Ditemukan 1089 data
64 — 15
/perbuatan yangberpurapura (schijnhandeling) seolaholah telah terjadi adanya perbuatanmelawan hukum jual beli adalah menyesatkan atau kemunufikan(schijnhelligheid) sehingga merugikan Penggugat yang awam hukum (positapoint 14) adalah suatu dalil yang menyesatkan karena jual beli antaraPenggugat dan Tergugat I berdasarkan kesepakatan para pihak, danpembayaran terhadap jual beli tersebut sudah di terima langsung olehPenggugat serta kesepakatan jual beli tersebut sudah dituangkan kedalambentuk akta notaril
Pembanding/Terdakwa : Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
70 — 34
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2007tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006,yaitu:Pasal 33 ayat (1)Dalam hal musyawarah secara langsung pemilik tidak dapathadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan Surat KuasaHalaman 70 dari 79 Putusan No. 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRKhusus Notaril atau dibawah tangan yang diketahui Kepala Desa /Lurah atau Pejabat yang setingkat dan Camat.Pasal
46(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada oranglain, surat kuasa harus dibuat dalam bentuk notaril dan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi, atau bagi daerah terpencil surat kuasadibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah danCamat.(3) untuk kepentingan yang berhak atas ganti rugi Seorang penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (Satu) orang yangberhak atas ganti rug.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan panitia9 lainnnya tersebut adalah
145 — 32
Fotokopi Akta Noitaril Peranjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No41tanggal 24 Juni 2013, Fotokopi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberitanda (T.IV2);Hal 20 dari 34 Put Nomor 48/Pat.G/2018/PN Dmk10.11.12.13.Fotokopi Akta Notaril Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.67tanggal 21 Juli 2014, Fotokopi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberitanda (T.IV3);Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Brambang KecamatanKarangawen Kabupaten Demak atas nama Hajah Rumini (Tergugat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Termohon:
HARTATI
316 — 356
Komisioner pada poin 3.24halaman 18 Putusan a quo menyatakan bahwa:"lease Majelis berpendapat bahwa alas hak yang digunakan olehPemohon adalah Surat Pernanjian Jual Beli Pemohon atas tanah seluas2.070 m2 tertanggal 30 Maret 1997 (vide Bukti P17)" berdasarkanPutusan tersebut Majelis Komisioner menganggap bahwa Bukti P17Pemohon berupa Surat Peranjian jual beli merupakan hak pemohoninformasi, patut dipertanyakan apakah terhadap perjanjian jual bellitersebut telah ditindaklanjuti dengan akta jual beli (baik notaril
134 — 37
Dalam Jawabannya tertanggal 24 April 2013, paraTergugat mengakui bahwa:Perubahan kesepakatan tersebut memang tidak ditindaklanjuti dengan RUPS dan menuangkannya dalam suatauakta notaril, dengan alasan sematamata para Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untukbekerja sesuai dengan kapasitasnya selaku Direktur Perusahaan."
69 — 41
memutus danmenetapkan sebagai hukumnya:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Menyatakan hukumnya Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Menyatakan hukumnya karena Tergugat tidak menghadap berakibatminuta Akta Jaminan Fidusia tanggal 18052012 Nomor 110 dibuatNotarisTeuku Arif Rahman SH tidak ditandani mengandung cacat hukum dan bataldemi hukum atau setidaktidaknya Akta Jaminan Fidusia tersebut bukanakta notaril
Pembanding/Penggugat II : RIANTO Diwakili Oleh : RIZKY PRASETYA,SH.
Terbanding/Tergugat I : AWALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
105 — 69
dengan sangat jelas.Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan 2 adalah tidak beralasan,justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan buktibukti yang diajukanoleh Pembanding dalam putusannya; Pada halaman 23 alenia ke 3putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukumterhadap bukti P.1 yang diajukan Pembanding /Penggugat yang berisi AktaJual beli nomor 275/ 2014 tanggal 11 Juni 2014, Terbanding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti P.1 tersebutmerupakan Akta Notaril
121 — 37
melakukan pembelian kendaraan rodaempat Merk HINO DUTRO130 HD+DUMP, Tahun 2011, No rangkaMJEC1JG43B5023641, No Mesin : WO4DTRJ29418, warna hijau, STNK danBPKB atas nama SAMANHUDI;Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutang piutangyang merupakan perjanjian pokok dengan nama Perjanjian PembiayaaiKonsumen No. 9041100142 tertanggal 08 Maret 2011 dan kemudian dilakukanpembebanan fiducia yang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) dari adanyaperjanjian pokok, melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril
106 — 41
Saksi ANIM MULYADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah suami dari Yanah pemilik tanah dimana tower dibangun;Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi pemah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semuaketerangan yang ada di BAP;Bahwa PT XL Axiata memasang tower didepan rumah saksi sekitar bulanNovember 2005, maka saksi mengijinkan PT XL Axiata untuk mendirikan towersetelah membuat perjanjian notaril;Bahwa
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Pembantu AR Hakim Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
40 — 23
Perjanjian Kredit secara notaril atas fasilitas Pinjaman Rekening Koranyang dibuat dihadapan dan oleh Rudy Haposan Siahaan, SH Notaris KotaMedan, Akta Nomor : 147, tanggal 28 September 2017 ;b. Addendum Akta Perjanjian Penambahan (Suplesi) secara notariil atasKredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang dibuat dihadapan dan olehNotaris Rudy Haposan Siahaan, SH Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 71,tanggal 15 Agustus 2018;c.
106 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlebin dahulu oleh Termohon Keberatan;Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril
110 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selamat sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnyaSPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaril.
60 — 22
Rp240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi jasaatau fee sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang samasekali tidak telah dibayar oleh Tergugat selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16April 2010 sampai dengan Maret 2011;Menimbang, bahwa karena bulan Agustus 2014 Tergugat ternyata tidakjuga memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian dalam akta dibawah tangan(vide surat bukti bertanda P.1) tersebut, maka perjanjian itu diperbahraui lagisecara notaril
40 — 21
Bahwa kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada tanggal 28Februari 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah sepakatuntuk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 100 yang dibuatsecara Notaril oleh dan dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, SH untukfasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 127.000.000.000, (Seratus dua puluh tujuhmilyar rupiah).
143 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 717 K/Pdt.SusBPSK/201715.Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskansecara rinci kKewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehinggapertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batu Bara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.
139 — 43
. ;1.2 Perjanjian Sewa Menyewa harus dibuat secara notaril dan salinanperjanjian sewa menyewa harus disampaikan kepada PT.
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
(TergugatIll) setidaktidak membuat 4 (empat) buah akta notaril yaitu:1. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 659/Bae/2008 tentang AktaJual Beli;2. Akta Notaris Nomor 65/Bae/2008 tentang Akta Perjanjian PengikatanTanah;3. Akta Notaris Nomor 67 tentang Suplesi dan Tambahan Jaminan;4. Akta Notaris Nomor 69 tentang Perjanjian Kredit;Dan kemudian Notaris/PPAT Lafita Katiri, S.H. membuat akta notariil lagiyaitu:5.
94 — 14
penggunaan kawasan hutan berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;- Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;- Izin Lingkungan;- Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;- Fakta itegritas dalam bentuk akta notaril
tentang penggunaan kawasan hutan berdasarkanpertimbangan teknis Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan analisisstatus dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalamwilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1(satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;Fakta itegritas dalam bentuk akta notaril
LUTFI ATTAMIMI Direktur Utama PT. MALUKU MEMBANGUN
Tergugat:
1.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
282 — 205
hadapan Notaris sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1682 KUH Perdata bahwa suatu hibahHal. 28 dari 32 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2019/PN Ambharus dilakukan dengan Akta Notaris (Geene schenking bij eenen notarieleacte), terkecuali apa yang dilakukan berdasarkan pasal 1687 KUH Perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Hibah antara M Fatkhi Esmar denganPenggugat tidak dilakukan dengan akta Notariel maka hibah tersebut tidakmemiliki kKekuatan hukum;Menimbang, bahwa disamping hibah tidak dilakukan secara Notaril
58 — 18
Dengan kata lain Penggugatsudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang adadalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkanPerjanjian Kredit secara notaril.