Ditemukan 4988 data
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
181 — 60
yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan,sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantahkebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukumyang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Terdakwa : Drs. Edy Raya, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Lina Sulu, S.Sos
118 — 94
4.750.000 1.450.000Pengurang: 4.205.205 4.205.205PPH 21 118.070.0000 4.750.000 122.820.000 PPh 22Kerugian Keuangan 32 Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa II LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
179 — 91
POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
189 — 87
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai
125 — 97
Soft competency pejabatstruktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan untuk masingmasing jabatan, yang diperoleh melaluiAssessment Center sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai Assessment Center DepartemenKeuangan.Halaman 12 dari 71 halaman.
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
202 — 81
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotismeiv.
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
75 — 88
yang tidak berdasar, karena BKN berwenangmelaksanakan perundangan di bidang kepegawaian sehingga harusmenjadi rujukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIdalam melaksanakan pembayaran Pensiun.11.Bahwa hakhak lainnya atas meninggalnya Jon Kendi Saragih sepertiTabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian dapat diajukan oleh ahliwaris apabila telah mendapatlan Penetapan Ahli Waris oleh PengadilanNegeri dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIsebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
74 — 12
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
265 — 113
Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib datang anggotaGartap/1 Jakarta lalau membawa Saksi dan anggota TNIlainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan orang sipilyang diamankan dibawa oleh petugas BNNP Jakarta.Him 16 dari him 53 Putusan Nomor : 10K/PM T II/AD/III/2020Menimbang,Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya yang juga merupakanTerdakwa sipil dalam Berkas Perkara lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kepala Rumah TahananKelas Jakarta
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
Pantas Gultom Als. Pantas
145 — 98
alternatif sehingga salah satu sajaterpenuhi Ssudah cukup membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwaTerdakwa dipandang terbukti dengan sengaja memberi sarana menyuruh untukmemasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan meninggal dunia dariDesa Janji Matogu No: 109/079/2009/ VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 sehinggamenyebabkan terbitnya Akta Kematian Nomor 1217KM26072019004 atasnama Saksi Roida Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
130 — 112
memiliki kekuatanNUKUM tetap ; 22 22 nn omen nn nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nen en ene n ence nn neeeSurat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan ContohKeputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
78 — 33
Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
215 — 82
MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
789 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Kayan Maylano Sapan
2.Anggris Putra Anoraga
3.Suparman
71 — 47
Bahwa benar Terdakwa3 pada tanggal 5 November 2018sekira 01.45 WITA pergi ke THM DeJavu Club dengan mengendaraiSepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalandibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi2,Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yangakan masuk ke DeJavu Club bertemu dengan Saksi3, Kopda SahriAnsahri, Kopda Puji dan Terdakwa1 serta masih banyak orang sipilyang akan masuk ke DeJavu, saat itu Terdakwa3 bersama rekanrekan berdiri di pinggir
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerusatau untuk sementara waktu tidak lengkap dan tidak sempurna(onvoeldoende gemotiverd) karena tidak mempertimbangkan semuafakta persidangan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menitikberatkanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan juga Judex FactiHal. 42 dari 54 hal. Put.
81 — 33
berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 499/ KEP/IX/2013,tertanggal 27 September 2013 (buktiP18) 5 222222 noon nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn nee Penggugat VI (Dra Yuyu Yuhaeni), menduduki jabatan sebagai KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan KeputusanBupati Enrekang Nomor: 19/ KEP/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 (buktiP7) 544Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa 1 yang padakonsideran menetapkan yang menyatakan bahwa memberhentikan Pegawai negeri Sipilyang
277 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;.Saksi34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;Saksi35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;=z Saksi36, Syafri Maria MS, pelatin dayung Dragon Boat (warga sipilyang diminta sebagai pelatih) ;.Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikansebagai faktafakta hukum.
100 — 15
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
63 — 50
Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !