Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uangsebesar Rp. 4.162.800.000, (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.170. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 11September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahun 2009171.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uangsebesar Rp. 395.376.000, (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.172. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahap II Tahun 2009173.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uangsebesar Rp. 4.162.800.000, (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.172. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 01September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahun 2009173.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uangsebesar Rp. 395.376.000, (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.174. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahap II Tahun 2009175.

BAKRISYAMSUDDIN selaku Kepala Desa memasukkan proposal dan APBDesayang dilampirkan surat pengantar dari Kecamatan yang di tanda tanganioleh CAMAT untuk kemudian diserahkan ke Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh TimVerifikasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Tolitolitahun 2015 untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, setelah diverifikasimaka :e Kepala Desa membawa proposal dan APBDesa yang telah diverifikasidan mendapatkan rekomendasi pencairan ke DPKAD

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan;e Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku) Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;b) APBDesa)c) Nomor rekening desad) Nomor NPWPe Kemudian setelah dinyatakan layak maka

diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku BendaharaPembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).e Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada KepalaDinas DPKAD untuk ditandatangani.Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PALe Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan.Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku) Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PAL b) APBDesac) Nomor rekening

desad) Nomor NPWPKemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku BendaharaPembantu Keuangan.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada KepalaDinas DPKAD untuk ditandatangani.Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan

Pd.SD (Kepala SDN.11 Filial Tua Pejat),berupa :e Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.11 Tua Pejatdengan no rekening 2110.0210.059548;e Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.11 Nomor : 019/PANDAK/SDN.11.TPJ/IX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitast (DAK) SD Negeri 11Tua Pejat Tahun 2009;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 49/DPKAD/TX/2009;e Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (foto copy);e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban

SD (Kepala sekolah SDN. 15Betumonga), berupa :e Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN. 15 Betumongadengan no rekening 2110.0210.046251;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 52/DPKAD/TX/2009;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun 2009;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Pendamping Tahun

Pengadaan Meubelair DAK Tahun 2009 SDN 15 Betumonga3 Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari RAPIANA (Kepala SDN.05 Goisoinan), berupa :e Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.05 Goisoinandengan no rekening 2110.0210.058635;e Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.O5 Nomor: 801/351/SKKS/SDN.05/TIX/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi (DAK) SD Negeri 05 Goisoinan Tahun 2009;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 47/DPKAD

Pd.SD (Kepala SDN.16 TuaPejat), berupa :e Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.16 Tua Pejatdengan no rekening 2110.0210.058805;e Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.16 Nomor: 801/01/SKKS/SDN 16 Tpj/IX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SD Negeri 16Tua Pejat Tahun 2009;e Satu buah Surat Pesanan Meubiler SDN.16 Tua Pejat;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 53/DPKAD/TX/2009;e Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (foto

Halaman 15 dari 21827 Penyitaan Tanggal 21 Juli 2011, dari KANNE SIMANULLANG (Kepala SDN.23Sianaka), berupa :e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 27/DPKAD/IX/2009 tanggal 14 September 2009.28 Penyitaan Tanggal 21 Juli 2011, dari RIAH TUMANGGOR (Kepala SDN.17 Taikako),berupa :e Satu buah buku rekening dilegalisir atas nama SDN.26 Taikako dengan norekening 2110.0210.059743;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 16/DPKAD/TX/2009;e Satu buah Surat

(yang telah dilegalisir/disahkan sesuai aslinya);- Foto Copy Surat Edaran Bupati Seruyan nomor : 900/536/DPKAD/XI/2015 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2015.

(yang telahdilegalisir/disahkan sesuai aslinya);Foto Copy Surat Edaran Bupati Seruyan nomor900/536/DPKAD/X1/2015 tentang mekanisme pelaksanaan pembayarananggaran pendapatan dan belanja daerah sehubungan denganberakhirnya tahun anggaran 2015.

Seruyan,membuat daftar tanda terima,membuat Surat Pertanggung Jawaban belanja,membuat Kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diajukan,af &melakukan input ke DPKAD untuk membuat dan mencetak SPP danSPM,6. menyerahkan SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh DirekturRSUD Kuala Pembuang selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sdr.RIZA SYAHPUTRA7. selanjutnya diajukan ke DPKAD untuk proses pencairan, setelah danacair dan masuk ke rekening Pembantu Bendahara baru pembantubendahara melakukan pembayaran ke setiap

Setelah SPP dan SPM selesai ditandatangani maka dokumenpengajuan pencairan dana tunjangan daerah diserahkan ke DPKAD;h. Setelah DPKAD menyatakan dokumen pengajuan dana tunjangandaerah lengkap maka diterbitkan SP2D;i.

RIZASYAHPUTRAselanjutnya diajukan ke DPKAD untuk proses pencairan, setelah danacair dan masuk ke rekening Pembantu Bendahara lalu pembantubendahara melakukan pembayaran ke setiap pegawai sesuai dengandaftar penerima.

RIZA SYAHPUTRA, dengan tugas dantanggung jawab antara lain membuat pengajuan uang tambahan penghasilanpegawai Rumah Sakit, menerima uang biaya perjalanan luar dan dalam daerahpegawai Rumah Sakit dari DPKAD Kab.

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan; Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempelpengesahan;b) APBDesaC) Nomor rekening desad) Nomor NPWP Kemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan

SuratPermintaan Pembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selakuBendahara Pembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PAL Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepadaKepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.e Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan anggaran.e

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan.

saksi SUPRIANTO selakuBendahara Pembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).

Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepadaKepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.e Setelah ditandatangani olen Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan anggarane Setelan ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharankemudian :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempelpengesahan;b) APBDesaC) Nomor rekening desad) Nomor NPWPe) SPPf)SPM,dang) Kartu kendalle Selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada seksipengelolaan

Kota BandungNomor 900/048DPKAD tanggal 8 Janauari 2013;Bahwa ketika saksi masuk ke DPKAD sudah ada Terdakwa yangmenjabat sebagai KPA ;Bahwa pembayaran ganti rugi Tahap , Il dan Ill kepada Ny.

Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD KotaBandung No. 593/128BPA tanggal 11 Desember 2013;6. Fotocopy Persil no. 9a.S.ll, persil 12a.S.ll dan persil no. 12b.S.II ;7.

dilakukan oleh DPKAD adalah pembayaran ganti rugitanah yang dibeli oleh Pemkot Bandung ;Bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh DPKAD selama tahun2013 ada dua kali yaitu ganti rugi SD Pasir Kaliki Bandung bulan Agustus2013 dan ganti rugi tanah SMAN 22 Kota Bandung bulan Desember 2013 ;Bahwa pembayaran ganti rugi untuk SMAN 22 Kota Bandung sudahdilakukan selama 3 kali yaitu tahun 2006, seluas 1.965 M?

, sehingga total yangdibayarkan seluas 8.970 M* dengan Persil 9 ;Bahwa bukan Terdakwa yang membayarkan ganti rugi sebanyak kalitersebut, karena waktu itu Terdakwa belum bertugas di DPKAD dan sayatahu dari cerita PPTK di DPKAD ;Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan untuk ganti rugi tanah SMAN 22 KotaBandung dari tahun 2006 s/d tahun 2010 sebesar Rp. 18.256.666.800,00dan dibayarkan kepada Ny. Hj.

Kepala Dinas DPKAD cq. Kepala BidangPemberdayaan Aset DPKAD yang menguasai tanah SMAN 22 Bandung,Tergugat IV Camat Kecamatan Lengkong, Tergugat V Kepala KelurahanTurangga, Tergugat VI Notaris Diastuti, SH dan Tergugat VII KantorPertanahan Kota Bandung;9.

Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;

0001b

1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah..

0009

1 (satu) Odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi :

0009a

1 (satu) bundel copy Rekening koran DPKAD Anggaran 2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Norek. 0009573240001 per 1 April 2012 s/d 11 Juni 2012;

0009b

1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tgl 12 April 2012 RTH Kel. Palasari, Kec.

0012d

1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah No. 005/0078.4Bid.Aset tgl 19 Des 2012, yg dilaksanakan pada tgl 19 Des 2012 jam 13.30 s/d selesai beserta lampirannya.

0012e

1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 45.045.000, tanggal 3 Januari 2013.

0016

1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kec CIBIRU Desember 2012 Rp 7.314.466.250, yang didalamnya berisi :

0016a

Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.

0016b

Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.

) Kota Bandung merangkap selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periodebulan April 2012 s/d.

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgAset DPKAD Kota Bandung antara lain mengusulkan kebutuhananggaran pengadaan lahan untuk RTH Bandung TA. 2012.

Desember 2012 dan selaku PenggunaAnggaran/ Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periodebulan Januari 2013 s/d.

Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2010, DADANGSUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung pernah mengajukanHal 45 dari 449 hal.

usulan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yangdisampaikan kepada TAPD Kota Bandung.

Satu Buah fotocopy SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28September 2010.92. Satu Buah fotocopy SP2D No. 4725/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 23September 2011.93. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7259/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 30Desember 2011.94. Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :a. SP2D No. 315/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 09 Februari 2010.b. SP2D No. 7846/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 16 Desember 2009.c. SP2D No. 7292/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 1 Desember 2009.95.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.a2 00 97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn2014 dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur,selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjur dilakukan proses pencairandimana untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Ds. Sukakertatersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD) TA2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 03 April 2014s/d huruf p 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biayabantuan keuangan dari Pemerintah Kab. Cianjur kepadasdr. Ayi Supriatna, tg 14 Maret 2014;Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Cianjur melalui Sdri.Dra. Enung Sri hayati..

Surat Nomor : 937/215/DPKAD/2014, tanggal 02 April 2014 perihalPemindahbukuan.5.

Cianjur yaitu:e Setelan DPKAD Kab. Cianjur menerima Surat Rekomendasipermohonan pencairan bantuan dana dari BPMPD Kab.

02 April 2014;e Dengan dasar SPP Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 02 April 2014 tersebut, maka dibuat SPM Nomor 0116/SPM/LS.BNT/2014 tanggal 02 April 2014;e Atas dasar SPM tersebut maka terbitlah SP2D dengan Nomor00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 02 April 2014;e Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank BJB Cianjuruntuk dipindah bukukan ke rekening Bendahara PengeluaranSKPKD selanjutnya kepada DPKAD menerbitkan Surat Nomor937/215/DPKAD/2014 tanggal 02 April 2014 perihal pemindahbukuan ke rekening

Selanjutnya diproses di DPKAD Kab. Cianjur sehingga terbitlah3 (tiga) buah surat yaitu:a. Surat Permintaan Pembayaran;b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS);c.

permohonan bantuan dana hibah2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketuaberdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa UangNomor: 287/ Kep.ll/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, pada hari Minggu 5Oktober 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau setidakHalaman 5 dari 51 Putusan Nomor 169/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01dengan jumlah anggaran sebesarRp.180.020.565.000, (seratus delapan puluh milyar dua puluh juta limaratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

FPSS (Forum Pemuda SeniSunda) dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelahmengajukan permohonan pencairan bantuan dana bantuan hibahditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian BelanjaHibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.ll/ 82/ 2014tanggal 24 November 2014 di ruangan Hibah Bansos DPKAD KotaBandung pada hari Jumat tanggal 24 November 2014;Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan NaskahPerjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) dalam penggunaanyaberkewajiban

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp180.020.565.000, (Sseratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

Dadang Supriatna, MH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kota Bandung;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan saksi dalam BAP adalah benar;Bahwa pengajuan proposal dari Terdakwa selaku Ketua Forum PemudaSeni Sunda (FPSS) saksi tidak mengetahui, karena .....Bahwa sesuai Perwal Nomor 085 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014anggaran belanja hibah Kota Bandung Tahun

Pd.SD (Kepala SDN.11 FilialTua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.11 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.059548;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.11 Nomor : 019/PANDAK/SDN.11.TPJ/IX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi(DAK) SD Negeri 11 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 49/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (fotocopy);Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan

SD (Kepala sekolah SDN.15 Betumonga), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN. 15Betumonga dengan no rekening 2110.0210.046251;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 52/DPKAD/IX/2009;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009.Surat

Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari RAPIANA (Kepala SDN.05 Goisoinan),berupa :eSatu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.05Goisoinan dengan no rekening 2110.0210.058635;Halaman 3 dari 262Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.05 Nomor: 801/351/SKKS/SDN.05/TIX/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Panitia PelaksanaPembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SD Negeri 05 Goisoinan Tahun2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 47/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya

Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari SUWARNO,S.Pd.SD (Kepala SDN.22 Tua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.17 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.058763;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.17 Nomor: 135/SD.17.Tpj/2009Tentang Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SDNegeri 17 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 54/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.17

A.Ma (Kepala SDN.19Saumanganyak), berupa:e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 07/DPKAD/IX/2009;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009 SDN.19 Saumanganya;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009 SDN.19 Saumanganyak;e Foto Dokumentasi 100 % Rehabilitasi SDN.19 Saumanganyak.41.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Il Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds.

Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjur dilakukan prosespencairan dimana untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Ds.Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor : 5201/SPP/LSBNT tanggal 24 Desember 2014.b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 5201/SPP/LSBNT,tanggal 24 Desember 2014.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13059/LS/DPKAD/2014,tanggal 24 Desember 2014.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor: 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD)TA 2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 03 April 2014 s/dhuruf p 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya bantuankeuangan dari Pemerintah Kab. Cianjur kepada sdr. AyiSupriatna, tgl 14 Maret 2014Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Cianjur melalui Sdri.Dra. Enung Sri hayati.1.

Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD ) KotaSemarang Tahun Anggaran 2011 mempunyai Program PendaerahanPajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan untuk melaksanakan Programtersebut DPKAD Kota Semarang menganggarkan kegiatan / PekerjaanAplikasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) online Tahun 2011 ; Bahwa untuk melaksanakan kegiatan / Pekerjaan Aplikasi Pajak Bumidan Bangunan ( PBB ) online Tahun 2011 Penggugat menerbitkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSemarang

Smeg antara Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD )Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Adora Integritas Solusi,yang masingmasing pihak terikat pada peraturan perundangundangan yang mengatur eksistensi mereka. Dinas PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah ( DPKAD ) Pemerintah Kota Semarangadalah merupakan badan hukum negara ( publik ), yang secarahukum administrasi negara memiliki hak dan kewajiban sehinggamempunyai suatu persona standi in yudicio. Sedangkan PT.

tindakan yang dilakukan sesuai denganfungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya ; e Kuasa baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila tindakan yangdilakukan melampaui batas kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa ; Bahwa penerapan pasal ini secara tegas diterapkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3556 K/Pdt/1985 yangintinya menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pemberikuasa ; Bahwa Tergugat saat menadatangani kontrak kerja dengan DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( DPKAD

Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Jawa Tengah, maka pada Bulan September 2009, KepalaDPKAD Kota Semarang menetapkan Standar Operation Prosedure (SOP)Pelaksanaan UPTD Kas Daerah yaitu prosedur penyetoran uang kas darikasirkasir UPTD Kas Daerah diambil oleh petugas bank yangmenandatangani ke Kantor UPTD Kasda DPKAD serta menghitung uangdengan menggunakan mesin penghitung uang yang ada di kasir UPTDKasda DPKAD, selanjutnya petugas membawa uang tunai dimaksud

dengantanda terima Surat Setoran dari masingmasing Bank dan ditandatanganioleh Kasubag TU Kasda DPKAD selaku pihak penyetor dan tanda tanganpetugas bank sebagai penerima Setoran Tunai:8.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah selanjutnyajuga memberi saran dan rekomendasi agar Surat Keputusan WalikotaSemarang tentang penunjukan Bank sebagai penyimpan uang kas DaerahKota Semarang harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama PengelolaanUang Daerah antara Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum daerah(BUD) dengan Pimpinan Cabang Bank yang bersangkutan.

Pada tanggal 21 Mei 2014 DPKAD mengadakan rapat konsolidasidengan seluruh perbankan yang menjalin kerja sama penempatan uangkas untuk membahas rekomendasi Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Jawa Tengah terkait pelaksanaan Threasy Single Accountatau Rekening Tunggal untuk penempatan giro. Adapun dalam rapattersebut Para Tergugat diwakili oleh DYAH AYU K;.

Kemudian awal Juni 2014, Kepala DPKAD memerintahkan Kepala UPTDKas Daerah dan Kas.Sub Bag TU UPTD Kasda untuk menghentikanmekanisme penyetoran uang tunai dari kasir Ke bankbank yang ditunjuk,Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016dan penerimaan seluruh kasir hanya diambil oleh petugas BANKJATENG selaku Rekening Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja;c.

ONENG TAQIM Diwakili Oleh : IWAN GUNAWAN,SH
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN BOJONG
Terbanding/Tergugat I : UNANG
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DPKAD PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA CIBINGBIN

KEPALA DPKAD PURWAKARTA, Berkantor di jalanSingawinata Purwakarta, selaku PenerbitSPPT Tergugat, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding Ill, semulasebagai Turut Tergugat III ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 18Agustus 2017, Nomor : 372/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut, ditingkat banding ;2.

Hal ini merasawajar jika Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Nurdin Bin Padmamengajukan/mengusulkan surat surat penting kepada pejabat DesaCibingbin, pejabat Kecamatan Bojong dan pejabat DPKAD Purwakarta,untuk mengembalikan haknya yang hilang diambil maling tanah, apalagiTergugat tinggal bersama dengan Nurdin Bin Padma hingga besarsebagai anak yang berasal dari Gen/DNA Nurdin Bin Padma.Tergugat merasa gugatan Penggugat tentang keberatan SPPT danAPHB PPATS, sudah masuk dalam Keberatan penyelesaian

Dalam Gugatan tertulis bahwa Turut Tergugat III beralamat di Jl.Singawinata Purwakarta, padahal DPKAD Purwakarta beralamat diJI. Gandanegara No. 25;2.2. Menurut M.

Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat danHalaman 18 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdgdijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan NegeriPurwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasatanggal 4Juli 2017, kepada KEPALA DPKAD PURWAKARTA yangbernama Drs.H.YUS PERMANA,MM. sebagai Turut Terbanding IIIsemula sebagai Turur Tergugat Ill, telah diberitahukan tentangadanya permohonan banding tersebut ;

Pd., sebagai TurutTerbanding semula sebagai Turut Tergugat ; Relaas Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuatdan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada PengadilanNegeri Purwakarta, yang Isinya menerangkan, bahwa pada hariRabu tanggal 9 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmikontra memori banding kepada KEPALA DPKAD Purwakarta,yang bernama Drs.

Satu Buah fotocopy SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28September 2010.92. Satu Buah fotocopy SP2D No. 4725/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 23September 2011.93. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7259/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 30Desember 2011.94. Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :a. SP2D No. 315/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 09 Februari 2010.b. SP2D No. 7846/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 16 Desember 2009.c. SP2D No. 7292/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 1 Desember 2009.95.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.200 97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentangPedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) 30 Juli 2009 padaBab VII tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADN angka (4) Sebelum diteruskan ke DPKAD, Bagian Pemerintahan Nagari SekretariatDaerah meneliti /menelaah permohonan tersebut terlebih dahulu, dankemudian Asisten Bidang pemerintahan membuat telaahhan staf kepadaBupati untuk meminta persetujuan penyaluran dana ADN melalui SekretarisDaerah Untuk mendapatkan permohonan

persetujuan kepada Bupati dalam hal ini untuk pencairan dana Nagari, terdakwa mengajukan permohonankepada Bupati melalui DPKAD, surat tersebut sebelum diajukan dilengkapipersyaratan bahan antara lain Daftar Rincian kebutuhan Dana, Surat permintaanPembayaran Uang (SPP) serta Surat rekomendasi Camat, bahan diantarkan keBagian Pemerintahan Nagari dalam hal ini Kabag Pemerintahan Nagari gunameneliti kelengkapan permohonan, selanjutnya Bagian Pemerintahan Nagarimembuat telaahan staf yang ditujukan kepada

(empat ratus enam puluh tujuh jutaempat puluh satu ribu rupiah) telah digunakan / dicairkan setiap triwulanyaselama empat tirwulan.Bahwa pencairan APB Nagari Parit pada tahun 2010 dilakukan setiap triwulan,untuk pencairan APB Nagari triwulan I dilakukan sekitar bulan September2010 kemudian setelah dana masuk ke rekening Nagari lalu dilanjutkanpembuatan SPJ triwulan berikutnya sampai akhir Desember bulan tahunberjalan dan setelah mendapat informasi dari staf DPKAD tentang pencairandana APN Nagari

Kabag Pemerintahan Nagari, permintaan tersebutdilakukan 4 kali dalam setahun ;Bahwa permintaan Pencairan dana untuk triulan I kita ajukan permohonannya keBupati melalui Kabag Pemerintahan Nagari melalui rekomendasi Camat kemudianTelaahan Staf setelah itu ditandatangani Sekda kemudian ke bagian DPKAD,selanjutnya DPKAD mentransper dana ke rekening Nagari ;Bahwa yang mengajukan Wali, Sekretaris Nagari mempersiapkanBahwa minimal pengadaan ATK tiap bulan sekitar Rp.500.000.

ada suratpermintaan dari DPKAD kepada Wali Nagari ;Bahwa bentuk penyimpangan setahu saksi bahwa terdakwa tidak bisa menyerahkanSPJ pada triulan IV ;Bahwa Pelatihan Bendahara ada dilakukan, bagaimana membuat SPJ yang benarpelatihnya dari Inspektorat ;Him. 85 dari 161 Him.

RINDUDAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatanganioleh KADIS DPKAD Kab. Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S.SOS) dan Penyetor Direktur CV.

RINDUDAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatanganioleh Kadis DPKAD Kab.

No. 2476 K/Pid.Sus/201 1oleh Kadis DPKAD Kab.

Blok C/121 Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Kontrak kerjapengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan tahun 2011, adalahkontrak/perjanjian kerja sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan DanAsset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang dengan PT. AdoraIntegritas Solusi, yang masingmasing pihak terikat pada peraturanperundangundangan yang mengatur eksistensi mereka.

Dinas PengelolaanKeuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang adalahmerupakan badan hukum negara (publik), yang secara hukum administrasinegara memiliki hak dan kewajiban sehingga mempunyai suatu personastandi in yudicio. Sedangkan PT Adora Integritas Solusi, adalah suatu badanhukum privat yang memiliki suatu persona standi in yudicio yang dapatmendukung hak dan kewajibannya dan terikat pada UUPT, yaitu UndangUndang Nomor 1/1995. Bahwa menurut IPM.

tindakan yang dilakukan sesuai dengan fungsidan kewenangan yang diberikan padanya; Kuasa baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila tindakan yang dilakukanmelampaui batas kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;Bahwa penerapan pasal ini secara tegas diterapkan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 3556 K/Pdt/1985 yang intinya menegaskanbahwa gugatan harus ditujukan kepada pemberi kuasa;Bahwa Tergugat saat menandatangani kontrak kerja dengan DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD