Ditemukan 5026 data
125 — 39
.:114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PS TBahwa sumber kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara ada 3 (tiga)yaitu kKewenangan attribusi bersumber langsung dari UUD maupun UU,kewenangan delegasi dan kewenangan mandat;Bahwa apabila ada seseorang pejabat yang diangkat dilingkungan BUMN,pejabat tersebut mendapat kewenangan berdasarkan mandat sehinggasepanjang pihak yang memberi kewenangan tadi apakah Direkturnya yangmemberikan kewenangan berdasarkan peraturan perusahaan maka disinibisa dikatakan pejabat tersebut
407 — 1028
Terdakwa pada waktu diberitugas/delegasi oleh Saksi35 untuk melanjutkanpembangunan Rumdis Setara Tower tidak adausul atau saran kepada Pangdam IV/Dip dantugas tersebut diterima, sehingga Saksi35berpendapat Terdakwa sanggup menyelesaikansampai tuntas pembangunan Rumdis SetaraTower di wilayah Kodam IV/Dip dengan baik.10.
98 — 29
Wewenang delegasi ;c. Wewenang mandat ; Bahwa pejabat Kepala Dinas menentukan kebijaksanaan dikatakan salahapabila sudah ada putusan pengadilan yang tetap. Bahwa batasan dikatakan sebagai perbuatan administrasi adalahsepanjang perbuatan tersebut merupakan wewenang administrasiberdasarkan kewenangannya atau hukum administrasi. Bahwa tidak semua perbuatan melanggar administrasi dipidana kalaupelanggaran administrasi tidak memenuhi unsur pidana maka dengansendirinya tidak bisa dipidana.
105 — 34
Delegasi dan (3).
86 — 18
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
89 — 57
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupakekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yangdiberikan oleh Undangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
101 — 53
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupa kekuasaanformal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan olehUndangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratifmembuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturanperundanganundangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
84 — 45
Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh bahwa pada tanggal 04 September 2018, Penasihat HukumTerdakwa telah ~mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 28 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bna;Be Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada JaksaPenuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sesualdengan surat delegasi
382 — 252
PRPP).HAK PENGELOLAAN TIDAK SERTA MERTA MENJADI ASSET KARENABUKAN HAK ATAS TANAH MELAINKAN PENDELEGASIANKEWENANGAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA.93 Bahwa menurut para ahli Hukum Agraria) HAK PENGELOLAAN adalahBUKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAmelainkan SEBAGAI DELEGASI WEWENANG PELAKSANAANBEBERAPA WEWENANG AGRARIA YANG ADA PADA PEMERINTAHPUSAT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA, (Prof. Dr.
Dari uraian ayat 4 tersebut ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka II (2) UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104), hanyamenyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebut pelaksanaannyadapat dikuasakan kepada yang memerlukan dan memberikannya dalampengelolaan kepada sesuatu
313 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjiankarena melaksanakan ketentuan Undang Undang atauperaturan perundangundangan di bawah Undang Undangtetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;danb.
103 — 15
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
240 — 199
Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
195 — 39
M.Eng(terdakwa).Wakil Direktur : Diar Kusuma Putra, SE.Manajer Administrasi : Chairul Samad.Manajer Program dan Promosi : Kholig Yakin.Public Relatiaon & Marketing : Nurdiyana.e Bahwa yang menjadi tugas pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM yaitu :a Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Business Meeting baik berupa BusinessForum maupun One on One Business Meeting dan mengadakan koordinasidengan berbagai pihak yang terkait untuk suksesnya kegiatan tersebut.b Mengorganisasi kunjungan delegasi
bisnis dari dalam dan luar negeri.c Merancang dan membangun Sistem Informasi Kamar Dagang dan Industri JawaTimur dalam upaya memberikan layanan informasi usaha kepada dunia usaha.d Memberikan layanan Konsultasi Usaha.e Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang danIndustri Jawa Timur.e Bahwa yang menjadi kegiatan pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 antara lain :a Menerima delegasi asing baik dalam bentuk B2BMeeting.b Mengadakan pelatihanpelatihan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
148 — 85
Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
358 — 515
Pasal 11:Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;b. Pasal 12:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Atribusi apabila;a. Diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan/atau undangundang;b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;c.
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
468 — 1713
YykSIP selaku Kasie pelayanan, menurut saksi Giyarta setelah melihat formatnyasurat tersebut kemungkinan di scan (foto copy dengan scaner), saksi JakaPrasetya menambahkan, bahwa untuk menerbitkan surat keterangan warisatau yang menyangkut kepemilikan tanah dan ijin nikah , selaku Camat, saksiakan memanggil langsung pemohon untuk menghadap guna dikonfirmasi, saksiJaka juga tidak pernah memberikan delegasi kepada yang lain untukmenerbitkan dan menanda tangani surat jenis tadi;Menimbang, bahwa menurut
90 — 37
Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD, pimpinanlemabaga teknis Daerah, menerima delegasi dandiberi kewenangan untuk mengadakanpengelolaan keuangan dan barang daerah.a.
115 — 36
penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang184melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkanatribusi atau delegasi
210 — 136
Delegasi yaitupelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasan kepada bawahan),)dan Mandat yaitu penugasan pada bawahan berkaitan dengan jabatan (Abdul Latif1999).
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikan delegasi pada pihakswasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalahgunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yangmempunyai wewenang publik yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
207 — 44
Ketika sudah selesai masapemeliharaan PPHP baru bertugas untuk memeriksa semuakelengkapan dokumen sebelum diserahterimahkan dari penyediajasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu waktu PPK mengalami kesibukandisaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak boleh diberkantugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam hal verifikasi yang harus dilakukan PPK harusberdasarkan