Ditemukan 1872 data
I Wayan Adi Pranata, S.H.
Terdakwa:
Dewa Putu Sutirta alias Dewa Unyil
23 — 17
lewat Handphone Xiomi berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor : 08214511750 pada orang yang saat ini berada di LPKerobokan Denpasar yang bernama ARI PERMANA sebanyak 1 (satu) paketdengan kode 0,4 (nol koma empat) kemudian setelah ARI PERMANAmengiyakan, kemudian Terdakwa di beri alamat di areal parkir Rumah Sakit AriCanti Jalan Mas 88.X Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimanapaketan Shabu tersebut berada dalam pembungkus permen merek PARAGOMILK yang di tanam dalam tanah dengan di tindin
97 — 16
TENTANG PERBUATAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II YANGMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;1.Bahwa suatu hal terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat datanguntuk menengok tanah tersebut alangkah terkejutnya ternyata diatastanah tersebut telah berdiri bangunan diatas tanah Penggugat , laluPenggugat mendatangi Tergugat Kepala Kantor PertanahanNasional Palangkaraya untuk meminta penjelasan tentang bangunanyang berdiri diatas tanahnya, namun setelah ditelusuri ternyata telahterjadi tumpang tindin karena Tergugat
Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah RegisterPerkara Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 5 Maret 2013.Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugatdibawah nomor register :37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18Maret 2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHMNo. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No.11505/2012 yang menurut Penggugat keempat SHM tersebuttumpang tindin
kemudian hasil pengecekan lapangan tersebutdiperoleh data computer dan peta bidang telah ternyata bahwa lokasitanah yang akan diterbitkan sertifikatnya AN Tergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat II tersebut tidak ditemui adanya Sertifikat atasnama orang lain termasuk Penggugat;Bahwa jika dilinat dari peta bidang yang ada pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang sangat valid diketahuibahwa diatas tanah milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak MilikNo.11502 tidak ada tumpang tindin
Bachtiar Jamali
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
190 — 123
kemudian di tahun yang samaPenggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakansebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.0010299.0 sampai saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebutsehingga mengakibatkan tumpang tindin
Utara : Ramli S , Pandero (A.Makkaraka) Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebelah Selatan: Jalan Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian danpenetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalamSurat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telahditerbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah KabupatenLuwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindin
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowati menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telah mengeluarkan duaobjek sengketa a guo diatas tanah milik Penggugat, sehingga terjaditumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211 tertanggal 14 Desember 1992dengan luas kurang lebih 3.670 M (tiga ribu enam ratus tujuh puluhHalaman 4 dari 48 halaman.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2015Dari kronologis yang Tergugat II Intervensi 2 gambarkan di atas terbukti,bahwa Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindin Kepemilikantanah antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 2 sejakpertengahan Bulan Januari 2014 saat pihak Penggugat memeriksa AsliSertipikat Tergugat Il Intervensi 2, atau setidaktidaknya pada akhirJanuari 2014, yaitu saat Penggugat menerima Foto Copy kepemilikantanah dari Tergugat Il Intervensi 2, yang kalau dihitung sampai dengantanggal
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
GunungSubur Sentosa ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa: permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor: 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No.697/Harjamukti dan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015No.1252/Harjamukti, kKeduanya tercatat atas
:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697;(3) Melanggar Pasal
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.BDG tanggal 27 Oktober2016.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , PemohonKasasi Il tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sertifikat objek sengketa tumpang tindin
Penerbitan sertifikathak atas tanah yang tumpang tindin merupakan salah satu bentuk cacatadministratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) huruf e PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmembatalkannya; Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa akibat ketidakcermatanPemohon Kasasi II/Tergugat, sehingga harus dibatalkan;Menimbang,
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehsebab itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkaraini untuk mengeluarkan penetapan Schorsing/penundaan atau penyetopanbangunan Perumahan yang sedang dibangun di atas tanahn PENGGUGATyang telah tumpang tindin (Overlapping) dengan objek sengketa, sesuaidengan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap.
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 558 K/Pid/2015Gunawan, dan pernah pula dilakukan mediasi untuk menyelesaikanmasalah tersebut, artinya Terdakwa mengetahui tanah yangdikuasainya tersebut sebagian memang tumpang tindin dengan tanahmilik saksi GUnawan, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebutdengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 Tahun 1999 yangdiagunkan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa di BankBRI Cabang Muaro Bulian, fakta tersebut membuktikan bahwaTerdakwa secara sadar mengetahui tanah yang dikuasainya
90 — 45
Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bppquo wajib periksa, diadili dan di putus oleh lembaga peradilan yangmemiliki kewenangan tersebut.i) Oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada lembaga peradilanyang tidak memiliki Kewenangan, maka secara yuridis Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo memiliki alasan hukum vang kuat untuk MENOLAK gugatan aquo.j) Jika Pengadilan Neaeri Balikpapan tetao memeriksa mengadilidan memutus perkara aquo. maka telah teriadi overlaoina atautumpang tindin
85 — 29
PDT/2021/PT KDIdengan Kelanjutan Pembangunan Perumahan Baruga Griya Ashri, dan olehPemerintah Kota Kendari masih tetap memberikan KRK sesuai RencanaPembangunan/Site Plan semula terhadap luas tanah milik Penggugat yangdimaksud tersebut, yakni seluas 29.107 m2 (dua puluh sembilan ribuseratus tujun meter persegi) sesuai Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 653/134/KRK/14/2019 tanggal 30 April 2019, dan karenanya tetap sesualdengan Site Plan semula atas tanah seluas 29.107 m2 serta tidak adatumpang tindin
Terbanding/Pembanding/Penggugat : H. Amir bin Lambone Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Hanisu binti Lambone Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Hj. Syamsinar Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Januddin Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros Diwakili Oleh : Andi Sufiarma. SH. MH
44 — 27
Sebelah utara > Milik Lawi bin Solo Sebelah timur : Lorong Sebelah selatan : Bagian milik penggugat 1 dan Tergugat Sebelah barat : Milik Lawi bin soloAdalah bagian/milik Penggugat Il, Orang Tua Penggugat Ill danOrang Tua Penggugat IV.Bahwa putusan ini mengandung suatu kontroversi yang bersifattumpang tindin karena berdasarkan pertimbangan hukum yangdilakukan oleh Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertamamenyebutkan : ...... bahwa berdasarkan bukti surat mMaupun saksiyang telah diajukan oleh
89 — 13
persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti yang cukup maupun suatu putusan yangtelah memiliki kKekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidakpula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMAHal. 22 dari 25 Hal..Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN MpwNomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hatihati dalammenjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidakterjadinya suatu tumpang tindin
42 — 10
. , maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping ) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat!
1.Donny Akhmad Nasution, SE
2.Linda Suryani Ferdinandus
Tergugat:
1.Ir. Iriansyah Nasution
2.Ramlan
3.Indri
4.Herniati, SH
55 — 15
sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin
Drs Sutarto Monco
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
258 — 113
Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
344 — 136
Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan
masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin
151 — 51
,atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpangtindih dengan Sertifikat Hak milik No.1973/ Kelurahan Landasan UlinTengah tanah seluas 9.996 M2 atas nama Tjoa Tjitra Bintoro.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, SuratUkur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 M2, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak milik No.1973/
, tercatat atasnama TJOA TJITRA BINTORO, yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990;Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo terbuktimenumpangi atau tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah atas nama TJOA TJITRA BINTORO (Penggugat),maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batasbatas bidang tanah pada objek sengketa a quo sebagaimana terurai dalamSurat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, nyatanyata tidakmemperhatikan batasbatas
43 — 9
No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanan terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin
Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaraHalaman 102 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.103memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin
AGUNG SETIYANTO Bin BARI
Tergugat:
1.JAYA Bin ANGGON S. GASAN
2.RAJA Bin ANGGON S. GASAN
Turut Tergugat:
H. SUGITO Bin KROMO SUWIRYO
95 — 6
Sengketa dari saudara PUNDING secara tunai, denganHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikSertifikat Hak Milik No. 1280, ukuran luas 960 M2 Tahun 1992 yangterletak di Jalan Junjung Buih Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya;Bahwa sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah kami jugatelah melakukan cros cek surat Sertifikat Milik tanah tersebut ke KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya untuk memastikanbahwa tanah tersebut tidak tumpang tindin
Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya; Bahwa sebelum melakukanpembayaran pembelian tanah kami juga telah melakukan cros cek suratSertifikat Milik tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan NasionalHalaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikKota Palangka Raya untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidaktumpang tindih surat menyurat ataupun kepemilikannya; Setelah kamimelakukan cros cek di Badan Pertanahan Nasional Palangka Rayatanah tidak tumpang tindin
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I