9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23 22,8LU dan 9845 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256*LU dan 9845 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 9845 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (batas luar lokasi izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (batas luar lokasi izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (batas luar lokasi izin)i. 02 23 35,0LU dan 98 45 20,0" BT (batas luar lokasi izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23) 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 28,9LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalampeta skala

No. 1229 K/PID.SUS/2013h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata arealpenebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);Sebagaimana diatur

No. 1229 K/PID.SUS/2013koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di DesaParsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan,menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan lintang Utara pada layar GPS,yang setelah diplot ke dalam peta pada skala 1: 250.000 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/KptsII/2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyataareal penebangan pohon kayu tersebut berada pada kawasan HutanLindung;5.

Kegiatan Usaha Hilir.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan ataubertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan, dan/atau Niaga.11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lainHalaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pikdan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pik12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitasdan sarana pelabuhan

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;20. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;21. Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;37. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;38. KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama SLAMET PRIYADI, terdiri dari :40. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;46. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;47. Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama ARBAYAH, terdiri dari :49. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;55. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;56. dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.57. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran atas nama IRANA YANTI, terdiri dari :58.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;64. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;65. dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.66. 1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.Hal. 15 dari 222 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI,S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;e 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukurKantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat namapemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;e dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakmenanggapinya;9. H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;55.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;56.dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.Hal. 218 dari 222 hal. Put.

Keadaan Umum: Kesadaran tampak mengantuk (nilai empat belas dari skala limabelas); Tandatanda vital : Tekanan darah seratus empat belas per tujuhpuluh dua millimeter air raksa (114/72MmHg), frekuensi nadi tujuhpuluh delapan kali per menit (78x/menit), frekuensi pernapasan tujuhbelas kali per menit (17x/menit);b. Pada dahi sebelah kiri, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeterkali empat sentimeter (6 cm x 4 cm), warna merah kebiruan, terdapatnyeri tekan;c.

Pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu Sembilan belas, kesadarankorban membaik (sadar penuh, nilai lima belas dari skala lima belas)mpasien/korban memutuskan untuk pulang dan selanjutnya pasien/korbanmelakukan pengobatan rawat jalan;KESIMPULAN : Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang lakilaki yang berumur 40Tahun ini ditemukan;1. Adanya luka memar pada dahi sebelah kiri dan kelopak mata atas kiri.Terdapat luka lecet pada lengan bawah bagian belakang kanan danpada paha bagian depan kanan.

B/2019/PN Smr Kesadaran tampak mengantuk (nilai empat belas dari skala limabelas); Tandatanda vital : Tekanan darah seratus empat belas per tujuhpuluh dua millimeter air raksa (114/72MmHg), frekuensi nadi tujuhpuluh delapan kali per menit (78x/menit), frekuensi pernapasan tujuhbelas kali per menit (17x/menit);b. Pada dahi sebelah kiri, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeterkali empat sentimeter (6 cm x 4 cm), warna merah kebiruan, terdapatnyeri tekan;c.

Pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu Sembilan belas, kesadarankorban membaik (sadar penuh, nilai lima belas dari skala lima belas)pasien / korban memutuskan untuk pulang dan selanjutnya pasien / korbanmelakukan pengobatan rawat jalan;KESIMPULAN:Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang lakilaki yang berumur 40Tahun ini ditemukan;Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 825/Pid. B/2019/PN Smr1.

baik yang berupa daratanmaupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan danpemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruangdiatas dan didalam tubuh bumi.Angka (7) : Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untukusaha perkebunan.Angka (8) : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atauperusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.Angka (9) : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala

25 hektar atau lebih harus memiliki ijin usahaperkebunan; Bahwa, tidak semua jenis tanaman termasuk dalam tanamanperkebunan, karena ada kriteria yang sudah ditentukan untuk di wilayahKabupaten Landak sendiri yang termasuk tanaman perkebunan adalahKelapa Sawit, Kelapa hibryda, Karet, Kopi, Kakao, Pinang, Kemiri dan Tebu; Bahwa, yang termasuk dalam kategori pekebun adalah orang yangberpenghasilan rendah dan berdomisili di sekitar Kebunnya serta mengelolausaha perkebunan yang luasnya tidak mencapai skala

Pelaku Usaha Perkebunanmasuk dalam kategori Pekebun, karena Terdakwa akan menanami lahantersebut dengan komoditas atau jenis tanaman perkebunan; Bahwa, Terdakwa tetap tidak dapat dibenarkan membuka lahandengan cara di bakar; Bahwa, menurut pendapat ahli, Terdakwa adalah termasuk kategoriPekebun sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi : Pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala

Sebab Tergugat hanya mendapat teguran, pembinaandan pendataan saja dari PIHAK KEPOLISIAN setempat sebabTergugat hanya bermain kartu dengan skala kecil (kalah bayarROKOK ).

dengan Tergugat rukuntenteram dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat suka main judi dan seringmembuka aib keluarga ke orang lain dan puncaknya sejak Januari 2014antara tinggal selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalildalilPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bermain judi hanyaHal.8 dari halaman 11bermain kartu dengan skala

Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) eksemplar Sertipikat dileges (dilakukan pemeteraian) Kantor Pos(Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama pemegang hakSOEDIBIJO (18091949), berikut Surat Ukur Nomor0094/NGALIYAN/2011, tanggal 25 Juli 2011, Peta Objek SHM Nomor: 4327/ Kelurahan Ngaliyan dengan skala 1;1000,Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000

Ngaliyan dengan skala 1;1000, Peta Rencana Pembangunan Pagar Tembok dan Talud dengan sekala1;1000,Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 128/Pid/2021/PT SMG Surat Pernyataan di atas meterai atas nama SUPRIYANTO, tertanggal30 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama NANANG ADI HIDAYAT,tertanggal 29 September 2019, Surat Pernyataan di atas meterai atas nama WAWAN SUPRAPTO,tertanggal 29 September 2019,terlampir dalam berkas perkara. 12 (dua) lembar triplek warna coklat dengan ukuran

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

Peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Lampung skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 256/KptsII/2000 tanggal 23 Agustus 2000);3.

Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsiLampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018); Bahwa benar lokasi tempat penangkapan udang jenis lobster denganmenggunakan Jjaring yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari batas pantaisampai lokasi diperoleh panjang 1.777 meter.

Telahaan jarak titik koordinatHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liwtersebut berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (satubanding lima puluh ribu) badan Informasi Geospasial tahun 2017; Bahwa dasar hukum untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut (CAL)Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/KptsII/2000tanggal 23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat,yang sekarang telah

beralih menjadi Kabupaten Pesisir Barat) dan petaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan provinsi Lampung sampaidengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK.8096/MENLHKPKTL/KUH/PLA. 2/11/2018tanggal 23 November 2018);Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa I.

Telahan jarak titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Rupa BumiIndonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) badan InformasiGeospasial tahun 2017 dan dasar hokum yang dipergunakan Ahli BAYUOKTAVIARDI Bin BAYUMI HAMID untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut(CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/KptsII/2000 tanggal23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat, yang sekarangtelah beralih

pertemuan tersebut Terdakwa FranchiscaAnggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBNPerubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan TerdakwaFranchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan TerdakwaFranchisca Anggela tersebut maka beberapawaktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi BustamiRahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

,Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,).Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dariNO oO fF &Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikobud RI, maka Rektor UniversitasBangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafelidan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan surat nomor407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBNPuntuk peningkatan sarana dan prasarana

yang memuat 8 (delapan) usulan yang isiusulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihalPersiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulantersebut disusun menurut prioritas

SdaGambar B Sesuai Berita Acara Ukur BPN Tahun 2009 PEN rt oe SKALA 1: $00Pemohon : SNTON KUNART.Letak TanahDesa : KriznKecamatan : KrianNIB 12.10.11.16,00382gl/o.DI302 : 07012009/306Luas MneSidoarjo. ...........6AQaer oe & TOR PERTAN ALANa TEU TIEN'BIDOARIO2/0 bepess Seksi SyigyPenguiurundan Pemlaan Gambar C , TS 60 Batas sengketautara

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi danTergugat ringan tangan;7: Bahwa, pada 18 Januari 2020, terjadi puncak perseliisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugattidak menginginkan usaha yang baru dirintis oleh Penggugat dan Tergugatdan menginginkan skala usaha yang lebih besar, tetapi Penggugatmengingatkan agar bersabar, Tergugat marah kepada Penggugat,kemudian keesokan harinya

Unsur setiap pelaku usaha perkebunan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan / atau perusahaanperkebunan yang mengelola Usaha, sedangkan yang dimaksud denganpekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usahatidak mencapai

skala tertentu ; Menimbang, bahwa oleh karena pekebun sebagai bagian dari pelakuusaha perkebunan dan ternyata pula pekebun merupakan orang perseoranganmaka dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia,dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijike persoon yangmerupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hakhak subjektif danpelaku dalam hukum objektif ; Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa SEHAT HASIBUAN aliasHASIBUAN bin (Alm) M.

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.

Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.

Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000, diberi tandaP.6;. Foto Copy Peta Kebun Kelapa Sawit An. Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000,diberi tandaP.7 ;. Foto Copy Surat Nomor : 593/5707/SJ Perihal Pencabutan WewenangKepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah tertanggal 22 Mei1984, diberi tanda21P.8 ;9.

2223Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IT untuk menguatkan dalildalil bantahannyatelah menyerahkan buktibukti surat yaitu berupa :1.Foto Copy Surat Nomor : S.1792/Set4/2014 perihalpenyampaian salinan Keputusan Menteri Kehutanantentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 30Desember 2014, diberi tandaFoto Copy Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.878/MenhutII/2014tentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 29September 2014, diberi tandaFoto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala

terbatas (HPT) ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakanTergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kawasanhutan, Penggugat mengajukan bukti P.5 yang sangat identik dengan bukti T.II.2 yaituberupa foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.878/MenhutI/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September2014, bukti P.6 yang sangat identik dengan bukti T.II.3 yaitu berupa foto copy PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala

Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000 ;Menimbang, bahwa apakah bukti Penggugat bertanda P.5 s/d P.7 tersebut telahmembuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undangundang Nomor41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan olehHal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN32Menteri untuk memberikan

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI kemudian padahari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi ZAKARIA, saksiTIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan BukitPesagi Skala Brak sesampainya di bengkel menemui terdakwa

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkaraterpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00wib, saksi ZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya

terdakwamenyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi masingmasing telah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 ZAKARIA bin GUDAK (Alm), pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan NURTIO(pemilik mobil) bersamasama dengan HERI ANDRIAN pergi ke bangkel mobil diJalan Bukit Pesagi Skala

yang saya pegang atas nama Abd.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakn tidak mengajukan replik; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan buktibukti suratberupa: Bukti surat P1Bukti surat P2Bukti surat P3Bukti surat P4Bukti surat P5Bukti surat P6: fotocopy Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama pemegang hakABDUL RAKHMAN dengan penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional RI Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Agustus 2005;: fotocopy Peta Situasi skala

tersebut dengancara membeli dari Firdaus Wahid sebagaimana surat Akta JualBeli No. 355/BLKP/XII/ 1989 tanggal 29 Desember 1989, dimana batas tanah obyek jual beli tersebut adalah:Utara : dengan tanah Buramin; Timur : dengan tanah Jamaluddin;Selatan : dengan jalan raya; Barat : dengan tanah Rahim; Dimana jika dihubungkan dengan bukti P2 berupa Peta Situasi skala 1 : 50.000,jualbeli antara Firdaus Wahid dengan Tergugat pada bagian Timur obyek jual beliadalah melampaui batas dengan mengatakan obyek

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirBerdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil,Pelanggan Kecil, transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannyamelalui penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Bahwa berdasarkan

Gas Bumi, BadanHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

Bahwa kami beracuan bahwa Hukum adalah alat untuk menciptakankeadilan namun tidak berlaku dalam perkara ini karena putusanHakim tersebut malahan menimbulkan rasa ketidak adilan karenaHalaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT.BJM16.1718.19.20.tidak tepatnya langkah yang diambil oleh majelis hakim dalammemutus perkara ini;Bahwa sebagaimana Tujuan Hukum yang di sampaikan oleh GustavRadbruch terdapat skala prioritas dalam penegakan hukum untukmenciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat

Bahwa skala prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuanhukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Bahwa kemudian terungkap Fakta dalam persidangan hakim tidakmempertimbangkan proses yang telah di lalui dalam memutuskansuatu perkara;Bahwa proses yang di maksud adalah proses beracara sesuai denganHukum Acara Perdata yang berlaku di indonesia;Bahwa kiranya Memang yang menjadi keputusan Putusan NO (nietontvankelijke verklaard) terhadap gugatan penggugat makasepatutnya di