Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakanHalaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Japakan tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat HGU No.01Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016terjadi tumpang tindin dengan tanah yang diklaimsebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telahmenjual sebagian dari tanah milik Tergugat tersebutsecara kaplingkapling.

tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadikepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadimenerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga inimembuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yangdigadanggadang Penggugat sebagai surat sakti dari PetrusHamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnyasurat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa danakalakalan Penggugat untuk digunakan mengelabui oranguntuk mendapatkan keuntungan.Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vimtumpang tindin

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin

Dan ketika itu posisi Terdakwadan saksi Jamari telah saling tindin ditanah dan saling berdekapannamun saksi tidak melihat Sdr. Sugiyanto Als.

Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekasmilik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak atastanah;f. kesalahan subjek dan/atau objek hak;g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan;Bahwa Turut Terlawan II telah membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/

ukur terkait merupakan tanggung jawab KepalaKantor PertanahanBahwa dengan terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat tidakbertindak cermat, karena peta dasar pendaftaran objek sengketatumpang tindih dengan peta dasar pendaftaran milik Penggugat ;Dengan demikian seharusnya objek sengketa tidak dapat diterbitkan; Azas ProfesionalitasBahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketamembuktikan Tergugat telan LALAI dalam meneliti peta dasarpendaftaran objek sengketa, karena tumpang tindin

Berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Batas dariBadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang No.600145412005 tanggal 16 Maret 2005, dari hasil PengukuranPengembalian Batas tersebut tidak ada fakta hukum yangmembuktikan telah terjadi tumpang tindin tanah milik a/nARKANUDDIN baik SHM.No.972/1985 dengan tanah a/n LUKASSUWONDO SHM.No.686/ tahun 2000.Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkaraPerdata antara NY.

., M.H ;Menimbang, bahwa bukti P1 berupa sertifikat hak milik No 686/Paal suratukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11 Desember 2000 atas namaLukas Suwondo dan dihubungkan dengan bukti P3 berupa gambar situasitertanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukurandan pemetaan BPN kabupaten Melawi diketahui jika memang benar sertifikat hakmilik No 686/Paal surat ukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11Desember 2000 atas nama Lukas Suwondo tersebut tumpang tindin

pengakuan hak atas tanah milikIndonesia Persil No42 SIl1620 C1;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak MilikNomor 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar SituasiNomor 3368/1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 852/Kelurahan Samata,tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor 3371/1982, karena keduanyaadalah berdasarkan pemberian hak di atas Tanah Negara;Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut di atas ialah bahwa Sertipikatobjek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

M2 ditambah + 2.400 M2 tidak dapat dikatakanbertumpang tindin atau terhisap masuk ke dalam tanah milik Tergugat IIIntervensi seluas + 8.968 M2 yang alas haknya adalah dari tanah milikIndonesia Persil Nomor 42 SIl1620 C1 ;Uraian di atas bersesuaian dengan data fisik di lapangan yangmenunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah haknya,yang konon diperoleh melalui jual beli.

1971, tanggal 23Februari 1972, menyebutkan pada pokoknya bahwa: kekuatan bukti kikitiryang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi (termasuk Kepala KantorKelurahan) dapat membuktikan bahwa orang yang namanya tercantumdalam kikitir tersebut adalah pemilik tanah; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini, bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin

Putusan Nomor 45 PK/TUN/2017 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah tepat dan benar serta patutuntuk dikuatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dihalaman 22, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa fakta yuridis yang tidak bisa disangkalkebenarannya alasan Para Penggugat/Pembanding mohon dibatalkanatau dinyatakan tidak sah sertipikat hak pakai (objek sengketa) adalahdikarenakan sertipikat tersebut terdapat cacat administrasi dalampenerbitannya yakni tumpang tindin

Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha (Pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuhhektar);b. Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluhempat hektar);c.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu,tanggal 21 Januari 2014, halaman 26 alenia 1 s.d. halaman 29 alinia 1, yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmeneliti dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantautertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu., berkas perkara,alatalat bukti dan segala suratsurat yang berkaitan dengan perkara iniberpendapat bahwa yang menjadi pangkal sengketa dari perkara ini adalah: Adanya tumpang tindin

Bahwa gugatan penggugat pada point 2 primair yang menghendaki tanahobjek perkara dinyatakan sebagai milik penggugat adalah tidak tepat karenasertipikat Hak Milik No. 02886 dan 02876/Kelurahan Pesanggrahan, masihmilik penggugat karena dalam catatan belum pernah ada proses peralihan,pemblokiran maupun pembatalan, namunterindikasi dalam proseseksaminasi adanya cacat administrasi yakni tumpang tindin antara Ekssertipikat HGB 0O1/Pesanggarahan dan Sertipikat hak Milik 02886 dan02876/kelurahan Pesanggrahan

Menurut Tergugat III, ada bagian dari obyek sengketayang juga menjadi bagian dari tanah HGB nomor 1/ Desa Pasanggrahan yang dikuasaloleh Tergugat ;Menimbang bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih sebagian tersebut,telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Tim Eksaminasi Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Barat tanggal 23092015 No.01/Eksam32.600/IX/2015yang pada prinsipnya tim berkesimpulan adanya tumpang tindin sebagian tanah dalamSHGB no 1/ Pasanggrahan dengan SHM no. 02886 dan no.02876/

kepentingan Penggugat sebagai pembeli tanah yang beritikad baik dari penjual tanahyang beritikad tidak baik, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pulaterhadap penjual tanah tersebut karena faktanya tanah yang dibelinya itu ternyatabermasalah berupa adanya tumpang tindin sebagian dengan hak orang lain;Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sependapat denganeksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kurang pihak sehingga eksepsiTergugat tersebut patut untuk diterima;Menimbang bahwa

Kota Samarinda atas nama Pelawan (Drs.Nursyahidiyanto) ;Bahwa sebagaimana Terlawan Pemohon Sita telah kemukakan pada bagianeksepsi, bahwa jika memang benar tanah seluas : 200 M2 (persegi) yangdiakui Pelawan sebagai miliknya dengan dasar pemilikan adalah SertipikatHak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, maka jelas terbukti "salah lokasi"(error in location), sebab tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yangterletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda TK.IProp.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindin

Obyekperkara No. 159/PDT.Plw/2016/PN.Mks, adalah Penetapan SitaJaminan No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 15 Maret 2015 joPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mkstanggal 11 April 2016, sedangkan obyek gugatan perkara No.300/Pdt.G/2015/PN.Mks, adalah Hutang Piutang.Oleh karena kedua perkara tersebut mempunyai obyek gugatan yangberbeda maka sudah tentu tidak akan terjadi tumpang tindin putusanterhadap kedua perkara tersebut.

menerangkan setelah uji coba tanamanserail wangi tidak berlanjut lagi di atas tanah sengketa kemudiandibangunsebuah gedung kerohanian.Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah orangtua Penggugat digantirugi oleh pihak lain;Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN Smrpihak manapun .Bahwa setahu saksi lahan peternakan seluas sekitar 5 (lima) hektar milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada bertumpah tindin

RegisterNomor : 398 K/ TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013, telah dinazegelen dandilegalisir diberi tanda P5 ;Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Medan, Nomor : 615/12. 71200/IV/2015 tanggal 16 April2015, yang menyatakan Sertifikat atas nama Tandeanus, BSC (i.c PemohonPraperadilan ) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869/Padang BulanSelayang , Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tidak benar tumpangHalaman 14 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn10.11.tindin

riil yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi jelasberasal dari ukuran 7.000 meter persegi yang kemudian dipecah menjadi 4(empat) bagian adalah jelas asal usulnya dan letaknya jelas karenaberbatasan sebelah Timur dengan Yusran dan sebelah Barat denganGerson Aliman yang kemudian saat ini dimiliki dan dikuasai oleh saksi Hajilberahim Seman, sementara tanah milik Termohon Kasasi asal berukuran10.000 meter persegi dengan demikian jika "dianggap" quod non (dalamtanda kutip) terjadi tumpang tindin

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 18 alenia keempat, bahwapengajuan gugatan perkara ini termasuk prematur, sebaiknyadiajukan setelah ada putusan perkara kasasi tersebut, agartidak terjadi tumpang tindin putusan, adalah keliru, karenaobjek gugatan tanah perkara ini sudah digusur dan mau dibuatperumahan, sesuai sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat(PS), dan dikuasai oleh keponakan dari Terbanding / semulaTergugat bernama Drs.RIDUAN, yang mendapat kuasa dariTerbanding

Penggugat (Suhariyoso) bukanlah satusatunya ahli waris dariHajjah Mas Umayah maka seharusnya yang berkualitas sebagai Penggugatbukan hanya Penggugat (Suhariyoso) tetapi juga yang menjadi Penggugatadalah seluruh ahli waris dari Hajjah Mas Umiyah seperti tersebut padaposita Nomor 9, karena tidak semua ahli waris menggugat maka Gugatanmenjadi tidak sah dan cacat hukum;Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik ataupemegang hak atas tanah sengketa, karena Gugatan berkenaan dengantumpang tindin

BATtumpang tindin dengan kawasan TNKSBahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuatlalu kKaryawan PT.BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suherimembentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud,Pardi, Mardi dan Suprapto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, danWazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam,Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat pelaksanaannyatim tersebut hanya dibekali peta lokasi.

SETYOBUDI HANDAYANI.Hasil penelaahan terhadap peta yang kedua ini tidak menunjukkan adanyatumpang tindin dengan kawasan TNKS.

kepadaPenggugat Perihal Permohonan Memperoleh Surat KeteranganPendaftaran Tanah/"SKPT" (selanjutnya disebut "Surat TergugatNo. 133"); Surat Tergugat No.133 tersebut merupakan tanggapan Tergugat atassurat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 124/AMIHRD/EXT/MEI/13 tanggal 6 Mei 2013 perihal Permohonan Memperoleh SKPT("Surat Penggugat No.124"); Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat No.133, berbunyi sebagaiberikut: "Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin

tanahgaris berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yangsaling berbatasan, dan ternyata kedua bidang tanah tersebut telah4.7.menindih dan masuk hampir keseluruhannya di dalam bagian Baratbidang tanah Sertipikat HGB No.15/1995 milik Penggugat; Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan TUN No.1673 dan No.1672Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat bukan lagi diduga overlap/tumpangtindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

milik yang tumpang tindih dengan sertifikat tanah yangsudah ada terdahulu telah menyatakan dalam putusannya bahwa: Penerbitan Sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yangtumpang tindih dengan sertifikat kepemilikan yang sudah adamerupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yangPutusan Mahkamah Agung RI No.31 PK/TUN/2010 tanggal 18 Juni 2010dalam perkara gugatan tata usaha Negara pembatalan sertifikat hakmilik yang tumpang tindin

perludibuktikan dengan pemberian tanda batas oleh masing masing pemilikSertipikat baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik harus dilakukanpengukuran ulang terhadap permasalahan yang dianggap overlap /tumpang tindih, untuk mengetahui batas batas mana yang overlapping danberapa luas tanahnya sebelum tahapan tahapan sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka baikpihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi II, belum bisa menyebutbahwa tanah tersebut overlap/tumpang tindin

Putusan Perkara Nomor: 178/G/2014/PTUN.Sby.6.7.1885 No. 220 ( dasar seharusnya penerbitan obyek sertipikatPenggugat) disana tidak terjadi tumpang tindin sebagian; Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa sertipikatHak Milik no. 129 (milik Penggugat) yang terbit tanggal 01031994 Gambar Situasi tanggal 1031994 Nomor 283/1994 seluas3.080 M2 telah menumpang disebagian area sertipikat Hak MilikNomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget yang terbittanggal 12061968 atas nama : Hadji Zainy (Zafni)

Shaleh pernahmenerima permohonan pengukuran ulang mengajukan ukur ulang; Bahwa sebelumnya pengukuran ulang persiapan yang Saksisiapkan Pertama membawa dokumen data fisik, yang kedua kitaanalisa, kita pelajari terlebih dahulu, setelah mempelajarinyadokumendokumen gambar ukur saya kesimpulan sebelumkelapangan dilakukan pemetaan pengukuranan, setelahkelapangan hasilnya terjadi tumpang tindin antara SU No. 235ditumpangi oleh 129 sebagian ; 2200222 0Bahwa menurut Saksi berdasarkan data yang Saksi liat