Ditemukan 5026 data
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1086 — 2316
berdasarkan peraturan perundangundangan wajibhukumnya mempertimbangkan infrastruktur yang ada, ada atautidak open access karena apabila ada maka kalau mau bikindijalur yang sama itu tidak boleh, diatur di peraturan pemerintahyang saya sebut tadi Keputusan Menteri No. 2700 tahun 2012,dan prinsip itu masih berlaku; Bahwa apabila ada perusahaan sangat membutuhkan pipakepentingan sendiri, persyaratannya bagi Menteri untukmenentukan bahwa ini sangat dibutuhkan karena adakepentingan maka Menteri atau delegasi
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
185 — 45
Dihadiri oleh OPD, DPRD,Kecamatan, Muspika dan Bappeda sereta perwakilan masyarahat;Februari, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik RKPD, dilaksanakanoleh Bappeda, yang diikuti oleh OPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda serta perwakilan masyarakat;Februari, dilaksanakan Forum Gabungan OPD, untuk menyelaraskanusulanusulan pada musrenbang kecamatan dengan rencana kerja OPD.Yang ikuti oleh OPD dan delegasi kecamatan;Februari Maret, dilaksanakan Musrenbang Kabupaten, yang diikuti olehOPD, DPRD, Kecamatan
206 — 457
Oleh karena itu, tidaklahHalaman 246 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambmengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara,peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering,merupakan peran yang sangat strategis;Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiapjabatan, sepanjang' tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaankewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab
252 — 164
Oleh karena itu, tidaklahmengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara,peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering,merupakan peran yang sangat strategis;(1 Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiapjabatan, sepanjang' tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaankewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan olehpejabat
62 — 13
koperasinya Koperasi Suar SejahteraBahwa cara kalau mau hutang ke bank ada petugasKoperasi yang mengurus ke Bank lewat bendahara.Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya BKKPekalongan Utara Kota Pekalongan;Bahwa bentuk rekomendasi dari bagian Koperasi kantorDistrik Navigasi Kelas IL Semarang adalah adaformulirnya.Bahwa daftar pemotong gaji dan perincian gaji yangmembuat koperasi .Bahwa di tunjuk bagian koperasi karena kebijakanPimpinan yang mengurusi hutang ;Bahwa bagian tata usaha memberikan delegasi
305 — 400
melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi
harus dalam organ.Halaman 348 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate maka orang diluarOrgan perseroan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jadipemberi perintah yang bertanggung gugat.Bahwa menurut ahli mal administrasi belum tentu tindak pidana karenakesalahan prosudural.Bahwa menurut ahli dalam hubungan atasan dan bawahan terkait perintahtentang memorandum maka pemberi keputusan berada pada pemberitanggung jawab, maka yang pertama
1410 — 2488
menyebabkanatmospere diatasnya menjadi tekanan yang sangat rendah karenatekanan sangat rendah, angin akan bergerak ke wilayahwilayah yangmengalami perbedaan tekanan yang sangat besar dan akanmempengaruhi kecepatan angin ;Bahwa jadi Indonesia meratifikasi konvensi perubahan iklim padatahun 1994 jadi kita para pihak yang ikut menanda tangani konvensiperubahan iklim jadi setiap tahun ada pertemuan dari semua NegaraNegara yang meratifikasi, Indonesia mengirimkan delegasidelegasinya kebetulan ahli salah satu delegasi
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggungjawab ;Saksi Satrio Hari Nugroho (BPK RI Perwakilan Palangkaraya), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa penguasa umum keuangan daerah adalah kepala daerah,dengan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDyang dilakukan maksimal 6 bulan setelah habis masa anggaran ;Bahwa Ketua DPRD tidak memiliki pertanggungjawabanpengelolaan keuangan daerah ;Bahwa Legislatif tidak memiliki pertanggungjawaban keuangankarena semua ada di tangan Sekretariat DPRD (SEKWAN) karenaSekwan adalah delegasi
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
231 — 81
Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
57 — 117
Wewenang itu ada sejak tanggalKeputusan ditetapkan (maka wewenang sudah melekat);Hal 157 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sbye Bahwa Jika dikaitkan dengan Pasal 17 Perkaban, No 3 Tahun 2007 bahwa setiap programharus didahului Proposal yang memiliki kebutuhan spesifik sebagai satu keabsahankegiatan ;e Bahwa Kemudian tanggung jawab itu ada 2 yaitu jabatan dalam rangka melaksanakanfungsi jabatannya dan pribadi dalam rangka pribadi dan menyebut nama pribadi ;e Bahwa Adapun hubungan hukum, yaitu delegasi
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
351 — 193
kemudian dari perbuatannya yang bersangkutansamasama menerima suatu pemberian dan kemudian unsurberikutnya adalah pemberian itu berkaitan dengan kewenangannyayang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai negeritersebut.Bahwa pasal 11 ini lebih fokus pada kewenangan sementara pasal12a adalah berkaitan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan,maka kemudian kita bisa indentifikasi perbedaan kewenangan danKewajiban, yang mana kewenangan adalah Hak yang kemudian bisatumbuh mandatory atau kemudian delegasi
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
208 — 135
dua ratus lima puluh delapan ) unit dengan biaya sebesarRp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terjadiselisin kurang 30 (tiga puluh) unit dengan sisa dana yang sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tidak adamenerima tekanan atau pun ancaman dari pihak kejaksaan untukmemberikan keterangan;Bahwa Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pengguna Anggaran, danSekjen sebagai KPA;Bahwa untuk Pemilihan Bupati mendapat delegasi
115 — 1646
Negeri Sipil, menjabat dan/atau berkedudukan sebagaiSekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan BupatiLombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6 Mei 2009 sertasekaligus secara ex officio selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada SKPD Lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009349Menimbang, bahwa sumber wewenang dapat berasal darimandat, atribusi dan delegasi
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
215 — 47
Yang ikuti oleh OPDdan delegasi kecamatan;o Februari Maret, dilaksanakanMusrenbang Kabupaten, yang diikuti olehOPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda serta perwakilan masyarakat;o Juli, Bappeda menyusun RKPD kemudiandilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi;o Agustus, BPKAD menyusun KUA PPAS;o Agustus, pembahasan KUA PPASbersama antara TAPD dan BanggarDPRD;o Agustus, PPAS diserahkan kepada OPDuntuk dibuat RKA;o Agustus, Bidangbidang di Bappeda,BPKAD, Bagian AdministrasiHalaman 75 dari 354 Putusan Nomor
88 — 30
BiroKeuangan, namun menjadi tupoksi Kepala Biro Keuangan, saksimelakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa Agus Suranto selakuKepala Biro Keuangan.Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan :Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untukmenandatangani Nota Dinas perihal Pengiriman proposal bansoskemasyarakatan Tahun 2011 dari Kepala Biro Keuangan SetdaProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah karena secara kedinasan hal tersebut tidak dapatdibenarkan karena delegasi
562 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun 2003dalam pembahasan UNCAC (United Nation Convention AgainstCorruption);4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengambiluang negara;. KESIMPULAN1.Advokat Gerry OTT tanggal 9 Juli 2015 datang ke Medan hanyauntuk memberi THR dan itu merupakan initiatif Gerry sendiri bekerjasama dengan Panitera Syamsir Yusfan (Bukti PK 8a sampaidengan 8f dan Bukti PK 9).
5415 — 9539
Prosesnya ketika adapermintaan dari masyarakat yang datang berbondongbondong secaralesan, MUI tidak bisa mendiamkan karena sudah terjadi kKegaduhan danada domodemo, protesprotes, maka MUI secepatnya membahas danmembuat keputusan, dan menyerahkan keputusan tersebut kepadaPenegak Hukum untuk diproses;Bahwa untuk perkara ini pintu masuknya ada surat yang masuk lewatSekretariat dan ada delegasi rombonganrombongan yang diterima olehTim.
447 — 571
Jadi kalaumisalnya sudah ada delegasi yang diserahi dengan tegas, itumenjadi aturan yang harus dijalankan oleh Perusahaan itu.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY DJONI TAKAENDENGAN
286 — 414
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.059/KC-X/ADK/08/2018, tanggal 16 Agustus 2017 pejabat kredit H. ISMAN MUSTAQIM NIP 8179036888.
- Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 21 Maret 2022.
99 — 45
puluh delapan milyar) namun melihat porsi anggarandan kemampuan APBD Kabupaten Boalemo hanya disetujui dan ditetapkansebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar) oleh Tim TAPD dan Banggar;Bahwa secara umum saksi mengetahui alurnya namun secara teknisnyabagian Tata Pemerintahan yang lebin mengetahui secara terperinci, sepanjangyang saksi ketahui bahwa sejak ada penetapan lokasi tanah yang akandibebaskan dari Keputusan Gubernur Gorontalo, maka dibentuk oleh TimPembebasan Lahan yang dibentuk atad delegasi