Dalam usaha perbangkan , sekuriti adalah bukan kegiatan utama namun terpisahdari bisnis perbankan dan merupakan jenis pekerjaan jasa penunjang sehinggatelah sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Meteri Tenaga Kerja danTransmigrasi (Permenakertrans) nomor 19 tahun 2012 tentang syarat syaratpenyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain4. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yangmenyatakan Penggugat adalah karyawan tetap Para Tergugat.

Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhirangkaian ketentuan Pasa 66 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undangundangnomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 17n ayat (3) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 19 Tahun 2012 tenang syaratsyaratPenyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, Pasal (6) dan Pasal(7) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbangkan, dan Pasal (4) Peraturan BankIndonesia No. 13/25/PBI/2011 tetang Prinsip kehatihatian bagi Bank Umumyang

Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon awalnyacukup harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 mulai seringterjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohondan Termohon hal tersebu tterjadi karena: Rasa cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon mulaidari teman kerja sekantor bahkan nasabahnasabah Pemohonsedangkan Pemohon dituntut target dan kinerja yang maksimal sebagaikaryawan perbangkan yang menyebabkan perselisihan danpercekcokan terjadi.

Hak Milik SULIYANTO (Tergugat. 1)karena pembayarannya melalui pinjaman perbangkan dari PokokRp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah), bunga Rp.1.1981972.222,(Satu MilyarSeratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan RatusTujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) dan denda Rp.1.904.250.000, (Satu Milyar Sebilan ratus Empat Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat.

Konvensi) Hak Milik SULIYANTO (Tergugat. konvensi)karena pembayarannya melalui pinjaman Perbangkan dari Bank NegaraIndonesia ( Turut Tergugat. ) dari Pokok Rp.3.000.000.000, (Tiga MilyarRupiah), bunga Rp.1.1981972.222, (Satu MilyarSeratus Sembilan PuluhDelapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua RibuRupiah) dan denda Rp.1. 904.250.000, (Satu Milyar Sebilan ratus EmpatJuta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dibayar olehPenggugat Rekonvensi/ (Tergugat.

Konvensi) HakMilik SULIYANTO (Tergugat. konvensi) karena pembayarannyamelalui pinjaman Perbangkan dari Bank Negara Indonesia (TurutTergugat 1) dari Pokok Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah),bunga Rp.1.1981972.222, (Satu Milyar Seratus Sembilan PuluhDelapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua RatusDua Ribu Rupiah) dan denda Rp.1. 904.250.000, (Satu MilyarSebilan ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yangtelah dibayar oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ (Tergugat.

Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan cerai diPengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 28 Agustus 2018 denganNomor Perkara 300/Pdt.G/2018/PA.TSe namun telah dicabut, dan sayabelum pernah mau menceraikan istri saya karena saya memikiri masadepan anakanak, citacita dan kewajiwaan anakanak;Tuntutan sayaDan kalau sidang ini tetap dilanjutkan saya punya tiga tuntutan:1.Mengenai hutang piutang bersama (perbangkan) dan nominalnya kuranglebih 15.500.000/perbulan yang harus diselesaikan

adalah Bank Syariahm, sehinggaperkara ini mengenai sengketa perbankan syariah;Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2016/PN TsmMenimbang, bahwa khusus terhadap eksepsi kewenangan mengadilitersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan yakni sebagai berikut bahwayang menjadi pokok gugatan adalah gugatan mengenai pembatalan jual bellisebidang tanah milik para Penggugat karena dilaksanakan atas dasarPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, bukanmengenai sengketa perbangkan

adalah Bank Syari'ahm, sehinggaperkara ini mengenai sengketa perbankan syariah;Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2016/PN TsmMenimbang, bahwa khusus terhadap eksepsi kewenangan mengadilitersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan yakni sebagai berikut bahwayang menjadi pokok gugatan adalah gugatan mengenai pembatalan jual belisebidang tanah milik para Penggugat karena dilaksanakan atas dasarPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, bukanmengenai sengketa perbangkan

Hanyamennyebutkan UndangUndang No 07 Tahun 1992 Jo UndangUndang No 10 Tahun 19998 Tentang Perbangkan.

yang akan dilakukan tersebut, demikian pulamenurut ketentuan UndangUndang Hak Tanggungan yang menyatakanbahwa dengan penjualan dibawah tangan dapat diperoleh harga tertinggiyang menguntungkan para pihak penjualan dilakukan atas dasarkesepakatan antara kreditor dengan debitor, telah diumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar dan meliputi daerahtempat letak obyek jaminan, tidak ada pihak yang keberatan;Bahwa yang dilakukan Tergugat telah melanggar ketentuan dari UndangUndang Perbangkan

BPR seharusnyatahu dalam aturan Perbangkan untuk memberikan Kebijakansebagai Solusi menyelesaikan Masalah, dan membantuPerokonomian masyarakat Kecil, bukan untuk memperpanjangmasalah,17.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, makaPelawan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri KlatenYang terhormat, agar memanggil para Pihak, untuk memeriksaPerkara ini, dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :DALAM PROVISIMemerintahkan Kepada Terlawan dan Terlawan Il, agar melakukanPenundaan atas Penetapan

Aktifkan** Bahwa yang diamankan oleh pegawai bank jatim cabang maron tersebutadalah NUR ALIF ;Putusan Nomor 60/P/D.B/2018/PN Krs* Bahwa persyaratan untuk membuka rekening di bank jatim adalahmenyerahkan Foto Copy KTP mengisi formolir courtumer information file( CIF ) setoran awal menimal 50.000, (lima puluh ribu rupiah ) ;+ Bahwa saudara NUR ALIF memiliki 2 ( dua ) nomor rekening yangpertama membuka tabungan pada tanggal 04 Oktober 2017, dan yangkedua pada tanggal 23 Oktober 2017 ;+ Bahwa dalam aturan perbangkan

SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DIll Perbangkan,pekerjaan Personal Asisten Marketing Exekutive di Paradise PropertyGrup, alamat JI.

ARIS SAID berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) buahkartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbangkan dan tempelanangka selanjutnya saksi menjelaskan bahwa kartu sebanyak 234 (duaratus tiga pulunh empat) buah kartu tersebut merupakan kartu yangdisita dari terdakwa ARIS SAID dan kartu tersebut di temukan padasaat penggeledahan di kamar kos terdakwa dan istrinya dan setelahdilakukan swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe(magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230Uterhadap

oleh suami terdakwa.Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Dps> Bahwa sebelumnya atau sekira seminggu yang lalu, terdakwapernah melakukan penarikan uang dengan menggunakan kartuMagnetis strips yang terdakwa miliki di mesin ATM yang sama danada beberapa juga yang berhasil (terdakwa tidak ingat kartu yangmana yang berhasil).> Setelah ditunjukkan barang bukti yang disita dari terdakwa ARISSAID berupa:1. 234 (dua ratus tiga pulunh empat) buah Kartu magneticstripe yang berisi data kartu perbangkan

point 5.1angka 6 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ance DaengNgoyo Nomor 19 (Hotel Rumah Indah) Kelurahan Masale, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar yang menurut Pengakuan Penggugat danTergugat bahwa obyek sengketa tersebut menjadi hak tanggungan padaBank BRI, hal mana tersebut majelis hakim menilai bahwa pengakuan ataudalil yang sama antara penggugat dengan tergugat tidak memerlukan lagipembuktian lebih lanjut khususnya tentang status obyek sengketa yangmenjadi hak tanggungan pihak perbangkan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmajelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 1,point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 yang diperolehpenggugat dengan tergugat selama terikat sebagai suami istri ternyata telahdijadikan jaminan utang oleh penggugat dan tergugat sehingga keempatobyek sengketa tersebut menjadi hak tanggungan pihak perbangkan;Menimbang, bahwa dengan demikian, timbul persoalan yuridis yangperlu dipertimbangkan lebih lanjut

utang pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani, BankTabungan Negara (BTN) Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka secarahukum keempat obyek sengketa tersebut di atas berada dalam kekuasaanpihak Bank yang bersangkutan, oleh karena itu majelis hakimberkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan lagi pemiliksempurna (milkuttaam) terhadap obyek sengketa point 5.1 angka 1, point5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 selama obyeksengketa tersebut masih menjadi hak tanggungan pihak perbangkan

No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa pointpoint 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka6 berada dalam hak tanggungan pihak perbangkan, sementara obyeksengketa point 5.2 angka 2 dan obyek sengketa point 5.2 angka 3 menjadiobyek perjanjian (barang jaminan) antara tergugat dengan pihak lembagapembiayaan, sehingga obyek sengketa yang berada dalam hak tanggunganpihak

perbangkan dan oyek sengketa menjadi obyek perjanjian (barangjaminan) pihak lembaga pembiayaan tersebut semuanya tidak dan belummenjadi milik Sempurna pihak penggugat dan tergugat ;Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa point 5.2 angka 1ternyata sudah ditarik oleh pihak lembanga pembiayaan, sehingga obyeksengketa tersebut sudah tidak ada lagi di tangan pihak tergugat maupunpihak penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat sepanjangmengenai obyek sengketa point 5.1 angka 1, point

oleh pegawai bank jatim cabang maron tersebutadalah NUR ALIF 5 272222 n nnn nn nnn nnn nnn n nnn* Bahwa persyaratan untuk membuka rekening di bank jatim adalahmenyerahkan Foto Copy KTP mengisi formolir courtumer information file( CIF ) setoran awal menimal 50.000, (lima puluh ribu rupiah ) ;Putusan Nomor 59/P/D.B/2018/PN Krs+ Bahwa saudara NUR ALIF memiliki 2 ( dua ) nomor rekening yangpertama membuka tabungan pada tanggal 04 Oktober 2017, dan yangkedua pada tanggal 23 Oktober+ Bahwa dalam aturan perbangkan

kepentinganperseroane Bahwa saksi kenal dengan sdr WINDA ANGELINA AlsWINDA, sdr WINDA ANGELINA Als WINDA merupakansalah satu karyawan di bank Dhanarta DwiprimaUnit Kantor Kas, sdr WINDA ANGELINA Als WINDAaktif bekerja di Bank Dhanarta Dwiprima sejaktahun 2007 hingga 2013 , namun sekitar bulanMaret 2013 sdr WINDA ANGELINA Als WINDA sudahdikeluarkan Bank Dhanarta, serta sdr WINDAANGELINA Als WINDA menjadi KASIR/TELLER sejaktahun 2007 s/d Maret 2013.e Bahwa Bank Dhanarta Dwiprima tersebutbergerak dalam bidang perbangkan

sekaligusberupa foto copy No.103 dan 139 pada waktu Permohonan dan padawaktu akad untuk SHM aslinya;Bahwa setahu saksi Fitriardi Setyawan iitu anaknya Pak Harsono;Bahwa setahu saksi Amin Nuryanto, Hasto Sayono dan Suparno itu bekasKaryawan PT,BMS;(Bandungan Mandiri Sejahtera);Bahwa mereka bertiga digugat dan tanah diblokir sama Pengadilan;Bahwa Karyawan yang di PHK berapa oreng saksi tidak tahu;sbahwa saksi, tidak tahu Fitriardi Setyawan apakah pernah nejaminkanSertifikat apa tidak karena ada Karyawan perbangkan

Uni Bank Pusat, berkantor di Jakarta (Likuidasi) cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq Bank Indonesia Kantor wilayah Propinsi Jawa Barat
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara/DJKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbangkan Nasional/BPPN),
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq Kantor Badan Pertanahan

Bahwadalam anjuran tersebut pada anka 2 (dua) menyebutkan: Bahwa terkait dengan Pendapat Pihak UniversitasMuhammadiyah Maluku Utara dengan Pendapat Forum Dosendan Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, makasesungguhnya Pihak Univesitas Muhammadiyah Maluku Utaramembayar Upah/Gaji tidak sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh SK Gubernur Maluku Utara yaitu upah minimumKota Ternate sector Jasa Keuangan, Perbangkan dan Lembagalainnya Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.282.987.

Mahkamah Agung NO 80 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1979,sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat II haruslah bertanggung jawab bersama 24sama dengan Tergugat I atas hutangnya kepada Penggugat sehingga petitum angka 4patutlah dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutangsebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) Majelis memandang perlu membebanibunga atas hutang Tergugat I dan Tergugat II menurut hemat Majelis bunga yang pantasdan sesuai dengan bunga perbangkan

Tok Nomor : S. 4 ADIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuankredit usaha rakyat KUR yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Bultir mengenai persyaratan calon debitur / terjamin yaitu individu / badanhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukanusaha produktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit /pembiayaan dari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil BankIndonesia cheeking pada saat permohonan kredit