Ditemukan 5912 data

Urut Berdasarkan
 
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
3451 — 2633
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya danjuga menjelaskan karena dulu ketika saksi menanyakannya, pihakpengembang juga menjawab tidak perlu;Namun, kini mereka mengatakan bahwa AuJB tidak dapat diproses karenaWarga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpaperjanjian pernikahan perkawinan tidak dapat membeli Haki Guna Bagunan(HGB). Ketika mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut, sedih, marah,semua bercampur jadi satu.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — SUSILOWATI NAZARO, ST
138 — 151
  • Blesindo yang sudah terdaftar di Ditjen HAKI;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkanketerangan saksi dimaksud;18.Saksi Edmon Dantes, dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa selaku saksi dalam perkaradugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pengadaan alatalat kedokteranuntuk Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran2012;Bahwa dalam pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untuk Puskesmas
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID/TPK/2014/PT. DKI
Tanggal 19 Maret 2014 — AHMAD FATHANAH Alias OLONG.
287 — 177
  • TempatPemeriksaan Imigrasi atas nama AIZZA JUNDANA dengan nopaspor B792127 dan A1294058 untuk periode tahun 2008 s.d1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada TempatPemeriksaan Imigrasi atas nama SHAMILGADZHIMAGOMEDOV dengan no paspor 638021136, untukperiode tahun 2012 s.d 2013 ; BB NO. 10: 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a 1 (satu) lembar asli surat permohonan peralihan hak (HGB01723/Pondok Jaya) ditandatangani oleh Irwan Prasetiawan ;~b 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Calon Penerima Haki
    Pemeriksaan Imigrasi atasnama AIZZA JUNDANA dengan no paspor B792127 dan A1294058 untukperiode tahun 2008 s.d 2013 ; 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atasnama SHAMIL GADZHIMAGOMEDOV dengan no paspor 638021136, untukperiode tahun 2012 s.d 2013 ; e BBNO. 10: 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:1 (satu) lembar asli surat permohonan peralihan hak (HGB 01723/Pondok Jaya)ditandatangani oleh Irwan Prasetiawan ; 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Calon Penerima Haki
    Imigrasiatas nama AIZZA JUNDANA dengan no paspor B792127 dan A1294058untuk periode tahun 2008 s.d 2013 ; p). 1 (satu) lembar legalisir Data Perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasiatas nama SHAMIL GADZHIMAGOMEDOV dengan no paspor 638021136,untuk periode tahun 2012 s.d 2013 ; e BBNO. 10: (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :e). 1 (satu) lembar asli surat permohonan peralihan hak (HGB 01723/PondokJaya) ditandatangani oleh Irwan Prasetiawan ; f). 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Calon Penerima Haki
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 49/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 21 Juni 2016 — ABU HASAN,SE. Sebagai PENGGUGAT Lawan JUSDI, dkk Sebagai TERGUGAT
64 — 39
  • Usaha NegaraPekanbaru dalam perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.PBR jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.160/B/2012/PT.TUN MDN joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.146 KITUN/2013,memberikan pertimbangan hukum pada halaman 92 alinea terakhir s/d 93bahwa berdasarkan batasbatas tersebut 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atasnama PENGGUGAT jelas tidak satu hamparan, hal ini tidak bersesuaiannyamasingmasing batas sempadan dari ke tiga Sertipikat tersebut, dimana jikalokasi Sertipikat Haki
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — KARNAINI, SH. M.Si
99 — 62
  • Blesindo yang sudah terdaftar di Ditjen HAKI;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkanketerangan saksi dimaksud;20.Saksi LARICCIA SAPUTRA, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada intinyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya saksi diperiksa olehpenyidik sekarang ini yaitu selaku saksi sehubungan pekerjaan pengadaanalatalat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kesehatan KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
184 — 668
  • harus dipenuhi adalah :Surat Permohonan permohonan sertifikat alat dan perangkattelekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Standadisasi,Ditjen Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika,Kementerian Telekomunikasi dan Imformatika;Copy dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya;Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;Copy Tanda Daftar Perusahaan;Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan;Surat Keterangan terdaftar dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak)setem pat;Copy dokumen penunjukan dari pabrik atau dokumen haki
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Bpp
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
Devi Anggreta, SH.
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN
20 — 7
  • ol>
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAKI
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
54 — 17
  • Thoriq selaku Kepala Badan PertanahanKabupaten Semarang telah membloki sertifkat Hak Milk No. 872 berikutsertifikat turunannya serta sertifikat Hak Milk No. 1055 atas nama Haryanto, yangterlanjur telah dibangunperumahan di atasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telah terbukti dari hasilperbuatan Terdakwa bersamasama dengan Priyantoro Jarot Nugroho, dan Kepala DesaNyattnyono serta Rustamaji, telah terbukti ada aliran dana kepada mereka yang berasal daripenjualan tanah Haki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 2/ Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm
Tanggal 30 Mei 2017 —
39 — 10
  • NABILA terdiri dari :Jaminan penawaranSurat dukungan bankFakta integritasSurat pernyataan tentang kinerja baik, tidak dalam pengawasanPutusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN.Bjm Hal.65 dari.16511.pengadilan dan tidak masuk daftar hitam perusahaan Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi Surat pernyataan sanggup menyerahkan contoh barang Surat pernyataan perlindungan dari pelanggaran HAKI Surat pernyataan bukan PNS /anggota TNI/POLRI Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga Rincian harga satuan Spesifikasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — Hj.YANI WIDIYANI BE, S.Sos ; Drs. SUTRIONO BAE. MM Als. DEDE SUTRIONO
69 — 15
  • RAMLAN COMEL, SH DanISKANDAR HARUN, SH ~~ masingmasing Haki Ad hoc sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 pada persidangan yangterbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh: SAMSUDIN , SH, sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri pula oleh JATNIKO, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Nageri Karawangdan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1.H.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 13-06-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH
Terdakwa:
SLAMET Bin PAWIRO DIRANU
84 — 16
  • Sesuatu tersebut baik berupa benda yangberwujud, misalnya dalam bentuk barang atau uang benda yang tidakberwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI), maupun fasilitas (misalnya fasilitas untuk menginap di hotel dll.).Sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhiHal 126 dari 167 Pts. No.4/Pid.SusTPK/2017/PN Tpgoleh si pemberi tawaran.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
58 — 14
  • RAMLAN COMEL, SH DanISKANDAR HARUN, SH masingmasing Haki Ad hoc sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2012 pada persidangan yangterbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh: SAMSUDIN , SH, sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri pula oleh JATNIKO, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Nageri Karawangdan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,1. H.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
MUNZIRI Als UDANG Bin INDUNG
114 — 28
  • Sebagaimana tertuangdalam Pasal 76 angka (1) UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentangDesa.Bahwa Tanah Negara yakni tanah yang tidak atau belum di haki / dilekatioleh sesuatu hak dengan hakhak perorangan dan di kuasai penuh olehnegara.Bahwa diatas tanah negara dapat dibuat Surat Pernyataan Tanah atausurat pernyataan penyerahan tanah sepanjang taat kepada prosedur atauaturan yang berlakuBahwa selama ada pengakuan dari kepala desa dan dapat menunjukanbuktibukti penguasaan secara tertulis pada lahan Areal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
275 — 75
  • ,dkk JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri olehTerdakwa dan Penasihat Hukumnya; HAKIMHAKI OTA; HAKI A,1. MH., HARIONO, SH.,NO>n>a>=r== 4. TITI SANSIWI, SH.,PANITERA PENGGANTI,A4SRI TASLIHIYAH, SH.,Hal. 167 dari 167 hal. Putusan Nomor : 69/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
252 — 160
  • Bahwa "hadiah"dapat berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawatterbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasukdalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitasuntuk bermalam di suatu hotel berbintang), sedangkan Darwan Prinstdalam buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyatakan bahwa:*"Menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain,bentuknya dapat berupa apa saja.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Widi Kusuma Bayu Putra Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Pembanding/Tergugat II : Andri Kurniawan Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Terbanding/Penggugat : Cut Nurhayati
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor
217 — 154
  • JamboKupi Premium Bogor, karena Penggugat secara nyatanyata TIDAK BISAdan tidak mau untuk bertanggungjawab kerugian yang diderita Tergugat sebagaimana terural pada jawaban butir 6 tersebut diatas.Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil positagugatan Penggugat pada butir 7 halaman 5, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa;Penggugat telah mendirikan rumah makan/restoran bernama JamboKupi dengan cirri khas Makanan Aceh sejak 2011, dimana merek JamboKupi tersebut telah terdaftar di Dirjen Haki
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
389 — 241
  • Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.puluh lima meter persegi) yang akan diganti rugi oleh TurutTerbanding diduduki oleh Para Terbanding s/d XXXIV.Dengan demikian pertimbangan Majelis Haki, yang menyatakantanah milik Para Pembanding hanya 2.915 m2 (dua sembilan ratuslima belas) meter bujur sangkar adalah tidak beralasan hukum samasekali dan haruslah ditolak.Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, selain ditunjukkan batas lamayang masih ada, yaitu tanah milik Para Pembanding yang dahulunyaberbatas dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-01-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.AJI IBNU RUSYD, SH
3.RISMANTO, SH., M.Kn
4.ARRY DJAELANI, SH
Terdakwa:
H. SOLIKHIN Bin RASIWAN
184 — 79
  • . , dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , edisike Il, cetakan I Juni 2008 , hal. 59 dan hal. 98 pengertian hadiah adalahsegala sesuatu yang mempunyai nilai , sedangkan yang termasuk sesuatuadalah baik berupa benda berwujud misalnya mobil , televisi atau tiket pesawatterbang atau benda tidak berwujud , misalnya hak yang termasuk dalam HakAtas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitasuntuk bermalam di suatu hotel berbintang sedangkan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 7 Februari 2017 — * Perdata PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG (PT.TSNC) X PT. MEKAR CEMERLANG
138 — 80
  • ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat , Kuasa Turut Tergugat I,Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, dan Turut Tergugat VIII tanpa dihadiri olehTergugat II, Tergugat Ill, Turut Tergugat IV,VI dan VII serta Turut Tergugat Vdan Turut Tergugat Ix;Hakim Anggpta, Haki Ketua Majelis, Panitera Pengganti,RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.Halaman 168 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4737 — 10486
  • tidak diajukannya perkara ke Pengadilan Negeri itu tidakmengikat dalam pasal 95, karena implisit, jadi explisitnya di bab gantikerugian, di bawah bab ganti kerugian, tetapi implisitnya disitudimungkinkan diujikan dibidang lain, contoh berkenaan dengan putusanbeberapa putusan praperadilan yang tidak ada hubungannya dengan bahwaitu diajukan ke pengadilan atau tidak atau diajukan ke peradilan, diajukan kepengdilanpun yang bersangkutan mengajukan permohonan mengenai sahatau tidaknya penyitaan lalu haki