dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya tanggal 14 Juli 2006 telah terjadi bencana kebakaran diDesa Rampa dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru yang mencakup 16 RT. di antaranya 1.484 (seribu empatratus delapan puluh empat) Kepala Keluarga (KK) nelayan. atas kejadiantersebut kKemudian Bupati Kotabaru dengan Surat Nomor: 360.12/1942/Bappmengajukan Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tanggap Darurat danPasca Bencana tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Menko

No. 255 K/Pid.Sus/2012Kabupaten Kotabaru sebesar Rp4.317.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuhbelas juta rupiah);Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru kepada Menko Kesra RI selaku KetuaHarian Bakornas PB tersebut, diadakan rapat di Direktorat Jenderal PerikananTangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dihadirioleh Staf Program mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 September 2006 dan hasil rapattersebut menyetujui

Berdasarkan kejadiantersebut kemudian Bupati Kotabaru dengan Surat Nomor: 360.12/1942/Bappmengajukan Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tanggap Darurat danPasca Bencana tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Menko Kesra RIselaku Ketua Harian Bakornas PB melalui Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Kalimantan Selatan memohon bantuan dana penanganan tanggapdarurat dan pasca bencana antara lain untuk bencana kebakaran di DesaRampa Lama dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten

Kotabaru tersebut sebesar Rp4.317.000.000,00 (empat miliar tigaratus tujuh belas juta rupiah);Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru kepada Menko Kesra RI selaku KetuaHarian Bakornas PB tersebut, diadakan rapat di Direktorat Jenderal PerikananHal. 10 dari 32 hal.

B205/Menko Kesra/XV/2007 tgl. 15 Nopember 2007Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010mendukung kebijakan pemerintah untuk OPK Desember 2007 dengan hargajual Rp. 1.600,/kg. Surat Menteri Perdagangan RI. No. 1414/M DAG/12/2007 tgl. 05 Desember2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007, berisi instruksi kepadaDirut Perum Bulog Jakarta untuk melaksanakan OPK Desember 2007 denganmemanfaatkan CBP dengan ketentuan sbb : Sasaran Penerima OPK adalah penerima manfaat Raskin 2007.

B205/Menko Kesra/XV/2007 tgl. 15 Nopember 2007mendukung kebijakan pemerintah untuk OPK Desember 2007 dengan hargajual Rp. 1.600,/kg. Surat Menteri Perdagangan RI. No. 1414/MDAG/12/2007 tgl. 05 Desember2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007, berisi instruksi kepadaDirut Perum Bulog Jakarta untuk melaksanakan OPK Desember 2007 denganmemanfaatkan CBP dengan ketentuan sbb : Sasaran Penerima OPK adalah penerima manfaat Raskin 2007.

Tanjung Sari Kecamatan Sukomanunggal yang berisikan agar TURUTTERGUGAT II:a. meninjau kembali terhadap pemberian alas hak/sertipikat di atas lokasi tanahdimaksud;b. mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan; danc. mengembalikan hak atas tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur maupunketentuan yang berlaku.Surat TURUT TERGUGAT I tersebut antara lain ditembuskan juga kepada MenteriKoordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), TERGUGAT 1V, dan TERGUGATV.

Surat tersebut mendapat tanggapan dari Menko Kesra yang mengirimkan surat yangditujukan kepada TURUT TERGUGAT IJ, dan TURUT TERGUGAT I sesuai surattertanggal 21 Februari 2005 No.B.26/MENKO/KESRA/II2005 Perihal PenyelesaianKasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kec.

Bahwa atas dasar surat dari Menko Kesra tersebut, TURUT TERGUGAT II membentukTim Gabungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional tertanggal 2 Maret 2005 No.1OVI2005 tentang Pembentukan TimGabungan Penanganan/Penyelesaian Masalah Tanah PT.Darmo Permai, PT.DarmoGrande dan PT.Darmo Satelite Town Dengan Warga Masyarakat, Terletak DiKelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Propinsi JawaTimur.Tim Gabungan tersebut bertugas:a. mengadakan penelitian dan

Bahwa atas dasar hal tersebut, Komite Perjuangan Warga Tanjungsari sebagai wakildari Para PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Menko Kesra sebagaimanatermuat dalam surat tertanggal 6 Mei 2005 No.007/05/1/KPWT/2005 yang memohonagar Menko Kesra memberikan teguran tertulis kepada TERGUGAT IV untuk segeramelaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.Terhadap surat Komite tersebut, Menko Kesra telah menindaklanjutinya denganmengirimkan surat tertanggal 11 Mei 2005 No.B1 12/MENKO/KESRA/V/2005 yangditujukan

pengukuran (Rekonstruksi)batas wilayah/tanah.Adanya permohonan tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Tim Peneliti MasalahTanah Kelurahan Tanjungsari kepada Menko Kesra sesuai surat tertanggal 6 Juli 2005No.593/2688/436.1.1/2005 Perihal : Pengukuran (Rekonstruksi) batas wilayah/ tanahdalam rangka penyelesaian kasus tanah di Kelurahan Tanjungsari KecamatanSukomanunggal Kota Surabaya.

SUPARMAN bin MANSUR bertentangandengan surat Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyatRl Nomor : B263/Menko. Kesra /X/2005 tanggal 10Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, sertamengakibatkan kerugian bagi Sdr. PADIL dan ke 24 oranglainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayahKec. Cimarga Kab. Lebak Cq Negara ; karena akibatperbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN bin MANSUR maka Sadr.PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerimabantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab.

SUPARMAN bin MANSUR bertentangandengan surat Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyatRl Nomor : B263/Menko. Kesra /X/2005 tanggal 10Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, sertamengakibatkan kerugian bagi sdr. PADIL dan ke 24 oranglainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayahKec. Cimarga Kab. Lebak Cq Negara ; karena akibatperbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN bin MANSUR maka Sadr.PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerimabantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab.

Tgk.Dibathon (M.Yahya Nurdin);Notulen Rapat tanggal 16 Januari 2014, di Aula Kantor CamatPeudada dalam rangka penyaluran Raskin untuk bulan ke14dan ke15 ;1(satu) bundel copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:237/PMK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012;1(satu) lembar copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor:S167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 Perihal HargaPembelian Bersa (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOGTahun 2013.1(satu) bundel copy surat Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI Nomor : B95/MENKO

merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikutBahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagaisalah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesiamengadakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui bantuanberas miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTSPM) dengan Koordinator tingkat Kecamatan adalah Camat.Pada tahun 2013 Deputi Menko

Pada tahun 2013 Deputi Menko Kesra Bidang KoordinasiPerlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua PelaksanaTim Koordinasi Raskin Pusat, Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI mengeluarkan Pedoman Umum PedomanUmum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun2013 (Pedum Raskin 2013) yang berlaku sejak tanggal 01 Januari2013.

Bna10)11)12)13)14)Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DirektoratJenderal Pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor:999.07.1.984490/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang kemudiandilakukan revisi pada tanggal 17 Juli 2013.Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:B951/MENKO/KESRA/V1I/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentangTambahwan Alokasi Pagu Raskin Provinsi tahun 2013.Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 483 tahun 2013 tanggal01 Juli 2013

Pada tahun 2013 Deputi Menko Kesra Bidang KoordinasiPerlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua PelaksanaTim Koordinasi Raskin Pusat, Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI mengeluarkan Pedoman Umum PedomanUmum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun2013 (Pedum Raskin 2013) yang berlaku sejak tanggal 01Januari 2013.

pusat memutuskan untukmenghentikan sementara proyek reklamasi teluk Jakarta;5 Oktober 2017, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman mencabutPenghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi TelukJakarta melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S78001/02/Menko/Maritim/X/2017, Tanggal 5 Oktober 2017, Perihal: PencabutanPenghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi TelukJakarta;6 September 2018, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat GubernurProvinsi

2012 (vide posita gugatan B.2.4);Angka 2 huruf c Objek Sengketa;selain Penggugat tidak menyelesaikan perizinan sebagaimanadimaksud Surat Gub 1283/2012, fakta di lapangan tidak ada aktivitasdan kegiatan proses pekerjaan pengurukan dan bentukan pulaureklamasi dilakukan oleh Penggugat;Bahwa posita penghentian kegiatan reklamasi dari Penggugat tidakberalasan, karena moratorium kegiatan reklamasi diterbitkan 19 April 2016oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya melalui Suratnomor 27.1/Menko

/Maritim/IV/2016, sedangkan berakhir/lewat waktunyapersetujuan prinsip Surat Gub 1283/2012 adalah tahun 2013;Bahwa bahkan setelah moratorium kegiatan reklamasi dicabut padatanggal 5 Oktober 2017 melalui Surat Menteri Koordinator BidangKemaritiman Nomor S78001/02/Menko/Maritim/X/2017, Penggugat tetapHalaman 45 dari 79 halaman.

(Fotokopi darifotokopi);: Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RINomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016,Perihal Reklamasi Pantura Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor: S78001/02/Menko/Maritim/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, PerihalPencabutan Penghentian Sementara (Moratorium)Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.JKT.sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakartaberdasarkan Surat Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 tanggal 19 April 2016(linat Bukti T3); Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI menyampaikan kepadaTergugat bahwa Penghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan ProyekReklamasi Teluk Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkanSurat Nomor: S78001/02/Menko/Maritim/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (lihatBukti T4); Bahwa Sekretaris

Setelah ituterdakwa meng sms saksi korban lagi yang isinya menko tak tambaniyO,pO wes ra seneng po tak parani (nanti saya obati yo, atau sudah tidaksuka saya datangi), tapi sms tersebut tidak dibalas oleh saksi korban.Selanjutnya terdakwa meng sms lagi saksi korban yang isinya sesukperikso neng rumah sakit wae, mengko tak wei duit (nanti periksa dirumah sakit aja, nanti saya beri uang.

Setelah ituterdakwa meng sms saksi yang isinya menko tak tambani yo,po wes raseneng po tak parani (nanti saya obati yo, atau sudah tidak suka sayadatangi), tapi sms tersebut tidak saksi balas. Selanjutnya terdakwa mengsms lagi saksi yang isinya sesuk perikso neng rumah sakit wae, mengkoHal. 5 dari 18 hal. Putusan No.177/Pid.Sus/2014/PN.Btl.tak wei duit (nanti periksa di rumah sakit aja, nanti saya beri uang.

Menyatakan barang bukti berupa: Surat bernomor B/160/BP/KUDDTM/XI/2016, tanggal 21 November2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjukarahan yang ditujukan kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung RI,Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan danSumber Daya Mineral, sebanyak 6 (enam) lembarTetap terlampir di dalam berkas perkara;4.

Rizal Ramli selaku MenteriKoordinator Bidang Kemaritiman pada saat itu mengeluarkan SuratKeputusan Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 yang pada intinyamengintruksikan moratorium atas seluruh kegiatan reklamasi.Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2017, Bpk. Luhut BinsarPandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman padaHalaman 13 dari 101 hal.

No. 193K/TUN/LH/2018, (potokopi sesuai turunan resmi) ;Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang KemaritimanNomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tertanggal 19 April2016, (batal dijadikan bukti) ;Halaman 68 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUNJKT.25. Bukti P26. Bukti P27.Bukti P28.Bukti P29. Bukti P30. Bukti P31. Bukti P32. Bukti P33. Bukti P34. Bukti P35.

Bukti P9B10111213141516A :16B :17A :17B:Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang KemaritimanNomor : S78001/02/Menko/Maritim/X/2017, tertanggal 5Oktober 2017, (potokopi dari potokopi) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 12PK/TUN/2011, tertanggal 24 Maret 2011, (potokopi daripotokopl) ;UndangUndang No. 30 Tuhan 2014, tentang AdministrasiPemerintahan, (potokopi dari potokop)) ;Surat Keputusan Presiden R.I.

Bukti T1011121314151617Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepada PT.Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuai dengan aslinya);Lampiran UndangUndang Nomor 23 tahun 2014, tentangPemerintah Daerah, (potokopi dari potokopi) ;Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 193K/TUN/LH/2018, (potokopi sesuai salinan) ;SK Menko Maritim No. 27.1/Menko/Maritim/IV/2016,tanggal 19 April 2016, tentang Moratorium Reklamasi,(potokopi dari potokopi) ;Salinan Putusan PTUN Jakarta No. 15/G/LH/2016/PTUNJKT, tanggal16

Menko Maritim No.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Yulius Yohanes Menko Bin Nicolas Lucas Menco) terhadap Penggugat (Lara Duka Binti Wardi) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu

Nurhana Binti Menko Karso, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaanswasta, tempat tinggal di Bergkong Kolam RT 05 RW 03 KelurahanSadai.

Grobogan kemudiansaudara ARI (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan berkataKene wae sepi, aku seng Joki menko kowe seng nodong, opo aku sengnodong kowe seng joki?

Grobogan kemudian saudara ARI (DPO) memberhentikan sepedamotornya dan berkata Kene wae sepi, aku seng Joki menko kowe sengnodong, opo aku seng nodong kowe seng joki?, kemudian terdakwamenjawab aku wae seng nodong. Bahwa terdakwa mencari korban dengan duduk di sebelah pertigaandekat jalan raya PurwodadiBlora.Bahwa saudara ARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa akanmenunggu di sebelah barat dengan tujuan mengawasi keadaan sekitardan agar mudah melarikan diri.

Kepada Menko Ekuin dan jajarannya agar memaksa BRI patuh dantunduk terhadap amanah UndangUndang.Selanjutnya, memidanakan Dirut BRI karena menerapkan Surat Keputusanyang mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian.

(Bukti TI 5) i Client dalam hal ini dapat berarti BABGOC 2008 sebagaipenyelenggara tapi juga bisa berarti KONI sebagai Ketua PanitiaNasional dan bisa juga berarti Menko Kesra sebagai Ketua PanitiaPengarah.

Dengan penjelasan ini semakin nampak bahwa mediaschedule bukanlah suatu perikatan karena tidak jelas para pihakyang mengikatkan diri.j Bila client adalah BABGOC 2008 atau KONI ataupun TurutTergugat I, jelas bahwa Ndaru Kuntoro juga tidak memilikikapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama BABGOC 2008,KONI sebagi Ketua Panitia Nasional ataupun Menko Kesra sebagaiKetua Panitia Pengarah.Berdasarkan halhal yang telah Tergugat I uraikan di atas menjadi jelas dan berdasar apabila Tergugat I nyatakan

NdaruKuntoro tidak pernahmenerima kuasa dari Tergugat I.Client dalam hal ini dapat berarti BABGOC 2008 sebagaipenyelenggara tapi juga bisa berarti KONI sebagai Ketua PanitiaNasional dan bisa juga berarti Menko Kesra sebagai Ketua PanitiaPengarah.

Dengan penjelasan ini semakin nampak bahwa mediaschedule bukanlah suatu perikatan karena tidak jelas para pihakyang mengikatkan diri.Bila client adalah BABGOC 2008 atau KONI ataupun TurutTergugat I, jelas bahwa Ndaru Kuntoro juga tidak memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama BABGOC 2008,KONI sebagi Ketua Panitia Nasional ataupun Menko Kesra sebagaiKetua Panitia Pengarah.Berdasarkan halhal yang telah Tergugat II uraikan di atas menjadi jelas dan berdasar apabila Tergugat II nyatakan

;Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan di rumah Menko Kesra. dan jugasaksi hadir dalam pertemuan di Grend Heat.;Bahwa saksi kenal dengan Bernhard Agus Subiakto mulai tahun 2007,karena ia sebagai pemilik PT. Octovate, dan setelah pertemuanpertemuantersebut, pakum sampai sekarang;Bahwa saksi mengetahui tentang bukti T.Il 7 , mengenai InvoicePT.Mediate Indonesia kepada PT.

Asli Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Bulan Januari 2010 sid Desember 2010 danFotocopy Satu Bundel Permohonan Pendistribusian Raskin Bulan Januari 2010 Sampai Dengan BulanDesember 2010 .40. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No:150/MENKO/KESRA/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 201041. Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Pendistribusian Raskin Bulan Januari 2011 Sampai Dengan Desember201142.

kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,/kgdi TO (Titik Oistribusi) selain penambahan Raskin tersebut RTSPM di DesaMakrnurjaya juga menerima Raskin kel J berdasarkan Keputusan Bupati KarawangNornor : 50 IKep.882Huk/20 11 tanggal 28 Oktober 2011 yang diterima tanggal 25Desernber 20 II;.Penyaluran Raskin kepada R TSPM tahun 2010 harus berdasarkan Pedoman UmumRaskin Tahun 2010, sedangkan Tahun 2011 menggunakan Pedoman Umum RaskinTahun 2011. kedua pedornan tersebut dibuat dan disahkan oleh Deputi Menko

karung + 1 karung) x 15 Kg = 7.515 Kg.Sehingga Raskin yang tersisa setiap bulannya yaitu dihitung dari jumlah PaguRaskin perbulan untuk Desa Makrnurjaya sebanyak 8.996 Kg dikurangi denganjumlah Raskin yang disalurkan ketiap RT sebanyak 7.515 Kg menjadisebanyak 1.481 Kg per bulan. (8.996 Kg 7.515 Kg = 1.481 Kg).10e Untuk Periode Bulan Oktober sampai dengan Desember 2010, alokasi paguRaskin untuk Desa Makmurjaya bertambah sesuai dengan Surat MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat NomorB/50/Menko

15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600, /kgdi TD (Titik Distribusi) selain penambahan Raskin terse but RTSPM di DesaMakrnurjaya juga menerima Raskin ke13 berdasarkan Keputusan Bupati KarawangNomor : 5011 Kep.882Huk12011 tanggal 28 Oktober 2011 yang diterima tanggal 25Desember 2011;.Penyaluran Raskin kepada RTSPM tahun 2010 harus berdasarkan Pedoman UmumRaskin Tahun 2010, sedangkan Tahun 2011 menggunakan Pedoman Umum RaskinTahun 2011. kedua pedoman tersebut dibuat dan disahkan oleh Deputi Menko

Asli Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Bulan Januari 2010 sid Desember 2010dan Fotocopy Satu Bundel Permohonan Pendistribusian Raskin Bulan Januari 2010 Sampai Dengan BulanDesember 2010131. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik IndonesiaNo:150/MENKO/KESRA/VIII/2010 tanggal4 Agustus 2010132. Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Pendistribusian Raskin Bulan Januari 2011 Sampai DenganDesember 2011133.

tanggal 02Maret 2009.1 (satu) set fotocopy Berita Acara Penyerahan Daftar Nama RumahTangga Sasaran (RTS) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor:12062.011, Nomor: 500/0080/EKON/2009 Tanggal 19 Februari 2009.1 (satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B194/KMK/DEP.II/11/2009 perihal penyesuaian pagu Raskin 2009 tanggal 10 Pebruari2009.1 (Satu) set fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor: B.24/MENKO

/KESRA/II/2009perihal Data PPLSO8 tanggal 5 Februari 2009.1 (satu) set fotocopy Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: PenyesuaianPagu Raskin 2009 Nomor: B194/KMK/DEP.II/II/2009.1 (satu) set fotocopy Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Data PPLSO8Nomor: B24/MENKO/KESRAI/II/2009.1 (satu) set fotocopy Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03,No.04 tanggal 30 Desember 2009.Hal. 24 dari 40 Putusan Nomor :

Maret2009.68.1 (satu) set fotocopy Berita Acara Penyerahan Daftar Nama RumahTangga Sasaran (RTS) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor:12062.011, Nomor: 500/0080/EKON/2009 Tanggal 19 Februari 2009.69.1 (satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B194/KMK/DEP.II/1/2009 perihal penyesuaian pagu Raskin 2009 tanggal 10 Pebruari2009.70.1 (Satu) set fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor: B.24/MENKO

/KESRA/II/2009 perihalData PPLSO8 tanggal 5 Februari 2009.71.1 (satu) set fotocopy Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Penyesuaian PaguRaskin 2009 Nomor: B194/KMK/DEP.II/II/2009.72.1 (satu) set fotocopy Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Data PPLSO8 Nomor:B24/MENKO/KESRA/II/2009.73.1 (Satu) set fotocopy Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03, No.04tanggal 30 Desember 2009.74.1 (satu) set fotocopy

Polhukam, MenkoPolhukam meminta waktu untuk terlebin dahulu bertemu dengan JaksaAgung;Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan MenkoPolhukam, Menko Polhukam menyampaikan bahwa terdapatkesalahpahaman antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung;Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan MenkoPolhukam, Menko Polhukam menyatakan bahwa tidak ada perubahanstatus terkait kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan proseshukum tetap berjalan;Bahwa dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan MenkoPolhukam

, Menko Polhukam berjanji untuk mengadakan pertemuanHalaman 67 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUNJKTAhli :antara Komnas HAM, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam untukmenjembatani komunikasi;Bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yangberat, khususnya kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukanteknis hukum, melainkan tidak adanya political will (kehendak politik)untuk menyelesaikan kasus tersebut Secara Serius;Bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM

Bahwa Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyampaikan NotaDinas Nomor: ND106/Polhukam/DeIII/HK.06.06.1/2/2016 tertanggal 12Pebruari 2016 tentang Perkembangan Persiapan bedah kasus pelanggaranHAM berat masa lalu kepada Menko Polkam (lihat Bukti T12);. Bahwa dilaksanakan kegiatan dan pelaksanaan bedah kasus dugaanpelanggaran HAM berat masa lalu di Bogor dari tanggal 15 Februari 2016 s.d.19 Februari 2016 (lihat Bukti T13A, T13B, T13C, T13D, T13E, T13F,keterangan Saksi an. M. Yusuf Putra);.

Bahwa Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyampaikan NotaDinas Nomor: ND141/Polhukam/DeIII/HK.06.06.1/2/2016 tertanggal 23Pebruari 2016 tentang Laporan Pelaksanaan Bedah Kasus Pelanggaran HAMBerat Masa Lalu kepada Menko Polkam (lihat Bukti T11);.

Selain itu, dalam pertemuan antara Komnas HAMdengan Menko Polhukam, saat itu Menko Polhukam menyatakan bahwa tidakada perubahan status terkait kasus TSS dan proses hukum tetap berjalan. DiHalaman 112 dari 117 halaman Putusan No.99 /G/2020/PTUNJKTdalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, terdapathambatan secara formil dan materiil.

Sampai kemudian OtoritaBatam diubah menjadi Badan Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam, yang lebih dikenal BP Batam tahun 2007;Kepala BP Batam ditetapkan oleh Dewan Kawasan yang diusulkan kepadaPresiden Republik Indonesia melalui Menko Perekonomian. Dekadeselanjutnya Kepala BP Batam ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Keprisebagai Ketua Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex officio KepalaBP Batam, maka itu bukannya Walikota Batam tapi Gubernur ProvinsiKepri;Historis Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019:Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019sesungguhnya terkesan sangat dipaksakan, sebab wacana munculnyajabatan Kepala BP Batam ex officio oleh Walikota Batam itu dimulaisejak Oktober 2018 yang dilontarkan Menko Perekonomian RepublikIndonesia.

Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat seolahtidak dianggap ada karena walikota yang ex officio Kepala BPBatam dapat langsung berhubungan dengan pemerintah pusatmelalui Menko Perekonomian. Satu sisi sebagai Walikota Batam,yang bersangkutan wajib memberikan laporan ke pemerintahpusat melalui gubernur, namun di sisi lain sebagai Kepala BPBatam yang bersangkutan dapat langsung berhubungan denganMenko Perekonomian bahkan Presiden tanpa harus berkoordinas!

Ataupemerintah pusat melalui Menko Perekonomian mempunyai agendatersendiri terhadap opsi ex officio tersebut. Maka itulah peraturanpemerintah tersebut patut diuji materiil di Mahkamah Agung agarmemiliki kekuatan hukum yang tetap;IV.

Dalil Pemohon pada permohonan halaman 16 paragraf 3 yangmenyatakan: Bahkan Ombudsman Republik Indonesia mengirimsurat secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan MenkoPerekonomian Republik Indonesia bahwa wacana ex officio yangdilemparkan Menko itu telah menimbulkan kegaduhan dan situasi prokontra yang di tengah masyarakat.

B- 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15 Nopember 2006 perihal pembentukan tim verifikasi pendataan rumah tangga miskin ;--------------------------------------------------25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 12708/ SJ tanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahan pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (LST) kepada rumah tangga miskin ;----------------------------------------------------------26.

B 289/MENKO/ KESRA/ XlI/ 2005 tanggal 15 Nopember 2006perihal pembentukan tim verifikasi pendataan rumah tangga miskin ;25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 2708/ SJtanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahan pelaksanaanpenyaluran subsidi langsung tunai ( LST ) kepada rumahtanggamiskin ; 26. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September2005 perihal pendistribusiankartu kompensasi BBM( KKB ) ; 27.

B 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15Nopember 2006 perihal pembentukan tim verifikasipendataan rumah tangga miskin ;25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 12708/ Stanggal 24 Oktober 2005. perihal permasalahanpelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai ( LST )kepada rumah tanggamiskin ; 3826. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM( KKB ) ; 27.

B 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15Nopember 2006 perihal pembentukan tim. verifikasipendataan rumah tanggamiskin ; 25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 12708/ Sjtanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahanpelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (LST)kepada rumah tangga miskin ;26. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM( KKB ) ; 27.

Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menko Perekonomiandan/atau Menteri Ketenagakerjaan.Halaman 26 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.87. Bahwa di dalam tim tersebut disebutkan terdapat perwakilan serikatburuh yang menjadi anggota tim. Penggugat II sendiri tidak dilibatkan dalamtim tersebut.

(fotokopi dari fotokopi).Bukti P42Kertas Posisi Komnas HAM tertanggal 13 Agustus 2020 = (potokopidari potokop)).Bukti P43Pendapat Komnas HAM dalam Perkara Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT(potokopi Sesuai asli).Bukti P44won nnnn Pernyataan Sikap Atas Pencatutan Ketua Umum KASBIdalam Surat Keputusan Menko~ Bidang PerekonomianNomor 121 Tahun 2020 (potokopi Sesuai asli).Bukti P45Surat jawaban KASBI tertanggal 28 Januari 2020, terhadap undanganRapat Koordinasi dari Kemenko Bidang Ekonomi, (potokopi sesuai asi

adalah sumber kewenangannya.Bahwa, Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun 2019tentang penunjukan satuan tugas, dapat menjadi objek atau tidak pada PeradilanTata Usaha Negara ketika ada orang yang ditujuk berkeberatan ataspenunjukannya, tetap harus dilihat dan diuji terlebin dahulu dari mana Sumberkewenangan dalam menerbitkan surat keputusan tersebut.

Bahwa, terkait Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut, Ahli tidak berani berspekulasimenganai ada atau tidaknya keputusan yang sifatnya sebagai tindakan pemerintahandalam proses pembentukan undangundang, karena diperlukan pengujian terlebihdahulu terhadap sumber kewenangan terkait hal tersebut, terlebih lagi Ahli tidakpernah menerima dan melihat Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomiantersebut, dan dalam hal ini Ahli belum pernah diajak

terkait apapun menyangkutproses pembentukan undangundang yang disebutkan di dalam objek sengketa.Sonennnnnn Bahwa, Ahli tidak pernah menerima Surat Keputusan Menko BidangPrekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut,sebagaimana yang dikatakan Kuasa Para Penggugat di mana Ahli termasuk yangditunjuk dalam Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut;Bahwa, Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, menimbulkan akibathukum