seram Bagian Barat sebagai pemilik 1 (satu) unit Amplifier merkBMB, 1 (satu) unit Digital Echo Mic Preamplifier, 1 (Satu) buah kotak amal yangberisi uang sebesar Rp 39.850, terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 1000(seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enampuluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam)buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koinHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.Mshpecahan Rp

lembar uang Rp 1000(seribu kertas), 8 (delapan) lembar uang Rp 2000 (dua ribu kertas), 60 (enampuluh) buah uang koin pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah), 56 (lima puluh enam)buah uang koin pecahan Rp 100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang koinpecahan Rp 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp 1000(seriou rupiah), 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).yangtelah disita dari Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Mesjid AtTaqwa;Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor1

Duaribu rupiah (dua ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2017/PN.MshDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, olehSamuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H danRivai Rasyid Tukuboya, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugattetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Putusan No. 0213/Pdt.G/2016/PA.Prgiberkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

untukmendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagihidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatanperkawinannya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suamiistri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yangcukup bahwa antara suami isiri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiistri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Pasal 27 Ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugattersebut dapat diputusdan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telahmohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Parigi

TergugatRekonvensi .MELAWANTERGUGAT (alm), Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 14 April 1982,Tempat Tinggal : Dukuh XXXXXXXX, Rt.06/Rw.01, DesaXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, JenisKelamin : Laki laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia,Pekerjaan : Karyawan Koperasi, Status : Kawin, Pendidikan :SLTA, Dalam hal ini dikuasakan kepada: XXXXXXXXAdvokat/ penasehat Hukum pada Kantor XXXXXXXX, Beralamat di Jl.XXXXXXXX Jepara (59412) Berdasarkan surat kuasa khususHalaman I dari 29 Putusan Nomor1

Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun (bada dukhul) atau telah rukun baik layaknya suami istriselama 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan dan telah dikaruniai seorangHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Padt.G/2016/PA.Jepr.anak perempuan yang bernama : XXXXXXXXXXX, umur : 5 (lima) tahun,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatbaik baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2011 tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan Gugatan Penggugat,Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT (alm))terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm)),3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 benar ;Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.10.11.12.Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, bahwa yangbenar anak kami bernama : XXXXXXXX, umur 5 tahun diasuhPenggugat bersamasama dengan Tergugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 huruf (a), (b), (c), tidak benar,bahwa yang benar tidak terjadi hal sebagaimana didalilkan Penggugattersebut ;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, bahwa yangbenar Penggugat nuzus

Surat surat :Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat KonvensiNIK XXXXXXXX bermeterai cukup yang telah dinasegelen serta telahpula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.1) ;1.2.

permohonan atas nama:Herlinawati, bertempat tinggal di Dusun Taepi, Rt. 03/ Rw. 01 DesaMonterado Kecamatan Monterado KabupatenBengkayang , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkayang pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor1

,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor1/Pdt.P/2020/PN Bek tanggal 8 Januari 2020, dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Penggantidengan dihadiri Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim Ketua,Ari, S.H. Hendri lrawan, S.H..,M.HumPerincian biaya:1. Pendaftaran ...........cccceeeeeees : Rp30.000,00;2.

relatif Pengadilan AgamaSendawar.Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang,Penggugat telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang AdministasiPerkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan Tergugat telah dilakukansesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2022/PA.Sdw.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai seorang anak lakilaki yangbernama MOCH RIFKI ADITYA lahir pada tanggal 27 Desember 2007 diSurabaya ; Bahwa saksi tahu MOCH RIFKI ADITYA adalah anak Pemohon yang nomor1 (satu) dan belum mempunyai akte kelahiran ; Bahwa saksi tahu karena ketidaktahuan Pemohon tentang pencatatandan pendaftaran kelahiran, sejak kelahiran anak Pemohon belum didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil ; Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini gunamengurus

Bahwa saksi thu MOCH RIFKI ADITYA adalah anak Pemohon yang nomor1 (satu) dan belum mempunyai akte kelahiran ; Bahwa saksi tahu karena ketidaktahuan Pemohon tentang pencatatandan pendaftaran kelahiran, sejak kelahiran anak Pemohon belum didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil ;e Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mengurus aktakelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagaimana kepentingannya ;Menimbang, bahwa berhubung dengan buktibukti surat maupun buktisaksisaksiyang diajukan

tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja membakar yang mendatangkan bahaya maut bagi orang lain, perouatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika Terdakwa bemiat berladang untuk menanam padi di lahanseluas 1,5 Hektar milk sdr Aan yang Terdakwa piniam fhanya, selanjutnyaTerdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut,Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor1

selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan PulauMalan untuk di proses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun2003 tentang Pengendalian Hutan dan Atau Lahan ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsiatas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor1

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh) metersaja dari jalan raya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksnbahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa adalah lahan garapan danyang terbakar saat itu seluas setengah hektar ;Bahwa akibat yang di timbulkan karena perbuatan Terdakwa menambahpekat

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;bahwa setelah itu saksi dan rekannya mencari Terdakwa dan kemudianmembawa Terdakwa beserta Barang Bukti untuk membakar lahantersebut ke kantor Polsek Tws Garing dan P Malan di untuk Proses Lebihlanjut ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.KsnBahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh)

Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakanprosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit ;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksn4.

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

tersebut, MajelisHakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telan retak dan pecah, halmana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hokum bahwa cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesual alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Putusan No. 3661/Pdt.G/2020/PA.PmlPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatmenurut hukum;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor1/Pdt.G/2017/PN.

Nomor1/Pdt.G/2017/PN Tim., agar perkaranya yang telah diputus oleh PengadilanNegeri Kota Timika Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Tim., tanggal 6 Maret 2017diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTerbanding yang dibuat oleh IRFAN FAKHRUDDIN SYAM, SH. M.Kn.

/PT JAP.Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal Nomor1/Pdt.G/2017/PN. Tim.

Peradilan Umum, UndangUndang No. 4Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan ketentuan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Rbg(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura), dan ketentuanketentuan hukum lainnya yang berhubungandengan perkara ini.MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor1

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, dan sampai saat ini Pemohon danTermohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun,selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak salingmengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yangsudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama lebihdari 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalserta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.1) berupa Kartu TandaPenduduk, bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3, berupa AktaKelahiran anak Pemohon, menjadi terbukti bahwa anak Pemohon yangbernama Ningrum adalah anak kandung Pemohon yang lahir 07 Agustus 1999(umur 14 tahun, 6 bulan), maka berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor1

Tahun 1974, Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonandispensasi nikah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat P.4, dan P.5, berupa suratpemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah(model N8), dan penolakan pernikahan (Model N9), yang diterbitkan KantorUrusan Agama Kecamatan Bandungan, maka untuk melakukan pernikahantersebut terlebih dahulu harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 mengatur

swlils > prio ale ul>Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jis.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 10 bulan lebihantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidaksaling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inores Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban