Ditemukan 5026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Penelusuran terkait : Delegasi dalam muktamar islah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
133 — 28
  • harus dalam jumlahtertentu, tidak boleh kurang; Bahwa SP yang diterima oleh PBF, obat tidak harus diantar hari itu jugaasalkan sebelumnya sudah ada perjanjian; Bahwa yang bertanggung jawab tentang peredaran obat adalah apoteker; Bahwa yang bertanggung jawab tentang peredaran obat dalam lingkup Rumah Sakit adalah kepala instalasi farmasi;Bahwa tidak ada hubungannya antara obat di Rumah Sakit dengan Direktur;Bahwa yang berhak melakukan pemesanan obat adalah apoteker dibagian farmasi namun kalau ada delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
166 — 54
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukum otonomidaerah. Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalah harusberdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 27 April 2015 — HENDRI FRANKLIN,ST Bin DANIEL IJAB
53 — 17
  • /PN.PlkBahwa setiap perobuatan hukum yang dilakukan pejabat akan memilikikekuatan mengikat apabila didasari wewenang yang sah, dan tindakannyajuga dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan wewenang yang sah ;Bahwa wewenang yang sah diperoleh dari atribusi, mandat dan delegasi ;Bahwa kekuatan hukum dalam memutuskan sesuatu oleh pejabat yang harusdipenuhi adalah apakah pejabat tersebut mempunyai kewenangan yang sahatau tidaknya ;Bahwa sumber dari atribusi kewenangan mempunyai kekuatan yang mengikatjika
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
104 — 61
  • Biaya Pos Delegasi :Rp. 92.000,005. Biaya PNBP : Rp. 60.000,006. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 3.000.000,007. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,008. Biaya maretai : Rp. 20.000,00Jumlah : Rp. 5.102.000,00(Terbilang : Lima juta seratus dua ribu rupiah);Halaman 185 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. INSAN KERENINGRAT .
233 — 127
  • Ketikasudah selesai masa pemeliharaan PPHP baru bertugas untukHalaman 139PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassarmemeriksa semua kelengkapan dokumen sebelumdiserahterimahkan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu) waktu PPK mengalamikesibukan disaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak bolehdiberkan tugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
455 — 624
  • Kalau BW hanya berbicara pelimpahanpelimpahan delegasi kewenangan, kalau memang direksi ini maumelimpahkan kepada orang lain maka ketentuan ada dasarpelimpahannya, apa dasar pelimpahannya yaitu surat kuasa atau suratpenunjukan harus jelas juga ; Kalau memang karyawan itu diberi kekuasaan untuk melakukantindakan, maka tentu saja perbuatan karyawan tadi itu mengikat badanhukum ;2. Ahli Prof. Dr.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
181 — 168
  • Mks dan kepada PenasihatHukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 Maret 2019Nomor W22.U1/1179/HK.O1/III/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanBanding untuk Terdakwa Nomor 1377/ Pid.B/./2018/PN.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
252 — 68
  • kebutuhanpendanaan dan kemampuan pendapat yang diperkirakan akan diterima darimasyarakat, badan lain, APBD, APBN dan Sumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2013 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi
    biatnyamemperkaya diri sendiri koorporasi dengan maksud dan tujuan dalam halini setelah ahli memeriksa dan menilainya ada niat awal atau mens reakeinginan ia untuk melakukan dengan catatan ia mengetahui yangdilakukan perbuatan melawan hukum, dimana orang tersebut melanggarnormanorma atau aturanaturan da apabila ada pembiaran kalau masukdengan penyalahan jabatan tujuannya hukum Pidana itu ada 2:1. lya sudah tahu itu korupsi ;2. lya melakukan tindak Pidana itu ada kesempatan ;Bahwa yang dimaksud dengan azas delegasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
98 — 13
  • Karawang.Kwitansi pembayaran Koran Fokus.Kwitansi pembayaran Koran Cakrawala.Kwitansi pembayaran Koran Kontras.Kwitansi pembayaran Koran Rekora.Kwitansi pembayaran Koran Jurnal Purwakarta.Kwitansi pembayaran Majalah Sunda Midang.Kwitansi pembayaran Koran Madina.Kwitansi pembayaran publikasi pada Warta Expos.Kwitansi pembayaran partisipasi pada Primkop.Kwitansi pembayaran Media Spur.Kwitansi pembayaran Berita Lensa Purwakarta.Kwitansi pembayaran Harian Jurnal Nasional.Kwitansi pembayaran Berita Media Delegasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
122 — 24
  • Bahwa apakah Kaur diperbolehkan mengeluarkan uang, menurut ahli, padadasarnya haruslah sepengetahuan Kepala Desa, namun, diperbolehkanikut pengeluarkan asal mendapatkan delegasi yang tertulis dari KepalaDesa, tanpa perintah tertulis akan sulit untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya.Bahwa unsur dari pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan BPD. Bahwa unsur dari pemerintah desa, unsurnya adalah Sekretaris danpemerintahan desa.
    Bahwa kalau pendelegasian yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya lisan,tidak tertulis, ahli berpoendapat, apabila ada kesalahan dibelakang hari, makayang bertanggung jawab adalah pemberi delegasi yaitu Kepala Desa. Bahwa tupoksi Pemerintahan Desa berkaitan dengan PRONA, tupoksiPemerintah Desa adalah membantu mengatur biaya yang diperoleh daripusat dan mempunyai kewajiban melaporkan kepada si pemberi proyek.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
169 — 41
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate.Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara.Bahwa saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah.Bahwa menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti.Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
416 — 1336
  • Pbrdiperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN danSumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2018 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi dalampengelolaannya PPKBLUD diberikan
    PbrBahwa yang dimaksud dengan azas delegasi adalah mendelegasikandibawa ia, dan ia menerima dari bawah, ia tidak bisa mencabut, kalau iatidak mencabut sendin ;Bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf dan pembenar dalam tindakPidana Korupsi ada 2 :1. Karena keadaan orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
197 — 52
  • Hari Doyo Sugianto8 Meja Kotak 1,700,000 (BAP)vi AKOMODASIPenginapan Panitia dan Delegasi Hole!
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
259 — 260
  • Kehadiran saksi 2 Abidin diKanminvetcad IX/15 Bima pada Pebruari tahun 2001 adalahmembawa Piagam Petikan Skep Gelar Veteran yang terbit padatahun 1991(Skep/830/VV1991, Tanggal 10061991) yangsebelumnya diurus oleh Macab LVRI Kabupaten Bima, dimanaPiagam tersebut telah ditempeli pas foto, telah di cap dan di tandatangani oleh Kababinminvetcaddam X/Udayana Koloel Art SimonP.S. selaku pejabat penerima delegasi./ Dengan .......Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
140 — 32
  • dikaitkan dengan tindakpidana korupsi, maka sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lain yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan yang dyabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan laindari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut, artinyakewenangan baik dalam bentuk delegasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Nopember 2015 — AJI HENDRA GAUTAMA
103 — 56
  • Prov Jawa Tengah TA 2011,besarnya anggaran saksi tidak tahu, dikarenakan Anggarannya beradadi Biro Keuangan, sedangkan yang bertindak sebagai PenggunaAnggaran adalah Sekretaris Daerah;Bahwa struktur pengelola Bansos sepengetahuan saksi terdiri dariSekretaris Daerah Prov Jateng bertindak sebagai Pegguna Anggaran,Kepala Biro Keuangan bertindak sebagai PengelolaAnggaran/Pejabat Pembuat SP2D (Surat Perintah PembayaranDana), kemudian Asisten Kesra sebagai Pejabat Pembantu SekDadalam rangka penerima delegasi
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
133 — 47
  • berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa kerugian tersebut akan tercantum dalam Neraca laba rugi kalau tidakdicantumkan itu tidak boleh ;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003 adalah rencanakeuangan Pemerintah, kemudian Pasal 11 angka 1 UU No. 17 tahun 2003Keuangan Negara adalah Hak dan Kewajiban yang dapat dijadikan uang atausegala sesuatu yang menjadikan milik Negara ;1e Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi boleh akuntan Publikmelakukan pemeriksaan dengan mendapatkan mandat atau delegasi
    Dikaitkan dengan UU BPK No. 1 Tahun 2007 :Metode penugasan kalau mengacu pada internal Menteri Keuangan seharusnyamelampirkan Surat Menteri Keuangan untuk penugasan, kalau dari Menteri DalamNegeri surat dari Menteri Dalam Negeri surat dari Menteri dalam Negeri dilampirkan,kalau instusi lain mana surat itu disampaikan melalui surat instusi terlebih dahuluoleh karena BPKP tidak berwenang maka BPK diminta terlebih dahulu surat mandatatau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya
    pada BPKP adaprosedurnya di dalam persyaratan BPK, berdasarkan Peraturan BPK Nomor: 4Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1207 — 1007
  • melahirkan duakonsekwensi, pejabat publik harus bersifat cermat. kalau bukandicabut oleh yang menerbitkan keputusan itu, bisa jadi keputusanitu menimbulkan keberatan, siapa pun yang terkena, yang terkenayang merasa dirugikan dan ia berhak melakukan Gugatan kePengadilan, dalam konteks ini adalah ke PTUN;Bahwa tentang sumbersumber kewenangan, kalau kewenangansuatu pejabat berasal dari perundangundangan dengan kata lainperaturan per UndangUndangan memberi kewenangan secaralangsung itulah atributif, delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
222 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 10 Oktober 2017 — . Pidana - MAROLLAH,SH (Penuntut Umum). - Drs. H. RUSYDI, M.Si. ( Terdakwa )
91 — 40
  • Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi