Bahan Rapat TAPD Tahun 2019.2. Dokumen RKPD 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 20203. Notulensi rapat TAPD Tahun 2020 dan BA Rapat TAPD Tahun 20204.

Keputusan Gubaernur SK Tim TAPD Tahun 201957. 1 (bundel) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Copy)58. 1 (satu) lembar slip pengambilan ( bukti tranSaksi penarikan tunai) bank BJB No.0098 Cabang Singaparna pada tanggal 04 Januari 2021 jam 13:03:19 Wib dengan no. ref : 0098H3000002441 sebesar Rp324.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) untk pembangunan dari sumber dana Banprov No. re.0074675123100 An. DT.

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

FotocopySurat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataann Ruang danPerumahan Rakyat Samarinda, 29 Manet 2017 Kepada: Ketua TAPD ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 900/556/Sekrt.Perc/2017 Lampiran : 1 (satu) BerkasPerihal: Usulan Kegiatan APBDP 2017selanjutnya diberi tanda T.10; Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;11i.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa terdakwa selaku Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERTKUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DinasHal. 20 dari 76 hal.

Seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan akan dibayarkan sesualdengan bobot pekerjaan dilapangan.Bahwa akibat dari pekerjaan yang belum selesai tersebut, dan tahunanggaran 2013 yang sudah lewat, sehingga untuk dilakukan pembayaranterhadap bobot pekerjaan dilapangan tidak dapat tergugat laksanakankarena pada saat pengajuan anggaran yang tergugat sampaikan untukdianggarkan pada tahun 2014 mendapatkan penolakan dari tim TAPD danpihak BAPPEDA Kabupaten Pelalawan dengan alasan dapat dianggarkankembali

Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada membuatsurat pernyataan Peminjamandana;Bahwa dana yang Tahap Ketiga sewaktu dicairkan langsung diambil olehTerdakwa, namun saksi tidak tahu dana tersebut untuk apa;e Bahwa BendaharaSimpan Pinjamadalah SalehEfendi;e Bahwasaksi Tidaktahu mengetahuikalau Terdakwajuga ada pinjamandana di LPD ;34Bahwapencairantahap Pertama ada2 (dua) kalipencairan,Pertama dicairkansebesarRp.90.750.000,pada tanggal 26Juni 2009digunakan untukPembayaranTunjangan AparatPemerintah Desa(TAPD

dalam Pasal 12 (3)Peraturan Desa Bumi Harapan No.3 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari2010 tentang mekanisme pinjaman pada Lembaga Perkreditan DesaBumi Artha;Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Bumi Harapan menggunakanADD Desa Bumi Harapan senilai Rp 246.550.000,00 (dua ratusempat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebutdigunakan terdakwa diluar peruntukan APBDesa Bumi Harapan TA2009, dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;Bahwa pencairan tahap pertama digunakan untuk TAPD

Pengesahan terhadap LPJP APBD T.A. 2014:Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014 antara Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara yangdilaksanakan di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi SumateraUtara.

Perihal undangantanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatanganioleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Perihal undangantanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatanganioleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi. 229.18 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan PEMERINTAHPROVINS SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Hal. 68, Putusan No. 15 / Pid.SusTPK / 2019 / PT.

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

., M.AP yang pada pokoknyamemberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi terpilin menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tabalong sejakbulan Oktober 2009 sampai dengan 2014.Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak pembentukan awal alat kelengkapan di DPRD sekirabulan Oktober 2009 sampai 2014,dengan tugas dan wewenang yaitumenetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong dan Membahas RencanaKerja Anggaran

Hal. 109 dari 196 Halamanwewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong danMembahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama seluruh SKPDPemkab Tabalong. Bahwa dalam pembahasan RKA saksi tidak pernah menerima uang dariKepala Dinas, Kepala Bidang maupun Staf Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Daerah pada saat / sebelum / sesudah pembahasan,pengesahan APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak bulan Januari 2011 sampai 2014,dengan tugas danwewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPD bersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.Tabalong danMembahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama seluruh SKPDPemkab Tabalong.Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Badan Anggaran DPRDKab.Tabalong sejak bulan September 2009 sampai 2014, dengan tugasdan wewenang yaitu menetapkan plafon anggaran setiap SKPDbersamasama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dibentukBupati Tabalong dan Membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA)bersama seluruh SKPD Pemkab Tabalong.

Peruntukannya untuk fasilitasumum/infrastruktur dasar berupa jalan desa, jalan lingkungan, tembokPenahan Tanah (TPT), Drinase, lrigasi Desa, Pasar Desa, Sarana PrasaranaAir Bersih masyarakat dan Rehab Kantor Desa;Bahwa mekanisme mendapatkanya mengajukan proposal permohonanbantuan kepada Gubernur Jawa Barat melalui BPMPD Provinsi Jawa baratsetalah masuk, BPMPD Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonantersebut dan ditujukan ke Tim Anggaran pemerintahan Daerah (TAPD) untukdibahas;Bahwa Mekanisme pencairan

FotocopySurat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataann Ruang danPerumahan Rakyat Samarinda, 29 Manet 2017 Kepada: Ketua TAPD ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 900/556/Sekrt.Perc/2017 Lampiran : 1 (satu) BerkasPerihal: Usulan Kegiatan APBDP 2017selanjutnya diberi tanda T.10; Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;11i.

MM, diajukan melalui ketua TAPD (timanggaran pemerintah daerah) untuk penambahan anggaran kegiatan diklatprajabatan TMT 2011 untuk 306 peserta yang didasarkan pada standart SBULAN dengan total sekitar Rp. 1.500.000.000,;Bahwa surat pengajuan perubahan anggaran dibuat pada tanggal 30 Mei 2011yang ditandatangani oleh Kepala BKPPD ;Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi Panitia Pelaksana Prajabatan dibidangakademis dan pengajaran, ditetapkan berdasarkan SK dari Bupati Bone Bolango;Bahwa semua pembayaran

namunwaktunya saksi tidak ingat lagi , sedangkan untuk tahap Ilwaktu pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011, bertempat diWisma Indah Lestari dan di Wisma Selebesuntuk golongan III, sedangkan untukGolongan II di Asrama Haji Gorontalo;Bahwa untuk penambahan anggaran sejumlah Rp. 1.035.000.000. yangditambahkan melalui perubahan anggaran tahun 2011, lalu dipilan berdasarkanskala prioritas, kKemudian dibuatkan rencana kegiatan anggarannya dandisampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untuk disetujui,kemudian setelah disetujui oleh TAPD lalu di Proses Dinas Keuangan laludiajukan ke Bupati melalui Asisten , Il dan Sekda untuk disetujui dan ditetapkanoleh Bupati menjadi APBDP;Bahwa oleh karena anggaran yang disetujui oleh DPRD untuk kegiatan diklatprajabatan hanya sebesar Rp. 1.035.000.000. , selanjutnya bidang diklat ArfanMadina dan Femi Luneto mengadakan pertemuan dengan calon pesertaprajabatan membahas rencana kegiatan dan anggaran yang tersedia sehinggadibutuhkan adanya dana

prajabatan kemudianditetapbkan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 3989.c/88KEP/BUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011, Tentang Penetapan BiayaKontribusi peserta dalam kegiatan Diklat Prajabatan dilingkungan Pemda BoneBolango tahun 2011 ;Bahwa yang membuat perencanaan kegiatan diklat prajabatan adalah BidangDiklat yaitu Femi Luneto dan Arfan Madina,selanjutnya disampaikan ke KasubagPerencanaan, setelah dari Bidang Diklat dihimpun oleh Kasubag Perencanaankemudian Lembaga mengusulkan kepada TAPD

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelan melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Halaman 13 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

SusTPK/2018/PN Gto2012 2016, sebenarnya saksi tidak memiliki Kaitan langsung terkaitpekerjaan pembangunan tersebut, namun, saksi selaku Sekretaris DaerahKota Gorontalo 20122016 mengetahui adanya pembangunan 7 ruas jalantersebut, karena saya juga termasuk dalam TIM TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang menyampaikan dan memaparkan RAPBDtersebut dihadapan Walikota Gorontalo, termasuk untuk mata anggaranyang membiayai pembangunan 7 ruas jalan tersebut;Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

20122016, Tupoksisaksi melekat juga sebagai Ketua TIM TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah menghimpun usulanpengajuan anggaran dari masingmasing satuan kerja sesuai denganRencana Strategi masingmasing satuan kerja menjadi sebuah RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan selanjutnya TimTAPD menyampaikan dan memaparkan RAPBD tersebut dihadapanWalikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukan dalam rangkapenyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;Bahwa

sejumlan Rp. 15.000.000.000, (lima belas lima miliarrupiah), Kemudian setelah melalui tahapan Asistensi dengan KementerianPU, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan BPKP PerwakilanGorontalo diperoleh realisasi Anggaran DAK Tambahan Tahun 2015sejumlah Rp. 65.000.000.000, (enam puluh lima miliar rupiah)dialokasikan untuk pekerjaan jalan, selanjutnya akan diproses ke dalamAPBD Perubahan tahun 2015 dan sebelum dibahas di DPRD KotaGorontalo terlebin dahulu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Bina Marga tersebut, yang saksi tahunilainya sejumlah Rp. 65.000.000.000, (enam puluh lima milyar rupiah)untuk rinciannya saksi tidak mengetahui;Halaman 53 dari 223 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN GtoBahwa pengusulan anggaran DAK tambahan tersebut dilakukan olehSKPD masingmasing melalui Kepala Daerah kepada kementerian terkait,kemudian alokasinya sudah ditentukan berdasarkan asistensi antarakementerian terkait dengan dinas/SKPD yang menerima DAK tambahantersebut, sehingga tidak lagi melalui TAPD

Fathirabizar Karyatamapada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Gorontalo Nomor : 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari2015; Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo tahun 2012 sampaidengantahun 2016,tupoksi saksi melekat juga sebagai Ketua TIM TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah:e Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;e Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;e Menyusun program kerja

Put.No. 01/Pid.Tipikor/2015/PNSmr.Bahwa Anggaran perubahan sesuai dengan Perdes No 04 tahun 2012tanggal 02 April 2012ADD Murni sebesar Rp 1.136.447.000TAPD sebesar Rp 254.100.000Total penerimaan ADD + TAPD = Rp 1.390.547.000Silpa tahun 2011 sebesar Rp 71.697.342Total APBDes + Silpa = Rp 1.390.547.0000 + 71.697.342 =Rp.1.462.244.342.Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 100.000.000.Jumlah ADD Desa Binuang dipergunakan untuk :a)b)c)Belanja Langsung sebesar Rp 976.551.442.Belanja Tidak Langsung sebesar

PPU adalah sebagai berikut :v ADD Murni sebesar Rp 1.136.447.000.v TAPD sebesar Rp 254.100.000.Bahwa Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kab.

TAPD sebesar Rp.254.100.000. Total penerimaan ADD + TAPD = Rp.1.390.547.000. Silpatahun 2011 sebesar Rp.71.697.342. Total APBDes + Silpa = Rp.1.390.547.000 + Rp.71.697.342 =Rp.1.462.244.342. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.100.000.000.Bahwa jumlah ADD Desa Binuang dipergunakan untuk : Belanja Langsung sebesar Rp. 976.551.442. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 485.692.900.

Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaanbidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudiandihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas SosialKota PagarAlam TA 2017, setelan RKAP tersebut ditandatangani olehKepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKAP tersebutdiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelahdisetujui TAPD dokumen RKAP tersebut dibawa keKomisi DPRD KotaPagar Alam sebagai mitra Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk dibahassecara

Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKAPtersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudianditandatangi oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudianDPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatanganioleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, STBahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017yaitu:PenggunaAnggaran > H. SUKMAN, SE.,MMKuasaPenggunaAnggaran :PejabatPembuatKomitmen : H.

KONI Kabupaten Bantultersebut diatas telah sesuai dengan mekanisme penganggaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul yang diawaliadanya proposal permohonan dari cabang olahraga kepada KONIKabupaten Bantul dan selanjutnya KONI Kabupaten Bantul meneruskanpermohonan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul, yang kemudian Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul menyampaikan usulan kepada Bupati Bantul melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cCaracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABhalaman 17 dari 221 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnknya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintan Daerah ( TAPD

perbuatan, dengan Tujuanmenguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABnya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Dan Terdakwa II ZethSalmon Ayal Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertanian KabupatenManokwari, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua BaratNomor: SK.823.4596, tanggal 30 September 2016, tentang KenaikanPengkat Pegawai Negeri Sipil; Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABnya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiPapua

;Administrasi kegiatan;Honor panitia;Akomodasi dan mobilisasi kendaraan;Perjalanan dinas panitia;Dan proses sertifikasi pengadaan tanah yang nantinya harus@ OF Fs 6a Potercatat dalan RKA Renjcana keja anggaran tersebut padfa SKPDyang bersangkutan dan merupoakan dasar pengimputan kegiatantersebut di badan pengelolaan keuangasn dan aset daerah; Bahwa dalam Proses Penganggaran Pengadaan Tanah untukpembangunan sirkut motor prix, bisa tidak melalui, usulan dari SKPDke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

), sebab bisa juga melaluiusulan dari pokok pikiran DPR pada saat musrembang, serta dalamdalam proses pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPR,dana yang di ajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)bisa berubah nilainya, tergantung rasionalisasi anggaran antara komisiDPR dengan SKPD yang bersangkutan;halaman 92 dari 221 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 82ayat

UndangUndang AgrariaNo. 5 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993;Bahwa mekanisme pengadaan berdasarkan sub sektor yang didasarkanpada perencanaan dan kebutuhan, khususnya pada penganggaran danalokasi;Bahwa selanjutnya pada tahun 2003, Pemerintah Daerah KabupatenNunukan melanjutkan pada kebutuhan fasilitas pemerintahan dan umum,dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan kemampuankeuangan daerah;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kemudian membentuktim pembangunan, yaitu tim TAPD

secara jelas dalam SK tersebut;Bahwa ada 4 (empat) skema dalam proses pengadaan tanah, yaitu timTAPD, tim sembilan, pelaksana dan penanggung jawab (pimpro), sertaproses keuangan (pembayaran), yang semuanya memiliki Kewenanganmasingmasing;Bahwa dalam hal proses keuangan (pembayaran), terdapat bendaharaproyek yang juga diangkat oleh Bupati dengan tanggung jJawab dankewenangannya sebagaimana tertuang dalam SK tersebut;Bahwa prosesnya pembebasan lahan atas tanah milik Penggugattersebut dimulai dari tim TAPD

berapa tahapan ataumekanisme yaitu proposal masuk ke Biro Umum selanjutnya keSEKDA diteruskan ke BPKAD kemudian dilanjutkan ke BidangPengelolaan Anggaran Daerah yang kemudian pengusulan hibahtersebut turun ke Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah yangselanjutnya untuk dihimpun dan direkap semua proposal yangmasuk, kemudian proposal tersebut lalu dikirim ke masingmasingSKPD terkait untuk diMientai pertimbangan selanjutnya dilakukanhalaman 32 dari 147 Putusan Nomor 16Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkpembahasan TAPD

PAULUS DEMAS MANDACAN selaku Kasubidhalaman 33 dari 147 Putusan Nomor 16Pid.SusTPK/2018/PN.MnkPerencanaan dan Anggaran Daerah tidak pernah memberitahukanterkait proses maupun tahapan yang dilaksanakan kepada Saksi; Bahwa setahu Saksi terkait pemberian rekomendasi bukan kepadaGubernur melainkan kepada SEKDA selaku Ketua TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) yang mana rekomendasi tersebutdibuat oleh SKPD yang selanjutnya dikembalikan kepada BPKADuntuk di rekap proposalproposal yang diberikan oleh SKPD

untukdilaksanakan dalam pembahasan rapat TAPD; Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibahsebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada pihakpemohon dari Proposal yaitu saudara MELKIANUS AYAL yangdikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan NomorRekening : 707501013150531 atas nama Panitia PembangunanGPdl Alfa Omega; Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana RenovasiGedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdl Jemaat Alfa OmegaKlaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui