Ditemukan 706 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
203 — 141
karena adanya ganti RUGI dari KeluargaISLIKO dan dari Keluarga NDUN yang adalah ORANG ROTE dan atauberasal dari PULAU ROTE mana mungkin Orang ROTE menjadi pemilikTANAH di Pulau TIMOR Kupang adalah BUKTI yang TIDAK BENAR danbahkan buktibukti tersebut dibuat dibawah tangan dan bukan dibuatdihadapan Pejabat yang oleh Undangundang diberi wewenang sehinggaapabila mau dikembangkan adalah proses yang sangat bertentangandengan Undangundang dan ada sanksi hukum sesuai REFORMASIHUKUM yang diperjuangkan oleh Presidan
203 — 321
., selaku Ketua Panitia Pengadaantidak melakukan ketentuanketentuan dalam Peraturan Presidan Rl. Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan KepalaLembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012,dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perobuatan melawan hukum,sehingga unsur ad. 2. secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3.
96 — 251
yang dimandatkanpelaksanaannya kepada Fakultas ;Bahwa ketika saksi mulai bekerja pada tahun 2009, Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada tiaptiap fakultas sudah ada berdasarkan Peraturan Presiden, padawaktu itu yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tiaptiapfakultas adalah Pembantu Dekan II tiaptiap fakultas secara ex officio, karena padawaktu itu belum ada ketentuan yang tegas mengatur tentang Sertifikasi PengadaanBarang dan Jasa ;eBahwa setelah tahun 2011, berdasarkan Peraturan Presidan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
208 — 104
Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan ProgresFisik Pekerjaan dan tidak sesuai dengan progres fisik sebenarnya bertentangandengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presidan Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Pembayaran bulanan/terminuntuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasangl .Menimbang, bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas perintahterdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
552 — 203
SLAMET SOEBJAKTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :o Bahwa Saksi menjabat Dirjen Perikanan Budidaya sejak tahun 2012sampai dengan saat Saksi diperiksa didepan persidangan, diangkatoleh Presidan Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono.Oo Bahwa tugas Saksi adalah :1. Merumuskan dan melaksanakanan kegiatankegiatan terkaitdengan kapasitas dan pengembangan perikanan budidaya2.
1.Ridho Sepputra
2.Joko Hermawan
3.Arin Karniasari
4.Ahmad Hidayat Nurdin
5.Andy Bernard Desman
6.Luhur Supriyohadi
7.Bagus Dwi Arianto
8.Syahrul Anwar
Terdakwa:
DEN YEALTA
207 — 0
376. 1 (satu) bundel copy Keputusan Presidan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.