Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.1) berupa Kartu TandaPenduduk, bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3, berupa AktaKelahiran anak Pemohon, menjadi terbukti bahwa anak Pemohon yangbernama Ningrum adalah anak kandung Pemohon yang lahir 07 Agustus 1999(umur 14 tahun, 6 bulan), maka berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor1

Tahun 1974, Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonandispensasi nikah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat P.4, dan P.5, berupa suratpemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah(model N8), dan penolakan pernikahan (Model N9), yang diterbitkan KantorUrusan Agama Kecamatan Bandungan, maka untuk melakukan pernikahantersebut terlebih dahulu harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 mengatur

swlils > prio ale ul>Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jis.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 10 bulan lebihantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidaksaling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inores Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Penetapan Nomor1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (....... ) dengan Pemohon Il (....... )yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2007, di Kampung Penosan,Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;3.

Penetapan Nomor1...ce eaeeeeeeeees , di bawah sumpahnya memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa benar Pemohon dan Pemohon II suami isteri, menikah diKampung Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten GayoLues pada tanggal 01 Juli 2007, maharnya berupa uang sejumlahRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah), Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon dan Pemohon

dalam kitab anat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi:sadbirg ly 925 yo alag ping airua pS al pol le TISix sgtalll 99Jar0Nomor1

uang sejumlah Rp 1.150, (Seribuseratus lima puluh rupiah); Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dalamusia 19 tahun, sedangkan Zainuddin berstatus jejaka dalam usia 23tahun dan tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak adapihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa Pemohon dengan Zainuddin tidak pernah bercerai dantelah memiliki 6 orang anak; Bahwa Pemohon dengan Zainuddin belum memiliki buku kutipanakta nikah karena menikah sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1

Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.tahun dan tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak adapihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa Pemohon dengan Zainuddin tidak pernah bercerai dantelah memiliki 6 orang anak; Bahwa Pemohon dengan Zainuddin belum memiliki buku kutipanakta nikah karena menikah sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Bahwa Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus2002 karena sakit; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat

isinyasebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilikuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Hal .5 dari 11 hal.

Put.No.1164/Pdt.G/2019/PA.Sr.Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untukhidup bersama sebagai Suami isteri, akan tetapi Suatu aqad yang sangat kuat(mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah.Menimbang, bahwa

SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 768/PdtG/2016/PA.Paltanggal 22 November 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 yang dibacakandi persidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalm fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

untukmengabulkan atau tidak permohonan tersebut, maka dalil dalil Pemohonharus dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpaalasan yang jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Putusan No.0252/Pdt.G/2018/PA.NphBahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjukdalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat diwakiliKuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat diwakili Kuasanya bermohonuntuk

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan danketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 8 bulan antaraPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak salingmengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 TahunI989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan selama lebih kurang 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

terdiri dari unsur unsur: ada calon suami, adacalon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada2 )dua (orang saksi nikah danada mahar(maskawin) berupa berupa uang Rp. 1. 0O00(Seribu Rupiah) dibayartunai:Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syaratsyarat dan rukunrukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapatadanya larangan dan/atau halangan pernikahaan menurut syara ,seperti yangdilarang oleh Allah SWT .dalam Surat AnNisa a yat22 ,dan Pasal 8, Pasal9dan Pasal10 Undang Undang Nomor1

Tahun1974 jo ketentuan Pasal29 ,Pasal 40, Pasal41 ,Pasal 42, Pasal42 ,dan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganai tersebut di ataspertinbangan hukum sebag, maka Hakim pun berpendapatpula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksudoleh Pasal2 ayat(1) Undang undang Nomor1 Tahun1974 jo.

Pasal4 ,Pasal14, dan Pasal20 Kompilasi Hukum Islam, m Islamadalah sah menurut huku;Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat,meskipun setelah berlakunya Undang undang Nomor1 Tahun1974 ,sehinggaperkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ,akan tetapi tidak adamaksud untuk menghindar dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danHal. 8 dari letapan NoenP ,. 2062/Pdt.P/2020/PA.Srgrukunrukunya menurut

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan selama lebih dua tahun antara Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Pemohonadalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) harus dinyatakan terbuktikehendak perkawinan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calonisterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, akan tetapipernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anakPenetapan No. 269/Padt.P/2019/PA.Rbg. halaman 7 dari 10 halamanPemohonbelum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor1

1 Tahun1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus memintadispensasi kepada Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) sampai dengan bukti (P.4)serta saksisaksi, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 10 bulan ;Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, telahterdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimalusia Perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor1

berlarutlarutbergelimang dengan dosa, karena teruS menerus terjadi perzinaan antarakeduanya, yang merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Agama,serta akan membahayakan jiwa anak tersebut, jika keduanya tidak diikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halanganuntuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untukmenikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Nomor1

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan selama lebih dari 3 bulan antara Pemohon dan Termohon telahberpisah ranjang serta tidak saling tegur sapa;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

TermohonHal.6 dari 12 hal.Put.No: 0286/Pdt.G/2019/PA.Mntelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan danketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

dirukunkan kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telahberpisah dan tidak berhubungan suami istri;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danranmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesual ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, gugatan Penggugat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telahmeninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakangugatan cerai ini dikabulkan;Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,Hal.2 Putusan Nomor1

Abdul Hanan, umur 65 tahun, agamaIslam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sawing,Hal.4 Putusan Nomor1 192/Pdt.G/2018/PA.SelKeluarahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan merekaadalah suami istri;Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat:Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18Mei 2013;Bahwa saksi

Meterai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 271.000,00( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal.12 Putusan Nomor1 192/Pdt.G/2018/PA.Sel

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Mp.mengabulkan atau tidak permohonan tersebut, maka dalil dalil Pemohonharus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

berani membawa laki laki tersebut ke rumah tempat kediaman bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

perdamaian dengancara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dariTergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin berceraidari Tergugat, dengan demikian maksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagidihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, gunamempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat danTergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai

dari Tergugat telah sesuaidengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugatdi persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak inginmempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakantelah terbukti dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak

cukup dan dicappos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alatbukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang HukumPerdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islamdan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1

Penggugat dan Tergugat, makamempertahankan perkawinan seperti itu adalah siasia dan akan menimbulkanmudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untukdipertahankan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figiyyahsebagai berikut:Cellncral) Gila (gle atde ty Lhal) adeArtinya : Mencegah teradinya kerusakan didahulukan dari padamengharap kemashlahatan ;Halaman 7 dari 10 halaman Put.292/Pdt.G/2018/PA BotgMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud YurisprudensiNomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwasuami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudahmerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak adaharapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untukmengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebutPenggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir dan tidak oula mengirimkan kuasanya meskipun tekah dipanggilsecara resmi dan patut, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim telahmenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1