Ditemukan 5020 data
43 — 6
diklasifikasikan sebagai Pelaku (dader) adalah mereka yangmelakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lainmelakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindak pidana (mede plegen) dan mereka yang dengan sengajamenganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana(uitloking ) ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakannya ternyata Terdakwa DENISUPRIYATNA BIN MEMED dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang
74 — 19
danperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian daneseloniosasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2005 ini, maka terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagikaryawan BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf(c) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
143 — 73
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, selaku seorang PegawaiNegeri Sipilyang ditempatkan pada Kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional )Kota Sorong berdasarkan SK CPNSNomor : 89 / KEP 100. 3. 21 / Ill / 2014tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum BadanPertanahan
50 — 40
dengan UU No.31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, maka unsurSetiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 adalahLEBIH DITUJUKAN KEPADA PELAKU LAIN selain Pegawai Negeri atau PejabatNegara, sedangkan Setiap Orang dalam rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun1999 ditujukan kepada pelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara;Screens Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini, Terdakwa (1) WESLY SITOMPULyang pada saat peristiwa yang didakwakan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
273 — 75
Sayabulu RT. 004 RW. 007 KelurahanSerang Kecamatan Serang, Kota SerangPekerjaan : Pegawai Negeri SipilYang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III5. Nama Instansi : Pemerintah Provinsi BantenA Cq. Biro Umum Perlengkapan Setda Provinsi% Banten* Alamat : Gedung Sekretariat Daerah Provinsi BantenJI.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSYOTO bin SUMARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
161 — 84
kedudukan yang dimiliki olen seseorang,artinya subyek hukum hanya berlaku untuk orang tertentu, orang yangmemiliki jabatan atau kedudukan, berbeda halnya dengan pendapatPenuntut Umum bahwa unsur setiap orang yang melekat dalam pasal 3pada dakwaaan subsidair lebin tepat apabila pelaku dari tindak pidana itusendiri adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (ASN) yangmemiliki jabatan dan kewenangan sehingga sifat kekhususan yang melekatdalam pasal 3 sangat tepat untuk diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
51 — 8
., selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk, dan dalam pelaksanaanpengadaan meubelair untuk perpustakaan SD di seluruh Kabupaten Nganjuk di tunjuksebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :188/06/K/441.013/2011 tanggal 3 Januari 2011, sehingga Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab yang melekat dalam kedudukan dan kewenangannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama daridakwaan Primer tidaklah
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
128 — 37
Permintaan Pensiun Atas PermintaanSendiri pada tanggal 1 Mei 2015 ;Bahwa proses permintaan Terdakwa untuk dapat Pensiun AtasPermintaan Sendiri memakan waktu yang lama, Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 000023/KEPKA/KPP/26400/15 baru teralisasipada tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Atas PermintaanSendiri dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama M.S.Ruslan, S.H, MH, M.Si maka sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015terdakwa M.S Ruslan masih merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
158 — 54
Pengadilan Negeri Kelas A Serang adalahsebagai berikut:1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Serang tidak konsisten dalam menyusunputusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan faktayang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkanterdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwatelah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
88 — 93
Ayub dengantangan kanan mengepal tetapi dihalanghalangi oleh warga sipilyang memakai baju safari.Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya pemukulan terhadapSdr. Ayub di sekitar Sdr.
68 — 16
Saleh Djindang, Pengantar Administrasi Negara Indonesia,Cetakan IX, Jakarta Ichtiar Baru, 1990, halaman 144) adalah suatu lingkungantetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umumatau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi namaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, Ahli danTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalampersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai
51 — 18
sesampainya ditoko perlengkapan milik Pratu Wiyono Saksi bertemudengan Pratu Wiyono, Pratu Irfan, Pratu Dinawan, dan Pratu Bambang, dan PratuApriyanto, setelah itu Saksi, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, Pratu Dinawan, Pratu Bambang,dan Pratu Apriyanto pergi ke karouke Happy Puppy.3 Bahwa pada saat di Happy Puppy Pratu Irfan pamit keluar sebentar dan menujuke warung milik Praka Sodikun, selang beberapa menit kemudian datang PrakaSodikun, Pratu Galih, Pratu Pelis, Sertu Eriska, Serma Nurul, dan rombongan orang sipilyang
84 — 15
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang mana berkasperkaranya masingmasing dibuat terpisah namun tindak pidananya bersangkut pautsatu dengan yang lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf bKUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada bulan Februari 2011 sampaidengan
39 — 48
(1) diberikan dalamrangka peningkatan kesejahteraan pegawaiberdasarkan beban kerja atau tempat bertugasatau kondisi kerja atau kelangkaan profesiatau prestasi kerja.(3) Tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pegawai negeri sipil yangdibebani pekerjaan untuk menyelesaikantugastugas yang dinilai melampaui bebankerja normal.(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempatbertugas sebagaimana dimaksudkan padaayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipilyang
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL
155 — 83
Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanMenengah Tahun Anggaran 2014.dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yaitu menguntungkanTerdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainalsebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipilyang
- Tentang : Peradilan Militer
Sebagai contoh orang sipilyang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.Huruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).Pasal 66Huruf aCukup jelasHuruf bUntuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasiproses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan
- Tentang : PENERBANGAN
bandar udara serta daerah lingkungankepentingan bandar udara;f. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaanstandar kinerja operasional pelayanan jasa di bandarudara; dang. memberikan sanksi administratif kepada badan usahabandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/ataubadan usaha lainnya yang tidak memenuhi ketentuankeselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamananpenerbangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 230Aparat otoritas bandar udara merupakan pegawai negeri sipilyang
193 — 97
Andi Ginanjar turun dari mobil dan Sertu FirmanFahrudin naik dan duduk bersama Saksi dibelakang, sedangkan SertuMulyana Ginanjar naik ke mobil dan duduk didepan bersama Pratu Iqbalsebagai pengemudi, sekira pukul 08.15 WIB anggota langsungberangkat lewat Kiban Yonif 112/DJ menuju Seulimum dan setelahsampai di Seulimum (tempat yang dituju untuk memakamkan Prada AndriApriyadi) sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orangsipil menunggu, selanjutnya Tewrdakwall bersama 2 (dua) orang sipilyang
137 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
orangdalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas sudah nyata dan terang adalah orangsebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang kepadanya dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada alasan pembenar ataualasan pemaaf sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undangundangdalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP,Pasal 51 KUHP serta Pasal 55 KUHP.Dalam hal ini akan menjadi suatu pertanyaan atau pendapat yang keliruNantinya dalam hukum pembuktian, apakah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini terlalu sumir mengartikan bahwapembuktian unsur setiap orang tidak terbukti dalam kKasus a quo denganpertimbangan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil yang karena faktanya memang Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat.Dalam perkara ini, apakah seorang PNS bukan selaku subyek hukum dalamsebutan undangundang sebagai barang siapa, setiap orang, korporasi danlain sebagainya
133 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJamil Bukittinggi Nomor :Sti.04.1/KP.00.3/002/2009 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilYang Menerima Insentif Pada STAIN Sjech M. Djamil DJambekBukittinggi tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh KetuaSTAIN Sjech M. Djamil DJambek yaitu Dr. H. Ismail, M.Ag, dimana didalam lampiran surat keputusan Ketua STAIN Sjech M.
DJamil Bukittinggi Nomor :Sti.04.1/KP.00.3/014/2010 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilYang Menerima Insentif Pada STAIN Sjech M. Djamil DJambekBukittinggi tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KetuaSTAIN Sjech M. Djamil DJambek yaitu Dr. H. Ismail, M.Ag, dimana didalam lampiran surat keputusan Ketua STAIN Sjech M.