Ditemukan 973 data
52 — 33
;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari SELASA, tanggal 26NOPEMBER = 2013 oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH, M.H . selaku HakimKetua, NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak dan SUMALI, SH.
putusan tersebut pada hari ini RABU ,tanggal 27 NOPEMBER 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehMajelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh ELISABETH YANI WATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,serta dihadiri oleh PUTU AGUS EKA SABANA P,SH Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Amlapura, dihadapan terdakwa dengan didamping oleh PenasihatHukumnya ; Hakim Ketua,Hakim Anggota,HASOLOAN SIANTURI.SH,MH(NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak
88 — 38
;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3436dikembalikan kepada Buyung Oktovianto SE.AK. ;Putusan No.143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 3101112131415Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3741dikembalikan kepada Ir. H.R Didik Heriyanto ,MM. ;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti No 4244dikembalikan kepada Yohanes,SH. ;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 4547dikembalikan kepada Drs Haris Junaidi.
Pudji Sugiarni, SE. ; 2 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 24 dikembalikankepada Drs Haris Junaidi. ; 3 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 2531 dikembalikankepada Markawi dan Ali Hasan ; 4 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti No 32 dan 33dikembalikan kepada Gatut Setiawan Ariadi. ; 5 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3436 dikembalikankepada Buyung Oktovianto SE.AK. ; 6 Barang bukti sebagaimana
53 — 37
Asmawaty, SE.AK (Turut Tergugat III); Muhammad Baharudin,MT (Turut Tergugat IV).8.
84 — 22
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dansaksi AHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dansaksi AHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCUKUSWANDISH.
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), saksi Drs.H.LEDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan)sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.UCU KUSWANDI, SH., M.Si.
ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), dandalam rapat Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Prosespenunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Cimahi, seharusnya dilakukan proses pengadaan barangdan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak atau Surat PerintahKerja (SPK), hal ini bertentangan dengan ketentuan yang
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksiAHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.
63 — 14
Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah tidak mengenal SPMLS dan SP2DLS yangditujukan kepada pihak ketiga ditambah dengan kalimat untuk diberikankepada masingmasing yang berhak.Bahwa benar Ahli TUTI SUSILAWATI, SE, AK berpendapat SP2D harusdiserahkan oleh Kuasa BUD langsung kepada pihak ketiga yang tercantumdalam SP2D tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 218 ayat (2)Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.Bahwa benar Ahli Tuti Susilawati, SE.AK
penyerahannya dilakukan melalui ajudan WalikotaBandung, Wakil Walikota, Sekda dan kelompok pembantu pimpinan (KPP)dengan nilai bantuan sebesar Rp. 31.441.775.000, atas dasar permintaanlisan, sehingga terdapat dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2010yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.9.440.225.000, ;Bahwa benar dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2010 yang tidakdipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara adalahsebesar Rp.9.440.225.000,;Bahwa benar ahli Tuti Susilawati, SE.AK
penerima maka hal itu tidak dipandang sebagaikerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalampenyaluran dana bantuan sosiaal Kota bandung 2010 adalah sebesarRp.9.440.225.000,; sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungasn Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Kasus DugaanPenyimpangan Penggunaan Dana APBD Kota Bandung Pada Pos AnggaranDana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012.152 Bahwa benar benar ahli Tuti Susilawati, SE.AK
oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010merupakan tanggung jawab pribadi dari Terdakwa.Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilanmilyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran danBantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW1i0 / 5 /2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati,SE.Ak
SP2D dengan nilaisebesar Rp. 426.600.000, (empat ratus dua puluh enam juta enamratus ribu rupiah);Ternyata dalam proses penerbitan SP2D tersebut, telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp. 9.440.225.000, (Sembilan milyar empat ratus empatpuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil auditBPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 02Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
71 — 19
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAIN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, saksi H. UCUKUSWANDI, SH., M.Si..dan saksi ERLIS EKA FITRIANA, = saksiDrs.NANA SUPRIATNA, dimana dalam pertemuan tersebut saksiDrs.
Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lIrawan dan saksi AhmadZulkarnaen, MT, memutuskan untuk menunjuk travel yangmemfasilitasi kegiatan kunjungan kerja tanpa melalui prosespengadaan barang dan jasa, yaitu bertentangan denganketentuan pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Him 46 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lIrawan dan saksi AhmadZulkarnaen, MT, memutuskan untuk menunjuk travel yangmemfasilitasi kegiatan kunjungan kerja tanpa melalui prosespengadaan barang dan jasa, yaitu bertentangan denganketentuan pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Him 77 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan= saksi AHMADZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.
SUDIARTO, SE.Ak, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCU KUSWANDI,SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi ERLISEKA FITRIANA, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanHlm 262 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg14,16.
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si, selaku Kuasa PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganAceh sebagai BUA Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke NomorRekening PT.
Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Siselaku Kuasa Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganAceh sebagai BUA Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :1056/SPLS/Bel.Bant/ 2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke NomorRekening PT.
479 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagaiPihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerjatertanggal 27 Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagaiPihak Pertama dan Darman Mappangara sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Cek No.
64 — 17
., Dwi Atmoko, SE.Ak.,BKP.
45 — 18
DONI BUDIONO, ST, SE.Ak.,SH..MHberdasarkan surat kuasa khusus No. SKHKM122 bertanggal 27 Maret 2012 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan No.42/2012tanggal 2 April 2012 selanjutnya disebutTERGUGAT II; Ir. Juanda No. Ponorogo, selanjutnya disebut TERGUGAT III;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG MADIUN, alamat Jl. Serayu Timur Nomor 141 Madiun Telp. 0352468603, dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1. Dr. INDRA SURYA, SH,LL.M, 2. DIDIKHARIYANTO, SH.,MM, 3.
20 — 15
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri olehIDAM KHOLID DAULAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KualaSimpang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FADHLI, S.H. SADRI, S.H., M.H.DESCA WISNUBRATA, S.H.PANITERA PENGGANTIRAMZI, SE., Ak., SHHalaman 36 dari 36 Putusan No. 34/Pid.Sus/2017/PN Ksp
98 — 171
Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT. 59. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Tarempa nomor: TPN-TRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up. Kepala Bagian Keuangan Daerah (BUD).
Ditetapkan tanggal 21 Juli2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.
Ditetapkan tanggal 21 Juli2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani olehSurya Darma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadiPejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.
Ditetapkan tanggal 21Juli 2011.58.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VIV2011 tanggal 22 Juli 2011 berupaSurat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.59.Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.
Surat nomor : 10/SPP.821.23/VI/2011 tanggal 22 Juli 2011berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama lpan, SE.Ak,MT.59. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Kantor LayananTarempa nomor: TPNTRP/2.1/058tanggal 26 Maret 2015 Perihal:Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah PemdaKab. Kepulauan Anambas Up.
79 — 58
DEWI WULAN SARI SE.Ak, Tempat tanggal lahir, Ternate, 6 Mei1984/ Umur 33 Tahun, Agama Islam, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Cempedak RT. 006RW. 003 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate UtaraKota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT III;4.
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIDEON SINAMBELA, SaksiFIRDAUS, Saksi RIZAL EFENDI dan Ahli AFDAL SATI, SE.Ak. CFE., alatbukti Keterangan Terdakwa dr. WARTA SIRITOITET dan TerdakwaGERMINUS, S.Sos;E.
112 — 31
DIANA RAHMAWATI,SE.AK. 2. ARYO SALOKO, 3. SUEDLS.Sos,Msi. yang masing masing saksi tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1. Saksi DIANA RAHMAWATLSE.AK.Bahwa saksi adalah anak kandung dariPenggugat ; Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak adahubungankeluarga ;Bahwa benar saksi tahu masalah hutang piutang antara Orangtua/ Ibu saksibernama Dra. Hj. Sudarmi,MM.
15 — 4
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri olehIDAM KHOLID DAULAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KualaSimpang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FADHLI, S.H. SADRI, S.H., M.H.DESCA WISNUBRATA, S.H.PANITERA PENGGANTIRAMZI, SE., Ak., SHHalaman 34 dari 34 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN Ksp
105 — 16
Kepala Dinas Kesehatan KabupatenTapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan, KabupatenTapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBetti Emyati Pasaribu,SE.Ak., Agustina Panggabean, danFrenki Ganda Rezeki Hutabarat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa
69 — 19
Notaris diJakarta, serta Laporan Resmi Hasil Audit AkuntanPublik, tanggal 19 Mei 2006 oleh Basyiruddin Nur,SE.Ak.
106 — 44
Menetapkan biaya menurut hukum.ATAU:Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya sesuai dengan prinsipprinsip peradilan yang baik Ex aequo et bono J.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya M.ALI PURNOMO, SH.MH. dkkberdasarkan Surat Kuasa Khusus seperti tersebut diatas, untuk Termohon keberatanhadir kuasanya GOPPRERA PANGGABEAN, SE.AK. jabatan Direktur Penindakan,Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi
32 — 17
;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari KAMIS, tanggal 06Pebruari 2014 oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO,SH . selaku Hakim Ketua,NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak dan SUMALI, SH.
(NURBAYA LUMBA AOL,SE.Ak.)ttd(SUMALI, SH. MH.) Panitera Pengganti,ttd(KADEK YULIANI, SH )Untuk Salinan Resmi.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,(IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH)NIP. 19630424 198311 1 OO1.CatatanDicatat disini bahwa salinan resmi Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor : 17/Pid.Sus/TPK/2013/PN.