Ditemukan 5046 data
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
148 — 54
Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukum otonomidaerah. Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalah harusberdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
337 — 126
melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi
harus dalam organ.Bahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate maka orang diluarOrgan perseroan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jadipemberi perintah yang bertanggung gugat.Bahwa menurut ahli mal administrasi belum tentu tindak pidana karenakesalahan prosudural.Bahwa menurut ahli dalam hubungan atasan dan bawahan terkait perintahtentang memorandum maka pemberi keputusan berada pada pemberitanggung jawab, maka yang pertama pemberi tanggung jawab harusmenelaa dan harus melihat pada
49 — 17
/PN.PlkBahwa setiap perobuatan hukum yang dilakukan pejabat akan memilikikekuatan mengikat apabila didasari wewenang yang sah, dan tindakannyajuga dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan wewenang yang sah ;Bahwa wewenang yang sah diperoleh dari atribusi, mandat dan delegasi ;Bahwa kekuatan hukum dalam memutuskan sesuatu oleh pejabat yang harusdipenuhi adalah apakah pejabat tersebut mempunyai kewenangan yang sahatau tidaknya ;Bahwa sumber dari atribusi kewenangan mempunyai kekuatan yang mengikatjika
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
97 — 52
Biaya Pos Delegasi :Rp. 92.000,005. Biaya PNBP : Rp. 60.000,006. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 3.000.000,007. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,008. Biaya maretai : Rp. 20.000,00Jumlah : Rp. 5.102.000,00(Terbilang : Lima juta seratus dua ribu rupiah);Halaman 185 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.
116 — 41
kegiatanpengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2012 tidak hanyamelibatkan terdakwa Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara tetapi juga150pihak lain yaitu saksi Tukiyo,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yang telah bersamasama berperan aktif dalam melakukan survey harga barang untukmenyusun HPS berdasarkan delegasi
2159 — 3666
Dalam bidang perundangundangan ada 4 macamKeppres, yakni : Keppres yang menerima delegasi dari UU dan Peraturan Pemerintahkemudian dibentuk Keppres, ada Keppres yang berisi peraturan kebijakan tanpa adaUU dan PPnya dan dibentuk Keppres sehingga Keppresnya bersumber kepadalangsung kekuasaan pemerintahan yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Keppres TataUsaha Negara dan Keppres lain yang mengatur secara luas, kemudian kadangkadangindividual.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
172 — 141
Mks dan kepada PenasihatHukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 Maret 2019Nomor W22.U1/1179/HK.O1/III/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanBanding untuk Terdakwa Nomor 1377/ Pid.B/./2018/PN.
76 — 18
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
111 — 24
Bahwa apakah Kaur diperbolehkan mengeluarkan uang, menurut ahli, padadasarnya haruslah sepengetahuan Kepala Desa, namun, diperbolehkanikut pengeluarkan asal mendapatkan delegasi yang tertulis dari KepalaDesa, tanpa perintah tertulis akan sulit untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya.Bahwa unsur dari pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan BPD. Bahwa unsur dari pemerintah desa, unsurnya adalah Sekretaris danpemerintahan desa.
Bahwa kalau pendelegasian yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya lisan,tidak tertulis, ahli berpoendapat, apabila ada kesalahan dibelakang hari, makayang bertanggung jawab adalah pemberi delegasi yaitu Kepala Desa. Bahwa tupoksi Pemerintahan Desa berkaitan dengan PRONA, tupoksiPemerintah Desa adalah membantu mengatur biaya yang diperoleh daripusat dan mempunyai kewajiban melaporkan kepada si pemberi proyek.
81 — 13
Karawang.Kwitansi pembayaran Koran Fokus.Kwitansi pembayaran Koran Cakrawala.Kwitansi pembayaran Koran Kontras.Kwitansi pembayaran Koran Rekora.Kwitansi pembayaran Koran Jurnal Purwakarta.Kwitansi pembayaran Majalah Sunda Midang.Kwitansi pembayaran Koran Madina.Kwitansi pembayaran publikasi pada Warta Expos.Kwitansi pembayaran partisipasi pada Primkop.Kwitansi pembayaran Media Spur.Kwitansi pembayaran Berita Lensa Purwakarta.Kwitansi pembayaran Harian Jurnal Nasional.Kwitansi pembayaran Berita Media Delegasi
365 — 227
PRPP).HAK PENGELOLAAN TIDAK SERTA MERTA MENJADI ASSET KARENABUKAN HAK ATAS TANAH MELAINKAN PENDELEGASIANKEWENANGAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA.93 Bahwa menurut para ahli Hukum Agraria) HAK PENGELOLAAN adalahBUKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAmelainkan SEBAGAI DELEGASI WEWENANG PELAKSANAANBEBERAPA WEWENANG AGRARIA YANG ADA PADA PEMERINTAHPUSAT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA, (Prof. Dr.
Dari uraian ayat 4 tersebut ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka II (2) UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104), hanyamenyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebut pelaksanaannyadapat dikuasakan kepada yang memerlukan dan memberikannya dalampengelolaan kepada sesuatu
251 — 252
Kehadiran saksi 2 Abidin diKanminvetcad IX/15 Bima pada Pebruari tahun 2001 adalahmembawa Piagam Petikan Skep Gelar Veteran yang terbit padatahun 1991(Skep/830/VV1991, Tanggal 10061991) yangsebelumnya diurus oleh Macab LVRI Kabupaten Bima, dimanaPiagam tersebut telah ditempeli pas foto, telah di cap dan di tandatangani oleh Kababinminvetcaddam X/Udayana Koloel Art SimonP.S. selaku pejabat penerima delegasi./ Dengan .......Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai
136 — 32
dikaitkan dengan tindakpidana korupsi, maka sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lain yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan yang dyabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan laindari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut, artinyakewenangan baik dalam bentuk delegasi
398 — 1336
Pbrdiperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN danSumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2018 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi dalampengelolaannya PPKBLUD diberikan
PbrBahwa yang dimaksud dengan azas delegasi adalah mendelegasikandibawa ia, dan ia menerima dari bawah, ia tidak bisa mencabut, kalau iatidak mencabut sendin ;Bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf dan pembenar dalam tindakPidana Korupsi ada 2 :1. Karena keadaan orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ;2.
91 — 15
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjiankarena melaksanakan ketentuan Undang Undang atauperaturan perundangundangan di bawah Undang Undangtetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;danb.
116 — 39
.:114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PS TBahwa sumber kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara ada 3 (tiga)yaitu kKewenangan attribusi bersumber langsung dari UUD maupun UU,kewenangan delegasi dan kewenangan mandat;Bahwa apabila ada seseorang pejabat yang diangkat dilingkungan BUMN,pejabat tersebut mendapat kewenangan berdasarkan mandat sehinggasepanjang pihak yang memberi kewenangan tadi apakah Direkturnya yangmemberikan kewenangan berdasarkan peraturan perusahaan maka disinibisa dikatakan pejabat tersebut
395 — 970
Terdakwa pada waktu diberitugas/delegasi oleh Saksi35 untuk melanjutkanpembangunan Rumdis Setara Tower tidak adausul atau saran kepada Pangdam IV/Dip dantugas tersebut diterima, sehingga Saksi35berpendapat Terdakwa sanggup menyelesaikansampai tuntas pembangunan Rumdis SetaraTower di wilayah Kodam IV/Dip dengan baik.10.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
150 — 41
Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate.Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara.Bahwa saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah.Bahwa menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti.Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah
234 — 68
kebutuhanpendanaan dan kemampuan pendapat yang diperkirakan akan diterima darimasyarakat, badan lain, APBD, APBN dan Sumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2013 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi
biatnyamemperkaya diri sendiri koorporasi dengan maksud dan tujuan dalam halini setelah ahli memeriksa dan menilainya ada niat awal atau mens reakeinginan ia untuk melakukan dengan catatan ia mengetahui yangdilakukan perbuatan melawan hukum, dimana orang tersebut melanggarnormanorma atau aturanaturan da apabila ada pembiaran kalau masukdengan penyalahan jabatan tujuannya hukum Pidana itu ada 2:1. lya sudah tahu itu korupsi ;2. lya melakukan tindak Pidana itu ada kesempatan ;Bahwa yang dimaksud dengan azas delegasi