Pengadilanmaka Tergugat III terlebih dahulu haruslah meminta fiat eksekusi melaluiPengadilan Negeri Tangerang dan bukan melakukan lelang umum atas kekuasaansendiri;Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pra lelang olehTergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat V secara yuridis telahdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab sebagaimana yang telahPenggugat uraikan diatas bahwa disatu sisi Tergugat III yang dalam hal inimewakili Tergugat I dan Tergugat II, in concreto

Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pra lelangoleh Tergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat V secara yuridistelah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab sebagaimanayang telah Penggugat uraikan diatas bahwa disatu sisi Tergugat III yangdalam hal ini mewakili Tergugat I dan Tergugat II, in concreto telahHal 33.

Maka dari itu dalildalil atau posita pihak PENGGUGATtidak didasarkan pada alasanalasan yang layak atau tidakmemiliki dasar hukum yang jelas dan in concreto, serta tidakberkualoitas sebagai pihak PENGGUGAT..

tidak jelas, hal inisecara terang benderang Tergugat sama sekali tidakmempedomani Dokumen Lelang untuk memenangkanPemenang Lelang;Bahwa sesuai dengan persyaratan Tergugat cantumkan 3 unitDump Truck disertai dengan lampiran STNK, Surat KeteranganPajak Daerah ditambah Buku KIR, sementara faktanya olehPemenang hanya ada dua unit yang melampirkan dokumendimaksud, salah satunya tidak melampirkan Pelunasan Pajakserta tidak melampirkan Buku Kir ketiga Dump Truck dimaksud,demikian halnya dengan persyaratan Concreto

Majelis Hakim keliru dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara, sebagaimana dimaksud pada hal 88 s/d 91 putusan a quo;Unsur merugikan keuangan negara telah merumuskan suatutindakan sebagai tindak pidana yang secara in concreto telahmenimbulkan bahaya, yaitu kerugian negara dan perekonomian negara.Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya kongkrit (videJan Remmelink, 2004:62), sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK,harus ada bukti awal bahwa sudah terdapat kerugian negara yang konkritdan

Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatanterhadap putusannya : ... hasil yang patut dan adil tergantung darikedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid vanpartijen) ".Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil ; ongelij/kwaardigheid van resultaat).Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimanahanya apabila dalam keadaan in concreto

Lain halnya kedudukanHakim, ia sebaliknya yaitu menetapkan hukum secara in concreto dimana Hakimmenerapkan peraturan hukum kepada halhal yang nyata yang dihadapkankepadanya untuk diadili dan diputus.

bahwa perbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarangdiperbuat orang serta yang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarlarangan tersebut, diletakkan sepenuhnya dalam kekuasaan pada (badan)pembentuk undangundang pidana, akan tetapi dilain pihak, untuk menilai sertaselanjutnya menentukan apakah sesuatu kata dalam perumusan ketentuanundangundang pidana adalah jelas ataupun tidak hal itu harus ditetapkan olehHakim (pidana) sesuai tugas serta kewenangannya menetapkan hukum pidanasecara in concreto

Oleh karena itu, kiranya tidak ada seorangpun yang menolak hak Hakimpidana untuk menafsirkan undangundang pidana didalam rangka menjalankantugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secara in concreto Itu;.Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT MDNDidalam putusannya itu. Hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjonosebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam Wilayahhukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :1.

Oleh karena ituMajelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumtersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dipandangtelah berhasil membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, mengenaladanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Pembandingsemula Para Tergugat.

Sere Trinitatis Pratama in concreto sebagai subyek hukumyang saat ini mewakili kepentingan hukum dari PT. Sere TrinitatisPratama karena selaku Pembeli saham perseroan yang berikhtikad baiksedangkan Penggugat mengadakan hubungan hukum sebelumterjadinya pengalihnan / pembelian saham dengan Tergugat 1 selakuDirektur Utama PT.

Dan secara concreto pun hal initelah pula diakui oleh TERGUGAT sendiri dalam berbagai korespondensinyadengan pihak PARA PENGGUGAT (vide Bukti P9, Bukti P10, Bukti P12,Bukti P14, Bukti P17, dan Bukti P19);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas kewajiban TERGUGATterhadap PARA PENGGUGAT yang diatur dalam PPJB No. 936 mengikatTERGUGAT untuk dilakukan (zich verbinden).

Meskipun ukurangrove schuld ini belum tegas seperti kKesengajaan, namun dengan istilah groveschuld ini sudah ada sekedar ancarancar bahwa tidak masuk culpa apabilaseorang pelaku tidak perlu sangat berhatihati untuk bebas dari hukuman.Menimbang, bahwa dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambilsebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindakdalam keadaan yang in concreto terjadi.

DimanaPeradilan adalah segala sesuatu yang dijalankan di Pengadilan yangbertiubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkaradengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto(hakim menerapkan peraturan hukum kepada halhal yang nyata yangdihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankandan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan caraprosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.Bahwa termasuk tidak ada batal demi hukum sebuah putusan pengadilanyang

Hukumyang diciptakan oleh hakim yang dalam bentuk keputusandisebut hukum in concreto yang secara nyata menghasilkanhukum yang berlakunya terbatas mengikat pihakpihaktertentu yang berperkara.Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN DpuMUIADI :Yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentukdari putusanputusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agungatau. the science of law the forma principles upon whichare law are based.

, setempat dikenal dengan namajalan Lamongan Timur, sebagaimana surat ukur nomor:202/Bendan Ngisor/1999 tanggal 651999.Bahwa selain itu Wirjono Projodikoro juga menyatakan jika lain hal yangmenyebutkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakansebuah perbuatan melanggar hukum, in concreto kehilangan sifatmelanggar hukum ialah keadaan memaksa.7 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, PenerbitMandar Maju* Ibid, hlm. 44, Bandung, hlm. 4142.Halaman 21

Oleh karena perbuatan Tergugat IIselaku pengurus Tergugat in concreto bertindak sebagai alat dari Tergugat maka perbuatan Tergugat II dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum.Bahwa suatu syarat batal telah diatur dalam Pasal 1266 BW, yang berbuny! :Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karena perbuatan Tergugat IIselaku pengurus Tergugat in concreto bertindak sebagai alat dari Tergugat ,maka perbuatan Tergugat II dipandang sebagai perbuatan melanggar hokum ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, maka Para Penggugattelah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya ;Hal 91 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.

dasar itu gugatan patutdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa perbuatan melawan hukum ditinjau dari Pasal 1865 KUHPerdatapada asasnya berbeda dengan wanpresiasi/ingkar janji Pasal 1243KUHPerdata yang timbul dari persetujuan (agreement) yangberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu posita gugatanPenggugat tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dan dianggap kelirumerumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yangterjadi in concreto

obyeksengketa yang menjadi dasar Pemohon obyek sengketamendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah milikPenggugat a quo, nyatanyata dikategorikan sebagai perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14tahun 1998 tentang Bangunan Di Wilayah Kotamadya DaerahTingkat I Bandung ;Bahwa Tergugat a quo menerbitkan obyek sengketa tanpamelakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama atas segalakelengkapan persyaratan administratif, in concreto

Cet.I, 1985, hal.11) ;Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk Suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahlihukum (heersende leer), mengenai persengketaan yang objectumlitis/fundamentum petendinya merupakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) masih tetap termasuk wewenangPengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dandiadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukumperdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan in concreto, bukanterletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata

melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahlihukum (heersende leer), mengenai persengketaan yang objectumlitis/fundamentum petendinya merupakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) masih tetap termasuk wewenangPengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dandiadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukumperdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan in concreto

antaraPemohon dan Termohon tidak lagi berada dalam satu kediaman bersamaselama kurang lebih dari 2 (dua) Tahun hingga sekarang;Menimbang, bahwa perselisinan dan pertengkaran terus menerusyang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b daan f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak sajabisa dilinat dari karakteristik peristiwa hukum yang in concreto

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)13.1.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugatsebagaimana angka ke29 halaman 14 dan poin ke10 halaman 18Tuntutan (Petitum) Gugatannya tentang Lembaga Uang Paksa(dwangsom), sebab dalil Para Penggugat tersebut tidak didukungdengan alasanalasan yang secara in concreto menjelaskan denganpretensi apa dan secara bagaimana Tergugat yang didalilkan akanlalai melaksanakan isi putusan.